JAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan sebanyak 21 cabang olahraga, termasuk padel, termasuk objek pajak barang dan jasa tertentu.
Menurut Pramono, pengenaan pajak terhadap fasilitas olahraga telah diatur dalam undang-undang.
Ia juga menyebut ketentuan terbitnya pajak 10 persen karena menyesuaikan dengan perkembangan olahraga atau hiburan di masyarakat yang merupakan objek pajak daerah.
Pram juga turut menjelaskan alasan olahraga golf yang tidak dikenakan pajak karena sudah dikenakan PPN, sehingga pengenaan pajak tidak boleh bersifat ganda.
Baca Juga Pemerintah Luncurkan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten pada 19 Juli 2025 | JMP di https://www.kompas.tv/regional/603938/pemerintah-luncurkan-koperasi-desa-merah-putih-di-klaten-pada-19-juli-2025-jmp
#olahragapadel #padel #pramonoanung #pajak
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/603941/gubernur-pramono-sebut-olahraga-padel-dikenai-pajak-10-persen-ini-alasannya-jmp
00:00Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan sebanyak 21 cabang olahraga termasuk padel, termasuk objek pajak barang dan jasa tertentu.
00:11Menurut Pramono, pengenaan pajak terhadap fasilitas olahraga telah diatur dalam Undang-Undang.
00:16Ia juga menyebut ketentuan terbitnya pajak 10% karena menyesuaikan dengan perkembangan olahraga atau hiburan di masyarakat yang merupakan objek pajak daerah.
00:27Pramono Anung juga turut menjelaskan alasan olahraga golf yang tidak dikenakan pajak karena sudah dikenakan PPN, sehingga pengenaan pajak tidak boleh bersifat ganda.
00:39Yang menyangkut pajak hiburan olahraga itu semuanya terkena pajak ada 21, termasuk tenis, renang, basket, bola woli, pedal, ini kan menjadi rame karena pedal.
00:52Dan pedal ini terus terang aja, mohon maaf, rata-rata yang bermain adalah middle ke atas.
00:59Kemudian ada pertanyaan, kenapa golf tidak dikenakan ini?
01:05Teman-teman sekalian, golf sudah dikenakan PPN, sehingga pajak itu tidak boleh ganda.
01:10PPN-nya golf 11%, untuk basket, pedal, renang, dan sebagainya adalah 10%.
01:16Jadi itulah yang diatur dan kami mengatur itu bukan karena inisiatif dari pemerintah Jakarta, tetapi undang-undang yang mengatur itu dan kami menerapkan itu.
