KOMPAS.TV - Kasus korupsi terkait proyek infrastruktur terus berulang. KPK tetapkan 5 orang sebagai tersangka dugaan suap proyek infrastruktur jalan di Sumatera Utara, salah satunya Kepala Dinas PUPR Sumut.
Bagaimana mengusut tuntas kasus ini? Kita ulas bersama peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman dan Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil.
Baca Juga 5 Orang Terjaring OTT Korupsi Proyek Jalan di Sumut, KPK Bakal Panggil Bobby Nasution? di https://www.kompas.tv/nasional/602755/5-orang-terjaring-ott-korupsi-proyek-jalan-di-sumut-kpk-bakal-panggil-bobby-nasution
#korupsi #pupr #sumaterautara
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/602759/kadis-pupr-sumut-tersangka-suap-proyek-jalan-rp231-m-sampai-mana-aliran-dana-begini-kata-pukat-ugm
00:00Belum lama ini KPK sudah menetapkan 5 tersangka dalam dugaan suap proyek infrastruktur jalan di Sumatera Utara.
00:06Salah satunya, Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara.
00:09Lalu bagaimana mengusut tuntas kasus ini?
00:11Kami akan diskusikan bersama peneliti Pukat PGM Zainur Rahman dan anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamina.
00:17Assalamualaikum, selamat malam semuanya.
00:21Ya, waalaikumsalam.
00:22Waalaikumsalam.
00:23Selamat malam.
00:24Terima kasih semua sudah di dalam diskusi kami kali ini.
00:26Bang Nasir, saya ke Anda dulu deh kalau begitu.
00:29Ini sudah ada OTT lagi, masalah dugaan main-main dalam proyek, proyek jalan.
00:35Dalam keterangan disebutkan bahwa e-katalog terkesan seperti dimainkan, bahkan coba dijeda dulu satu minggu biar terkesan tidak mencolok.
00:45Ini yang salah pengawasannya di bagian mana sih menurut Anda, Bang Nasir?
00:50Ya, menurut saya pertama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi harus segera mengevaluasi program wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayani.
01:08Jadi ada wilayah birokrasi bersih melayani dan ada wilayah bebas korupsi.
01:15Selama ini kan itu yang selalu dilakukan oleh katakanlah kementerian dan juga hampir semua instasi negara melakukan program itu.
01:24Ya, tapi ternyata masih ada apa namanya hal-hal seperti yang terjadi di Sumatera Utara itu.
01:31Nah, karena itu menurut saya harus segera dievaluasi di mana letak keliling ke apa namanya kesalahannya atau ada yang tidak mesh dan sebagainya.
01:41Sehingga kan perkesan oleh masyarakat ada program ini tapi kok ini terus terjadi ada apa begitu.
01:48Sehingga kemudian dua program ini tidak menghilangkan kebiasaan buruk atau perilaku menyimpang dari aparatur sipil negara.
01:57Yang kedua menurut saya memang tentu saja gubernur itu mendelegasikan kewenangannya kepada para dinas dan sebagai kuasa pengguna anggaran.
02:07Kemudian ada pejabat membuat komitmen inilah yang harus mengevaluasi sebenarnya.
02:13Nah, ini kan ada persoalan.
02:15Dan tentu saja ini kan birokrasi yang tidak transparan, tidak punya akuntabilitas.
02:22Sehingga kemudian cenderung untuk mempermainkan, ya, mempermainkan katakan tadi e-katalog.
02:30Sehingga kemudian itu dibuat agar kemudian untuk mengugurkan orang dan memasukkan orang-orangnya dalam it.
02:36Nah, ini kerap terjadi memang dalam birokrasi kita.
02:40Nah, karena itu pengawasannya kan sebenarnya ada apa?
02:43Ada misalnya inspektur pengawasan di daerah.
02:46Tapi kan, ini kan dia kalau sudah ada kejadian baru kemudian memeriksa.
02:53Sebelum kejadian tidak dilakukan semacam pengawasan yang melekat terkait dengan masalah ini.
03:00Jadi benar-benar memberikan kepercayaan kepada dinas yang mengerjakan pekerjaan itu.
03:05Ditambah lagi, prinsipnya Mas Zainur yang dipahami kan e-katalog itu justru harusnya bisa mencegah munculnya korupsi.
03:13Tapi ternyata malah dikondisikan seperti ini.
03:15Itu satu. Yang kedua, ada meeting of mind yang sudah dikondisikan antara Pemda dengan Satuan Kerja Proyek Jalan Nasional Sumatera Utara ini dengan pihak swasta.
03:27Bakal berhenti di lingkaran pelaku ini saja kah?
03:31Atau sebetulnya masih bisa meluas lagi nih penelusuran kasus dan pihak yang bisa dimintai pertanggung jawabannya?
03:38Harus diusut tuntas ya. Kenapa? Karena kan sebenarnya ini OTT KPK dilakukan di tengah-tengah.
03:48Bahkan ini kan kerjaannya belum dimulai.
03:51Bahkan sebenarnya proses pengadaannya sedang berlansung.
03:56Nah ini merupakan satu bentuk tindakan yang tidak biasa.
04:02Biasanya KPK memang menunggu Mas Tifal.
04:05KPK tunggu dulu sampai semua selesai baru kemudian dilakukan OTT sehingga semua pihak yang terlibat bisa diketahui.
04:12Nah untuk kali ini KPK beralasan mencegah kerusakan yang jauh lebih besar maka sudah ketahuan ada permainan di depan kemudian langsung saja dilakukan OTT.
04:24Sehingga kan ketika OTT itu dilakukan jumlah yang berhasil diamankan sebenarnya masih sangat sedikit begitu ya.
04:32Padahal ini korupsi terjadi di dua satuan kerja.
04:37Yang pertama adalah di PUPR Provinsi Sumatera Utara.
04:41Dan yang kedua adalah di proyek pembangunan jalan nasional yang berada di bawah kementerian.
04:46Ini sebenarnya menurut saya cukup besar begitu ya.
04:49Kalau di total nilai proyeknya sekitar 230 miliar.
04:53Berdasarkan kasus-kasus lain Mas Tifal itu kan biasanya ada fee 10% ya.
04:57Maka kalau fee-nya 10% itu ada sekitar 23 miliar seharusnya.
05:02Sehingga publik meminta kepada KPK untuk usut tuntas ini.
05:06Kalau ini sebenarnya kejahatannya belum selesai, belum sempurna.
05:11Setidak-tidaknya dari awal siapa saja yang bermain itu harus diungkap dengan misalnya.
05:17Yang pertama follow the money, uang yang sudah terlanjur untuk dibagi-bagi itu bisa di tracing ke belakang.
05:23Yang kedua adalah komunikasi digitalnya Mas Tifal.
05:26Siapa saja yang kemudian merancang korupsi di dua tempat ini.
05:30Di sisi lainnya juga Menteri PU Bang Nasir sudah bilang bahwa Presiden sudah ngasih arahan untuk bersih-bersih.
05:38Katanya singkirkan pejabat yang tak bersih tanpa pandang bulu.
05:42Dengan masih ada celah permainan di katalog elektronik itu.
05:46Menurut Anda harus gimana lagi kita bisa yakin bersih-bersih itu bisa berjalan.
05:52Sementara yang sekarang aja sudah dikondisikan.
05:54Ya saya ingin katakan bahwa penindakan itu kan bahagian dari pencegahan.
06:00Jadi kalau kemudian tadi disebutkan bahwa dilakukan di awal dalam rangka pencegahan.
06:06Ya tadi itu penindakan itu ya bahagian dari pencegahan untuk melakukan mitigasi kerusakan yang lebih besar.
06:13Nah kaitannya dengan apa yang disampaikan tadi bahwa memang katalog itu kan sebenarnya mempersempit, memperkecil ruang untuk melakukan negosiasi atau transaksi dan lain sebagainya.
06:28Tapi ya namanya manusia dia bisa mensiasati semua kondisi.
06:32Oleh karena itu memang butuh waktu ya untuk menghadirkan birokrasi yang bersih melayani dan birokrasi yang menjadi bebas korupsi.
06:46Jadi memang tidak mudah ya karena ini menyangkut dengan perilaku organisasi ya, perilaku aparatur sipil negara itu sendiri.
06:59Dan minimnya pengawasan yang melekat sehingga kemudian mereka mudah masuk dalam celah-celah yang itu dinilai tidak bisa dilihat atau tidak bisa dimasuki oleh orang.
07:15Tapi untunglah KPK ada dan ini menjadi pembelajaran ke depan.
07:19Ya mudah-mudahan sejak awal satu proyek yang misalnya strategis berdampak besar terhadap masyarakat itu harus diawasi.
07:26Sejak awal harus dikeroyok rame-rame begitu.
07:29Nah terakhir, Mas Zainer dengan uang yang disita 231 juta dari niat 2M mau dibagikan ke banyak orang.
07:37Ini kan udah jadi bukti nih sekarang.
07:39Yang disita dengan sistem follow the money yang dilakukan antara KPK dan PPATK.
07:42Dengan proyek 2 ini, proyek di Pemprov dan di Satker,
07:46bakal sulit gak nih untuk menelusuri pihak lain yang bisa bertanggung jawab? Singkat saja.
07:49Seharusnya tidak sulit ya, Mas Tifal ya.
07:53Tentu yang pertama melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.
07:57Yang kedua adalah dengan tersangka-tersangka itu sendiri.
08:01Tawarkan kepada mereka status justice collaborator untuk mengungkap pelaku utamanya,
08:05pelaku yang mengatur ini semua, jika ada gitu ya.
08:08Yang kedua tentu dengan meminta bantuan PPATK barangkali sudah ada sempat yang mengalir.
08:14Yang ketiga, yang menurut saya sangat penting adalah dengan melakukan audit forensik
08:19untuk mengetahui adakah ya pengatur proyek yang sebenarnya,
08:25yang belum kelihatan dari mereka ini semua.
08:27Karena ini kan kepala dinas, kepala dinas baru ini, Pak Tifal.
08:31Baru 4 bulan menjabat gitu ya.
08:33Biasanya ya pejabat-pejabat yang baru itu ya tidak sekasar ini mainnya gitu ya.
08:38Sehingga yang perlu dilakukan oleh KPK memastikan ada atau tidak
08:41orang lain yang lebih kuat, yang lebih berkuasa,
08:44yang sebenarnya menjadi pengatur proyek.
08:46Dan itu harus dibuka oleh KPK di hadapan sidangan nantinya.
08:51Sehingga tidak menimbulkan terdatanya di publik, Pak Tifal.
08:53Oke.
08:54Mas Zainur Rahman, Bang Nasir Jamil,
08:56terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini.
