JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto lagi-lagi diusulkan menjadi pahlawan nasional. Usulan ini muncul bersamaan waktunya dengan langkah pemerintah menulis ulang sejarah.
Sebagian pihak menilai, Soeharto tak pantas jadi pahlawan, karena mempunyai banyak masalah di masa lalu.
Apakah penulisan ulang sejarah Indonesia ada kaitan dengan usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional?
Jurnalis senior Budiman Tanuredjo membahasnya bersama:
Ahmad Doli Kurnia - Wakil Ketua Umum Partai Golkar
Prof. Susanto Zuhdi - Editor Umum Penulisan Ulang Sejarah Indonesia
Bonnie Triyana - Anggota Komisi X DPR
Marzuki Darusman - Ketua Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia
Beka Ulung Hapsara - Aktivis 1998/ Komisioner Komnas HAM 2017-2022
Saksikan dalam Satu Meja the Forum episode Sejarah Ditulis Ulang, demi Soeharto jadi Pahlawan? Tayang Rabu 28 Mei 2025 pukul 20.30 WIB di KompasTV.
#soeharto #sejarah #indonesia
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/596266/full-kontroversi-sejarah-indonesia-ditulis-ulang-demi-soeharto-jadi-pahlawan-satu-meja
Sebagian pihak menilai, Soeharto tak pantas jadi pahlawan, karena mempunyai banyak masalah di masa lalu.
Apakah penulisan ulang sejarah Indonesia ada kaitan dengan usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional?
Jurnalis senior Budiman Tanuredjo membahasnya bersama:
Ahmad Doli Kurnia - Wakil Ketua Umum Partai Golkar
Prof. Susanto Zuhdi - Editor Umum Penulisan Ulang Sejarah Indonesia
Bonnie Triyana - Anggota Komisi X DPR
Marzuki Darusman - Ketua Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia
Beka Ulung Hapsara - Aktivis 1998/ Komisioner Komnas HAM 2017-2022
Saksikan dalam Satu Meja the Forum episode Sejarah Ditulis Ulang, demi Soeharto jadi Pahlawan? Tayang Rabu 28 Mei 2025 pukul 20.30 WIB di KompasTV.
#soeharto #sejarah #indonesia
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/596266/full-kontroversi-sejarah-indonesia-ditulis-ulang-demi-soeharto-jadi-pahlawan-satu-meja
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Selamat malam. Suharto presiden kedua Republik Indonesia kembali diusulkan menjadi pahlawan nasional.
00:14Usulan ini menuai kontroversi dan penolakan dari sejumlah kalangan.
00:19Mereka menilai Suharto tak layak jadi pahlawan nasional.
00:23Ini bukan kali pertama. Sebelumnya Suharto beberapa kali diusulkan mendapatkan gelar pahlawan.
00:30Usulan menjadikan Suharto sebagai pahlawan bersamaan dengan langkah pemerintah menulis ulang sejarah.
00:38Namun rencana ini menuai kritik dan polemik.
00:41Pasalnya ada kecurigaan penulisan sejarah ini bakal menghapus kasus-kasus pelanggaran HAM
00:48dan upaya melempangkan jalan bagi Suharto mendapatkan gelar pahlawan.
00:53Benarkah demikian?
00:55Inilah satu meja deporum sejarah ditulis ulang demi Suharto jadi pahlawan dalam tanda tanya.
01:09Suharto presiden kedua Republik Indonesia kembali diusulkan menjadi pahlawan nasional.
01:17Kewanterian Sosial bersama tim peneliti dan pengkaji gelar pusat, pakar, serta budayawan
01:22telah mengantongi 10 tokoh untuk dipertimbangkan sebagai pahlawan nasional.
01:27Menteri Sosial Saifulo Yusuf menyebut,
01:30Suharto berpeluang mendapat gelar pahlawan seiring pecah buta namanya
01:34dari tab MPR nomor 11 tahun 1968 tentang penyelenggaraan bersih dari KKN.
01:40Suharto misalnya itu sudah ulang-ulang ya diusulkan.
01:44Atau sudah sejak tahun 2010 apa.
01:47Diusulkan, masih ada gendala dan sekarang salah satu gendalanya itu kemarin Suharto.
01:57Jadi secara normatif ya, yang kita lihat semuanya ini sedang difinalisasi.
02:06Usulan Suharto menjadi pahlawan nasional menuai kontroversi dan penolakan dari senyumblah kalangan.
02:13Mereka menilai Suharto tak layak jadi pahlawan nasional.
02:18Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan,
02:23pencabutan tab MPR nomor 11 tahun 1968 tidak serta merta
02:28membuat Suharto layak dijadikan pahlawan nasional.
02:33Hal ini mengingat proses pencabutan tab MPR itu yang tidak benar.
02:37Dimana DPR dan MPR pada tahun 1998 memutuskan secara paripurna
02:45bahwa mantan Presiden Suharto harus diadili karena penyimpangan penyelakunaan kekuasaan
02:53dalam bentuk korupsi, polusi dan nepotisme.
02:57Tapi dirubah hanya karena permintaan Partai Gorkar pada pertengahan September tahun lalu
03:03dalam waktu satu pekan diputuskan oleh pimpinan paripurna, pimpinan MPR
03:09untuk dihapuskan dari tab MPR 1998.
03:12Itu salah secara hukum, tidak bisa dipertanggungjawabkan.
03:21Usulan Suharto jadi pahlawan nasional bukan kali pertama dilakukan.
03:252010 lalu, usulan ini diajukan oleh Pemprov Jawa Tengah.
03:30Lima tahun berselang, usulan ini diusulkan kembali oleh Organisasi Lumbung Informasi Rakyat
03:36dan Prisesuara Rakyat Indonesia.
03:40Dan tahun ini, gelar pahlawan nasional diusulkan kembali
03:44agar diberikan kepada penguasa Orde Baru ini.
03:48Usulan menjadikan Suharto sebagai pahlawan bersamaan dengan langkah pemerintah menulis ulang sejarah.
03:53Kita berharap rekonstruksi ini terhadap masa lalu bangsa Indonesia ini
03:57dianggap penting sebagai himpunan dari perjalanan sejarah bangsa
04:00untuk membentuk national identity atau reinventing Indonesian identity
04:05dalam perspektif atau secara Indonesia sentris sebagai bangsa yang merdeka berdaulat.
04:14Namun, rencana ini menuai kritik dan polemik.
04:17Sejumlah tokoh nasional, mulai dari aktivis, mantan orang nomor satu di kejaksaan,
04:22hingga sejarawan menolak gagasan Menteri Kebudayaan.
04:27Pertama-tama, tentu terima kasih banyak atas penjatualan kami dapat berjumpa dengan Komunis 10.
04:35Pemerintah menulis sejarah Indonesia ini seolah-olah menulis memoir sebelum selesai kerja.
04:43Dengan demikian, maka apa yang diniati oleh pemerintah untuk melakukan penelusuran sejarah itu
04:53ialah mencapai satu tafsir tunggal mengenai sejarah Indonesia.
04:59Dan karena tidak bisa tidak bahwa tafsir tunggal itu harus tersusun,
05:09maka penyusuran sejarah tunggal itu memang memerlukan rekayasa.
05:17Ada yang salah dengan menulis ulang sejarah.
05:20Selama dilakukan dengan jujur dan terbuka, serta melibatkan partisipasi publik.
05:27Namun, menulis ulang sejarah bisa bermasalah jika diniatkan dengan menghapus data
05:33serta memanipulasi fakta dan peristiwa yang pernah terjadi.
05:37Apalagi jika hanya digunakan guna melemparkan jalan agar Soeharto mendapat gelar pahlawan.
05:51Sejarah ditulis ulang demi Soeharto jadi pahlawan itulah tema satu meja The Forum malam ini.
05:56Telah hadir di studio Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar.
05:59Malam, Bang Doli.
06:00Ada Prof. Susanto Zudi, Editor Umum Penulisan Ulang Sejarah Indonesia.
06:05Malam, Prof.
06:06Lalu ada Bonny Triana, Anggota Komisi 10 DPR.
06:10Malam, Bonny.
06:11Ada Marjuki Darusman, Ketua Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia.
06:15Malam, Bung Marjuki.
06:16Dan ada BK Ulung Hapsara, Aktivis 1998 dan Komisiner Komnasam 2017-2022.
06:24Satu meja juga telah mengundang perwakilan dari Kementerian Sosial dan Kementerian Kebudayaan
06:29tapi belum bersedia untuk hadir.
06:33Prof. Susanto, saya bertanya terlebih dahulu.
06:36Apa pentingnya sebetulnya menulis ulang sejarah Indonesia?
06:41Memang sudah satu kebutuhan, Mas Budiman, bahwa kita kan sudah punya dua buku sejarah nasional.
06:50Tahun 1976, Sejarah Nasional Indonesia, itu enam jilid.
06:55Kemudian Indonesia dalam Arus Sejarah, itu delapan jilid.
07:00Itu tahun 2010 atau 2012 terbit.
07:03Tapi pengerjaannya itu sebetulnya sudah selesai 2007-2008.
07:08Jadi yang lama itu dulu kan Kementerian pindah-pindah, ganti ya.
07:11Ada Gutpar, ada Diknas dan seterusnya.
07:15Nah, itu artinya paling tidak 15 tahun terakhir itu sudah banyak hasil riset para sejarawan, muda umumnya.
07:25Baik tesis, desertasi, dalam maupun luar negeri.
07:29Yang sudah merupakan bahan yang bisa untuk mengisi buku yang akan kita tulis ini.
07:37Jadi kebutuhan itu sebetulnya karena soal objektifitas ada bahan-bahannya.
07:43Dan subjektifitasnya kita perlu lagi menulis satu buku untuk tujuan reinventing Indonesian identity itu.
07:53Dan manfaatnya kemudian, terutama untuk pendidikan sejarah nantinya.
07:59Itu nanti menjadi sejarah resmi Indonesia?
08:03Pengertian resmi, tidak resmi ini sebetulnya bisa kita bincangkan ya.
08:08Official history ini bisa dalam arti dia dikeluarkan sebetulnya.
08:14Sebab dua buku sebelumnya juga pemerintah juga.
08:17Memang barangkali suatu saat itu harus di luar pemerintah yang menulis ini.
08:21Misalnya masyarakat sejarah Indonesia, tapi biasanya masalah dana.
08:25Jadi kita belum pernah bisa menulis suatu buku yang lengkap gitu ya.
08:30Yang di luar pemerintah membiayai.
08:32Jadi resmi dalam pengertian itu.
08:34Kalau itu logikan soal lain lagi.
08:36Kalau nanti kemudian ada sejarah pembanding yang ditulis di luar dari sejarawan.
08:42Yang berbeda gimana?
08:44Oh iya silahkan aja.
08:45Nggak ada tapsir tunggal dalam sejarah.
08:47Sejarah itu perspektif, sejarah itu multi-tapsir begitu.
08:52Jadi tergantung untuk tujuan apa kita menulis sejarah ini kan begitu.
08:55Oke baik.
08:56Bung Marjukie, Ketua Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia.
09:00Kenapa Bung Marjukie dan teman-teman menolak adanya penulisan sejarah ulang?
09:07Terima kasih Mas Budiman.
09:10Malam ini saya kira adalah tahapan lebih jauh ya.
09:16Dari kegiatan beberapa hari yang lalu.
09:21Pada saat mana sekelompok aktivis, sejarawan dan yang lain-lain.
09:28Menyampaikan satu pernyataan di Komisi 10 DPR.
09:34Bahwa penulisan ulang sejarah oleh pemerintah secara kategoris harus ditolak.
09:42Ditolak?
09:43Ditolak.
09:44Itu isi statement, saya nggak akan bacakan lagi ini.
09:47Tapi saya ingin mulai pada malam hari ini dengan mengapresiasi prakarsa pemerintah.
09:55Untuk menarik perhatian kita semua kepada masalah sejarah.
10:00Lepas daripada isinya.
10:02Karena ini tertuju juga untuk membangun kesadaran bersejarah.
10:09Itu penting sekali.
10:11Bagi warga negara untuk memiliki satu pandangan tentang keadaan sekarang ini.
10:17Dalam perspektif untuk melihat di mana posisi Indonesia secara global, secara regional.
10:23Untuk mengambil keputusan sebagai warga negara dalam demokrasi.
10:29Setelah saya mengatakan itu, ada masalah bahwa yang kita perdebatkan ini bukan sejarahnya.
10:43Tapi keputusan, kebijakan untuk menulis sejarah.
10:49Itu yang penting.
10:50Masalahnya di situ.
10:51Jadi bukan isi, tetapi politik sejarahnya.
11:00Kita kembali ke sejarah kita sendiri.
11:04Bersilam sekali.
11:06Yang dinyatakan oleh Pak Sujad Moko.
11:09Bahwa sejarah yang ditulis oleh negara, walaupun itu tidak dinyatakan resmi.
11:17Tapi dinyatakan sebagai sejarah nasional.
11:20Itu sudah lepas dari materi kesejarahan.
11:24Dan sudah menyelma menjadi ideologi.
11:29Ini masalahnya.
11:31Jadi penolakan kita ini, saya mengapresiasi pemerintah untuk menarik perhatian kita semua.
11:37Ini sekarang sudah jadi polemik.
11:39Bagus.
11:41Tidak perlu ada penyelesaian, tetapi jelas posisi masing-masing.
11:47Penulisan sejarah oleh pemerintah, ada risikonya.
11:52Jadi kami ini tidak sesat.
11:56Sebagaimana yang disampaikan di publik.
11:59Kami ini pesat.
12:02Ingin menyampaikan kepada pemerintah, hati-hati menulis sejarah itu.
12:09Karena ini kesempatan dibukalah bagi kita.
12:15Banyak anak-anak muda ini yang mungkin tidak mengalami 30 tahun Orde Baru.
12:23Pada saat itu, Presiden Soeharto A67 menjadi Presiden.
12:28A68 ditunjuk General Nugroho Tuntutu Susanto sebagai sejarawan kenyi, abri waktu itu.
12:3930 tahun Orde Baru berkuasa.
12:45Presiden Prabowo Subianto, Oktober yang lalu dilantik.
12:506 bulan kemudian ada pengumuman untuk menyusun kembali sejarah ulang.
12:58Itu apa salah kita?
13:01Mempertanyakan bahwa ini akan ada bukan penulisan ulang sejarah, tetapi sejarah yang berulang.
13:10Sejarah yang berulang.
13:12Jadi saya berhenti dulu disitu.
13:14Bung Doli, Partai Golkar.
13:16Sisi Partai Golkar, sepakat atau tidak sepakat kemudian penulisan sejarah yang sedang dikerjakan sekarang ini?
13:23Sejarah itu sesuatu yang tidak terhindarkan menurut saya.
13:27Bahkan kita tidak bisa menghindari atau kita tidak bisa menghindari sejarah.
13:33Karena setiap waktu itu pasti meninggalkan atau bahkan menyisakan sejarah.
13:40Dan setiap orang pasti punya sejarahnya masing-masing yang belum tentu diketahui oleh orang lain.
13:47Nah tentu kita berkepentingan untuk mengetahui sejarah-sejarah peristiwa besar, orang besar, sejarah-sejarah yang baik.
13:58Bahkan sebenarnya sejarah yang buruk mungkin perlu kita ketahui supaya kita belajar.
14:02Supaya tidak melakukan kesalahan yang sama, kira-kira begitu.
14:07Nah jadi buat kami sebetulnya penulisan sejarah ini ya bagus-bagus saja.
14:13Selama gini, problemnya adalah sejarahnya kadang masalah, penulisan sejarahnya yang kadang-kadang jadi problem, jadi masalah.
14:20Karena ada juga yang mengatakan kan sejarah itu dibuat oleh orang yang menang.
14:24Kita kan tidak mau rasa itu berlaku. Kita ingin bahwa fakta sejarah ya sejarah, apa adanya saja.
14:34Jadi menurut saya, saya kira kalau misalnya pemerintah pun mau menuliskan ulang sejarah itu tidak apa-apa.
14:39Tapi tidak bisa juga kita kemudian membuat itu satu-satunya tafsir tentang sejarah.
14:46Saya kira boleh saja siapa saja yang menuliskan sejarah menurut perspektifnya masing-masing.
14:53Nah jadi saya kira posisi kami kayak begitu.
14:56Oke baik, Boni sebagai sejarawan, apa yang anda khawatirkan dengan rencana politik penulisan sejarah ulang di masa sekarang tapi jawabannya setelah jeda berikut ini?
15:11Harus dilakukan secara hati-hati, transparan, jangan tergurung-gurung, dan jangan kemudian menghapus sejarah yang ada.
15:20Walaupun itu pahit, namun harus tetap disampaikan dengan transparan.
15:25Jadi, jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah.
15:29Kalau memang ingin diperbaiki silahkan, ya itu.
15:34Apapun kalimatnya, apapun kejadiannya, jangan sampai kemudian ada yang tersakiti, jangan sampai ada yang kemudian dihilangkan.
15:44Karena ya sejarah ya tetap sejarah, jadi harus dikaji dengan baik dan harus dilakukan dengan hati-hati.
15:54Masih bersama saya Budi Mantan Rujo di Satu Meja The Forum.
15:57Boni Triana, sebagai sejarawan, apa yang anda khawatirkan dengan penulisan ulang sejarah ini?
16:02Gini mas, setelah kami di Komisi 10 menerima kunjungan teman-teman aksi,
16:08menyatakan penolakan, kami segera melayangkan undangan kepada pihak Kementerian Kebudayaan untuk memaparkan sebetulnya apa dari proyek penulisan ini.
16:17Karena dalam rapat-rapat sebelumnya memang tidak pernah terlontarkan tentang proyek ini secara khusus.
16:22Jadi tidak pernah kami di Komisi 10 menerima jelasan.
16:25Nah, dalam rapat kemarin itu dijelaskan.
16:28Dan kemudian disitu terjadi diskusi bahwa kami pertama menolak penggunaan istilah sejarah resmi.
16:35Karena nanti implikasinya ada tafsiran, berarti ada sejarah tidak resmi, sejarah ilegal, dan supersi segala macem.
16:41Itu disepakati di Komisi 10.
16:43Artinya Kementerian Kebudayaan bersama Komisi 10 menyepakati bahwa proyek ini bukan sejarah resmi.
16:49Atau bahkan bukan sejarah resmi baru.
16:51Artinya bukan satu-satunya rujukan.
16:53Yang kedua yang kami khawatirkan adalah, kendaki demikian buku ini kan tetap akan menjadi rujukan.
16:59Apabila tidak ditulis dengan cara yang sungguh-sungguh.
17:02Baik secara prinsip maupun metodologis.
17:05Maka dia berpotensi memberikan satu pengajaran yang tidak bisa terbuka untuk dikritik, ditafsir, atau ditambahkan perspektif lain.
17:14Itu khawatiran kami.
17:16Oleh karena itu, kami mendorong bagaimana proses dari penulisan ini setransparansi mungkin.
17:22Terbuka mungkin.
17:23Karena biasanya dalam penulisan buku sejarah yang sudah terjadi,
17:27kita dulu tahun 1957 ada konferensi Peseminar Sejarah Nasional.
17:31Sejarawan berkumpul, para cendekiawan.
17:34Tapi sekarang sudah transparan belum?
17:36Nah yang itu yang kami pertanyakan, tidak dimulai dengan satu proses yang terbuka tadi.
17:41Jadi kalau saya dengar, misalkan ini tim langsung dikasih outline, kemudian diberi penugasan.
17:48Harusnya, menurut kami, ada satu proses kalau paper terbuka,
17:53di mana para sejarawan dengan temuan-temuan terbarunya, bahkan punya akses kepada sumber primer,
17:58itu bisa masuk, memberikan masukan, terjadi perdebatan, diskusi, segala macam.
18:03Sehingga dimulailah satu penulisan dengan formulasi yang sudah terbuka.
18:08Jadi tidak langsung dimulai dengan penyusunan outline yang sifatnya top-down.
18:13Jadi itu yang dikhawatirkan oleh kami, prosesnya tidak terbuka dan tergesa-gesa.
18:21Tergesa-gesa tidak terbuka.
18:23BK, ini ada anggapan bahwa keputusan untuk penulisan ulang sejarah ini untuk kepentingan pemerintah yang ada saat ini?
18:29Bagaimana tanggapan Anda?
18:30Ya tentu saja karena ini inisiatif dari pemerintah, tentu saja mengakomodir kepentingan pemerintah.
18:38Saya kira itu sangat jelas.
18:40Jadi begini, dari cara pandang kami kemudian adalah bagaimana kemudian fakta-fakta yang ada,
18:49itu kemudian bisa ditulis dalam sejarah yang ada.
18:54Ini saya kira penting karena ketika kami mendapat kayak tor begitu,
19:02misalnya peristiwa pelanggaran HAM yang berat saja, itu hanya dua yang ada.
19:07Sementara kalau kita merujuk pada status hukum yang dikeluarkan oleh Komnas, hasil penyidikannya,
19:13sampai saat ini ada tiga belas yang belum selesai.
19:16Artinya padahal ketika kita bicara dari sisi atau perspektif korban, semua peristiwa itu sama.
19:23Sama-sama kemudian ada mengakibatkan korban, terus traumanya juga ada, keadilannya belum hadir, dan segala macam.
19:33Pada titik itulah saya kira penting sebenarnya menghadirkan perspektif korban untuk ditulis dalam sejarah.
19:41Oke, baik. Prof. Sento, silakan direspon.
19:43Tadi ada dari Boni mengatakan ada ketidaktransparanan, yang kedua adalah mendengarkan juga suara korban.
19:49Ya, pertama tidak juga proses itu terbuka begitu ya.
19:54Setiap tahun kami, masyarakat sejarawan itu mengandalkan seminar-seminar.
20:00Jadi itu sebenarnya sudah ada ide, sudah ada gagasan yang jauh sebelum ini,
20:05itu kita membutuhkan untuk menulis ulang.
20:08Jadi kalau boleh saya katakan ini semacam gayung bersambut lah.
20:11Gayung bersambut?
20:12Gayung bersambut, karena nggak sepenuhnya di pemerintah.
20:14Artinya inisiatif dari pemerintah atau dari sejarawan?
20:18Sejarawan itu juga sudah sejak lama mau menulis, dan seminar-seminar itu sudah kita lakukan.
20:24Kalau yang dimaksud mas Boni itu sebagai suatu persiapan ke arah itu, kami sudah lakukan.
20:30Oke.
20:31Kami kan punya WA Group, kami kan punya masyarakat sejarawan itu setiap 14 Desember itu kami membuat suatu hari sejarah.
20:41Di situ kami undang berbagai sejarawan yang memberikan temuan-temuan yang mutakhir.
20:50Oke. Tadi kalau dari BK mengatakan dari 13 pelanggaran hambrat yang sudah dirilis oleh pemerintah juga,
20:56hanya dua yang ada di outline, Tanjung Priuk dan Talang Sari.
21:00Jadi begini, kalau outline itu kan sebetulnya terus berkembang, Mas Diman.
21:04Itu yang sudah diketuai itu kan yang awal, padahal itu masih ya garis besar lah.
21:10Oke.
21:11Artinya ongoing process yang terus berjalan sampai sekarang.
21:15Biasa kan kita menyusun suatu konsep itu kan secara konologi lalu tematik, ini sebetulnya metodologi sebetulnya.
21:22Jadi selengkap mungkin kita masukkan. Jadi itu masuk. Soal HAM itu masuk.
21:27Talang Sari tadi yang disebut di situ, Tanjung Priuk itu masuk.
21:31Oh masuk semua?
21:32Masuk.
21:33Cuma dua.
21:34Cuma dua?
21:35Cuma dua itu.
21:36Enggak, saya kan enggak hafal. Masih banyak Talang Sari.
21:40Kalau taruh dari outline yang ada, itu kan memang cuma Talang Sari dan Tanjung Priuk.
21:44Saya begini, soal kelengkapan itu kan proportional dan kontekstual.
21:48Kalau masuk semua mau berapa jilid gitu.
21:51Nah ini kan juga nanti ada forum Mas Diman, uji petik atau uji publik.
21:56Jadi maka biarkan dulu kami menulis.
21:59Kalau sekarang disampaikan kan itu tadi, draftnya kelihatan masih compang-camping.
22:03Masih compang-camping?
22:04Ya iyalah, kan biasa itu.
22:06Oke.
22:07Jadi oh ini belum, ini belum. Jadi kami juga terus.
22:09Jadi terima kasih Pak Marduki Darukman dengan kawan-kawan sejauh saya juga.
22:14Jadi dengan kekhawatiran itu, sepertinya buat kami itu masukan yang bagus Mas Diman.
22:19Oke.
22:20Jadi segera kami lihat di bagian mana ini masih rumpang gitu kan.
22:25Dan itu wajar saja.
22:26Kalau merefer pada outline Pak Santo, Tanjung Priuk dan kemudian Talang Sari dikonstruksikan sebagai respon atas pembangunan.
22:34Iya, oh iya.
22:35Itu jelas sekali.
22:36Kenapa? Latar belakangnya kenapa sebenarnya?
22:38Karena kan ketidakpuasan di dalam moda baru kan juga muncul.
22:41Kan begitu.
22:42Jadi sejarah itu kan kausalitas juga.
22:45Jadi ada aksi, ada reaksi, ada keresahan dalam masyarakat.
22:49Itu kan tertuang dalam peristiwa-peristiwa itu.
22:51Dan peristiwa besar biasanya masuk.
22:55Tapi yang kecil-kecil ya nanti bagaimana.
22:57Jadi ada cara bagaimana menuliskannya.
23:00Kan begitu.
23:02Apa ada yang tipis, ada yang tebal gitu.
23:05Ini juga pasti akan diprotes.
23:07Kok ini sedikit, ini banyak.
23:09Itu kan tergantung konteks.
23:10Tergantung ya proporsional lah begitu.
23:14Dan kok selalu ini ya sejarah ini kok di fokusnya ke sini ya.
23:18Padahal sejarah kita ini dari prasejarah lho.
23:21Peradaban awal gitu.
23:22Jadi maksud saya, tapi kami tau juga itu isu-isu yang sepertinya.
23:27Kontemporer yang paling dekat dengan orang publik.
23:29Memori kolektif kita kan paling dekat.
23:31Tapi kenapa kita tidak membangun memori kolektif bangsa ini jauh ke belakang.
23:36Yang membentuk kita seperti sekarang ini.
23:38Itu kan pembelajaran sejarah yang penting.
23:41Baik, Bung Marjukie.
23:42Saya baca di Aliansi Keterbukaan Sejarah,
23:45salah satu yang diprotes adalah tidak dimaksukannya konferensi Asia Afrika
23:49dan Kongres Perempuan Indonesia.
23:53Ya, jadi sejarah itu Mas Budiman,
24:00untuk semua bangsa-bangsa, untuk semua negara,
24:06menjadi rujukan untuk membangun kebanggaan.
24:12Membangun kepercayaan diri.
24:19Ada masalah dalam sejarah kita ini.
24:22Sejarah kita ini problematis oleh karena ada bagian-bagian yang tidak membanggakan.
24:30Nah, aksi muncul karena kali ini pemerintah mengumumkan akan menulis sejarah.
24:45Di masa-masa yang lalu terjadi juga proses pemutakhiran,
24:51fakta-fakta baru,
24:54sebagai pengetahuan lanjutan mengenai apa yang menjadi temuan-temuan para ilmuwan.
25:03Tapi, manakala pemerintah mengumumkan akan menulis ulang sejarah,
25:10maka itu sudah masuk dalam domain publik,
25:13bahwa sejarah akan dijadi bagian dari penyelenggaraan kekuasaan politik.
25:21Itu masalahnya.
25:25Nah, karena itu kali ini ada protes dari masyarakat.
25:31Nah, tadi saya berakhir dengan menyatakan bahwa ini bukan saja penulusan ulang sejarah,
25:39tapi kemungkinan sejarah yang berulang.
25:43Saya perlu mengakui bahwa saya termasuk sebagian dari generasi yang mengalami delapan presiden.
25:59Pantes-pantesnya lah kita punya naluri mengenai kekuasaan.
26:07Itu dua.
26:09Kekuasaan itu fitrahnya membesarkan diri.
26:15Dan itu selama order baru dilakukan dengan TAP MPR, undang-undang duifungsi.
26:25Dan yang kedua adalah kekuasaan itu senantiasa cenderung untuk memuliakan dirinya.
26:32Dan itu dilakukan dengan penulisan sejarah.
26:37Ini yang sekarang terjadi.
26:41Nah, karena itu mungkin tidak cukup Komisi 10 itu hanya mempersoalkan apakah ini sejarah resmi atau tidak resmi.
26:51Oleh karena yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah menulis sejarah nasional.
26:57Nah, saya ingin sejenak, Bu Riman, membaca petikan dari Dr. Sujad Moko mengenai hal ini.
27:08Dengan mengajukan masalah, nanti saya bagikan.
27:12Dengan mengajukan masalah suatu filsafah sejarah nasional,
27:16sebenarnya lah kita telah meninggalkan bidang ilmu sejarah sebagai ilmu
27:23dan telah menginjak suatu lapangan lain.
27:27Yaitu lapangan ideologi, lapangan penggunaan sejarah untuk keperluan politik.
27:37Yang akhirnya bisa menjurus ke arah demagogi.
27:44Nah, jadi perdebatan malam ini perangkal ini menggambarkan ada dua jalur ini.
27:53Satu yang prinsipiel dan yang satu lagi sudah masuk dalam materi, masukan-masukan.
28:00Saya menduga bahwa sejak hari Senin itu semua masukan-masukan itu akan diakomodir oleh tim peneliti sejarah.
28:09Penulis sejarah.
28:11By default mungkin tidak terencana semula, tapi sekarang oleh karena ada gelombang di masyarakat,
28:19maka ini perangkal ini terpaksa dimasukkan.
28:24Nah, masalahnya mengenai sejarah ini bukan pada fakta-fakta saja,
28:28tapi pada penafsiran mengenai sejarah itu.
28:32Penafsiran yang bagaimanakah yang timbul dari penulisan sejarah itu?
28:37Nah, penafsiran tentang sejarah kita yang lalu ini yang didominasi oleh 30 tahun Orde Baru
28:45menggambarkan bahwa masa sekarang ini sekedar merupakan masa pasca Orde Baru.
28:52Intisari kenapa masalah pelanggaran hak adilasi manusia yang 12 itu,
28:58yang notabene oleh Presiden Jokowi sudah diakui sebagai masalah pelanggaran hak berat yang akan diselesaikan.
29:08Mengapa itu masih mengandung keraguan dari tim sejarah ini?
29:15Sehingga akhirnya kita berduga atau kita membayangkan bahwa ini sejarah selektif.
29:26Nah, kalau sudah begitu, ya itu apa namanya?
29:33Dan kalau sudah dinyatakan ini bukan sejarah resmi, lalu buat apa lagi menulis sejarah nasional itu?
29:41Jadi, nanti kita masuk dalam soal penafsiran.
29:45Saya sedikit-sedikit saja ini mau agak menghasut ya, sedikit.
29:50Oke, jadi banyak penafsiran soal rencana penulisan ulang sejarah apakah memang untuk memuliakan kekuasaan,
29:57tapi juga ada spekulasi untuk melancarkan jalan Soeharto menjadi palawan, kita bahas setelah jendela berikut ini.
30:06Masih bersama saya, Budi Mantan Terjo, di satu meja The Forum.
30:10Bang Doli, tadi Menteri Sosial mengatakan juga ada kaitannya dengan Soeharto.
30:14Apakah rencana penulisan ulang sejarah ini juga terkait dengan pencalon Soeharto sebagai palawan?
30:20Saya ingin menanggapi tadi ya, soal sejarah-sejarah lagi gitu, sebelum masuk ke sana Mas Budiman.
30:28Saya kira gini, yang paling penting adalah sebetulnya untuk apa sih sejarah ini kita buat, kita susun gitu.
30:37Ini kan untuk bagaimana menambah keyakinan, kekuatan kita untuk menjadikan kita semua membuat Indonesia bangsa makin besar,
30:46dengan pelajaran apapun di belakangnya gitu.
30:49Karena itu penting sebetulnya, ada dua tahap.
30:51Satu proses penyusunan sejarah, siapapun yang buat, termasuk pemerintah.
30:56Tadi transparansi, metodologinya, dan seterusnya gitu.
31:00Nah setelah itu, kalau misalnya pun dianggap kurang memenuhi syarat itu,
31:05yang penting itu juga nggak boleh dilarang orang meneluskan sejarah,
31:08berdasarkan perspektifnya masing-masing gitu ya.
31:11Apakah sebagai pembanding?
31:12Tentu dengan dasar kekuatan ilmiah dan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan.
31:17Nah sama dengan itu, saya kira, menurut saya juga terlalu prejadis ya.
31:25Kami, misalnya, Golkar memberikan dukungan terhadap orang atau masyarakat yang ingin mengajukan Pak Harto sebagai pahlawan.
31:35Tapi apakah kemudian penulisan sejarah ini untuk itu, ya kami nggak pernah punya komunikasi dengan penulis.
31:47Kami nggak pernah membicarakan ini dengan pemerintah,
31:49supaya untuk melakukan setting tertentu untuk kemudian memberikan dukungan itu.
31:55Saya kira kalau itu pertanyaannya, menurut saya terlalu jauh.
32:00Karena memang kan soal seseorang mau diberikan pahlawan itu kan ada mekanisme sendiri, ada tata caranya,
32:07ada prosesnya, ada uji publiknya, dan sebagainya.
32:13Prof. Santo, ada nggak sih kaitannya?
32:14Ya itu dia, justru kok ke situ gitu ya.
32:17Kita menulis sejarah untuk kepentingan yang lebih luas.
32:20Masa sepuluh jilid aja untuk Pak Harto misalnya, saya kira.
32:23Dan akan banyak sebetulnya calon-calon pahlawan nasional yang bisa diusulkan dari temuan-temuan kami, Pak.
32:30Oh, jadi sumber ya?
32:32Iya, saat-saat belum jadi pahlawan nasional.
32:33Padahal dia acting president.
32:35Ketika Soekarno jadi presiden RIS, presiden RIS siapa yang di Jogja itu?
32:42Coba tanya, kan?
32:44Kemudian saya baru baca lagi nih, kita luput melihat sosok nih yang namanya Burhanuddin Harhab.
32:51Ini perdana menteri tahun lima puluhan yang nggak jatuh berhentinya bukan karena mosi.
32:57Kita tahu Periode Indi kan jatuh bangunnya partai.
33:00Di masa Burhanuddin Harhab juga pemilu pertama diselenggarakan.
33:06Dan dia juga yang membuat kisi-kisi korupsi diberantas.
33:11Jadi mana yang harus kita banggakan dari sejarah dan mana yang memang kita harus perbaiki.
33:16Nah, kenapa kita nggak ngusulkan Burhanuddin Harhab juga misalnya?
33:20Oke.
33:21Begitu, Mas Budiman.
33:23Jadi justru buku ini akan muncul.
33:25Muncul pahlawan-pahlawan baru.
33:26Oh iya, Prawoto saya kira belum. Muhammad Rum, bayangkan.
33:30Oke.
33:31Itu kan kita kenal, Rumroyen.
33:33Mana bisa ada KMI kalau nggak ada Rumroyen?
33:36Begitu loh.
33:37Jadi kalau soal pahlawan mesti nggak hanya Pak Harto, menurut saya.
33:40Oke, baik.
33:42Boni, jadi gimana?
33:43Tadi kalau penjelasan dari Mensos kan mengatakan salah satu handicapnya adalah TAP MPR
33:46yang sekarang TAP MPR-nya sudah dihapus, katanya.
33:49Gimana Anda respon itu?
33:51Saya kirain juga soal tapsir.
33:53Saya akan stick sama persoalan sejarah dan kaitannya dengan usulan pempahlawanan ini.
33:58Ini juga soal tapsir.
34:00Kalau kita baca dalam outline, misalkan jilid ke-8, itu kan masanya Bung Karno.
34:05Ditulis dengan judul masa bergejolak dan ancaman integrasi.
34:10Kalau kita baca sinopsisnya, tonenya tentu lebih banyak yang minor.
34:14Kalau kita baca yang sembilan, tentang order baru, stabilitas, pembangunan, tonenya agak lebih kuat.
34:21Positif.
34:22Positif.
34:23Kalau dari tapsir itu, bisa jadi ini menjadi langendasan legitimasi historis bagi status pempahlawanan Soeharto.
34:32Kita bicara tapsir.
34:35Kalau dibaca dari apa yang beredar.
34:38Kalau memang tadi Prop mengatakan bahwa ini belum berkembang begini, justru itulah pertanyaan dari kami.
34:45Mengapa yang tahu satu pihak, yang lain belum tahu.
34:48Sehingga yang beredar itu apa yang kami pegang.
34:51Disitulah, persoalan justru disitulah ketidaktransparanan.
34:55Harusnya kan kita tahu semua.
34:57Apalagi kami di DPR paling tidak akan dapat drop 50 persen, 70 persen.
35:01Nggak dapat drop?
35:02Tidak pernah.
35:03Dan tidak wajib juga ke DPR kan?
35:05Iya, tidak wajib.
35:06Paling tidak fungsi pengawasan ini menggunakan uang, 9 miliar uang rakyat.
35:11Jadi saya pikir, kenapa kami hanya berpatokan pada naskah yang beredar?
35:16Ya kami tidak pernah tahu.
35:18Sampai dimana, bagaimana tidak pernah tahu.
35:20Itulah bagian dari ketidaktransparanan.
35:22Oke, baik.
35:23Bung Marjuki, tadi Mansos mengatakan bahwa salah satu handicapnya adalah soal TAP MPR nomor 11-19-8
35:29yang sekarang sudah dicabut untuk mempahlawankan Presiden Suwarto.
35:34Gimana?
35:35Iya, itu terjadi pada masa ketua MPRnya Sudara Bambang.
35:43Bambang Susatyo.
35:44Susatyo ya.
35:46Sekarang ini sudah ada pimpinannya baru.
35:49Kalau kita masuk ke perhubungan ini, akan ke melut ini.
35:54Saya lebih senang mengambil posisi, itu sudah bagian dari masa lalu.
36:02Dan boleh dibilang, anggaplah tidak terjadi.
36:09Apa yang tidak terjadi?
36:10Kutakati-kutakati TAP MPR itu.
36:13Oke.
36:14Tiba kepimpinan masa sekarang ini, MPR, mulai saja lagi dengan TAP MPR sebagaimana yang berlaku itu.
36:25Oke.
36:26Tidak ada jalan lain.
36:27Posisi Anda soal pencalonan dari daerah terhadap Suwarto sebagai pahlawan nasional gimana?
36:33Itu begini.
36:36Saya tadi mau komentar juga, Bung Doli, bahwa sejarah ditulis oleh pemenang.
36:44Pemenang.
36:46Tapi kita juga tahu nasib pemenang itu, satu ketika.
36:55Ada satu anegdot, mungkin beginilah.
36:59Ini menyangkut Perdana Menteri Chou Enlai dari Cina.
37:05Ini 20 tahun yang lalu, sebelum dia meninggal.
37:09Ditanya oleh wartawan,
37:11Bagaimana pandangan Bapak mengenai dampak revolusi Perancis untuk sejarah dunia?
37:19Ini jawabannya Chou Enlai.
37:22Itu terjadi 500 tahun yang lalu, tahun 1789.
37:27Jawaban Chou Enlai ini menarik.
37:30Agak dini untuk menilai dampaknya.
37:37Presiden Suwarto,
37:40Saya cenderung bahwa itu hak generasi muda untuk menentukan.
37:47Dan kalau ini diajukan oleh kami yang masih menjadi bagian kelanjutan dari Orde Baru,
37:57Tentu tidak objektif.
38:01Tidak ada yang memungkiri bahwa jasa Pak Harto itu luar biasa.
38:07Tidak ada, no debate.
38:10Ada di sana sini masalah-masalah yang berkelanjutan.
38:13Malah justru kita harus pelajari, mengapa korupsi merajalela, carilah pada masa Orde Baru.
38:22Bagaimana itu bermulanya.
38:24Tapi, untuk bisa menilai ini adalah hak generasi muda.
38:33Jadi, saya tidak mempersoalkan apakah layak tidak layak,
38:37Tapi belum waktunya kalau ini tidak diputuskan oleh generasi muda.
38:43Oke, baik. BK, aktivis 98 yang pernah dikomnasi.
38:46Gimana respon Anda sebagai generasi yang lebih muda dari Bung Marjukis
38:50Soal rencana pencalonan Presiden Suwarto sebagai pahlawan?
38:52Iya, yang pertama begini, tentu saja sah-sah saja
38:56Anggapan bahwa penulisan sejarah ini berkaitan dengan upaya mengajukan Suwarto sebagai pahlawan.
39:06Tentu saja karena informasi berbeda-beda, persepsi yang juga berbeda-beda.
39:10Tapi kalau ditanya kepada saya, tentu saja tidak layak.
39:14Tidak layak karena kalau kita bicara Suwarto, dampaknya sangat banyak.
39:22Dari Peristiwa 65, Tanjung Priok, terus Talang Sari, Petrus, kemudian Trisakti semanggi satu, semanggi dua.
39:31Itu kan juga akumulasi dari sekian puluh tahun kekuasaan Suwarto.
39:37Ini baru ngomong soal pelanggaran HAM yang beratnya saja.
39:41Belum ngomong pelanggaran HAMnya.
39:43Misalnya, kita tahu Kedung Ombo misalnya.
39:47Bagaimana satu desa ditenggelamkan tanpa kompensasi yang layak misalnya.
39:53Belum ngomong soal badega, belum ngomong soal rancamaya.
39:57Kalau di Madura dulu ada waduk nipah, yang itu juga membawa korban banyak.
40:02Pada titik itu yang kemudian saya kira, seperti yang tadi saya sampaikan, sejarah itu juga harus berperspektif korban.
40:11Dan korbannya itu bukan hanya soal nyawa ini, tetapi juga soal aset.
40:17Bagaimana kepemilikan para korban itu pindah begitu saja ke orang lain, ke lembaga, ke institusi.
40:24Belum ngomong soal stigma.
40:27Dua tahun yang lalu, saya menemani Prok Mahfud.
40:32Ketemu dengan korban 65 yang ada di luar negeri, eksil-eksil itu.
40:37Bagaimana kemudian eksil itu hilang keluarganegaraannya hanya ketika menolak untuk menjawab apakah Soekarno itu dalam kudeta atau bukan.
40:50Padahal jelas waktu itu Soekarno adalah presiden.
40:53Masa kemudian mengkudeta dirinya sendiri.
40:56Pada jawaban itu kemudian disobeklah kemudian paspor.
41:01Sehingga hilanglah keluarganegaraan dan mereka berjuang di negeri asing.
41:07Berpuluhan tahun sampai dapat keluarganegaraan.
41:10Ada yang keluarganegaraan Ceko, Belanda, Cina, Rusia, dan yang lain sebagainya.
41:15Itu kan juga dampak sebenarnya.
41:18Dan sampai sekarang belum ada negara mengupayakan secara sungguh-sungguh untuk memulihkan hak mereka.
41:25Ada memang pada jaman Pak Jokowi, tapi itu belum selesai.
41:29Sekarang katanya Pak Prabowo mau melanjutkan, tapi belum juga ini ada tanda-tanda hilal atau lampu hijau.
41:36Kira-kira bagaimana korban-korban itu dipulihkan.
41:41Makanya kemudian saya kira sejarah itu harus berperspektif korban juga.
41:46Tidak hanya soal fakta.
41:482025 akan dihadiahi dengan sejarah Indonesia yang baru.
41:54Mungkinkah kita bahas setelah jadwal berikut ini.
41:57Masih bersama saya Budi Mantanrojo di Satu Meja The Forum, Prof. Susanto Zudi.
42:0217 Agustus benar bahwa penulisan ulang sejarah ini akan selesai?
42:08Saya kira soal pastinya ya, tentu Menteri ya.
42:12Dan saya tidak pernah dengar meski tanggal 17 Agustus.
42:16Yang saya dengar sebagai kado.
42:18Kado ulang tahun 80?
42:20Kado ulang tahun 80 tahun kita merdeka.
42:23Bisa di bulan Agustus, bisa di tahun itu juga.
42:27Karena dari DPR kan kemarin ini jangan tergesa-gesa.
42:31Artinya kan barangkali kami masih diberi waktu.
42:35Tapi sekarang sudah sampai hasil mana, Prof?
42:38Kami siap sampai Juli ini sudah hampir 100%.
42:42Hampir 100%?
42:44Dan setelah itu kan tidak langsung diterbitkan, dipublish.
42:47Tapi perlu ada uji petik ya.
42:50Uji petik?
42:52Uji petik atau mungkin semacam FGD.
42:53Tapi kemarin Menteri sudah merancang itu akan ada 3 wilayah.
42:58Bagian Barat, Tengah dan Timur Indonesia itu akan diberikan dulu.
43:04Atau dicobakan, lalu minta tanggapan dan sebagainya.
43:12Oh jadi proses akan mendengar suara publik?
43:15Ini juga proses keterbukaan.
43:17Tapi kan kami harus menulis dulu.
43:19Oke, baik. Bang Doli.
43:21Jadi apa yang Golkar harapkan dengan rencana proyek untuk penulisan ulang sejarah ini?
43:28Saya menanggikan yang disampaikan Bang Kiki.
43:31Saya yakin bahwa apapun nanti hasil yang dibuat oleh tim ini atau pemerintah,
43:40itu tidak akan mengelangi sejarah.
43:42Karena situasinya sangat berbeda,
43:45masyarakat kita sudah semakin cerdas,
43:47waktu itu tidak ada kompas TV,
43:49sehingga kita bisa dialog seperti ini.
43:52Satu hal yang saya kira penting juga adalah bahwa,
43:56yang tadi disampaikan Bang Kiki itu adalah,
43:58bahwa membaca tulisan sejarah itu juga perlu ilmu.
44:03Jadi dialog-dialog seperti ini, dialektika perdebatan,
44:08itu menunjukkan bahwa kita sedang melakukan penitikan cara membaca sejarah.
44:14Yang bahwa kemudian kalau ada tulisan sejarah yang satu,
44:19itu tidak boleh menjadi tafsir tunggal dan membiarkan juga,
44:22boleh orang menuliskan tulisan sejarah yang lain.
44:25Nah jadi, kemudian soal sah tadi, sah dinasah,
44:30saya kira sah juga kemudian,
44:33boleh diperkenalkan sah,
44:35orang menafsirkan bahwa buku ini ditulis
44:38untuk melanggangkan soal gelar pahlawan Pak Harto,
44:44sah juga kita mengatakan bahwa,
44:48orang mengusulkan Pak Harto jadi gelar pahlawan,
44:53dan yang paling penting juga adalah bahwa,
44:57tadi kemarin sudah kita dapati,
45:01generasi yang sebelumnya sudah menyempakati Pak Soekarno
45:05menjadi pahlawan nasional,
45:06saya kira juga tidak salah juga,
45:08dan sah kalau generasi itu juga mengatakan Pak Harto menjadi gelar pahlawan nasional.
45:13Oke, baik.
45:14Boni, jadi sebagai sejarawan,
45:17ini waktunya tadi kalau menurut Prof. Santeko sudah cukup lama dipersiapkan,
45:21harapannya apa terhadap rencana penulisan ulang sejarah ini?
45:24Kalau menurut saya,
45:26kalau soal relatif waktu itu kan bisa panjang pendek itu relatif,
45:30tapi saya punya harapan,
45:33buku ini bukan sekedar kompilasi sumber sekunder,
45:39artinya bukan rangkuman dari berbagai macam sumber sekunder,
45:43yang artinya hanya mereproduksi atau mendorong ulang narasi,
45:48yang sebetulnya sudah diproduksi sebelumnya,
45:51dan bukan rahasia lagi,
45:53misal satu contoh,
45:54ingin membuat narasi tentang Indonesia tidak dijajah 350 tahun,
45:59itu kan tesisnya G.J. Resing,
46:02bukunya sudah terbit,
46:04sudah lama terbit,
46:05sudah beredar.
46:06Kalau cuma diadopsi cerita-cerita begitu,
46:08itu hanya mendorong ulang cerita-cerita lama.
46:11Saya harapannya menemukan betul-betul yang berasal dari sumber primer,
46:16dan melalui satu riset yang mendalam.
46:20Jadi, jalan terbaiknya menurut saya tunda aja dulu.
46:23Tunda?
46:24Tunda aja dulu.
46:25Tunda aja lakukan riset yang betul-betul,
46:27bukan di buru-buru, di uber-uber.
46:29Ada saya satu cerita,
46:31ada buku bestseller dunia sekarang tentang Indonesia,
46:35ditulis oleh David Pandre Brauc,
46:37tentang revolusi Indonesia dan lahirnya negara modern.
46:42Buku ini,
46:43melakukan risetnya,
46:45si penulis itu 4 tahun,
46:46mewancarai hampir 200 narasumber.
46:504 tahun.
46:51Dan begitu keluar,
46:52memberikan begitu banyak informasi dan pengetahuan
46:55bagaimana peran Indonesia itu sangat hebat di tahun 50-an,
46:59walaupun baru merdeka.
47:01Dan buku ini diterjemahkan sekarang,
47:03mungkin sudah 5 bahasa diterjemahkan.
47:07Dan itu suatu kampanye promosi tentang Indonesia di luar negeri.
47:13Dan itu risetnya 4 tahun sampai 5.
47:15Kebetulan teman baik saya,
47:16dan saya membantu dia ketika risetnya betul-betul.
47:18Baik.
47:19Saya ke Bung Kiki dulu ya Pak Sundi.
47:21Bung Kiki,
47:22apa yang akan dikerjakan oleh aliansi ketika proses ini terus berjalan sebenarnya?
47:26Iya.
47:28Begini,
47:29Mas Budiman,
47:30saya bukan sejarawan,
47:32tapi ketika ditanya kenapa menolak,
47:37itu semata-mata karena refleks.
47:43Gambarannya begini,
47:46yang saya persoalkan,
47:47atau yang kami persoalkan,
47:48aksi ini ya,
47:49adalah politik sejarahnya ya,
47:51bukan sejarahnya.
47:56Ibarat kita memahami politik ekonomi misalnya,
48:00kita menolak politik ekonomi yang monopolistik.
48:05Di bidang hukum,
48:06kita menolak politik hukum yang moralistik.
48:10Yang kita khawatirkan,
48:12mengenai politik sejarah yang dianud oleh pemerintah sekarang ini,
48:16bahwa penulisan sejarah itu akan menghasilkan
48:20sejarah yang monumentalistik.
48:23Monumentalistik.
48:26Kita bangsa yang unggul,
48:29rakyat yang terpilih,
48:32manusia yang disiapkan untuk menjadi manusia Indonesia baru,
48:40dalam Indonesia Mas tahunan 2045,
48:44kembalilah kita pada masa yang lalu.
48:50Yaitu,
48:53tafsir tunggal yang lahir dari penulisan ulang itu,
48:57menggambarkan Indonesia ini sebagai bangsa yang integralistik.
49:03Rakyat perpanjangan dari negara.
49:09Pemerintah mempunyai kata akhir,
49:11bagaimana kita satu demi satu harus berraku
49:16sebagai manusia Indonesia baru.
49:20Cara kita berpikir,
49:22cara kita bertutur,
49:25cara kita bersikap dan menyatakan pendapat.
49:29Semuanya di bawah kendali dan kegunaan.
49:37Pemerintah yang berkuasa,
49:40yang melihat dirinya berkuasa dan diberi mandat untuk menegakkan sejarah.
49:47Kita kembali ke masa yang lalu.
49:50Nah, closing statement saya begini saja.
49:54Kita happy kalau ada dua pendapat yang hidup di dalam masyarakat.
50:01Yang menganggap bahwa penulisan sejarah sah-sah saja oleh pemerintah,
50:07dan yang tidak.
50:09Maka lahirlah polemik baru di dalam kehidupan bangsa kita ini,
50:13yaitu polemik sejarah.
50:15Berdampingan dengan satu polemik
50:17yang sebetulnya penting sekali,
50:19tetapi tidak diolah lebih jauh,
50:21yaitu polemik mengenai modernisasi
50:23yang dimulai oleh Sultan Takdir Ali Syahbana dan Sanusi Pane.
50:28Oke, baik.
50:29BK, apa harapan Anda sekarang?
50:31Ya, yang pertama begini,
50:32pahlawan itu bukan transaksional.
50:36Artinya si A, karena si A sudah pahlawan,
50:39maka si B itu juga harus jadi pahlawan.
50:43Dan kemudian itu dilegitimasi oleh sekian banyak buku-buku
50:47yang mungkin dianggap resmi atau tidak.
50:49Itu yang pertama.
50:50Yang kedua kemudian adalah soal pengakuan.
50:55Sejarah itu kan juga pengakuan,
50:57apalagi kemudian kalau dari perspektif hak asasi manusia
51:00adalah pengakuan terhadap korban.
51:02Dan ini yang penting, karena apa?
51:04Karena selain kemudian dia adalah bagian dari sejarah,
51:08dia korban,
51:09dia korban,
51:10tapi juga bagian dari upaya pemulihan luka.
51:14Ini yang kemudian saya kira penting dipahami oleh pemerintah.
51:18Jadi tidak hanya sekedar fakta A, fakta B,
51:21tapi kemudian seolah-olah ingin negara ini kelihatan besar,
51:25tapi kemudian menghilangkan
51:27bahwa ada sekian banyak orang yang dijadikan korban.
51:31Oke, baik.
51:32Pak Santo, silakan pendek aja.
51:33Ya, justru sumber-sumber kami itu primer.
51:36Primer, oke.
51:37Dan enggak dari nol.
51:39Jadi kalau kekhawatiran waktunya pendek,
51:41itu disertasi, tesis, itu sudah kita pakai saja.
51:45Oke.
51:46Bahkan kami ada arsip terakhir yang diperoleh oleh Arsip Nasional,
51:51itu arsipnya surat-menyurat Soekarno dengan Dewi Ratnasari.
51:56Itu lama itu, Pak.
51:57Enggak, baru.
51:58Maksud saya itu kan sulur lama.
52:00Salah satu poin yang saya ingin katakan,
52:02misal, tambahan, Pak.
52:03Pendek aja.
52:04Perbudakan.
52:05Tentang perbudakan.
52:06Oh, ada.
52:07Diaspora kita menggambarkan Indonesia, Mas Budi,
52:10itu juga lewat orang-orang kecil.
52:13Oke, jadi korban sudah ditilar ya, Pak Santo?
52:16Iya, ditilar.
52:17Kenapa?
52:18Korban, tentang korban, peristiwa 65, semua peristiwa 12.
52:23Kan ini sejarah memang bukan propaganda.
52:25Saya setuju.
52:26Tapi sejarah itu kaca Benggala.
52:29Di situ kita bercermin.
52:31That is true.
52:32Bercermin itu harusnya ditulis, kasus-kasus itu.
52:34Oh iya, oh iya.
52:35Bukan sebagai propaganda.
52:37Tidak ada yang mengatakan sejarah itu propaganda.
52:39Ada yang mengatakan itu.
52:41Dalam konteks ini, menurut saya, pentingnya kasus-kasus tersebut ditulis.
52:45Oh iya, itu kami tulis.
52:46Korban ditulis.
52:47Kita dalam kacamata belajar dari masalah-masalah.
52:51Jadi enggak ada yang diperbedakan kalau soal itu.
52:54Baik.
52:55Pertanyaan terima kasih, Bang Doli, Bung Boni, Bung Martuki, dan BK Ulung Habsar.
53:00Oke, Bung.
53:01Rencana menulis sejarah resmi bangsa tentu penting.
53:04Tapi pertanyaannya siapa yang menulis dan untuk kepentingan siapa?
53:08Ketika kekuasaan ikut menyusun narasi sejarah, publik patut waspada.
53:12Jangan-jangan yang sedang ditulis bukan kebenaran tapi pembenaran untuk pemulihan.
53:17Apakah ini jalan menuju penobatan suarta sebagai pahlawan nasional?
53:20Sejarah sebaiknya jangan dijadikan lat politik.
53:23Ia adalah pengingat agar kita tak mengulang luka yang sama.
53:26Kita boleh berdamai dengan masa lalu tapi tidak boleh menghapusnya demi ambisi hari ini.
53:31Ini satu meja dekorum tempat kita jaga agar sejarah ditulis dengan jujur bukan dengan tinta kekuasaan.