Skip to playerSkip to main contentSkip to footer
  • 7/14/2025
Tempo Eksplainer: Perawatan IKN Menjadi Beban Berat APBN
Transcript
00:00Pembangunan di Bokotan Nusantara atau IKN di Panajem Pasar Utara, Kalimantan Timur memasuki tahap kedua.
00:10Namun, pembangunan tahap pertama masih menyisakan tanggungan biaya pasca konstruksi.
00:15Kepala Autorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan,
00:18perlu 200 hingga 300 miliar rupiah per tahun untuk pemilihan aset.
00:22Sumbernya masih dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
00:26Menurut Basuki, pemilihan aset IKN menjadi tanggungan pemerintah pusat
00:31karena Autorita IKN belum menjadi pemerintah daerah khusus dan belum bisa memiliki pendapatan daerah.
00:37Status Pemdasus mungkin bisa diperoleh pada 2028
00:39atau setelah pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif rampung.
00:45Untuk menyelesaikan pembangunan hingga 2028,
00:48Prabowo telah merestui Anggaran Rp48,80 triliun untuk Autorita IKN.
00:53Biaya ini muncul di tengah risiko divisit Anggaran 2025
00:56yang diprediksi sebesar 2,78 persen dari produk domestik bruto,
01:01melebar dari target awal 2,53 persen.
01:04Dana dari APBN masih menjadi tumpuan proyek IKN selama beberapa tahun ke depan.
01:10Hingga 31 Desember 2024,
01:13Autorita IKN memiliki aset tetap Rp1,4 triliun.
01:16Aset itu terdiri atas tanah 2,2 juta meter persegi,
01:20senilai Rp710,97 miliar,
01:23peralatan dan mesin Rp65,55 miliar,
01:26gedung dan bangunan Rp608,7 miliar,
01:30serta aset tetap lain senilai Rp5,48 miliar.
01:33Autorita IKN juga masih menunggu penyerahan sejumlah aset dari Kementerian Pekerjaan Umum.
01:38Dosen Planologi Universitas Terisakti Yayat Supriyatna mengatakan,
01:44pemeliharaan aset IKN bakal memakan biaya besar,
01:47sebab, kata dia,
01:48IKN yang diproyeksikan pemerintah sebagai smart city memiliki standar tinggi,
01:52seperti gedung yang mengadopsi konsep green building atau bangunan ramah lingkungan.
01:56Selain bangunan,
01:57jalan tol termasuk aset dengan biaya pemeliharaan besar,
02:00karena belum ada operator atau badan usaha jalan tol yang mengelolanya.
02:05Berbeda dengan Yayat,
02:06Ekonomi Bright Institute Awalil Rizki mengatakan,
02:10anggaran Rp300 miliar per tahun tidak terlalu besar,
02:13namun dia mengingatkan bahwa persoalan IKN saat ini bukan besar kecilnya anggaran pemeliharaan aset,
02:18melainkan kepastian pemanfaatan aset tersebut.
02:21Apalagi hingga saat ini belum ada keputusan Presiden soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.
02:26Rencana pemindahan aparatur sipil negara yang sudah direncanakan sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo
02:31juga terus mundur tanpa kepastian.
02:33Adapun Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economic and Finance,
02:40Rizal Taufikur Rahman mengatakan,
02:43anggaran pemeliharaan IKN semestinya digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif
02:46dan memberikan dampak ekonomi besar.
02:49Dia memberi contoh anggaran itu bisa dialokasikan pada sektor pendidikan,
02:53pembelian alat kesehatan,
02:54bantuan untuk usaha mikro, kecil dan menengah,
02:57atau untuk program-program di wilayah terluar dan tertinggal.
03:00Rizal menambahkan,
03:04pemeliharaan aset harus tetap dilakukan agar IKN tak jadi proyek mangkrak.
03:08Hanya menurut dia,
03:09proyeksi anggaran Rp309 perlu ditinjau kembali,
03:12sejalan dengan program penghematan anggaran yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
03:17Agar IKN tidak menjadi beban jangka panjang,
03:19Rizal menyarankan pemerintah merancang kebijakan baru.
03:22Dia mengingatkan pemerintah bahwa alokasi APBN hanya 20% dari total kebutuhan anggaran IKN
03:27yang diproyeksikan senilai Rp466 triliun,
03:31sedangkan 80% sisanya dipenuhi dari skema kerjasama pemerintah
03:35dan badan usaha atau investasi langsung.
03:40Yang tidak kalah penting,
03:42Rizal menambahkan,
03:42pemerintah perlu menyampaikan keberanjutan IKN secara tegas.
03:46Menurut dia,
03:46pernyataan Presiden Prabowo penting untuk memberi pastian jalan investor,
03:50termasuk ketika pemerintah sekarang memilih untuk mengevaluasi proyek IKN warisan Jokowi ini.
03:56Opsi lain,
03:56pemerintah melanjutkan IKN tapi dengan pembiayaan atau pembangunan yang tidak semaksib sebelumnya.
04:01Yang terpenting,
04:02ujah Rizal,
04:03semua harus jelas dan transparan sehingga ada kejelasan ihwal pengembangan investasi dan kawasan.
04:11Soal ini,
04:12pelaksana tugas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN,
04:15Danis Sumadilaga mengklaim,
04:17anggaran Rp200 hingga Rp300 miliar
04:19sudah memperhitungkan efisiensi.
04:22Misalnya,
04:23tidak semua lampu di gedung kantor kementerian dinyalakan setiap hari.
04:26Begitu pula dengan kegiatan pembersihan gedung yang belum dihuni.
04:29Danis juga mengatakan,
04:30biaya pemeliharaan bisa ditanggung bersama pihak lain,
04:33termasuk kementerian, lembaga, dan pihak swasta.
04:36Selain itu,
04:37tanggung jawab pemeliharaan sedang dijajaki dengan pemilik tenen
04:39yang sudah mulai beroperasi di kawasan perkantoran.
04:42Terima kasih telah menonton!

Recommended