JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial, Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes melihat di keluarga Jokowi itu hampir semua sudah berhasil. Jokowi butuh kendaraan politik untuk keluarganya.
"Mas Gibran jadi Wakil Presiden, Mas Bobby jadi Gubernur Sumatera Utara, tinggal Kaesang yang belum, baru sebagai ketua umum PSI, tapi belum ada jabatan formal di pemerintahan," kata Arya.
"Jadi kendaraan politik untuk keluarga Pak Jokowi?," tanya Frisca Clarissa.
"Saya kira iya, dan itu mungkin memang itu akan dilakukan, karena bagaimanapun keluarga Solo butuh infrastruktur politik yang jelas," ungkap Arya.
Lebih lanjut Arya mengatakan harus ada pembenahan dan demokratisasi di internal PSI, jika ingin jadi partai besar.
Yang kedua adalah segmentasi. Selama ini segmen PSI itu berada di perkotaan. Makanya dalam dua kali pemilu suara PSI itu kuat di Jakarta, di kota Bandung, di kota Surabaya, mungkin di kota Medan, di Tangerang Selatan.
Tapi di daerah-daerah suburban lainnya atau di daerah-daerah rural, itu justru suara PSI-nya tidak besar. Maka perlu ada strategi lain, karena nama besar Jokowi terbukti tidak cukup untuk memasukkan PSI ke parlemen.
Dan mungkin transfer pemain dari partai-partai lain mungkin akan dilakukan. Partai baru biasa menarik politisi-politisi senior dari daerah lain yang sudah punya basis massa menjadi pimpinan partai atau dicalonkan menjadi anggota legislatif.
Ketiga, melakukan perombakan struktur di daerah. Selama ini struktur PSI di level provinsi dan di daerah itu sangat ramping sekali.
Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/ceNm8PdnPUw
#jokowi #gibran #prabowo
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/607501/pengamat-jokowi-butuh-kendaraan-politik-keluarganya-rosi
00:01Yang pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah partai SuperTBK.
00:16Artinya apa? SuperTBK itu artinya apa?
00:21Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader.
00:30Tidak ada kepemilikan elit, tidak ada kepemilikan keluarga apalagi.
00:38Semua memiliki saham yang sama.
00:42Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai.
00:54Karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai.
01:00Saya masih bersama dengan Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial, Center for Strategic and International Studies, CSIS.
01:08Mas Arya, tadi kan harus punya rasa bersama-sama, termasuk kerjanya juga harus keras bersama-sama.
01:15Seberapa keras Pak Jokowi harus berusaha agar PSI ini bisa jadi partai besar, sebesar lambangnya, Kak Jah?
01:23Ya, tadi sebenarnya Pak Jokowi menyampaikan PSI adalah partai super TBK.
01:30Terbuka.
01:31Terbuka ya.
01:32Artinya dan itu disampaikan di hadapan para ketua umum.
01:38Ya tentu satu itu adalah sindiran sebenarnya.
01:42Kenapa begitu?
01:42Kenapa? Karena kita melihat hari ini betapa banyak sekali partai itu memang dikuasai oleh sejumlah elit.
01:52Dan beberapa, karena kita juga tidak mengadopsi misalnya batasan maksimal tentang masa jabatan ketua umum partai politik
02:00dalam undang-undang kepartaian kita, itu membuat pada beberapa partai itu ketua umumnya itu bisa menjabat bahkan 10 tahun, 20 tahun, ada yang mungkin seumur hidup.
02:15Tapi PSI ingin menunjukkan diri sebagai partai super TBK.
02:21Tapi TBK ketua umumnya anaknya Pak Jokowi?
02:23Nah, tapi problemnya adalah itu tidak semuanya terjadi juga.
02:29Nah, misalnya bagaimana seorang Kaisang yang ketika itu baru beberapa hari menjadi anggota partai, kemudian bisa menjadi ketua umum.
02:43Tidak menunjukkan juga bagaimana PSI membangun sistem kalirisasi yang jelas di internal partai,
02:52sehingga setiap orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi ketua umum.
02:57Nah, itu yang pertama.
02:58Yang kedua, soal demokrasi internal.
03:03Kalau benar-benar PSI ingin menjadi partai super TBK, di mana setiap daulat anggota menjadi penting,
03:12itu harusnya demokratisasi internal juga terjadi.
03:19Tapi apa yang terjadi?
03:21Tidak juga.
03:22Misalnya, pimpinan-pimpinan partai di daerah, seperti tadi yang saya sampaikan,
03:28kalau partai super TBK, dia harusnya juga dipilih secara langsung oleh pemilik suara di partai politik itu.
03:36Tetapi selama ini, dia ditunjuk oleh DPP.
03:42Nah, jadi itu persoalan-persoalan internal yang harus dibenahi oleh PSI supaya jadi besar.
03:49Pertama, membenahi soal itu.
03:50Yang kedua adalah segmentasi.
03:54Selama ini segmen PSI itu berada di perkotaan.
03:58Makanya dalam dua kali pemilu, suara PSI itu kuat di Jakarta, di kota Bandung, di kota Surabaya,
04:06mungkin di kota Medan, di Tanggerang Selatan.
04:08Tapi di daerah-daerah suburban lainnya, atau di daerah-daerah rural,
04:14itu justru suara PSI-nya tidak besar.
04:18Nah, itu yang membuat dalam kondisi seperti itu,
04:22elitnya yang masih harus banyak belajar di level daerah untuk berkompetisi
04:26dalam pertarungan politik yang sangat-sangat keras.
04:31Nah, gimana itu realnya yang PSI harus lakukan?
04:34Karena kan nama besar Pak Jokowi saja terbukti sebelumnya tidak cukup untuk memasukkan PSI ke parlemen.
04:40Saya kira PSI akan kembali berpikir strategis, atau pragmatis lah kita sebut.
04:48Pertama, akan ada perombakan.
04:50Perombakan itu bisa dibenarkan struktural.
04:53Dan mungkin transfer pemain dari partai-partai lain mungkin akan dilakukan.
04:58Dan ini memang jamak dilakukan oleh beberapa partai baru,
05:01di mana politisi-politisi senior dari daerah lain yang sudah punya basis masa,
05:08itu ditarik menjadi pimpinan partai,
05:10atau dicalonkan menjadi anggota legislatif.
05:15Itu mungkin yang pertama yang akan dilakukan.
05:17Yang kedua adalah menarik para kompetitor-kompetitor yang kalah di pilkada-pilkada,
05:24untuk misalnya dicalonkan di legislatif atau di pilkada.
05:29Nah yang ketiga saya kira adalah melakukan, mungkin ya, melakukan perombakan struktur di daerah.
05:36Selama ini struktur PSI di level provinsi dan di level daerah itu sangat ramping sekali.
05:43Misalnya ada beberapa provinsi dan keupatan kota yang hanya cuma ada 7 orang pengurus,
05:49ada yang ada cuma 10, ada yang cuma 20, kalau misalnya provinsi besar seperti Jawa Barat.
05:56Pertanyaannya lah bagaimana mengurus partai dengan jumlah pemilih yang sangat besar,
06:02hanya diurus oleh beberapa orang saja.
06:04Itu nggak mungkin.
06:05Itu nggak mungkin sekali.
06:06Jadi PR-nya kalau memang PSI ingin besar adalah satu, dia harus kembali pada fase awalnya.
06:17Dia boleh menjadi pragmatis, tapi dia harus punya platform dan identitas yang jelas.
06:24Apa ini juga kenapa Pak Jokowi bilang PSI akan jadi partai besarnya nanti 2034, bukan 2029?
06:30Karena banyak PR atau karena apa?
06:32Karena banyak PR, nggak mungkin misalnya meningkatkan suara partai menjadi tiga kali lipat
06:39seperti harapan Pak Jokowi, itu hanya dalam satu periode pemilu.
06:45Nah ini ada 2024, nanti kita pemilu lagi 2029, setelah itu baru pemilu 2034.
06:54Jadi kan, dan di rentang itu kalau ada putusan mahkamah konstitusi diadopsi,
06:59akan ada pikada di 2031.
07:02Nah artinya Pak Jokowi realistis untuk melihat bahwa untuk besar,
07:07itu PSI harus melewati dua kali pemilu.
07:11Jadi 2019, 2029, dan 2034.
07:16Nah pada masa itulah mungkin akan ada pembaruan-pembaruan yang dilakukan di internal
07:20untuk bisa mencapai setidaknya 6 atau 8 persen.
07:25Nah baiknya Pak Jokowi di mana?
07:26Di struktur atau justru di luar saja?
07:29Ya, tapi tahu sudah ada Mas Kaesang di dalam?
07:32Tergantung Pak Jokowi.
07:34Mana yang lebih menguntungkan?
07:36Kalau dalam posisi sekarang?
07:38Kalau dalam posisi sekarang saya kira Pak Jokowi akan memilih tidak di struktur.
07:42Karena?
07:42Karena akan ada hujatan yang akan cap sebagai partai keluarga.
07:49Tentu akan disampaikan kepada PSI kalau misalnya memang Pak Jokowi memilih berada di struktur.
07:55Padahal kan tadi beliau juga sampaikan bahwa ini bukan partai keluarga,
08:00ini adalah partai terbuka.
08:02Kalau beliau menjadi ketua dengan Pemina misalnya, itu akan dicap seperti itu.
08:09Dan dengan tidak saja berada di struktur, asosiasi PSI sejak lama juga sudah mengasosiasikan diri sebagai Pak Jokowi.
08:17Kalau gitu kepentingannya Pak Jokowi apa di PSI yang Mas Arya lihat?
08:22Kepentingan pertama gini, tentu menyelamatkan Gibran.
08:27Menyelamatkan dalam arti kata, menyiapkan infrastruktur politik yang jelas untuk Gibran.
08:34Kalau kita lihat dalam sejarah kepresidenan kita, presiden dan wakil presiden,
08:40sejak pemilu langsung 2004, itu wakil presiden selalu punya kendaraan politik yang jelas.
08:50Ambil contoh ya, Pak JK 2004 adalah Ketua Umum Partai Golkar.
08:59Tapi di periode kedua, karena Pak SBI-nya ketika itu sudah sangat kuat,
09:05sehingga beliau tidak memerlukan lagi seseorang yang berasal dari partai politik.
09:10Tapi Pak Bodiono kan ketika itu juga kuat di kalangan kelompok masyarakat sipil,
09:15karena dia adalah dosen dan gubernur BI.
09:18Dan kalangan usaha.
09:212014 ada Pak JK lagi, 2024 ada Pak Maruf Amin, 2019 juga kuat karena support dari NU.
09:30Yang saya katakan adalah wakil-wakil presiden kita itu tidak hanya punya support dari politik formal,
09:37seperti menjadi bagian dari partai politik tertentu,
09:40tapi juga punya support dari kekuatan informal.
09:45Nah Datul Ulama misalnya.
09:47Tapi wakil presiden kita hari ini, Mas Gibran tidak punya support itu.
09:53Nah jadi kepentingan Pak Jokowi tentu adalah bagaimana mempersiapkan infrastruktur politik
09:59yang matang, yang mapan untuk karir politiknya Mas Gibran, Mas Kaisang juga.
10:07Kalau kita lihat di keluarga Solo, itu kan hampir semua sudah berhasil.
10:12Mas Gibran jadi wakil presiden, Mas Bobi jadi gubernur Sumatera Utara,
10:20tinggal Kaisang yang belum, baru sebagai ketua umum, tapi belum ada jabatan formal di politik, di pemerintahan.
10:28Jadi kendaraan politik untuk keluarga Pak Jokowi?
10:30Saya kira iya.
10:33Dan itu mungkin memang itu akan dilakukan.
10:36Karena bagaimanapun keluarga Solo butuh infrastruktur politik yang jelas.
10:43Karena itu kongres dilakukannya di Solo, Pak Jokowi yang memberikan speech utamanya,
10:49lalu juga ketua umumnya Mas Kaisang, ini sudah cukup menggambarkan bahwa ini adalah kendaraan politik untuk keluarga Pak Jokowi.
10:56Saya kira iya.
10:57Dan kalau kita lihat keluarga-keluarga politik di Indonesia juga menyiapkannya dengan cukup strategis.
11:06Ada keluarga Kala, ada keluarga Yudhoyono, ada keluarga Paloh, ada keluarga Mungkarno, ada keluarga Caimin,
11:15dan semua keluarga-keluarga politik menyiapkan infrastruktur dan dinasti politiknya secara bertahap.
11:24Juga di daerah.
11:26Di daerah dinasti-dinasti politik, para keluarga-keluarga politik mencari peluang, mencari momentum untuk menyiapkan kendaraan politik bagi keluarganya.
11:38Dan ini lumrah kah? Dikatakan masih super TBK?
11:42Dalam politik kita kondisinya itu terjadi.
11:44Tidak hanya di kita, di beberapa negara di Asia Tenggara misalnya Filipina atau Thailand itu juga bagaimana keluarga-keluarga politik ini cukup banyak mendominasi konstelasi politik di kita.
12:01Di nasional juga dan di kawasan juga.
12:06Apakah dia super TBK atau enggak tergantung misalnya apakah bagaimana proses pengambilan kebijakan di internal partai.
12:15Apakah pengambilan kebijakannya itu memang demokratis atau ditentukan saja oleh satu atau dua orang.
12:22Tapi kalau yang muncul figurnya masih hanya itu-itu saja?
12:25Kalau tidak dilakukan perubahan itu TBK-nya hanya tinggal bisa jadi jargon saja.
12:33Tapi kita lihatlah ini baru, baru akan dilakukan.
12:37Apakah memang PSI benar-benar serius untuk menjadi partai super TBK?
