Menantu Presiden ke-7 RI Jokowi, Bobby Nasution berpeluang untuk menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Hal dikarenakan kedekatan Gubernur Sumut itu dengan TOP selaku Kepala Dinas (Kadis) PUPR Provinsi Sumut, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke kepala dinas yang lain atau ke gubernurnya, kami akan minta keterangan,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.
00:00Menantu Jokowi berpotensi diperiksa KPK terkait kasus korupsi jalan.
00:04Menantu Presiden ke-7 RI Jokowi, Bobby Nasution berpeluang untuk menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK,
00:12terkait korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara, Sumut.
00:17Hal dikarenakan kedekatan Gubernur Sumut itu dengan top selaku Kepala Dinas, KADIS, PUPR Provinsi Sumut, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
00:25Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke Kepala Dinas yang lain atau ke Gubernurnya, kami akan minta keterangan,
00:32kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.
00:37Asep menegaskan KPK tengah melakukan penyidikan dengan prinsip follow the money.
00:41Kami bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, untuk melihat kemana saja uang itu bergerak, katanya Minggu, 29 Juni 2025.
00:51Pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aliran uang tersebut, kata dia, akan dimintai keterangan, termasuk Bobi Nasution.
00:59Sementara itu, KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di wilayah Sumut.
01:05Kelimanya adalah top selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, res selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangka Pejabat Pembuat Komitmen, PPK,
01:15HL selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PPK, Satuan Kerja, Satker, Pembangunan Jalan Nasional, PJN, Wilayah 1 Sumut,
01:24KIR selaku Direktur Utama PT Dengan, dan RE selaku Direktur PT RN.
01:28Tersangka TOP, RES, dan HEL diduga menerima suap dari pihak swasta, yakni tersangka KIR dan RE, guna memuluskan pemenangan tender proyek pembangunan jalan.
01:39Tersangka KIR dan RE disangkakan telah melanggar pasal 5 ayat, 1, huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
01:48tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
02:05Sedangkan tersangka TOP, RES, dan HEL disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf A atau B, pasal 11,
02:12atau 12B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
02:21tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP.
