Harapan Wakil Ketua TPUA Rizal Fadillah soal Ijazah: Ujungnya Jokowi Dihukum!

KompasTV

kemarin

JAKARTA, KOMPASTV - Wakil Ketua TPUA Rizal Fadillah mengaku sempat datang ke Karowassidik Bareskrim untuk menanyakan proses desakan gelar perkara khusus yang dimintakan oleh TPUA sejak awal.

"26 Mei TPUA mengajukan keberatan atas pengumuman itu sekaligus meminta dilakukannya gelar perkara khusus," kata Rizal dalam konferesni pers bersama Roy Suryo dkk, Selasa (1/7/2025).

"Untuk gelar perkara khusus tanggal 3 Juli 2025, hari Kamis besok," lanjutnya.

Rizal mengatakan telah mengajukan dua ahli untuk ikut dalam proses itu, yaitu Dr. Rismon Sianipar dan Dr. Roy Suryo.

"Kita minta kepada pihak Karowassidik adalah bahwa gelar perkara khusus itu harus objektif, harus independen, bahkan harus terbuka kepada publik agar publik mengetahui apa yang diadukan sebagai dugaan ijazah palsu Joko Widodo," kata Rizal.

"Harapannya mudah-mudahan gelar perkara khusus kita nanti ikuti maka itu adalah bagian terpenting dalam proses aduan TPUA berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Sehingga penyelidikan bisa ditingkatkan menjadi penyidikan, lalu dibawa ke ruang pengadilan dan ujungnya Joko Widodo dihukum," kata Rizal di akhir penyampaiannya.

Produser: Yuilyana

Thumbnail Editor: Novaltri

#roysuryo #ijazahjokowi #breakingnews #jokowi

Baca Juga Tangis Nikita Mirzani Pecah saat Bacakan Eksepsi di Sidang Dugaan Pemerasan | KOMPAS MALAM di https://www.kompas.tv/regional/602768/tangis-nikita-mirzani-pecah-saat-bacakan-eksepsi-di-sidang-dugaan-pemerasan-kompas-malam

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/602772/harapan-wakil-ketua-tpua-rizal-fadillah-soal-ijazah-ujungnya-jokowi-dihukum

Kategori

🗞

Berita

Transkrip

Tampilkan transkrip video lengkap

00:00Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama bahwa TPUA tanggal 3 Juli yang

00:10tanggal saat 30 Juni yang lalu datang ke baris krim untuk dua hal yang pertama adalah bersama

00:20dengan aliansi advokat Bandung bergerak melaporkan dirtibidum Ebrigjen Johandani Rahadjopurwo ke

00:30dipropang atas dugaan ataupun sekaligus persangkaan dari kita telah terjadinya apa yang disebut dengan

00:42obstruction of justice itu atas pengumuman pada tanggal 22 Mei 2025 jadi kalau Bang Hasiludin

00:51tadi sampaikan abuse of power saya kira bentuk konkret dari pelanggaran hukumnya adalah obstruction of

01:00justice jadi melanggar pasal 221 KUHP jadi itu delik jadi dirtibidum Ebrigjen Johandani Rahadjopurwo

01:10melakukan tindak pidana dan itulah yang dilaporkan oleh TPUA kemarin ke propam Mabesbori

01:18yang kedua kami datang ke Karawasitik untuk menanyakan proses desakan gelar perkara khusus yang

01:30dimintakan oleh TPUA sejak awal 26 Mei 22 Mei 2025 itu pengumuman 26 Mei

01:40ini DPUA mengajukan keberatan atas pengumuman itu sekaligus meminta dilakukannya gelar perkara khusus sesuai

01:48dengan perkak pori 6 2019 dan itu berulang-ulang ditanyakan dan terakhir jawabannya yaitu pada tanggal 30 itu

02:00juga gitu jadi pada siang harinya kita bertemu dengan korwas ya pimpinan salah satu pimpinan di

02:08Birowasidik yaitu siangnya sore atau malamnya kami sudah mendapatkan surat untuk gelar perkara khusus

02:19tanggal 3 Juli 2025 hari Kamis besok jadi begitu masalahnya

02:28persoalannya adalah bahwa tentu saja kami sejak awal sudah mengajukan dua ahli untuk ikut dalam proses itu

02:36yaitu dokter Rizmon Sianipar dan dokter Roy Suryo dan pada tanggal 30 Juni kemarin

02:46dalam pertemuan dengan korwas wasidik itu maka kami sampaikan lagi dalam bentuk lisan

02:55mohon dalam gelar perkara khusus agar diundang dokter Rizmon dan dokter Roy itu dan beliau mendengarkan itu

03:05ya mencatat itu tinggal masalahnya sekarang adalah mungkin aspek teknisnya kedua ahli kita ini

03:12kalaupun tidak ada undangan akan diajukan oleh TPUA dalam proses gelar perkara khusus itu

03:19karena itu adalah hak gitu kan pelapor ke pengadu untuk menyampaikan ahlinya dan juga tentu saja bisa kita

03:27tambahkan juga dengan kuasa hukum gitu ya sebagai hak juga dari pihak pelapor pengadu ini untuk minta ikut serta

03:37dalam gelar perkara khusus itu jadi intinya kita mintakan kepada pihak Karawa Sidik Kepala Biro Pengawasan dan Penyidikan itu

03:47adalah bahwa gelar perkara khusus itu harus objektif harus independen bahkan harus terbuka kepada publik

03:55agar publik mengetahui apa yang diadukan sebagai dugaan ijazah palsu Joko Widodo

04:01itu dapat diikuti oleh masyarakat rakyat dan bangsa Indonesia

04:04jadi bukan lagi seperti kemarin gelar perkara itu tertutup hanya diketahui oleh sekelompok orang internal

04:12dan itu pun hanya diumumkan begitu saja yang jelas itu adalah pelanggaran hukum

04:16dan itu sudah kita adukan sebagai obstruction of justice

04:20saya kira itu yang bisa saya tambahkan harapannya mudah-mudahan gelar perkara khusus

04:27kalaupun kita nanti ikuti maka itu adalah bagian terpenting dalam proses aduan TPUA

04:33berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Joko Widodo

04:36sehingga penyelidikan bisa ditingkatkan menjadi penyidikan

04:41lalu dibawa ke ruang pengadilan dan ujungnya Joko Widodo dihukum

04:45karena memang telah melakukan pelanggaran yang disebut dengan pemalsuan ijazah dan penggunaan ijazah palsu

04:53pemalsuan gelar juga dan penggunaan gelar palsu

04:57saya kira ini menjadi poin penting tututan yang dimintakan oleh masyarakat

05:01oleh rakyat bangsa Indonesia melalui TPUA dan para praktisi hukum yang membersamainya

05:08terima kasih

05:09wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

05:11Mbak Firman ada cukup ya

05:17ke Mas Rohit ya

05:23ini yang diteror gitu

05:25tapi khusus untuk Universitas Fasar Pramuka

05:29saya tidak bisa komentar mas

05:30saya tadi ini teman-teman saya coba searching gitu ya

05:33terima kasih

Dianjurkan