Ahad malam, ketika jarum jam menunjukkan pukul 20.00 WIB, Muflihun, mantan Sekretaris DPRD Riau dan juga eks Penjabat Wali Kota Pekanbaru, bertandang ke Polresta Pekanbaru. Ada apa?
Malam itu, ia datang bukan sebagai pejabat, melainkan sebagai pelapor, membawa secarik dokumen dan beban tuduhan yang telah lama bergelayut di pundaknya, keterlibatan dalam dugaan kasus SPPD fiktif DPRD Riau tahun 2020–2021.
00:05Ahad malam, ketika Jarumja menunjukkan pukul 20 WIB, Muflihun, mantan sekretaris DPRD Riau dan juga eks-penjabat wali kota Pekanbaru, bertandang ke Polresta Pekanbaru.
00:16Ada apa?
00:17Malam itu, ia datang bukan sebagai pejabat, melainkan sebagai pelapor, membawa secarik dokumen dan bebantu duhan yang telah lama bergelayu di pundaknya, keterlibatan dalam dugaan kasus SPPD fiktif DPRD Riau tahun 2020-2021.
00:32Namun, berbeda dari cerita yang selama ini berkembang, Muflihun hadir dengan narasi tandingan.
00:38Ia tak sekadar membantah, tapi membongkar, menyodorkan fakta bahwa tanda tangan dalam dokumen perjalanan dinas itu bukan miliknya.
00:45Itu jelas dipalsukan, tegasnya dalam keterangan resmi yang disampaikan Senin, 14 Juli 2025.
00:53Investigasi membuka luka
00:54Langkah hukum Muflihun ini bukan reaksi emosional, tapi hasil penyelidikan internal yang dilakukan secara diam-diam.
01:02Tim kuasa hukum Muflihun menemukan dua dokumen yang mencurigakan, SPT Nomor, 160 SPT dan SPPD Nomor, 090 SPPD.
01:10Keduanya digunakan untuk mencairkan dana perjalanan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri pada Juli 2020.
01:18Dokumen ini menggunakan tanda tangan palsu klien kami.
01:22Ini bukan keteledoran, tapi kejahatan administratif, ungkap Ahmad Yusuf, kuasa hukum utama Muflihun.
01:29Tim hukum menduga bahwa pelakunya bukan orang luar, melainkan bagian dari lingkar dalam sekretariat DPRD sendiri.
01:35Sebuah pola lama yang kini terulang, memalsukan dokumen, mencairkan dana, dan menyisakan jejak samar yang coba dikaburkan waktu.
01:44Nama lama kembali muncul.
01:46Muflihun tidak berdiri sendiri.
01:49Ia didampingi dua pengacara lainnya, Weni Friati dan Hairul Ahmad.
01:54Nama mereka tak asing di meja-meja perkara korupsi birokrasi riau.
01:58Weni mengingat kembali kasus rupa yang menjeratengku Fauzan Tambusai, PLT Sekwan sebelumnya.
02:03Dulu muncul nama Denisa Putra dan Henry, staff dan honorer di bagian keuangan, yang memainkan dokumen dan tanda tangan pejabat.
02:12Tapi mereka tak pernah tersentuh hukum secara tuntas, katanya.
02:16Dalam persidangan Fauzan, terungkap bahwa kedua staff ini menawarkan skema SPPD fiktif kepada rekan-rekan mereka,
02:22menggunakan nama pejabat, lalu memberikan imbalan tunai.
02:25Sistem ini terstruktur, licin, dan sudah jadi rahasia umum di kalangan dalam.
02:30Hairul menambahkan, kalau ditemukan pemalsuan berulang pada pejabat lain,
02:35maka masalah utamanya bukan pada pejabatnya tapi pada aktor-aktor tetap yang mengatur di balik layar.
02:41Bongkar skema, bukan cuci nama.
02:44Muflihun menegaskan, ia tidak sedang bermain drama.
02:48Laporan ini bukan untuk cuci tangan, tapi untuk menyuarakan kebenaran yang tak diselidiki serius sejak awal.
02:53Saya percaya hukum masih ada.
02:57Tapi saya tidak bisa diam ketika kehormatan saya diinjak oleh orang-orang yang menyalahgunakan jabatan dan dokumen, ucapnya.
03:04Laporan resminya kini telah diterima dengan nomor STPLP 5337-2025 Polres Tapekan Baru,
03:11berdasarkan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen.
03:14Ini bisa jadi pintu masuk penyidik untuk membuka kembali lembar-lembar kusut kasus korupsi yang selama ini diselimuti kabut.
03:22Aset, uang, dan bayangan tersangka.
03:26Kasus SPPD fiktif DPR Dario sendiri bukan cerita baru.
03:30Sudah sejak 2023 polisi menyelidikinya.
03:33Ratusan saksi telah diperiksa, uang miliaran rupiah disita, termasuk homestay, rumah, apartemen, motor gede, barang branded, hingga uang tunai 19 miliar rupiah lebih.
03:45Namun, meski kerugian negara ditaksir mencapai 195,9 miliar rupiah, tersangka belum juga diumumkan hingga Juli 2025.
03:54Padahal gelar perkara sudah dilakukan, dan penyitaan bukti hampir rampung.
03:59Fakta ini membuat publik bertanya-tanya, siapa yang dilindungi, dan siapa yang dikorbankan?
04:05Suara dari tengah malam.
04:07Tengah malam di Maporesta itu bukan hanya waktu pelaporan, tapi juga momentum.
04:11Ketika seorang mantan pejabat memilih berhadapan dengan sistem, bukan lari-darinya.
04:17Ketika ia lebih memilih membuka luka, ketimbang diam dan menerima stigma yang bukan miliknya.
04:23Apakah laporan ini akan jadi pintu keadilan, atau justru menambah daftar panjang pengorbanan para pejabat yang dijadikan kambing hitam?
04:29Waktu akan berbicara.
04:33Tapi malam itu, Muflihun memilih melawan.
04:36Dan masyarakat masih bisa bertanya karena rumput masih bergoyang di tiup angin tengah malam.
04:40Dan masyarakat masih bisa bertanya karena rumput masih bergoyang di tiup angin tengah malam.
