Lewati ke pemutar
Lewatkan ke konten utama
Lewati ke footer
Cari
Masuk
Tonton dalam layar penuh
Suka
Komentar
Bookmark
Bagikan
Tambahkan ke Daftar Putar
Laporan
Dr Yulius Yohanes, menanggapi bantahan Istana Negara, IKN berpotensi turun peringkat, kendati dibantah Menteri Sekretaaris Negara, Prasetyo Hadi
diotv
Ikuti
kemarin dulu
PONTIAAK, DIO-TV.COM, Minggu, 27 Juli 2025 - Dr Yulius Yohanes, menanggapi bantahan Istana Negara, IKN berpotensi turun peringkat, kendati dibantah Menteri Sekretaaris Negara, Prasetyo Hadi.***
Kategori
🗞
Berita
Transkrip
Tampilkan transkrip video lengkap
00:00
Dr. Julius Yohanes, menanggapi bantahan Istana Negara, IKN berpotensi turun peringkat.
00:10
Julius Yohanes, Minggu, 27 Juli 2025, mengatakan,
00:15
mesti dicermati bantahan wacana moratorium pembangunan Ibu Kota Negara, IKN.
00:20
Julius Yohanes, Sekretaris Jenderal Dayak International Organization, Dio,
00:25
katakan, tidak bisa dipungkiri program MBG 240 Triliun Rupiah 2026.
00:31
Program MBG 240 Triliun Rupiah 2026, berimplikasi tersedot kelanjutan pembangunan IKN 2026
00:38
tinggal 6 Triliun Rupiah dari kebutuhan 21 Triliun Rupiah.
00:42
Julius Yohanes, Minggu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Jumat, 25 Juli 2025,
00:49
bantah wacana pemerintah moratorium pembangunan IKN.
00:51
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menurut Hadi Prasetyo,
00:56
tetap komitmen, sesuai rencana, menyelesaikan pembangunan IKN secepatnya.
01:02
Menurut Hadi Prasetyo, Badan Otorita IKN sedang bekerja keras percepat penyelesaian proyek,
01:07
sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
01:10
Saya melihat pernyataan Menteri Sekretaris Negara,
01:12
bersifat menyejukkan suasana kebatinan masyarakat, ujar Julius Yohanes.
01:17
Julius Yohanes, tidak pada posisi menyalahkan Presiden Prabowo Subianto,
01:21
bakal tersendatnya kelanjutan pembangunan IKN.
01:25
Tapi lebih kepada realitas ketersediaan anggaran,
01:27
pagu indikatif baru disetujui DPR 6 triliun rupiah dari kebutuhan real IKN 21 triliun rupiah tahun 2026.
01:34
Berarti anggaran IKN tahun 2026 berpotensi dipangkas sampai 19 triliun rupiah,
01:40
sudah diusulkan tapi belum disetujui penambahan.
01:42
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto fokus program akan bergisi gratis, MBG,
01:48
dianggarkan 240 triliun rupiah tahun 2026.
01:52
Julius Yohanes mengatakan,
01:54
tiga parameter sebabkan muncul wacana moratorium pembangunan IKN,
01:58
walau dibantah Menteri Sekretaris Negara.
02:00
Pertama, dana tersedot program MBG 240 triliun rupiah 2026 bagi 82,9 juta siswa dan ibu hamil.
02:09
Beban keuangan negara sudah sangat berat.
02:12
Kedua, tahun 2026 bayar utang jatuh tempo 833,96 triliun rupiah,
02:18
703 triliun rupiah dari surat berharga negara, SBN,
02:22
dan 100,19 triliun rupiah dari pinjaman.
02:25
Tahun 2027 bayar utang luar negeri jatuh tempo 802,61 triliun rupiah,
02:31
SBN 695,5 triliun rupiah, dan pinjaman 107,11 triliun rupiah.
02:38
April 2025, utang luar negeri 431,5 miliar as dolar,
02:43
7033,45 triliun rupiah, naik 8,2 persen tiap tahun.
02:48
Mei 2025 utang jadi 435,6 miliar as dolar, 7.100 triliun.
02:55
Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN,
02:59
naik tahun 2026 berkisar antara 14,19 persen dan 14,83 persen,
03:05
3.800 triliun rupiah atau 3.820 triliun rupiah.
03:10
Ketiga, Presiden Prabowo Subianto belum menerbitkan surat keputusan Presiden
03:14
tentang pemindahan ke IKN dari Jakarta sebagai daerah khusus.
03:17
Ini mendasari Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono,
03:21
kirim surat ke DPR pada 21 Juli 2025, konsultasi perubahan rencana induk.
03:28
Sebabkan wacana moratorium pembangunan IKN dari Wakil Ketua Partai Nasdem,
03:32
Saan Mustafa didukung Adi Skadir, Wakil Ketua Partai Golkar.
03:36
Saan Mustafa dan Adi Skadir, Sabtu, 19 Juli 2025, mengatakan,
03:42
wacana moratorium pembangunan mengingat keputusan Presiden belum terbit.
03:45
Karena surat keputusan Presiden dibutuhkan sebagai payung hukum pemindahan pusat pemerintahan ke IKN di Provinsi Kalimantan Timur.
03:53
Saan Mustafa dan Adi Skadir, katakan,
03:56
butuh kajian matang jika wacana moratorium pembangunan turun jadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.
04:02
Kita akan melihat pagu indikatif IKN tahun 2027,
04:05
kalau terbukti tahun 2027 kondisi sama dengan tahun 2026,
04:10
berarti mimpi buruk moratorium.
04:11
Masyarakat di Kalimantan harus melihat kepada kepentingan nasional yang lebih luas.
04:17
Tidak bisa dilihat parsial, ujar Julius Yohanes.
04:21
Dikatakan Julius Yohanes,
04:23
langkah positif yang mesti dilihat jalur transportasi darat antar provinsi dan perbatasan sudah dibuka.
04:29
Paling tidak wilayah Kalimantan tidak lagi identik dengan keterisolasian, ujar Julius Yohanes.
04:34
Julius Yohanes, mengatakan,
04:37
IKN tidak mungkin dibatalkan,
04:38
karena amanat undang-undang,
04:40
tapi berpotensi target pembangunan tidak sesuai rencana.
Dianjurkan
6:56
|
Selanjutnya
PT Bumi Indah Raya Belum Bisa Dikonfirmasi Tanggapi Tudingan intolerans tutup akses masuk Gereja Kristen Toraja Samping Kodam/XII Tanjungpura di Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2021
diotv
hari ini
4:41
Pengamat Universitas Panca Bhakti Pontianak, Dr Herman Hofi Munawar SH MH, apresiasi Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, fokus jaga persatuan dan kerukunan
diotv
kemarin dulu
2:21
Aanmaning Bank Tabungan Negara Wajib Ganti Rugi Rp33,6 Miliar Kepada Credit Union Lantang Tipo Dimediasi di Pengadilan Negeri Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
diotv
3 hari yang lalu
4:23
Bank Kalbar dan Taspen Tingkatkan Literasi Digital Pensiunan Lewat Sosialisasi di Sambas
diotv
4 hari yang lalu
2:11
Kolonel Marinir Yustinus Radiman, Alumni Sekolah Menengah Seminari Atas Nyarumkop, Provinsi Kalimantan Barat, Wisuda Lemhanas China di Beijing
diotv
5 hari yang lalu
4:37
Tim Kuasa hukum Ali Nurdin SH, Muhammad Supriyadi SH, M.Pd, Hani Miftahul Rohmah SH, MH, .CPM, Mahluddayan, SH, Galuh Irawati SH MH, Kasful Anwar SH MH, hadir 2 saksi fakta di Pengadilan Negeri Pontianak, Rabu, 23 Juli 2025
diotv
5 hari yang lalu
5:38
IKN berpotensi turun peringkat jadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur karena Presiden fokus Program Makan Bergizi Gratis Rp240 triliun 2026 bagi 82 juta sisa dan imbu hamil di seluruh Indonesia sesuai janji kampanye 2024, kata Dr Yulius Yohanes, M.Si
diotv
6 hari yang lalu
5:06
Dr Agustin Teras Narang SH, sarankan moratorium program transmigrasi secara nasional di Indonesia di tengah polemik terjadi di kalangan masyarakat Adat Dayak di Kalimantan.
diotv
22/7/2025
1:51
Ria Norsan, Gubernur Kalimantan Barat, mengatakan Program Transmigrasi tidak lagi identik mendatangkan warga luar, tapi sekarang fokus penataan pemukiman warga sekitar yang dikenal dengan transmigrasi pugar
diotv
21/7/2025
2:44
Noven Honaris, S.Ag, M.PK, tokoh pemuda Dayak dari Provinsi Kalimantan Barat menolak keras program transmigrasi
diotv
21/7/2025
1:56
Bank Tabungan Negara Cabang Pontianak belum bisa dikonfirmasi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, 11 Maret 2025, wajib kembalikan uang Credit Union Lantang Tipo Rp33,6 miliar
diotv
21/7/2025
5:12
Golkar Dukung Nasdem Keluarkan Wacana Moratorium IKN Jadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur. Dana Seret, Tahun 2026 Hanya Dianggarkan Rp6 Triliun
diotv
21/7/2025
5:10
Gereja Kristen Toraja Jemaat Sion, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat keluhkan sikap Pemerintah jalan akses ditutup sepihak sejak tahun 2021.
diotv
20/7/2025
4:19
ANPRI Kalimantan Barat, Sabtu, 19 Juli 2025, Menyesalkan Penolakan Pembangunan Gereja Katolik di Dusun Parit Mayor Darat, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, 8 Juli 2025
diotv
20/7/2025
1:17
Bank Tabungan Negara Cabang Pontianak wajib kembalikan uang Credit Union Lantang Tipo didasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, 11 Maret 2025, kata Dr Yulius Yohanes, M.Si, Sekretaris Jenderal Dayak International Organization
diotv
19/7/2025
4:03
Keluarga Mahasiswa Katolik Santo Fransiskus Asisi Universitas Panca Bhakti Pontianak Kecam penolakan pembangunan Gereja Stasi Desa Kapur, Paroki Santo Agustinus Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Keuskupan Agung Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
diotv
18/7/2025
2:08
Bank Tabungan Negara Cabang Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, diputuskan wajib bayar uang hilang milik Credit Union Lantang Tipo Rp33,6 Miliar
diotv
18/7/2025
3:49
Ditolak Warga, Pemerintah Kabuaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat tegaskan lanjutkan pembangunan Gereja Stasi Desa Kapur, Paroki Santo Agustinus Sungai Raya, Keuskupan Agung Pontianak
diotv
18/7/2025
2:21
Ini Kata Dr Yulius Yohanes M.Si, Sekretaris Jenderal Dayak International Organization, Pembangunan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur merupakan proyek mubazir
diotv
17/7/2025
1:49
Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Barat belum menerima ipengaduan dugaan uang anggota Credit Union Pancur Kasih raib Rp6,6 miliar
diotv
17/7/2025
5:29
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan satu juta hektar lakan transmigrasi. Ini penjelasan Program Transmigrasi Pusat jadi skala prioritas Pemerintah Pusat
diotv
16/7/2025
2:29
Dua Saksi dari Jaksa Penuntut Umum tidak hadir, sidang Terdakwa Dandi bin Mustar Jafar di Pengadilan Negeri Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, Ditunda dan dilanjutkan, Selasa, 22 Juli 2025
diotv
15/7/2025
11:10
Oknum aparat suplai bahan bakar minyak bagi mesin illegal mining di Sungai Prigang, Desa Kopiang, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat
diotv
14/7/2025
2:12
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr Fahmy Fadhli mengatakan, Mohammad Riza Chalid tersangka Kejaksaan Agung oplos produk Pertalite dijuil Pertamina rugikan negara Rp285 triliun runtuhkan mitos raja mafia tanah kebal hukum
diotv
14/7/2025
3:24
Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, menggelar Pemeriksaan Setempat gugatan semerta-merta Dwihony Ongko Wijaya terhadap tanah di Jalan Ade Irma Suryani, Pontianak Selatan, Senin, 14 Juli 2025
diotv
14/7/2025
