KOMPAS.TV - Fraksi PDI Perjuangan Jawa Barat memutuskan walkout dari sidang paripurna DPRD Jawa Barat setelah merasa tersinggung dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Pernyataan Dedi Mulyadi dalam sebuah acara Musrenbang di Cirebon dinilai merendahkan DPRD. Apakah hal ini akan berdampak pada hubungan antara legislatif dan eksekutif di Jawa Barat?
Kita akan membahasnya bersama pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo.
Baca Juga Fakta di Balik Aksi Walk Out Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PDI-P Buntut Pernyataan Dedi Mulyadi di https://www.kompas.tv/regional/593937/fakta-di-balik-aksi-walk-out-anggota-dprd-jawa-barat-fraksi-pdi-p-buntut-pernyataan-dedi-mulyadi
#dedimulyadi #pdip #jawabarat #gubernurjabar
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/593939/blak-blakan-soal-pernyataan-dedi-mulyadi-dan-aksi-walk-out-dprd-jabar-fraksi-pdi-p-etis
00:00Fraksi PDI Perjuangan Jawa Barat keluar dari sidang paripurna DPRD Jabar.
00:06Mereka tersinggung dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi
00:10pada acara musyawarah perencanaan pembangunan di Cerebon beberapa waktu lalu
00:14yang dinilai merendahkan DPRD.
00:18Apakah ini akan berdampak pada hubungan legislatif dan eksekutif di Jawa Barat?
00:22Kami akan bahas bersama pakar komunikasi politik UNPAD,
00:25Kunto Adiwibowo. Pak Kunto, selamat petang.
00:28Selamat sore.
00:30Pak Kunto, Kang Deddy bilang kalau ada kebijakan yang lebih baik dilakukan secara mandiri
00:36karena kalau sama DPRD diskusi lama lagi.
00:39Apakah sebenarnya secara politik ini adalah pernyataan yang bisa diterima?
00:43Ya sebenarnya memang benar ada kebijakan di tangan eksekutif yang bisa langsung dilakukan sendiri.
00:49Tapi kan komplainnya anggota DPRD Jawa Barat adalah soal anggaran
00:56yang kemarin di awal terjadi efisiensi itu hampir 20% Pak Deddy Mulyadi
01:05kemudian mengalokasikan anggaran atau melakukan efisiensi lebih dari 20% gitu.
01:11Dan itu hanya dengan sebenarnya kan akar masalahnya di situ.
01:16Bukan masalah penggusuran bantaran kali, bukan masalah penggusuran yang ada di puncak,
01:22bukan itu sebenarnya gitu.
01:23Kalau penggusuran jelas itu haknya eksekutif dan tentu lewat ludikatif ya, langkah hukum.
01:30Bukan dengan legislatif.
01:32Nah, soal yang APBD ini, soal pendanaan ini, ini yang jadi problem.
01:40Karena kan pernyataannya Kang Deddy Mulyadi kan juga ada,
01:45kenapa para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC itu bangun gedung bagus, beda dengan SD kan gitu.
01:53Ini kan yang jadi problem ya Pak.
01:55Maksud saya, akhirnya kan Kang Deddy Mulyadi memosisikan dirinya sebagai raja,
02:01bukan kepala daerah, dan itu jelas akan menimbulkan friksi atau ketegangan dengan DPRD sebagai legislatif.
02:12Kan kekuatan ini kan setara secara politik, dan harusnya saling DPRD punya tugas mengontrol kepala daerah.
02:20Karena ya, power thanks to corrupt kan, makanya kita punya mekanisme demokrasi,
02:26kita punya pemisahan kekuasaan, dan kita punya sistem pemerintahan yang kita punya sekarang gitu.
02:34Tapi kalau dari pernyataan PDIP dibilang bahwa ini adalah pernyataan yang mendiskreditkan DPRD,
02:38apakah itu sebenarnya benar?
02:39Ya, sebelum PDIP kan sebenarnya ada kritik juga dari Ketua DPRD TKS Jawa Garet yang bilang,
02:48Kang Deddy Mulyadi terlalu one man show gitu, dan tidak ada pelibatan dengan DPRD,
02:56dan bahkan terpesan DPRD hanya ditinggalkan gitu kan.
03:01Dan ketika PDIP perjuangan kemudian mengutarakan bahwa ini semacam pembinaan,
03:09ya menurut saya hal yang wajar, karena kan disitu ada implikasi ujaran dari Pak Gubernur yang bilang bahwa
03:20bagus gedung SD-nya yang disetujui oleh DPRD, tapi kan tetap rusak gitu kan.
03:29Nah ini yang kemudian kan seakan-akan DPRD yang berkanggung jawab atas kerusakan gedung SD ini,
03:36dan secara marwah mungkin secara harga diri mungkin DPRD juga akan bisa merasa tersinggung.
03:46Nah Pak Unto artinya kalau ada perbedaan pandangan, tapi agar suatu kebijakan tetap bisa diimplementasikan secara cepat,
03:54apa yang seharusnya dilakukan oleh eksekutif dan legislatif?
03:57Ya duduk bersama mau tidak mau bahwa responsifitas itu bagus.
04:03Kang Deddy Mulyadi itu kan salah satu bentuk kepemimpinannya yang paling positif dan diapresiasi oleh rakyat Jawa Barat adalah responsif.
04:12Biar cepat gitu, tapi kan tidak semua kebijakan harus cepat-cepat gitu kan.
04:20Terlalu ada yang kaji yang matang, deliberasi yang panjang, karena ada konsekuensi-konsekuensi.
04:26Karena kalau kebijakan yang salah, yang nanggung kan rakyatnya juga gitu, bukan anggota DPRD, dan juga bukan gubernurnya.
04:34Dan ini yang harusnya menjadi catatan bagi gubernur maupun DPRD Jawa Barat untuk kemudian ya berkolaborasi lah.
04:43Kalau memang kepentingannya adalah kepentingan rakyat Jawa Barat, ya itu yang harusnya disepakati di awal.
04:50Dan kalau memang Kang Deddy Mulyadi disebut dengan gubernur konten kan kemarin, ya dikontenin aja diskusinya dengan DPRD Jawa Barat.
05:00Itu mungkin akan lebih terbuka dan rakyat juga bisa berpartisipasi aktif ketika melihat diskusi antara eksekutif dan legislatif.
05:08Dan di situ kan kepentingan-kepentingan yang diklaim oleh Kang Deddy konstituen partai A, partai B, partai C tadi juga akan terbuka gitu.
05:17Pak Konto, tapi secara politik apa dampaknya ke depan setelah adanya penolakan dari PDIP, ada kritik juga dari PKS, apakah akan ada dampaknya di kebijakan ke depannya antara eksekutif dan legislatif?
05:28Ya saya melihatnya bahkan dalam jangka pendek aja sudah ada yang walk out kan gitu, baru beberapa bulan Kang Deddy Mulyadi memimpin.
05:37Lalu kan di jangka panjang sangat mungkin pembahasan PERDA atau bahkan APBD itu akan berlarut-larut karena ada resistensi dari DPRD.
05:47Dan dengan berlarut-larutnya pembahasan anggaran, pendanaan program juga akan terancam keberlanjutannya dan juga kebermanfaatannya bagi rakyat.
05:58Sekali lagi yang dirugikan adalah rakyat Jawa Barat dan ini saya sangat khawatir menciptakan konflik horizontal antara pendukung KDM yang Bapak Aing dengan yang lain Bapak Aing gitu kan, yang bukan pendukungnya.
06:12Dan ini kan seharusnya yang kita bisa hindari dan saya sih meminta kearifan pemimpin Jawa Barat, pemimpin-pemimpin Jawa Barat untuk bisa duduk bersama.
06:23Dan kemudian ya tadi berkomitmen untuk ya apa yang dilakukan adalah demi masyarakat Jawa Barat.
06:30Pak Unto, untuk PDIP juga sebagai salah satu partai politik memiliki kursi besar di DPRD Jawa Barat, apa yang seharusnya mereka lakukan juga agar sikap mereka tetap bisa merepresentasikan masyarakat Jawa Barat?
06:42Ya PDIP kan juga merepresentasikan konstituennya dan dia kan salah satu partai dengan kursi yang cukup besar di DPRD Jawa Barat ya Mbak Aing.
06:54Kalau menurut saya ya dialog harus dibangun gitu kan, tidak hanya dengan walkout tapi kan setelah walkout ini strategi politik lainnya apa?
07:04Dan saya pikir PDIP punya banyak kartu yang bisa dimainkan dalam strategi politik ketika berhadapan dengan pemerintahan DPRD Jawa Barat ya sebagai gubernur.
07:15Nah ini kan yang kita tunggu juga, kita tunggu PDIP menjadi oposisi yang bagus, oposisi yang kritis, oposisi yang bisa menjadi fungsi kontrol yang baik terhadap pemerintahan KDM di Jawa Barat.
07:30Oke, Pak Kunto Adiwibowo Pakar Komunikasi Politik Unpah, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Saya selalu ya Pak Kunto.
