Jaksa Balas Tom Lembong soal Politisasi-Kriminalisasi: Tak Berdasar dan Hanya Klaim Sepihak

KompasTV

kemarin dulu

JAKARTA, KOMPAS.TV Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanggapi pleidoi Menteri Perdagangan (Mendag) 20152016, Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) yang menyebut penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi importasi gula merupakan bentuk politisasi.

"Atas dasar fakta hukum terhadap materi pembelaan terdakwa yang menyatakan perkara korupsi yang dituduhkan kepada terdakwa, termasuk penetapan sebagai tersangka adalah bentuk kriminalisasi dan politisasi," ujar JPU dalam sidang replik di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

"Adalah sebagai sangat tidak benar dan tidak berdasar dan hanya merupakan klaim sepihak dari terdakwa yang tidak dapat dibuktikan kebenaran dalam persidangan," lanjutnya.

Baca Juga [FULL] Sidang Replik, Jaksa Akui Tom Lembong Tak Dapat Untung dari Kasus Impor Gula di https://www.kompas.tv/nasional/604634/full-sidang-replik-jaksa-akui-tom-lembong-tak-dapat-untung-dari-kasus-impor-gula

#tomlembong #imporgula #tipikor #breakingnews

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/604674/jaksa-balas-tom-lembong-soal-politisasi-kriminalisasi-tak-berdasar-dan-hanya-klaim-sepihak

Kategori

🗞

Berita

Transkrip

Tampilkan transkrip video lengkap

00:00Masjid Hakim yang kami muliakan, penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan,

00:05segala puji atas kedatuan Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan lindungannya,

00:10sehingga kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat melanjutkan persidangan

00:13dalam perkara atas nama terdakwa Thomas Trikasi Lembong.

00:17Selanjutnya, dengan kerjaan hati, perankan kami kiranya untuk menyampaikan terima kasih

00:20setelah penghargaan yang setinggi-tinggi kepada Masjid Hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat

00:25yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyusun dan menyampaikan jawaban penuntut umum atau replik

00:30atas pembelaan yang telah disampaikan baik oleh tim penasihat hukum terdakwa maupun oleh terdakwa

00:36dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025.

00:42Sebagai bagian dari alat negara yang bertugas sebagai penegak hukum,

00:45khususnya mengembangkan tugas di bidang penuntutan terhadap perkara tindak pidana

00:49dan senantiasa mendambakan tegaknya hukum dan keadilan di negara yang semata-mata kita cintai ini.

00:54Sejak awal penuntut umum menyadari sepenuhnya bahwa kesimpulan akhir terhadap upaya mencari keadilan yang hakiki

00:59dan yang telah sama-sama diperjuangkan dengan gigih

01:01tanpa mengenal lelah baik oleh tim penasihat hukum maupun oleh penuntut umum

01:06pasti hasilnya akan bertentangan.

01:09Ini adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dinaifkan

01:12karena sejak dini penuntut umum sebagai wakil negara dan tim penasihat hukum

01:16dalam posisi sebagai wakil dari terdakwa milik cara pendekatan dan strategi

01:20serta teknik yang berbeda dalam mengungkap fakta di dalam persidangan.

01:24Yang mana justru telah menggambarkan ciri khas jati diri masing-masing

01:27dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

01:30Perbedaan persepsi terhadap sisi lain telah memperkaya kasanah pengalaman kita

01:34dalam penegakan hukum yang bersendikan keadilan dan kebenaran.

01:39Dalam jawaban atas pembelaan dari terdakwa maupun penasihat hukum ini

01:43kami penuntut umum akan meluruskan sudut pandang penasihat hukum terhadap fakta persidangan.

01:50Penuntut umum akan berusaha semaksimal mungkin dan seobjektif mungkin

01:53dalam nilai fakta-fakta dan alat bukti yang sah di persidangan.

01:56Terhadap pokok-pokok pembelaan yang telah disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa

02:11dan terdakwa tersebut

02:12untuk poin-poin pembelaan yang disusun oleh tim penasihat hukum

02:16maupun pembelaan yang disusun oleh terdakwa secara pribadi

02:19yang secara subtansi sama dengan

02:21yang secara subtansi sama

02:23maka penuntut umum akan menanggapinya secara bersama-sama.

02:27Selanjutnya penuntut umum akan menyampaikan jawaban

02:29berdasarkan tuntutan penuntut umum yang sebenarnya dan telah disusun

02:34secara komprehensif berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana dihadirkan di persidangan.

02:42Khususnya yang telah terangkum pada bagian fakta hukum dan analisa yuridis

02:47tuntutan penuntut umum sebagai berikut

02:49Satu, terhadap dalil penasihat hukum maupun terdakwa

02:54yang menyatakan perkara korupsi yang dituduhkan kepada terdakwa

02:57termasuk dalam hal penetapan tersangka adalah bentuk kriminalisasi dan politisasi

03:01karena terdakwa pernah menjadi tim sukses dari kubu politik yang berseberangan dengan penguasa.

03:06Jawaban penuntut umum, pengidik maupun penuntut umum dari Kejaksanaan Agung Republik Indonesia

03:11yang telah diberi undang oleh perundang-undangan untuk melakukan proses pengidikan

03:15dan penuntutan tentunya telah bekerja secara profesional

03:18dalam proses penangan suatu perkara khusus untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka

03:23telah melalui serangkaian tahapan pengidikan dan pengidikan

03:27mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, pengumpulan barang bukti

03:32hingga ditemukan alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP

03:37barulah seorang dapat dijadikan tersangka

03:40sehingga penetapan tersangka dalam perkara ini telah dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan

03:45terlebih pihak terdapat maupun penasihat hukum sebelumnya telah mengajukan proses praperadilan

03:50untuk menguji legalitas keabsahan tindakan pengidikan dalam hal penangkapan, penahanan, pengitaan, serta penetapan tersangka

03:56dalam putusannya Majelis Hakim praperadilan menilai penetapan tersangka terhadap Thomas Trikasilembong

04:02telah sesuai dengan prosedur dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi

04:06terkait dengan persarapan penetapan tersangka

04:08sehingga dalam kesimpulan akhirnya Majelis Hakim menilai langkah penegak hukum yang diambil pengidik kejaksaan Republik Indonesia

04:16telah sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam hukum acara pidana

04:20atas dasar fakta hukum terhadap materi pembelian terdakwa yang menyatakan perkara korupsi yang dituduhkan kepada terdakwa

04:28termasuk penetapan sebagai tersangka adalah bentuk kriminalisasi dan politisasi adalah sebagai sangat tidak benar dan tidak berdasar

04:35dan hanya merupakan klaim sepihak dari terdakwa yang tidak dapat dibuktikan kebenaran dalam persidangan

04:40dalam perkara akwo, pengidik maupun penuntut umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia

04:45yang telah diberi unang oleh undang-undang untuk telah melakukan proses penelidikan dan penuntutan secara profesional

04:542. Terhadap dalil penasihat hukum ataupun terdakwa yang menyatakan penuntut umum tidak menyampaikan laporan hasil pemeriksaan LHP BPKP

05:05maupun kertas kerja auditor BPKP kepada terdakwa sehingga merupakan pelanggaran serius terhadap hak terdakwa

05:12jawaban penuntut umum bahwa berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHP

05:17beban pembuktian dalam perkara tindak pidana ada pada penuntut umum

05:21karena KUHP menganut teori pembuktian negatif atau negatif Wetterlitz

05:28hal ini sejalan dengan asas aktori inkumi onus probandi

05:34yang artinya siapa yang menuntut maka dia yang membuktikan

05:37sedangkan dalam pasal 66 KUHP ditegaskan bahwa tersangka dan terdakwa tidak dibunuhi kewajiban pembuktian

05:43bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 3

05:47bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 4

05:52turunan surat pelimpahan perkara berserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukum

05:58dan seterusnya

06:00dan dalam penjelasan pasal 143 ayat 4 surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap berserta surat dakwaan

06:06dan berkas perkara

06:07namun pasal 143 ayat 4

06:10KUHP tidak menghibutkan

06:11bersta alat bukti cekhi LHP BPKP RI

06:14bahwa dalam perkara akwo

06:17laporan hasil audit perhitungan kugian keuangan negara

06:19atas dugaan tindak pidana perkara korupsi dalam kegiatan importasi gula

06:22di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2016

06:26nomor PE03 tanggal 20 Januari 2025

06:30dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia merupakan salah satu alat bukti surat

06:38sebagaimana dimaksud pasal 184 ayat 1 KUHP

06:41huruf C

06:42yang selanjutnya atas alat bukti surat tersebut akan dijelaskan secara jelas dan lengkap oleh ahli BPKP saat agenda persidangan pemeriksaan ahli

06:50bahwa kedudukan alat bukti surat sebagaimana diatur pasal 184 ayat 1 huruf C KUHP berupa LHP BPKP

06:56merupakan salah satu dasar bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa

07:01sehingga penuntut umumlah yang memiliki kepentingan dan kewajiban untuk menjaga keabsahannya

07:05atas alat bukti tersebut

07:07termaksud mencegah adanya pihak-pihak lain yang dapat menggunakan alat bukti LHP BPKP tersebut

07:12di luar kepentingan penuntutan dan pembuktian di persidangan

07:14atas dasar tersebut penuntut umum sejak dari awal persidangan telah menyampaikan bahwa berdasarkan hukum acara yang berlaku

07:20penuntut umum telah tidak memiliki kewajiban untuk mengerahkan alat bukti surat berupa LHP maupun kertas kerja BPKP RI

07:26kepada terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa

07:28namun atas dikat baik penuntut umum

07:30kami telah mengerahkan LHP BPKP satu minggu sebelum pemeriksaan ahli dari BPKP

07:37sehingga materi pembelaan terdakwa yang menyatakan penuntut umum telah melakukan pelanggaran serius terhadap hak terdakwa

07:43karena tidak menyampaikan laporan hasil pemeriksaan LHP BPKP dan kertas kerja auditor BPKP adalah sangat tidak benar

07:51dan pernyataan yang sangat berlebihan dari terdakwa

07:53terkait dengan dalil penuntut umum maupun penasihat hukum yang menyatakan

07:57tidak ada niat jahat atau kesepakatan jahat mens rea dan kesamaan tindak aktus reus

08:03yang dilakukan oleh terdakwa Thomas Trikasilembong bersama-sama dengan saksi Charles Sitorus

08:07dan para saksi dari 80-an PGR setelah perwakilan Kebun Tebumas

08:11tidak pernah ada kesepakatan persekongkolan dan atau permukaan jahat

08:15antara terdakwa Thomas Trikasilembong dengan saksi Charles Sitorus

08:18dan para saksi dari 8 perusahaan gula rafinasi serta perwakilan PT Kebun Tebumas

08:24dalam rangkaian proses penerbitan PI yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan

08:28terdakwa Thomas Trikasilembong tidak pernah memberikan perintah kepada pihak manapun

08:32untuk menunjuk 8 PGR dan Kebun Tebumas sebagai produsen gula dalam negeri

08:37yang harus bekerjasama dengan PT PPI serta terdakwa Thomas Trikasilembong

08:41tidak pernah memerintahkan kepada pihak manapun untuk menunjuk langsung distributor

08:45terdakwa Thomas Trikasilembong tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan arahan

08:49serta tidak juga mendapatkan laporan terkait kerjasama yang dilakukan oleh

08:52dan antara PT PPI dengan 8 perusahaan gula rafinasi maupun PT PPI dengan PT Kebun Mas

08:59sehubungan dengan stabilisasi harga dan penggunaan stok gula nasional

09:02jawaban penuntut umum berdasarkan keterangan ahli adecat Ganjar Laksmana Bonaparte

09:10yang pada pokoknya menerangkan unsur maun hukum dalam pasal 2 undang-undang tipikor

09:14harus dibuktikan dengan adanya niat jahat atau mensreya

09:17ketika seorang menyimpangi peraturan niat jahat atau mensreya dibuktikan dengan doktrin

09:22yang ditesebakan bahwa pelaku mengetahui perbuatan itu dan menghendakinya

09:26sehingga pelaku mengetahui perbuatannya dilarang

09:29niat jahat atau mensreya bisa dilihat dari serangkaian perbuatan

09:33yang dari awal hingga akhir sehingga tampak wujud suatu perbuatan

Dianjurkan