KOMPAS.TV - KPK menetapkan 5 tersangka kasus korupsi pengadaan proyek infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, senilai Rp231,8 miliar.
Selengkapnya kita bahas bersama Komisioner KPK periode 2015-2019, Saut Situmorang dan Politisi Partai Gerindra, Hendarsam Marantoko.
Baca Juga Soal Kedekatan dengan Tersangka Korupsi Jalan, Bobby: Tidak Ada Bantuan Hukum untuk Kadis PUPR Sumut di https://www.kompas.tv/nasional/602582/soal-kedekatan-dengan-tersangka-korupsi-jalan-bobby-tidak-ada-bantuan-hukum-untuk-kadis-pupr-sumut
#kpk #korupsi #bobbynasution
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/602755/5-orang-terjaring-ott-korupsi-proyek-jalan-di-sumut-kpk-bakal-panggil-bobby-nasution
00:01KPK menetapkan 5 tersangka kasus korupsi pengadaan proyek infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Main Daling Natal, sodara, senilai 231,8 miliar rupiah.
00:13Selengkapnya, kita bahas bersama dengan Komisioner KPK periode 2015 hingga 2019, Bang Saud Situmorang dan juga politisi Partai Gerindra, Bang Hendar Samaran Toko yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.
00:24Salam sehat semuanya.
00:27Selamat sore.
00:28Selamat sore. Saya ke Bang Hendar Sam dulu nih. Sudah ada obrolan belum dengan Bobi Nasution atau mungkin sudah dapat pernyataan soal kasus ini?
00:39Ya nggak ada lah sama sekali kan. Karena kan tidak ada korelasi secara langsung antara Mas Bobi Nasution dengan kita di Partai Gerindra.
00:49Sebenarnya ya, secara ini kalau konteksnya terkait dengan masalah perkara OTT ini.
00:55Tapi, satu yang pengen kita garis bawahi dan pengen kita sampaikan bahwa kita mengucapkan selamat kepada KPK yang sudah melakukan tugasnya dengan cukup baik pada saat ini,
01:10bahwa menjalankan salah satu hasta kita dari Pak Prabowo, yaitu melakukan pemberantasan tindak-tindak korupsi.
01:17Dan oleh karena itu, dari kita berharap bahwa kasus ini berjalan sebagaimana alurnya.
01:27Tadi dari KPK juga sudah menyampaikan akan menyelajuti dan tidak akan melihat kepada person-to-person siapa yang akan nanti dipanggil.
01:38Maksudnya tentunya salah satunya Bobi Nasution.
01:43Dari kami juga senada dengan hal tersebut, siapapun itu ya, di mata hukum tetap sama.
01:51Mau gubernur, mau menteri, dan oleh karena itu, kita berharap bahwa dalam rangka, apa namanya, apa yang dikatakan oleh KPK tadi,
02:01follow the money tadi, itu adalah dalam rangka untuk mencari konstruksi pembuktian follow the evidence.
02:09Jadi nanti biar kita lihat bahwa kemana nanti alat bukti ini akan mengarah.
02:14Memang kalau nanti mengarah kepada beberapa pihak, ya tentunya akan dipanggil.
02:20Tapi setidaknya, panggilan tersebut juga tidak harus dinyatakan bahwa seorang yang dipanggil itu akan menjadi tersangka juga.
02:29Bahwa proses pemeriksaan daripada seseorang menjadi saksi dalam perkara tersebut adalah memang untuk konteksnya untuk melengkapi berkas perkara.
02:40Sehingga berkas perkara itu menjadi lengkap, duduk masalahnya itu menjadi terang-benerang,
02:48sehingga oleh karena itu didapatkan suatu konstruksi hukum yang tepat dan akurat bagi KPK.
02:54Terkait dengan kasus ini ya, duduk masalahnya terbuka begitu, prosesnya terang-benerang,
03:00begitu terkait dengan bagaimana KPK menyatakan bahwa follow the money.
03:03Saya ke Bang Saud, jadi menurut Anda seberapa penting penjelasan ataupun keterangan dari Gubernur Sumatera Utara Bobina Sution di kasus ini?
03:12Ya pertama, dia yang tahu persis dong itu kan uang ratusan M ya, itu pertama.
03:20Kedua, dia ngerti gak pidato Pak Prabowo itu setiap hari isinya kayak gimana gitu?
03:25Kalau dia ngerti si pidatunya Prabowo, dia kendalikan anak buahnya di bawah, ya enggak?
03:33Kan orang bilang katanya itu ketua kelas tuh, si siapa ini, si TP ini katanya.
03:38Ketua kelas, orang tanya lagi kalau gitu kepala sekolahnya siapa katanya gitu kan.
03:42Ya rame itu sekarang di Medan tuh, sebutannya si siapa ini, si TG ini.
03:46Jadi maksud saya gini loh, kalau ini 2025, berarti kan anggarannya jelas di periode sekarang ya.
03:54Jadi kelihatannya memang ini sangat-sangat gak patung sama sekali pada pemerintah pusat.
04:00Kepada pemerintah di daerah itu presidennya Prabowo sudah ngomong tiap hari,
04:04Anda hentikan hari ini juga berhenti titik, udah itu aja, jangan mikir-mikir yang lain gitu loh.
04:10Ya kemudian kalau KPK juga hanya kemudian normatif-normatif bilang ya kita akan panggil.
04:15Enggak juga, uang gitu besar tuh pasti ada pengaruh lah.
04:18Paling gak ada potensi pasal duanya itu.
04:21Ada penggunaan monang, nyeleweng, dan sepuluhnya pasti ada potensi.
04:25Gak mungkin juga uang segitu gede itu dijalankin oleh orang itu sendiri gitu.
04:29Tak, sampai disitu dulu Bang Saud, ada potensi pemengaruh dalam kasus ini.
04:34Saya ingin minta tanggapan dari Bang Hendarsam.
04:37Ya, itu bawa kembali lagi kepada bagaimana KPK melihatnya.
04:41Jadi kami juga mendesak pada KPK untuk segera menuntaskan permasalahan ini.
04:47Ya, tidak berlalu terarut supaya tidak ada apa namanya itu, anasir-anasir yang ini.
04:52Kalau memang tadi seperti yang Bang Saud sampaikan,
04:56apa yang Pak Prabowo sampaikan itu mungkin seminggu bisa tiga kali beliau menyampaikan
05:00tentang masalah pemberantasan korupsi ya.
05:03Apa namanya itu tentang tidak boleh berhenti di sini.
05:07Stop, jangan sampai ulangi lagi.
05:09Ini masih saja seperti itu.
05:11Jadi bisa kita katakan apa yang beliau katakan itu,
05:14ya bukan sekedar omong-omong.
05:15Beliau sudah sampaikan melalui KPK saat ini dan juga kejaksaan agung sudah itu berulang kali.
05:22Tapi saya ingin memberi catatan sebenarnya bahwa sistem pengadaan ini kan,
05:29sistemnya menggunakan ekatalog ya.
05:30Nah, ekatalog ini sesuai dengan fungsi dan tujuannya.
05:37Ya kan sebenarnya ada untuk melakukan pencegahan pindah-pindah korupsi sebenarnya.
05:40Ternyata kan tidak efesien juga.
05:42Makanya oleh karena itu, saya juga menghimbau agar supaya ini diperbaiki ya.
05:48Tidak dihilangkan, tapi diperbaiki dan disempurnakan.
05:51Kemarin itu memang ada perbaikan, perbaikan upgrade sistem.
05:55Tapi apakah ini memang berlaku di case ini atau belum.
06:02Ini harus kita lihat.
06:04Dan ini merupakan sesuatu hal yang sebenarnya kita sama-sama mungkin sudah sering dengar ya.
06:10Modus-modus operani seperti ini.
06:13Berarti dari Gerindra sendiri mendukung ya untuk KPK membuka terang benderang kasus ini.
06:18Kalau dari Bang Saud sendiri, sejauh mana?
06:23Jadi kita bukan cuma mendukung ya, mendukung pemberantasan korupsi,
06:27tapi juga kita mendukung untuk perbaikan ke depannya.
06:30Dan sampai ini terjadi.
06:31Kalau enggak itu, saya kasih analogi ya.
06:34Bahwa pemberantasan dan pencegahan itu kan merupakan dua hal yang berbeda,
06:40tapi jadi satu batang tubuh.
06:42Bahwa pencegahan itu adalah akarnya, pemberantasan itu adalah batangnya.
06:47Kalau kita tebas dulu tapi akarnya itu tidak masih tetap ada,
06:50maka ya korupsi akan tetap tumbuh.
06:53Nah ini nih, saya tangkap di situ ya, pemberantasannya harus sampai ke akarnya.
06:57Kalau dari Bang Saud sendiri, melihatnya seberapa besar seorang kepala daerah
07:03atau pemimpin sebuah pemerintahan di kabupaten ataupun provinsi
07:06mengetahui proyek-proyek seperti ini?
07:09Ya pertama kan itu mulai dari nyusun saja kan sudah dia harus tahu dong.
07:14Ya sebelum diserahkan oleh DPRD apa yang harus dikerjakan tahun depan,
07:18berapa besar, apa.
07:20Dia enggak ada alasan, dia tidak tahu.
07:23Semua detail-detailnya dia tahu.
07:25Kalau enggak dia tahu itu bukan kepala daerah namanya.
07:27Artinya, kalau kemudian kita melihat bahwa daerah itu harus dikuasai oleh kepala daerah,
07:33detail-detail apa yang harus dilakukan, siapa melakukan,
07:36dan kemudian apalagi kemudian dia membawa seseorang yang dia percaya mulai dari jabatan sebelumnya
07:43sampai ke posisi yang sekarang, kemudian itu dilakukan.
07:47Ya dia mungkin bisa jadi membawa orang yang salah
07:49atau dia tidak melakukan apa yang kita sebut sebagai detail-detail pencegahan
07:53yang dimaksudkan Pak Hendarsam tadi.
07:56Kalau detail-detail pencegahan itu kan dia harus jelas,
07:58eh kamu ingat ya, harus lihat katalog, harus pengadaannya yang bla bla bla bla bla bla bla,
08:02sudah ada ketentuan semua, ada kepresnya, ada perpresnya, ada peraturan gubernur,
08:08ada inspektorat, inspektorat juga akan melihat tuh mereka mereksa enggak tuh,
08:12ya kan, jangan-jangan inspektorat juga enggak berani dan seterusnya.
08:15Sehingga kemudian KPK melihat supaya tidak ada kerugian lebih lanjut,
08:19mereka di tengah jalan sudah melakukan, karena ini ada sinyal men akan dana yang lebih besar lagi.
08:24Jadi sekali lagi, kalau kita melihat bagaimana sebenarnya peran kepala daerah itu,
08:29dia harus tahu detail-detailnya, bukan hanya melihat kemudian mana yang diresmikan,
08:35gunting pita dan segala-galanya, dia harus melihat bahwa sekarang ini,
08:38konflik kopintres, kolusi, nepotisme itu masih musuh bersama,
08:43dan itu sangat mengecewakan, apalagi kita tahu infrastruktur ini,
08:46infrastruktur ini kan bagian yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi yang diminta oleh Pak Prabowo itu.
08:51Bagaimana dengan jalan yang jelek kayak begitu kita bisa bicara pertumbuhan ekonomi?
08:55Jadi ini hukumnya harus diberberat ini sebenarnya.
08:57Oke, jadi menurut Anda kepala daerah harus tahu detail-detail apa yang dikerjakan oleh anak buahnya.
09:04Saya ke Bang Hendarsam, terkait dengan pernyataan tadi, apakah nanti dari Grindel sendiri akan meminta konfirmasi?
09:13Kepada siapa itu konfirmasi?
09:14Ke Borbi dong pastinya.
09:16Oh, ingatkan.
09:17Jadi artinya kembali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo,
09:23dan itu bukan hanya disampaikan ke eksternal ya, tapi juga ke internal.
09:28Internal itu ada dua, ke pemerintahannya dan kepada para kader-kadernya.
09:35Nah, itu jadi yang peringatan-peringatan itu yang harus diketahui,
09:38bahwa zamannya rezimnya sudah berbeda.
09:41Saat ini adalah rezim yang benar-benar tahu bagaimana cara kriminal mind itu bekerja.
09:50Yang tahu bagaimana di mana kebocoran-kebocoran terjadi.
09:55Yang tahu bagaimana praktek-praktek itu dilakukan, modus-modus-modus korupsi itu dilakukan.
10:02Jadi nggak boleh lagi.
10:03Tadi itu yang benar dikatakan yang Bang Husaul tadi.
10:05Ini udah berbeda, zamannya udah berbeda.
10:07Nggak bisa lagi pakai gitu-gitulah.
10:08Sekarang ini kerja benar aja, ya.
10:11Semua harus kerja benar, jangan lagi pakai cara-cara lama.
10:15Jadi kita nggak boleh seperti itu.
10:18Dan kembali, saya himbau bahwa ikat alok ternyata tidak berfungsi secara efektif.
10:22Karena itu harus diperbaiki.
10:24Baik, harus diperbaiki.
10:25Pertanyaan yang sama untuk Bang Hendar sama pun Bang Saud, saya ke Bang Saud dulu.
10:29Apa yang harus dilakukan KPK?
10:31Sehingga kasus ini tidak hanya di batangnya saja, tapi langsung ke akarnya.
10:34Ya, pertama selalu kan dua pintu ya.
10:39Setelah kemudian tadi ada penindakan, itu biasanya nanti masuk tata kelola.
10:43Kalau memang di sana perlu didampingi.
10:46Atau kemudian kalau selama ini mereka tata kelola yang sudah masuk,
10:49ya itu kan ada koordinator wilayah sebenarnya ya.
10:51Korwil KPK itu ada di wilayah situ.
10:54Ya itu kita nggak tahu apakah mereka berperan atau tidak.
10:56Sehingga kemudian bisa melihat lebih lanjut, lebih sustainable, tidak hanya menjarahin orang.
11:01Kemudian nanti kejadian lagi, ganti kepala dinas sama lagi gitu.
11:05Kemudian Presiden sangat kecewa.
11:07Jadi KPK yang saya katakan bahwa mereka harus sustainable dan mengamati dari day by day.
11:13Terus termasuk nanti putusan-putusannya, siapa yang terkait, ya siapa berbuat apa.
11:17Semuanya harus dilakukan secara detail dan secara sustainable berkelanjutan.
11:23Sehingga kemudian bisa membawa dampak jerat terhadap wilayah lain.
11:28Tidak hanya di Sumatera.
11:29Ini kan kayak begini ini, bukan hanya di Sumatera saja.
11:32Kita kemarin kan udah dengar juga di Lampung dan seterusnya.
11:35Jadi ini nggak ada perubahan di daerah ini.
11:37Ini sangat menghantirkan sebenarnya Mas Nasir.
11:42Baik, ke Bang Hendar Sam.
11:43Ya, memang benar.
11:46Ini prakteknya kan praktek dan modusnya adalah praktek dan modus yang lama.
11:52Ya, jadi pendekatan-pendekatannya itu pendekatan-pendekatan yang lama.
11:56Jadi benar, bahwa ini nggak ada yang berubah sebenarnya.
11:58Mindset ke bawah itu nggak ada.
11:59Jadi baru sampai mungkin di tataran pusat saja ini mulai ada pergerakan dan progresifitas perubahan-perubahan yang terjadi.
12:10Tapi di tingkat daerah, mindset dari para pejabat-pejabat daerah ini masih tetap sama.
12:17Nah, ini yang penting bagi kita untuk melihatnya bagaimana supaya ini bisa tuntas.
12:22Nah, kalau kita flashback lagi ke belakang di periode-periode sebelumnya, banyak sekali kepada daerah itu yang ditangkap oleh KPK.
12:32Nah, sampai menyasar ke daerah-daerah kan, KPK sampai dikatakan mainnya nggak lagi di pusat tapi di daerah.
12:39Tapi nggak juga kan, nggak juga selesai, nggak.
12:41Praktek itu ternyata masih tetap terjadi.
12:43Ini ada something wrong di sini, ada sesuatu yang salah kita dalam hal pencegahan.
12:48Kalau nggak, ya akan gini terus capek kita nanti.
12:51Oleh karena itu, ini menjadi trigger.
12:55Menurutnya satu-satunya trigger lah ya.
12:57Jangan sampai lagi di daerah lagi terjadi praktek yang sama seperti ini.
13:02Ini dituntaskan.
13:04Kemudian juga secara paralel masalah penjagaannya harus benar-benar digalakan.
13:11Sehingga oleh karena itu kita nggak mau lagi ada dengar masalah-masalah seperti inilah ya.
13:14Oke, ini harapan kita bersama begitu ya.
13:16Terima kasih politisi Gerindra, Bang Hendra Samaran Toko, dan juga komisioner KPK Perode 2015-2019.
13:24Bang Soci Tumaran, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.
