JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Pertanian mengungkap dugaan peredaran beras tak sesuai standar.
Hal itu berdasarkan investigasi Kementan bersama Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan Polri dan Kejaksaan Agung, selama 6 hingga 23 Juni lalu.
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menyatakan sejumlah produsen bermain dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), mengemas ulang karung beras premium tapi diisi dengan beras medium.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian menginvestigasi 268 sampel beras premium dan medium dari 212 merek, tersebar di 10 provinsi.
Parameter mutu yang digunakan adalah kadar air, persentase beras kepala dan butir patah.
Kementerian Pertanian menghitung potensi kerugian akibat penjualan beras tak sesuai standar mencapai Rp99,55 triliun.
Hingga kini, Kementan bersama Satgas Pangan menyatakan masih menginvestigasi penjualan beras tak sesuai standar dan masih mengejar produsen beras yang nakal.
Selengkapnya kita ulas bersama Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB, Daniel Johan dan Peneliti Pertanian CORE, Eliza Mardian.
Baca Juga [FULL] Keluhan Penjual di Surabaya-Semarang soal Harga Beras Naik Tembus 17 Ribu per Kilogram di https://www.kompas.tv/regional/602648/full-keluhan-penjual-di-surabaya-semarang-soal-harga-beras-naik-tembus-17-ribu-per-kilogram
#beras #oplosberas #kementan
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/602785/dari-kasus-minyak-goreng-ke-beras-oplosan-apakah-pengawasan-dpr-lambat-sapa-malam
00:00Masih di Sapa Indonesia malam bersama saya Friska Klariza
00:09Kecurangan beras yang dijual di pasaran kembali ditemukan
00:13Hal ini terjadi di tengah produksi beras nasional tengah berlimpah
00:18Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS
00:21Potensi produksi beras nasional pada periode Januari hingga Juli 2025
00:27Mencapai 21,76 juta ton
00:31Angka ini meningkat 2,83 juta ton atau 14,92% dibandingkan dengan Januari hingga Juli 2024
00:41Yang jumlahnya sebanyak 18,93 juta ton
00:46Namun di sisi lain Kementerian Pertanian menemukan ratusan merek beras dijual tak sesuai standar
00:54Akibat hal ini potensi kerugian konsumen beras premium sebesar 34,21 triliun rupiah
01:01Sementara konsumen beras medium 65,14 triliun rupiah
01:07Dan total potensi kerugiannya mencapai 99,55 triliun rupiah
01:14Lalu bagaimana solusi dari Satgas Pangan
01:18Kita bahas usai tayangan berikut ini
01:21Kementerian Pertanian mengungkap dugaan peredaran beras tak sesuai standar
01:29Hal itu berdasarkan investigasi Kementan bersama Badan Pangan Nasional
01:34Satgas Pangan Polri dan Kejaksaan Agung selama 6 hingga 23 Juni lalu
01:39Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan sejumlah produsen bermain dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan
01:46Atau SPHP mengemas ulang karung beras premium tapi diisi dengan beras medium
01:53Kami terima SPHP yang dijual ke penyambur itu 60-80%
02:0420-40% itu dijual sesuai standar
02:10Kemudian selebihnya dibongkar
02:15Kemudian dijual dikemas ulang
02:18Dijual dengan harga premium medium
02:21Sebelumnya Kementerian Pertanian menginvestigasi 268 sampel beras premium dan medium dari 212 merek tersebar di 10 provinsi
02:33Parameter mutu yang digunakan adalah kadar air, presentasi beras kepala, dan butir patah
02:41Kementerian Pertanian menghitung potensi kerugian akibat penjualan beras tak sesuai standar mencapai 99,55 triliun rupiah
02:50Hingga kini Kementan bersama Satgas Pangan menyatakan masih menginvestigasi penjualan beras tak sesuai standar
02:58Dan masih mengejar produsen beras yang nakal
03:01Tim Liputan Kompas TV
03:04Kita akan bahas apa yang dilakukan menghadapi adanya kecurangan dalam penjualan beras
03:16Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber di Sapa Indonesia malam
03:23Ada Bang Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR fraksi PKB
03:28Dan ada juga Mbak Eliza Mardian, peneliti pertanian KOR
03:32Selamat malam Bang Daniel dan Mbak Eliza
03:35Selamat malam
03:36Selamat malam
03:38Selamat malam
03:39Nah saya mau tanya nih, kalau dari Komisi 4 DPR
03:42Apa yang temuan saat ini sudah ditemukan terhadap adanya modus kecurangan ini dimana saja dan dimana saja ada lokasi yang ditemukan?
03:51Ya, makasih Mbak Eliza
03:54Ini masih fresh banget karena kita baru saja RBPU dengan Badan Pangan Nasional
03:59Nah ini salah satu hal yang hangat ditanyakan hampir oleh semua anggota
04:05Bahwa kerugian yang disampaikan oleh pemerintah itu sangat besar mencapai 99 triliun
04:10Sebenarnya apa sih yang terjadi?
04:13Meskipun tadi Badan Pangan Nasional pun belum terlalu menjelaskan secara jelas
04:18Tetapi nanti raker berikutnya dengan Kementerian Pertanian itu akan kita tanyakan kembali
04:23Sejauh ini penjelasan yang ada adalah bahwa dari sampel yang diambil oleh pemerintah dilakukan pemeriksaan
04:31Sebesar 85% lebih beras premium pada saat diuji itu ternyata tidak sesuai dengan standar mutunya
04:38Artinya sebenarnya itu bukan beras premium tetapi dijual sebagai beras premium
04:44Nah dari sampel yang ada bahkan 59% lebih beras premium tersebut dijual dengan harga eceran yang melebihi harga eceran
04:55Bahkan 21% itu memiliki berat real yang kurang dari yang seharusnya tertera di dalam kemasan
05:03Bahkan merek yang disampel itu cukup besar karena lebih dari 200 bahkan 212 merek yang tidak sesuai dengan ketentuan
05:15Tentu ini sangat mengagetkan kita semua dan sehingga kami mempertanyakan ini baru terjadi belakangan inikah?
05:24Atau sudah dari dulu kah? Baru ketahuan sekarang kah? Kenapa baru sekarang diungkap kah?
05:30Dan bagaimana penindakannya?
05:32Sehingga kami meminta Satgas Pangan ya pemerintah tentu bersama dengan YLKI ya
05:38Senembaga Konsumen Indonesia itu harus mengungkap secara jelas sesungguhnya apa yang terjadi ya
05:45Sehingga pertama hal-hal yang memang menyalahi ketentuan itu jangan sampai terjadi
05:51Tetapi juga kita harus menjaga kepercayaan konsumen terhadap barang-barang
05:58Terhadap para produsen, terhadap para pedagang
06:01Sampai kejadian ini juga memiliki dampak terhadap para pedagang yang memang menjual secara benar
06:07Sehingga dua aspek kesimbangan ini harus dilakukan sehingga penindakan hukum bisa berjalan dengan baik
06:15Kapan dan siapa saja yang akan dipanggil dalam waktu dekat? Dan waktu dekat ini kapan? Sudah adakah tanggalnya?
06:21Dalam minggu ini atau Senin ya kita akan rakar dengan Kementerian Pertanian
06:28Oke jadi dalam rakar Senin ini ya paling lambat dengan Kementerian Pertanian akan langsung ya
06:33Bang Daniel ditanyakan di sana
06:36Nah saya ke Mbak Eliza dulu
06:38Ini kan kalau pakai logika sederhana ya
06:40Salah satu modus permainannya
06:42Sejauh yang ada informasi sampai sekarang kan dari surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP
06:48Jadi mengemas harusnya karung beras premium tapi isinya beras medium
06:53Nah apakah dari sini harus bermulanya untuk penelusuri siapa yang bermainnya
06:58Siapa yang ngeluarin SPHP-nya?
07:00Mbak Eliza
07:01Ya sebetulnya dalam hal ini pemerintah seharusnya melalui bank kopangan gitu ya
07:08Itu harus membentuk segera sapgas antimafia beras
07:12Karena selama ini kan pengoplas ini terjadi bukan hanya tahun ini aja
07:15Tapi itu sudah berlangsung lama sebetulnya
07:17Karena memang kurangnya pengawasan yang optimal
07:19Dan juga kurang ketatnya standar itu di Indonesia
07:24Sebenarnya kita ada regulasi untuk terkait dengan butuh beras untuk premium
07:29Itu ada SNI, ada perkenatan
07:31Tapi kan yang menjadi persoalan ini adalah bagaimana implementasinya di lapangan seperti itu
07:37Karena memang kurangnya pengawasan tadi
07:38Dan yang paling penting ini adalah sebetulnya literasi konsumen di Indonesia pun itu masih kurang gitu
07:47Untuk mengetahui mana beras premium dan mana beras yang medium seperti itu
07:51Karena kan begini Mbak Eliza
07:53Kalau dari sisi konsumen ya misalnya
07:55Soal tadi literasi
07:57Kita kan percaya sama merek apa yang ditempel di sana
08:00Dan suratnya apa, keterangannya apa
08:02Ya sudah kita percaya bahwa itu adalah benar-benar beras premium
08:05Nah perlindungan untuk kitanya bagaimana?
08:08Nah sebetulnya kan karena kita kurang adanya sistem ketelacakan ya
08:12Transibility
08:12Jadi beras-beras yang beredar di Indonesia
08:16Itu setelah yang premium
08:17Ini tidak ada regulasi yang ketat yang haruskan mereka harus bekerjasama dengan jasa TIC
08:24Untuk pemastian standar kualitas
08:26Untuk bisa menjamin bahwa ini adalah memang betul-betul beras premium
08:32Bukan beras medium yang diopos apalagi gitu
08:36Karena memang ini perlunya kerjasama antara pemerintah dengan lembaga jasa pemastian
08:41Untuk bisa melindungi konsumen
08:44Karena kan konsumen kita jangan sampai rugi membeli harga premium
08:48Tapi kualitasnya medium seperti itu
08:50Betul
08:50Nah jadi kalau dari DPR tuh siapa yang harusnya bertanggung jawab mengawasi sampai diterima oleh konsumen?
08:58Dan kalau ada bottleneck dari pengawasan
09:00Dari mana DPR melihat kira-kira pembenahannya atau yang harus ditulusuri pertama kalinya tuh dari mana?
09:06Bang Daniel
09:07Ya kalau dari sumber produksinya tentu Satgas Pangan ya
09:11Bersama kementerian terkait
09:13Tetapi ini karena sudah masuk ke pasar itu seharusnya menjadi tugas kementerian perdagangan
09:19Memastikan standar kualitas, memastikan standar ukuran berat
09:24Memastikan merek-merek itu memang sesuai yang tertera
09:27Karena ini merupakan
09:31Ya saya setuju sekali dengan yang disampaikan oleh lembah tadi
09:35Bahwa konsumen itu kan percaya
09:36Dengan standar dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah
09:44Karena memang itu tugasnya
09:46Sehingga apa yang tertera seharusnya itulah yang didapatkan oleh seluruh konsumen
09:51Iya dan gak mungkin kan kita konsumen ngecek kadar airnya berapa
09:56Persentase beras kepalanya butir patah gak mungkin seperti itu
09:59Susah sekali hidup di Indonesia
10:01Iya susah sekali kalau kita harus ngecek itu satu-satu
10:04Nah Bang Daniel, kalau bicara soal pertanggung jawaban
10:08Seperti apa ya agar adil juga buat konsumen
10:11Kalau ditemukan misalnya
10:12Kalau ditemukan ada permainan mafia beras tadi yang disampaikan oleh Mbak Elisa
10:18Yang harus kita telusuri
10:19Ya tentu setiap mafia itu sangat merugikan konsumen
10:24Tetapi kita berkeyakinan mafia beras itu
10:28Mafia apapun ya
10:30Akan sulit berjalan kalau tidak ada dukungan aparat
10:33Nah sehingga sebaliknya justru menjadi tugas aparat
10:39Tugas pemerintah untuk memastikan tidak adanya mafia yang bisa merugikan konsumen
10:44Nah kepercayaan itulah yang harus kita tumbuhkan
10:49Sehingga masyarakat merasa yakin
10:51Iya dan sambil misalnya investigasi nanti akan berjalan
10:56Pengawasan juga DPR akan melihat mana yang salahnya itu di mana awalnya
11:01Mbak Elisa apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi yang kita dapatkan itu sesuai dengan kualitas yang semestinya
11:08Sebetulnya kan yang menjadi persoalan itu ketika yang diopos itu adalah beras SPHP
11:14Yang seharusnya itu ditujukan untuk kelanan menengah bawah
11:18Karena SPHP ini akan ada agar masyarakat menengah bawah ini mereka bisa menjangkau harga beras gitu kan dengan kualitas tertentu
11:26Nah jadi memang yang harus diberangi pertama itu adalah distribusi SPHP-nya
11:31Karena kalau misalkan saat ini SPHP itu kan ditutupkan ke pengecer, ke pedagang besar
11:36Nah ini rentan lagi nanti diopos lagi
11:38Nah seharusnya nanti diperbaiki skemanya itu seperti memberikan bantuan tangan beras
11:45Jadi langsung keluarga penerima manfaatnya
11:47Misalkan SPHP ini diperluas sasaran penerimanya itu misalkan desil 2 sampai desil 5
11:54Atau salah kelas menengah
11:56Karena kan mereka ini ya sangat rentan
11:57Kalau misalkan terjadi kenaikan beras sedikit aja itu mereka bisa jatuh miskin gitu kan
12:01Karena memang sebesar itu pengeluaran mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras gitu
12:06Jadi memang yang perlu dijaga ini adalah ini
12:08Jadi memang pendistribusan SPHP juga terus juga dari sisi adanya sanksi yang tegas kepada para pelaku usaha yang sekiranya melakukan praktek oposan tersebut
12:21Dan yang ketiga itu memang ada diwajibkan untuk para produsen beras ini
12:26Bekerjasama dengan lembaga jasa pemastian
12:29Agar bisa menerapkan tadi sistem trustability tadi
12:34Kalau misalkan dengan adanya trustability tadi
12:36Konsumen akan lebih yakin bahwa yang mereka konsumsi, yang mereka bayar itu memang betul-betul beras premium
12:41Ya dan Bang Daniel bisa jadi juga nanti di rakar ditanya ke komentar
12:45Mana-mana saja merek yang ditemukan adanya dugaan oposan beras ini
12:50Bisa jadi begitu Bang Daniel?
12:51Salah satu
12:52Ya pasti itu ditanyakan dan sangat banyak 212 merek
12:55Jangan-jangan semuanya itu
12:56Jangan-jangan semua mereknya begitu jangan sampai ya
12:59Saya tunggu nanti kami tunggu tentu hasil rapat kerja DPR dengan Kementerian Pertanian
13:05Tolong ditanyakan sedetail mungkin
13:07Dan tentu perlindungan untuk konsumen harus dikedepankan
13:12Jangan sampai sulit sekali di Indonesia
13:14Masa semuanya harus dioplos juga ya termasuk beras
13:16Terima kasih Bang Daniel dan juga Mbak Elisa
13:19Selamat malam
13:20Selamat ulang tolong kompas
13:21Terima kasih banyak
13:22Terima kasih Bang Daniel, terima kasih Mbak Elisa
