Singgung Transparansi Polri di Kasus Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Kapolri Harus Ganti!

KompasTV

KOMPAS.TV - Kuasa hukum pihak Roy Suryo, Ahmad Khozinudin mengatakan bahwa tingkat kepercayaan terhadap Polri soal kasus ini harus ditingkatkan.    Ia menyebut bahwa proses polri kurang transparan karena Kapolri sendiri merupakan orang yang dibentuk oleh Jokowi.     #kuasahukum #roysuryo #jokowi     Baca Juga AS Tunda Tarif Impor 32 Persen untuk RI dan Bebas Tarif Tambahan BRICS di https://www.kompas.tv/ekonomi/605001/as-tunda-tarif-impor-32-persen-untuk-ri-dan-bebas-tarif-tambahan-brics         Artikel ini bisa dilihat di :  https://www.kompas.tv/nasional/605006/singgung-transparansi-polri-di-kasus-ijazah-jokowi-kuasa-hukum-roy-suryo-kapolri-harus-ganti

Transcript

00:00Terima kasih masih disampai Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong dan sejumlah narasumber saya

00:03Agda Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudiman Prof. Ibn Nugroho

00:06Kuasa Hukum Terlapor Pihak Roy Suryo yakni Ahmad Kozinudin

00:10dan juga Kuasa Hukum Presiden Ketujuh Republik Indonesia Jokowi Dodo Rifai Kusuman Negara

00:15Saya ke Bang Rifai, Bang Rifai bagaimana Anda melihat tuntutan bahwa jika persidangan nanti

00:18sudah seharusnya ijazah asli itu ditunjukkan ke publik ataupun di persidangan, menurut Anda seperti apa?

00:25Pertama sesuai apa yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi

00:30Bahkan di depan media secara langsung bahwa tentunya manakala diminta dalam proses penegakan hukum

00:37beliau akan menyerahkan, tidak hanya menunjukkan loh

00:41menyerahkan ya kepada penegakan hukum

00:44baik apakah diminta oleh polisi ataupun oleh hakim dalam persidangan

00:49dan itu sudah dibuktikan ya

00:51pada saat pertama kami membuat LP di Bawang Dapun kami diminta menunjukkan, kami menunjukkan

00:55lalu pada saat diperiksa sebagai terlapor di bareng stream juga tidak hanya menunjukkan

01:01kami menyerahkan, disimpan hampir 3 minggu lalu dilakukan lapor ya

01:06jadi pada intinya kita tentunya kooperatif dan siap terbuka

01:11bahkan juga pernah di kediaman beliau kan dengan beberapa media

01:14wartawan media mainstream beliau berikan juga menunjukkan

01:17nah cuma memang intinya adalah ya beliau juga tidak mau seenaknya orang

01:22ngomong tunjukkan-tunjukkan lalu tunjukkan gitu loh

01:24memang siapa gitu kan

01:25orang juga harus tahu diri gitu loh

01:27dalam kepentingan apa, anda siapa kan begitu

01:29tolong juga dilihat hubungan hukumnya kan begitu

01:32apalagi ada dua undang-undang juga yang melindungi kami

01:35untuk tidak ada kewajiban hukum kami untuk sekedar menunjukkan siapapun diminta orang

01:40terpasuk nanti dalam persidangan ya

01:42manakala perkara sudah melaju

01:44kalau tidak salah saya dapat info juga akan dilakukan lapor ulang ya

01:48dan tentunya kami akan serahkan dan manakala nanti disitang

01:51untuk ditunjukkan disitang itu tidak ada masalah

01:53ya kami akan kooperatif ya

01:55lalu kedua tadi saya mau komentar sedikit nih

01:58dari kuasa hukum TPAI terkait bahwa kriminalisasi

02:01menurut saya

02:02apa, iya gitu ya

02:04kalau Pak Jokowi dilaporkan itu bukan kriminalisasi

02:07tapi kalau Pak Jokowi melaporkan kembali itu kriminalisasi

02:09menurut saya gini deh, kita akan sama-sama lah

02:12ini negara hukum, kita kawal saja perkara ini masing-masing

02:15ya kita lakukan upaya hukum terbaik

02:18baik dari segi penasihat hukum pelapor maupun terlapor

02:21kita menggunakan hak hukum sebaik-baiknya

02:24dan saya sendiri berharap persidangan ini nanti terbuka

02:26per trial ya

02:27berimbang

02:28dan bisa jadi pendidikan hukum buat masyarakat

02:31demi kurang itu kebenar saya

02:33oke, oke Bang Amat

02:35bagaimana Anda melihat ini

02:36katanya kalau Presiden Jokowi-nya yang dilaporkan

02:40itu kriminalisasi

02:40tapi kalau Presiden ketujuh Jokowi-Dodo yang melaporkan

02:44katanya itu kriminalisasi buat Roy Suri-Roy CS

02:46ini tanggapan Anda seperti apa?

02:48sederhana saja

02:48kalau penyidik atau penegah hukum itu memproses dua laporan secara impang

02:52maka tidak ada kriminalisasi

02:54ini kan faktanya

02:55Dumas TPUA

02:56hanya Dumas loh tidak jadi LP

02:57tidak diterima LP

02:58itu tidak dilanjutkan

03:00sementara

03:01Saudara Jokowi 30 April langsung menjadi LP

03:03dan sampai hari ini akhirnya ditingkatkan menjadi penyidikan

03:06itu satu soal menjadi parameter

03:07yang kedua

03:08kalau kita mau fokus dulu soal ijazah ini

03:10hasil atau tidak

03:11itu kan ada tiga mekanisme

03:12melalui PT UN

03:14melalui perdata

03:14dan melalui pidana

03:15melalui PT UN tidak mungkin

03:17karena besikinya sudah lewat 90 hari

03:19melalui perdata selalu saja ya

03:21di NU

03:21dan kemarin di Surakatan

03:22akhirnya di NU

03:23sehingga tidak bisa masuk

03:24untuk melihat ijazah

03:26karena apa?

03:26dihentikan

03:27belum sampai pokok perkara

03:28perkaranya

03:29dan kalau melalui pidana

03:30yang paling fair itu dengan

03:31pasal 263

03:32KUHP

03:33Dumas yang dianjukan

03:34bukan melalui pasal fitnah

03:36dan kecemaran

03:37jadi tuntaskan dulu

03:38dugaan 263

03:39kalau tidak terbukti

03:40Jokowi bebas

03:41dan terbukti dalam pertimbangannya

03:43ditegaskan bahwa ijazah terbutsah

03:45tidak ada masalah

03:46baru masuk ke pasal fitnah

03:47dengan modal putusan itu

03:49ini kan dipaksa

03:50tidak seimbang

03:51kita diminta untuk

03:52membuktikan sesuatu

03:53sementara kita

03:54menjadi terdakwanya nantinya

03:56kenapa?

03:57karena untuk membuktikan

03:58ijazah dokumen asli itu

03:59bukan dalam konteks ya

04:01pasal 263

04:02tentang dugaan

04:02pemalsuan dokumen

04:03tapi dalam rangka

04:04untuk membuktikan

04:05310 dan 311

04:07KUHP

04:07dan di dalamnya juga

04:09memot

04:0932 undang-undang ITE

04:1035 undang-undang ITE

04:11160 KUHP

04:1328 ayat 2

04:1428 ayat 3

04:15undang-undang ITE

04:16ini kan intensinya

04:16terlihat jelas

04:17kalau tadi loh

04:18persoalannya

04:19hanya soal ingin

04:20membalikan

04:20marahwi bawah

04:21ya udah gak usah pakai

04:22pasal 35

04:2332

04:24fokus aja

04:25311

04:26310

04:26kan itu laporan

04:28saudara Jokowi

04:29ada pasal 35

04:30yang ancamannya

04:3112 tahun

04:31ada pasal 32

04:33yang ancamannya

04:348 tahun

04:35ini kan intensinya jelas

04:36mau menjarain orang

04:37kalau memang

04:38targetnya

04:39mau menjarain orang

04:40itu kan sudah dilakukan

04:41juga terhadap

04:42Gusdur

04:42dan persoalannya kan

04:43di Gusdur

04:44sidang selama

04:456 bulan saya hadir

04:46itu ijazah kan juga

04:47gak pernah dihadirkan

04:48gitu loh

04:48apakah iya sekarang

04:50memperlama persoalan ini

04:51kalau memang ada asli

04:52dengan menunjukkan ijazah

04:53itu juga selesai

04:54dengan Dali

04:54tidak punya kekuanangan

04:55dan sebagainya

04:56ada hubungan hukum

04:57warga negara

04:58dengan presiden ketujuh

04:59dia dulu itu

05:00pernah memegang

05:01pejabatan sebagai

05:01kepala negara

05:02dan kepala pemerintahan

05:04selama 2 periode

05:04dan menjadi hak

05:05warga negara

05:06ingin tahu

05:07bertanya

05:07apakah presidenku

05:09punya ijazah asli

05:10atau sebaliknya

05:11memang ijazahnya palsu

05:12dan tinggal dijawab

05:13ini loh rakyatku

05:15aku dulu memimpinmu

05:1610 tahun

05:17ijazahku asli

05:18case close

05:19gitu loh

05:20gak perlu ada korban

05:21gak ada yang perlu

05:22masuk penjara

05:22gak perlu ada yang

05:23dihinakan seindakan-nya

05:24gak perlu ada yang

05:25direndahkan serta-rendahnya

05:27sesimpel itu

05:28begitu loh

05:28oke

05:29tapi kan memang sudah ada

05:31mas Ahmad

05:32disclaimer

05:33bahwa itu sudah ada

05:34baris krim bilang

05:35itu valid

05:36ini polder pun begitu

05:37bagaimana Anda melihat ini

05:39bahwa ini sudah ada

05:40pernyataan dari dua

05:41satu institusi

05:43polisi yang menyatakan

05:44bahwa itu valid

05:45sepanjang tidak ada

05:47perdebatan sengketa terkait

05:48apakah absa atau tidak

05:49dokumen ini

05:50sebenarnya otoritas UGM pun cukup

05:52tapi hari ini kan dipersoalkan

05:54kalau ada persoalan hukum

05:55maka otoritas yang paling berwenang

05:57untuk menentukan

05:58satu sengketa antara para pihak itu

06:00ya putusan pengadilan

06:02dan ingat

06:02putusan pengadilan itu

06:03tidak hanya putusan judek

06:04faksi tingkat pertama

06:05tapi harus judek juris

06:07tingkat mahkamah

06:08mahkamah agung

06:09artinya harus berisakan

06:10putusan pengadilan

06:11yang berkekuatan hukum tetap

06:12maka disitu tidak ada lagi

06:13perdebatan

06:14kalau hari ini mohon maaf

06:15kalau versi Bariskin

06:16dulu kasus Joshua Huta Barat

06:18versi Bariskin seperti apa

06:19ternyata

06:20waktu diperiksa lebih lanjut

06:21berbeda

06:22dulu versi-versi

06:23penyidik dari kasus

06:24Vina Cirbon

06:25seperti apa

06:26ternyata kenyatanya berbeda

06:28karena itu hari ini

06:29kita tidak sedang

06:30mempersoalkan

06:31daripada kelembagaan

06:32dari institusi polisi

06:33tetapi pada proses

06:34tahapan prosedur

06:35serta berbagai tindakan

06:37institusi pendegak hukum kita

06:38yang harus kita kontrol

06:39dan saya sekali lagi

06:41mau kompirmasi

06:41memang saudara Jokowi Dodo

06:43bukan lagi presiden

06:44hari ini

06:44tetapi

06:45naiknya kasus ini

06:46menjadi LP langsung

06:48diterima di 30 April

06:49sementara Dumas

06:50tidak pernah naik-naik

06:51lalu hari ini

06:52naik menjadi penyidikan

06:53itu menjadi bukti

06:54bahwa saudara Jokowi Dodo

06:56meskipun sudah pernah tugas

06:57tapi kekuasanya

06:58masih melingkupi

06:59seluruh aparat

06:59karena itu

07:00saya tidak percaya

07:01kasus ini

07:01sebelum kapolrinya diganti

07:03karena apa

07:03kapolrinya itu dulu

07:04yang melanti adalah

07:05saudara Jokowi Dodo

07:06secara bahasa Jawa

07:08saja pasti

07:08apalagi kalau sudah banyak

07:10hal-hal yang diberikan oleh

07:11saudara Jokowi Dodo

07:12kepada list

07:13karena itu

07:14kalau ingin

07:15kepercayaan publik

07:16terhadap masalah ini

07:17bisa kredibel gitu ya

07:19harusnya transparan

07:20nah ini

07:20polda mengulangi

07:21yang di bareskrim ya

07:22gelar perkara

07:23gak ngajak para pihak saja

07:24dipersoalkan

07:25dengan gelar perkara khusus

07:26hari ini

07:27gelar perkara sepihak

07:28kamu gak pernah dilibatkan

07:29dan laporan awal

07:30saudara Jokowi

07:31ini buktinya cuma apa

07:32fotokopi

07:33fotokopi

07:34mana mungkin

07:36kemudian masyarakat

07:36melihat ini

07:37tidak ada

07:37kekuasaan yang bermain

07:39di sana

07:39selamat menikmati

Kategori

Transkrip

Dianjurkan