- hari ini
JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan memanggil seluruh pihak yang keterangannya diperlukan, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR serta di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional wilayah Sumut.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution menjadi salah satu pihak yang disebut berpeluang diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo pada Senin (30/06/2025).
Sebelumnya, KPK sudah tetapkan lima orang yang terjaring dalam OTT sebagai tersangka.
Salah satunya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting.
Sebelum ditangkap KPK, Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting melakukan sidak mobil dinas di jajaran Kantor PUPR Sumut, pada tanggal 24 Maret 2025.
Dalam video yang diposting Topan Ginting di akun Instagramnya ini, Topan dengan tegas menegur stafnya karena ketidakberesan dalam catatan aset kendaraan di Dinas PUPR Sumut.
Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting disebut-sebut sirkel terdekat Gubernur Bobby Nasution, sejak keduanya bertugas di Pemkot Medan, kala Bobby masih menjabat Wali Kota Medan.
Meski sejauh ini KPK belum meminta keterangan Bobby sejak Topan terjaring OTT pada hari Kamis (26/06/2025) lalu, lantas apa yang harus diupayakan KPK untuk mengusut tuntas aliran dana proyek jalan di Provinsi Sumut ini?
Sudah ada mantan Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif dan juga ada Dosen Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Indra Fauzan.
Baca Juga Bobby Nasution Tegaskan Siap Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Jalan Sumut | KOMPAS MALAM di https://www.kompas.tv/regional/602770/bobby-nasution-tegaskan-siap-dipanggil-kpk-terkait-kasus-korupsi-jalan-sumut-kompas-malam
#bobbynasution #kadispuprsumut #korupsi
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/602782/isu-dekat-dengan-kadis-pupr-sumut-bobby-nasution-tahu-aliran-dana-proyek-jalan-kompas-petang
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution menjadi salah satu pihak yang disebut berpeluang diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo pada Senin (30/06/2025).
Sebelumnya, KPK sudah tetapkan lima orang yang terjaring dalam OTT sebagai tersangka.
Salah satunya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting.
Sebelum ditangkap KPK, Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting melakukan sidak mobil dinas di jajaran Kantor PUPR Sumut, pada tanggal 24 Maret 2025.
Dalam video yang diposting Topan Ginting di akun Instagramnya ini, Topan dengan tegas menegur stafnya karena ketidakberesan dalam catatan aset kendaraan di Dinas PUPR Sumut.
Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting disebut-sebut sirkel terdekat Gubernur Bobby Nasution, sejak keduanya bertugas di Pemkot Medan, kala Bobby masih menjabat Wali Kota Medan.
Meski sejauh ini KPK belum meminta keterangan Bobby sejak Topan terjaring OTT pada hari Kamis (26/06/2025) lalu, lantas apa yang harus diupayakan KPK untuk mengusut tuntas aliran dana proyek jalan di Provinsi Sumut ini?
Sudah ada mantan Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif dan juga ada Dosen Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Indra Fauzan.
Baca Juga Bobby Nasution Tegaskan Siap Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Jalan Sumut | KOMPAS MALAM di https://www.kompas.tv/regional/602770/bobby-nasution-tegaskan-siap-dipanggil-kpk-terkait-kasus-korupsi-jalan-sumut-kompas-malam
#bobbynasution #kadispuprsumut #korupsi
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/602782/isu-dekat-dengan-kadis-pupr-sumut-bobby-nasution-tahu-aliran-dana-proyek-jalan-kompas-petang
Kategori
š
BeritaTranskrip
00:00Kompas petang kembali bersama saya Sindi Permadi.
00:05Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan memanggil seluruh pihak yang keterangannya diperlukan
00:11dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR
00:16serta di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah Sumut.
00:21Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menjadi salah satu pihak yang disebut berpeluang diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini.
00:34Hal itu disampaikan juru bicara KPK Budi Prasetyo Senin 30 Juni.
00:39Sebelumnya KPK sudah menetapkan lima orang yang terjaring dalam OTT sebagai tersangka.
00:44Salah satunya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting.
01:01KPK saat ini masih melakukan analisis dan pendalaman dari pemeriksaan para pihak,
01:08baik para tersangka, kemarin kita sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka.
01:14Dan juga pihak-pihak lainnya yang juga diperiksa pasca kegiatan tangan.
01:20Apa yang kemungkinan untuk memanggil pihak-pihak siapa saja.
01:28Sebelum ditangkap KPK, Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting melakukan sidak mobil dinas di jajaran kantor PUPR Sumut pada tanggal 24 Maret 2025.
01:39Dalam video yang diposting Topan Ginting di akun Instagramnya ini,
01:43Topan dengan tegas menegur staffnya karena ketidakberesan dalam catatan aset kendaraan di Dinas PUPR Sumut.
01:50Terima kasih.
01:52Terima kasih.
01:53Terima kasih.
01:54Terima kasih.
01:55Terima kasih.
01:57Terima kasih.
02:25Terima kasih.
02:27Terima kasih.
02:48Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara
03:04Topan Obaja Putra Ginting sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan.
03:11Topan Ginting ditangkap lewat OTT di Kabupaten Mandailik Natal pada Kamis 26 Juni.
03:16Topan diduga menerima suap dari pihak swasta dalam proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara
03:24serta di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara.
03:31Tertangkapnya Topan Ginting turut menyeret Gubernur Sumut Bobi Nasution.
03:35Topan disebut-sebut merupakan orang dekat Bobi.
03:38Topan menjabat Sekda Kota Medan saat Bobi menjadi Wali Kota Medan.
03:42Setelah Bobi naik menjadi Gubernur Sumatera Utara, Topan pun dilantik menjadi Kepala Dinas PUPR Sumut pada 24 Februari 2025.
03:53Meski begitu, Bobi berdali tak hanya Topan yang berasal dari Pemkot.
03:58Ia menunjuk sejumlah pejabat Pemkot yang ikut dengannya di Pemprov Sumut.
04:02Bobi pun mengaku siap jika KPK memanggil untuk dimintai keterangan.
04:06Pak Gubernur, Pak Topan disebut seorang dekat Pak Gubernur gimana Pak tanggapannya Pak?
04:11Terutama Pak Topan kan dibawa dari Pemkot juga sama?
04:13Iya, banyak yang saya banyak membawa diri Pemkot, Pak Sulaiman, S-Pemkot, apa-apa yang kita bawa dari.
04:23Dan yang namanya Pemkot itu maksudnya bersedia saja.
04:28Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang.
04:31Guna mengungkap aliran dana dari proyek bernilai 231,8 miliar rupiah ini,
04:38Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang menilai,
04:40Gubernur Bobi sangat penting untuk turut diperiksa KPK.
04:44Pasalnya, posisi seorang Kepala Dinas sangat erat
04:47dengan Gubernur dalam pelaksanaan teknis program kerja kedinasan.
04:51Seberapa penting? Menurut saya sih penting sekali ya namanya Gubernur untuk diperiksa.
04:56Penting sekali. Jadi gini,
04:58yang namanya Gubernur ini Kepala Dinas Provinsi itu kan dekat sekali hubungannya
05:04sampai bahkan ada sudah dirilis bahwa kong kali kongnya sedemikian rupa,
05:09bahkan dibilang nanti tunda dulu seminggu supaya nggak mencolok dan sebagainya.
05:13Berarti KPK sudah mendapatkan sadapan-sadapan rencana mereka akan melakukan korupsi
05:18dan kemudian ada aliran-alirannya.
05:20Nah nanti harusnya ini terlibat apa tidak terlibat ya.
05:25Ini Gubernur harus diperiksa. Jadi jangan juga ragu gitu ya.
05:32Pasca penangkapan Kadis PUPR Sumut, sejumlah papan bunga terpasang di Jalan Karya Wisata Medan
05:38sebagai ungkapan dukungan kepada KPK karena telah menangkap Topan Obaja Putra Ginting.
05:44Tim Liputan Kompas TV
05:46Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting disebut-sebut sirkel terdekat Gubernur Bobi Nasution
05:57sejak keduanya bertugas di Pemkot Medan, kala Bobi masih menjabat Wali Kota Medan.
06:03Meski sejauh ini KPK belum meminta keterangan Bobi sejak Topan terjaring OTT pada hari Kamis lalu.
06:09Lantas apa yang harus diupayakan KPK untuk mengusut tuntas aliran dana proyek jalan di Provinsi Sumut ini?
06:15Sudah ada bersama kami mantan Wakil Ketua KPK Laude M. Sharif dan dosen ilmu politik Universitas Sumatera Utara Indra Fauzan.
06:23Selamat petang semuanya.
06:25Petang mbak.
06:25Petang mbak.
06:26Pak Indra, saya memulai dengan video viral karangan bunga yang mengapresiasi OTT KPK.
06:32Bagaimana kalau Anda sebagai warga Sumut, sebagai dosen di Usu juga menarik benang merah antara apresiasi dalam bentuk karangan bunga ini
06:39dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang kadis PUPR Sumut?
06:42Ya kalau dilihat ya mungkin ada bentuk apresiasi terhadap KPK, ada juga bentuk pemberian semangat, dorongan untuk penyelesaian kasus ini.
06:58Jadi persoalannya adalah bahwa selama ini kan proses dari pengusutan-pengusutan yang dianggap sebagai kasus-kasus besar itu mungkin tidak bisa terrealisasi.
07:13Tapi gambaran dari karangan bunga ini menunjukkan bahwa masyarakat mungkin ya secara khusus melihat bahwa kasus ini harusnya diselesaikan ya secara tuntas ya.
07:25Tidak hanya sekedar berhenti pada kasus-kasus tentu.
07:30Makanya saya melihat bahwa kalau karangan bunga ini ya mungkin bentuk apresiasi ya, lebih kepada apresiasi dan dukungan terhadap KPK.
07:38Karena kan selama ini kita melihat bahwa KPK mungkin agak kalah geraknya ya daripada institusi aparat-aparat yang lain ya.
07:48Cenderung agak menurun generjanya terutama terkait dengan kasus-kasus besar.
07:52Makanya mungkin ada dukungan-dukungan dari elemen-elemen masyarakat untuk penyelesaian kasus ini.
07:58Jadi kita melihat dia sebagai sebuah dukungan ya terhadap penyelesaian kasus ini.
08:03Termasuk kalau Anda melihat urgensi untuk periksa sesegera mungkin?
08:07Kalau persoalan diperiksa sesegera mungkin atau tidak saya tidak begitu ngeluhai proses ya.
08:13Tapi kalau bagi saya melihat dari perspektif politik ya, bahwa persoalan penyelesaian masalah ini kan tidak bisa berdasarkan asumsi-asumsi belaka gitu ya.
08:26Bahwa misalnya ini adalah rendahnya seperti ini, seperti ini.
08:30Makanya KPK pasti punya data-data ya.
08:33Punya data-data, punya fakta-fakta.
08:35Kemudian juga mungkin sudah melakukan proses-proses penyadapan sehingga itu bisa dinaikkan menjadi bukti.
08:42Nah kalau misalnya itu diselesaikan, saya rasa baik ya.
08:46Bagus sekali bagi pemerintahan kota Sumut ya.
08:49Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
08:51Karena apa? Untuk membersihkan nama mereka juga.
08:54Biar tidak terkait-kait ya.
08:55Jadi sehingga kalau ditarik-tarik kan capek juga secara psikologis di pemerintahan Provinsi ya.
09:00Seolah-olah pemerintahan ini korupsi dan lain sebagainya.
09:04Langkah lebih baiknya kalau memang ini menjadi sebuah momentum untuk perminta Provinsi untuk menyatakan bahwa mereka tidak terkait dengan kasut-kasut tentu.
09:17Nah untuk membuktikan itu Pak Laude, konteksnya Patopan baru menjabat selama 4 bulan jadi Kadis PUPR.
09:23Nah apakah kalau dalam kasus korupsi di tingkat kepala dinas, bagaimana untuk mencari aliran dananya?
09:29Apakah memang berhenti di kepala dinas saja?
09:31Atau bagaimana cara KPK mengendus ada atau tidaknya pihak-pihak lain?
09:34Ya, terima kasih Mbak.
09:38Biasanya kalau khususnya karena ini adalah kasus yang melibatkan tangkap tangan, ini ada beberapa hal.
09:47Nomor satu bahwa biasanya KPK itu melakukan sebelum tangkap tangan ada namanya penyelidikan tertutup.
09:55Pada saat penyelidikan tertutup itu bisa pengamatan, bisa penyadapan dan seterusnya, biasanya disitulah didapatkan informasi-informasi awal.
10:08Dan untuk pada saat operasi dilaksanakan itu, biasanya mereka sudah mendapatkan informasi yang matang dari para informan dan hasil dari penyelidikan tertutup tadi.
10:21Mengenai keterkaitan pihak-pihak lain, itu biasanya didapatkan dari dua hal, eh dari tiga hal.
10:30Nomor satu adalah keterangan orang-orang dari awal atau yang terlibat.
10:35Yang kedua adalah keterangan dari para saksi yang telah ditetapkan menjadi tersangka.
10:41Dan yang ketiga biasanya adalah dari aliran dana.
10:45Ketika yang kategori, apa namanya, kategori yang pertama itu dari hasil penyelidikan dan pengamatan, itu biasanya termasuk rekaman suara biasanya.
10:57Jadi, biasanya kalau di KPK itu, kalau orang-orang yang terlibat atau orang yang mau dipanggil, misalnya saya ingin panggil Pak Indra, maka sebelum saya panggil Pak Indra, maka saya menyiapkan dulu bukti-bukti tentang keterlibatan Pak Indra.
11:15Sadapan dari mana itu?
11:17Dari banyak tempat yang kemungkinannya mengetahui tentang Pak Indra.
11:23Karena kalau di panggil, tidak ada informasi tentang itu.
11:28Jadi, mungkin saja, mungkin saja KPK sedang dalam proses itu.
11:33Oke, mengumpulkan bukti dulu untuk melakukan langkah selanjutnya.
11:36Pak Indra, tapi kalau Anda bisa bantu gambarkan kepada kami juga sebagai warga Sumatera Utara dan dosen ilmu politik di Usu, bagaimana Anda melihat kedekatan antara Topan dan juga Bobina Sution di sana?
11:46Ya, kalau kita melihat rekam jejak saja ya Mbak, kalau sebagai warga Sumatera saya melihat, prosesnya adalah karir politik, karir birokrat ya Pak Topannya kan cukup melesat ya pada masa atau era Pak Bobina Sution ya.
12:03Beliau dari camat di Tuntungan, kalau tidak salah, kemudian naik ya melalui proses administratif yang jelas ya terbuka.
12:15Kemudian menjadi kepala dinas PUPR di Kota Medan.
12:18Dan ketika momen-momen pilkada, beliau menggantikan sementara ya PLT Sekda Pak Widya ya.
12:28Jadi, itu karir beliau cukup-cukup bagus saya rasa ya melihat dari track record karirnya.
12:36Kemudian itu tadi, juga kita sudah sama-sama melihat bahwa ketika Pak Bobina Sution naik ke provinsi,
12:42ada tiga orang kalau tidak salah waktu itu diangkat, dibawa langsung dari Kota Medan ya.
12:49Tentunya ini menjadi pertanyaan-pertanyaan juga.
12:51Dan walaupun Pak Bobi kemudian menyatakan tidak begitu dekat dengan Pak Topan,
12:58nah proses kedekatan itu kan kita tidak tahu ya seperti apa persepsi dekat ini.
13:02Apakah persepsi kedekatan secara institusi, persepsi kedekatan secara kinerja,
13:08atau mungkin secara kepribadian kan kita perlu melihat lebih dalam.
13:11Tapi kalau kelihatan dari rekam jejak, track record yang disematkan kepada Pak Topan,
13:18ya bisa jadi mereka punya kedekatan kinerja ya.
13:21Karena bagaimanapun kan perlu orang-orang yang loyal ya terhadap pimpinan,
13:27dan perlu juga mampu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah.
13:31Jadi, saya yakin kita bisa melihat bahwa kedekatan itu juga tidak hanya personal ya,
13:37tapi juga kedekatan secara kinerja.
13:38Nah, soal kedekatan kinerja dan personal ini Pak Laude,
13:42apakah ini bisa menjadi bekal KPK untuk berani memeriksa dan memanggil Bobi Nasution?
13:46Apakah ini bisa jadi indikatornya?
13:48Ya, itu salah satu yang bisa dijadikan indikator.
13:51Misalnya kan orang-orang yang terlibat.
13:53Yang nomor dua itu adalah soal pengambilan keputusan atas proyek-proyek seperti itu.
13:58Apakah misalnya proyek yang sedang terlibat di dalam kasus ini itu,
14:02itu betul-betul hanya kewenangan di antara kepala dinas atau itu harus diketahui oleh gubernur?
14:09Misalnya, kalau proyeknya besar biasanya maka itu perlu ditindak lanjuti atau dipertanyakan.
14:16Nah, nomor tiga menurut saya yang paling penting itu adalah tadi sudah dikatakan oleh Pak Indra bahwa,
14:24saya pikir sudah saatnya juga KPK untuk kita berikan support.
14:27Kalau masyarakat memberikan support, mudah-mudahan juga KPK memiliki makin profesional,
14:34makin berani untuk meminta tanggung jawab orang-orang yang bertanggung jawab.
14:39Tentunya, dengan tidak perlu memaksakan kalau betul-betul sesuatu itu tidak penting.
14:45Tetapi, meminta keterangan itu penting.
14:48Pak Laude, tapi kan ada, Pak Bobi juga sudah mengakui bahwa pernah mengecek jalan bersama dengan calon kontraktor
14:55yang saat ini juga sebenarnya menjadi tersangka.
14:58Apakah ini juga sebenarnya bisa jadi materi yang didalami oleh KPK sebenarnya?
15:03Ya, itu sangat relevan, sangat relevan.
15:05Apalagi orang kontraktornya itu misalnya jalan bareng gubernur, jadi ya itu saja.
15:11Menurut saya, suatu proyek yang khususnya besar seperti itu, memang saya pikir pasti ada pengetahuan dari gubernur.
15:20Tidak berarti bahwa ketika dia mengetahui proyek itu, beliau juga otomatis mendapatkan soal-soal penyebab ini.
15:28Belum tentu.
15:28Oleh karena itu, maka perlu, apa namanya, klarifikasi, maka perlu ditanyakan, perlu pemeriksaan untuk yang akan datang.
15:37Oke, itu juga untuk klarifikasi, kepentingan Bobi diperiksa.
15:40Nah, kalau Pak Indra, gambarkan juga kepada kami, sebenarnya track record dari seorang topan ginting di Sumatera Utara ini seperti apa?
15:48Dari kinerjanya?
15:49Kalau di Sumatera Utara saya belum tahu ya, karena baru ini ya, baru menjabat berapa bulan ya.
15:57Tapi kalau di, apa namanya, di Kota Medan kan banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat ya, sesuai dengan kinerja dia.
16:06Ada beberapa pembangunan ya, pembangunan-pembangunan yang misalnya renase, kemudian infrastruktur, kemudian terutama hal-hal yang terkait dengan banjir misalnya.
16:20Biasanya beliau cukup cepat itu ya, untuk menyelesaikan persoalan itu terkait dengan renase terutama.
16:28Nah, kemudian jalan ya, itu kan proyek-proyek besar ya, beberapa jalan mulai dari pembetonan, pengaspalan, kemudian pengurukan, apa namanya, sedimen, parit, dan lain sebagainya.
16:41Itu kerjaan dari Pak Topan saya rasa ya.
16:45Jadi, dengan tentunya ketika di Kota Medan ada beberapa kerjaan yang memang saya rasa berhasil ya, dia lakukan ya, tidak bisa kita pungkiri.
16:58Tapi juga mungkin ya, ada beberapa aspek yang, apa namanya, mungkin ada beberapa proyek yang sampai sekarang kan belum diselesaikan ya, seperti misalnya pembangunan stadion Teladan, kemudian penyelesaian lapangan nomor TK.
17:14Nah, itu kan ada memang proyek multi-years dan kita tunggulah sebagai warga Kota Medan untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut.
17:22Oke, Pak Laude, PPATK kan juga bisa sebenarnya ikut menelusuri aliran dananya, tapi untuk PPATK sendiri apakah sifatnya menunggu permintaan dari KPK atau bisa terjun langsung?
17:34Ya, ada dua. Jadi, kalau misalnya, apa namanya, salah satu tugas PPATK itu kan menelusuri transaksi-transaksi yang dianggap dicurigai, suspicious transaction namanya.
17:51Ya, yang seperti itu.
17:53Yang kedua, bisa juga atas permintaan aparat penegak hukum.
17:57Ya, kita sudah, kita tidak tahu sekarang. Kalau waktu saya di KPK dulu, biasanya setiap ada OTT seperti ini, besok atau dua hari setelahnya, ya kita minta kepada PPATK.
18:09Untuk pemeriksa, ya beberapa aliran dana, uang proyek, dari mana saja.
18:15Tetapi, saya juga ingin ingatkan bahwa biasanya para pelaku ini itu juga paham.
18:24Biasanya itu mereka menghindari transaksi-transaksi yang bersifat banking seperti itu.
18:30Jadi, mereka itu kebanyakan transaksi tunai.
18:34Oleh karena itu, operasi, apa, swap-menyuap itu, salah satu remedinya itu memang dengan tangkap tangan.
18:43Dengan apa? Ya, dengan mendapatkan informasi dari para aktor, para saksi, dan lain-lain, sebagainya.
18:52Para informan.
18:53Oke, Pak Laude M. Syarif, mantan Wakil Ketua KPK dan Pak Indra Fauzan, dosen ilmu politik.
18:59Usu, terima kasih sudah berbagi bersama kami.
19:01Saya selalu semuanya.
19:03Terima kasih.
19:04Terima kasih, Mbak Sindi.
19:06Saudara Usu, saya jeda, kami akan kembali dengan informasi penuding ijazah palsu Jokowi.
19:10Roy Surya CS menolak undangan klarifikasi penyidikan.