Usulan Pemakzulan Gibran oleh Purnawirawan TNI Belum Dibahas DPR, Ini Respons Parpol | KOMPAS SIANG - Video Dailymotion

KompasTV

JAKARTA, KOMPAS.TV - Usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang disuarakan Forum Purnawirawan TNI mendapat respons dari banyak pihak.    Meski surat purnawirawan TNI ini telah dilayangkan ke DPR, hingga kini belum ada sikap resmi dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.    Hingga kini DPR belum membahas secara resmi surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, yang juga Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meminta semua pihak harus menghormati hasil pemilu.    Menurut Habiburokhman, secara konstitusi, Pemilihan Umum 2024 sudah memutuskan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden RI yang sah.    Hingga saat ini, surat pemakzulan yang diajukan Forum Purnawirawan TNI belum diproses oleh DPR maupun MPR.    Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, meminta DPR untuk segera membacakan surat pemakzulan Wapres Gibran yang dilayangkan Forum Purnawirawan TNI.    Namun, Doli menyebut Golkar tak melihat pelanggaran yang dilakukan Wapres yang bisa mengarah pada pemakzulan.    Sementara politisi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menekankan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimungkinkan secara konstitusi.    Kelompok relawan yang mendukung Gibran sejak dari Wali Kota Solo hingga Wakil Presiden mempertanyakan usulan yang dianggap lucu dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.    Relawan meminta semua pihak untuk memberikan waktu bagi Prabowo dan Gibran, karena di mata mereka, PrabowoGibran adalah pemimpin yang dipilih secara sah oleh rakyat.    Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Sumatera Barat, Feri Amsari mengatakan kunci pemakzulan Gibran ada di DPR. Dan jika dibawa ke Mahkamah Konstitusi, maka Gibran punya kesempatan membuktikan tudingan dari Forum Purnawirawan TNI.    Baca Juga Gerindra & Menhan Tanggapi soal Usulan Pemakzulan Wapres Gibran | SAPA MALAM di https://www.kompas.tv/nasional/604389/gerindra-menhan-tanggapi-soal-usulan-pemakzulan-wapres-gibran-sapa-malam    #wapresgibran #gibranrakabumingraka #pemakzulangibran    Artikel ini bisa dilihat di :  https://www.kompas.tv/regional/604693/usulan-pemakzulan-gibran-oleh-purnawirawan-tni-belum-dibahas-dpr-ini-respons-parpol-kompas-siang

Transcript

00:00Kita beralih ke sorotan lainnya saudara, hampir dua bulan diterima.

00:03Hingga kini DPR belum juga merespons ataupun membahas secara resmi

00:07surat pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka

00:10yang diajukan Forum Purnawirawan TNI.

00:13Pengamat menyebut, kunci pemakzulan Gibran ada di DPR

00:16dan jika dibawa ke Mahkamah Konstitusi,

00:19maka Gibran punya kesempatan membuktikan semua tudingan.

00:22Usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming

00:30yang disuarakan Forum Purnawirawan TNI

00:33mendapat respons dari banyak pihak.

00:36Meski surat Purnawirawan TNI ini telah dilayangkan ke DPR,

00:40hingga kini belum ada sikap resmi dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

00:46Hingga kini DPR belum membahas secara resmi

00:48surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.

00:54Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Ketua Komisi 3 DPR RI Habibu Rohman

00:58meminta semua pihak harus menghormati hasil pemilu.

01:03Menurut Habibu Rohman, secara konstitusi,

01:05pemilu 2024 sudah memutuskan Gibran Raka Buming

01:09sebagai Wakil Presiden RI yang sah.

01:12Hingga saat ini, surat pemakzulan yang diajukan Forum Purnawirawan TNI

01:16belum diproses oleh DPR maupun MPR.

01:29Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia

01:32meminta DPR untuk segera membacakan surat pemakzulan Wakpres Gibran

01:36yang dilayangkan Forum Purnawirawan TNI.

01:40Namun, Doli menyebut Golkar tidak melihat pelanggaran

01:43yang dilakukan Wakpres yang bisa mengarah pada pemakzulan.

01:49Kami kenapa mengatakan dari awal pendapat kami itu tidak,

01:53ya apa yang mau diuji?

01:54Orang buktinya kesalahan tidak ada.

01:57Ini pemerintah berjalan baru 9 bulan.

02:00Kita nggak bisa mengukur siapa saja sekarang apakah terjadi pelanggaran apa.

02:05Kecuali kalau memang nyata-nyata ada pelanggaran.

02:07Ada terjadi.

02:08Di pasal seberita tujuh itu.

02:09Oke, baik.

02:10Sementara politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Paraira

02:16menekankan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka

02:19dimungkinkan secara konstitusi.

02:23Pimpinan DPR yang ini kan,

02:27kalau ada perintah ya kita laksanakan.

02:29Tapi masuk akal nggak dorongan itu?

02:31Karena kan sudah dua kali dan sudah bersukat setiap bulan.

02:34Secara aspirasi masyarakat kan boleh aja.

02:38Dan secara konstitusi juga itu memungkinkan.

02:43Kenapa nggak?

02:46Kelompok kerelawan yang mendukung Gibran

02:48sejak dari wali kota Solo hingga wakil presiden

02:51mempertanyakan usulan yang dianggap lucu

02:54dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

02:56Relawan meminta semua pihak untuk memberikan waktu

03:00bagi Prabowo dan Gibran.

03:02Karena di mata mereka,

03:03Prabowo-Gibran adalah pemimpin yang dipilih secara sah

03:06oleh lakyat.

03:09Karena apa aneh dan lucunya?

03:12Mas Gibran itu mulai dari wali kota

03:14sampai wakil presiden itu kan dipilih oleh rakyat.

03:17Dan waktu Mas Gibran menjadi wakil presiden

03:21hampir 96 juta memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran.

03:27Itu kan satu paket, Pak Prabowo dan Mas Gibran.

03:30Jadi kalau ada segelintir orang yang

03:33menginisiasi untuk pemanggilan Mas Gibran,

03:37saya kira itu, saya anggap aneh sebagai orang kecil lah.

03:41Karena Mas Gibran itu dipilih oleh rakyat.

03:43dosen hukum Tata Negara Universitas Andala Sumatera Barat

03:49Ferry Amsari mengatakan,

03:51kunci pemaksulan Gibran ada di DPR.

03:54Dan jika dibawa ke Mahkamah Konstitusi,

03:56maka Gibran punya kesempatan

03:58membuktikan tudingan dari forum Purnawirawan TNI.

04:04Jadi di MK itu malah menurut saya

04:07forum yang baik juga untuk Mas Gibran

04:09membuktikan dia benar atau tidak

04:11tudingan orang ini salah atau tidak.

04:14Kalau tudingan para Purnawirawan itu dianggap lemah,

04:17ya buktikan di forum Mahkamah Konstitusi.

04:22Sebelumnya, forum Purnawirawan TNI memberikan

04:24delapan tuntutan pada Presiden Prabowo Subianto,

04:27salah satunya mengenai pemakzulan Gibran.

04:31Salah satu pertimbangan pemakzulan Gibran

04:33adalah dugaan pelanggaran terhadap hukum acara di MK

04:36dan kekuasaan kehakiman dalam proses pencalonannya

04:38di pemilihan Presiden 2024.

Usulan Pemakzulan Gibran oleh Purnawirawan TNI Belum Dibahas DPR, Ini Respons Parpol | KOMPAS SIANG

Kategori

Transkrip

Dianjurkan