Lewati ke pemutar
Lewatkan ke konten utama
Lewati ke footer
Cari
Masuk
Tonton dalam layar penuh
Suka
Komentar
Bookmark
Bagikan
Tambahkan ke Daftar Putar
Laporan
Ini Modus Korupsi HPL Pasir Panjang, Sumastro di Pemerintah Kota Singkawang, Keringanan Retribusi Daerah Rugikan Negara Rp3 Miliar
diotv
Ikuti
kemarin dulu
PONTIANAK, DIO-TV.COM, Jumat, 11 Juli 2025 - Ini Modus Korupsi HPL Pasir Panjang, Sumastro di Pemerintah Kota Singkawang, Keringanan Retribusi Daerah Rugikan Negara Rp3 Miliar. ***
Kategori
🗞
Berita
Transkrip
Tampilkan transkrip video lengkap
00:00
Sumastro
00:01
Sumastro, ditahan Kejaksaan Negeri Singkawang, Kamis, 10 Juli 2025.
00:11
Sumastro, disangkakan melakukan modus korupsi HPL Pasir Panjang milik pemerintah Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat.
00:21
Sekretaris Daerah Kota Singkawang, mantan penjabat wali Kota Singkawang disangkakan rugikan negara 3 miliar rupiah lebih.
00:30
Modus korupsi HPL Pasir Panjang, pemberian keringanan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
00:38
Berupa keringanan retribusi daerah Pasir Panjang.
00:42
Tersangka teken pemanfaatan tanah antara pemerintah Kota Singkawang dan PT Palapawah Yugrup, Rabu, 28 Juli 2021.
00:51
Perjanjian Penggunaan Hak Guna Bangunan, HGB, di atas tanah hak pengelolaan lahan, HPL, Taman Wisata Pinggir Laut di Pasir Panjang.
01:03
Kepada Grup Usaha Sukartaji, selaku ketiga dari PT Palapawah Yugrup, kurun waktu 10 tahun, 2021-2031.
01:15
Regulasi diterbitkan Sumastro saat jadi penjabat wali Kota Singkawang, PT Palapawah Yugrup diberi kerinagan retribusi 60 persen.
01:26
Setara 3,1 miliar rupiah, serta penghapusan denda administrasi 2,5 miliar rupiah, awalnya mesti bayar 5,6 miliar rupiah cukup bayar 2,09 miliar rupiah.
01:39
Perjanjian Pemanfaatan Lahan dimulai sejak 28 Juli 2021.
01:47
Surat Permohonan Keringanan diajukan kepada Wali Kota Singkawang Chai Chuimi ketika itu, pada 3 Agustus 2021.
01:56
Surat Keputusan Pemurangan Retribusi diterbitkan tanpa melalui mekanisme lelang atau proses tender sebagaimana mestinya.
02:04
Kejaksaan Negeri Singkawang minta audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, didapat kerugian negara 3,142 miliar rupiah.
02:17
Sumastro, Penjabat Wali Kota Singkawang, 2021-2022 dan sekarang Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
02:26
Informasi yang lebih lanjut hubungi website diotv.com
Dianjurkan
5:54
|
Selanjutnya
Kejaksaan Agung ungkap modus oplos produk Pertalite dijual Pertamax di Pertamina Patra Niaga periode 2018 sampai 2024, menyebabkan kerugian negara Rp285 triliun. Simak tanggapan Ahok dan Said Didu
diotv
kemarin
1:47
Inspektur Satu Polisi Sony Kurniawan, Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resort Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara ditangkap terlibat penyelundupan 321 kilogram narkoba jenis sabu dari Tawau, Sabah, Malaysia
diotv
kemarin
3:26
Gugatan Tak Cukup Bukti Ditolak Pengadilan Negeri Pontianak, Lakukan Aksi Teror, Abdul Karim Warga Siantan, Kecamatan Pontianak Utara, ditangkap Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan segera diseret ke Pengadilan.
diotv
kemarin dulu
2:41
Libatkan Mohammad Riza Chalid, rugikan negara Rp285 triliun, menurut Kejaksaan Agung, korupsi terbesar sepanjang sejarah PT Pertamina, sebuah Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
diotv
kemarin dulu
2:31
Credit Union Pancur Kasih di Provinsi Kalimantan Barat pecat dan proses hukum karyawan melakukan pencairan uang tida sesuai prosedur bagi kepentingan pribadi senilai Rp6,6 miliar
diotv
kemarin dulu
1:57
Lima kali dikonfirmasi, Kamis, 10 Juli 2025, Tim Legal Credit Union Pancur Kasih di Provinsi Kalimantan Barat tidak respons sehubungan dugaan uang anggota senilai Rp6,6 miliar dilakukan oknum mengurus hasil temna rapat pengurus Selasa, 8 Juli 2025
diotv
3 hari yang lalu
1:18
Manajemen Credit Union Pancur Kasih di Provinsi Kalimantan Barat belum menjawab konfirmasi dugaan uang anggota raib Rp6,6 miliar didasarkan temuan Selasa malam, 8 Juli 2025.
diotv
3 hari yang lalu
1:07
Ini penampakan illegal mining di Desa Kopiang, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, sebabkan air Sungai Retok, Desa Retok, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Prov Kalbar, tercemar unsur sianida, tidak mampu disentuh aparat penegak hukum
diotv
3 hari yang lalu
7:32
Simak alasan Israel dan Pakistan nominasikan Donald John Trump, Presiden Amerika Serikat sebagai salon penerima Nobel Perdamaian 2026, di antaranya penggagas Abraham Accords 2020, mendamaikan Israel dengan Negara Arab dan gencatan senjata Pakistan India
diotv
4 hari yang lalu
6:30
Agama Kaharingan, salah satu agama asli Suku Dayak, sumber pembentukan karakter dan jatidiri. Ini Penjelasan tentang Padagi, Putih Suri dan Karimawatn Suku Dayak Kanayatn di Provinsi Kalimantan Barat
diotv
5 hari yang lalu
3:23
Ketua Ketua RT 5/RW 13, Kelurahan Benua Melayu Darat, Jalan Gajah Mada, Gang Gajah Mada 21, Pontianak Selatan, Liu Sim Kia, bantah klaim Pendeta Lie Ali Santoso, SE. M.Th dari GPKdI di Prov Kabar, konflik dengan warga sekitar soal perbaikan rumah rusak
diotv
3/7/2025
2:52
Octapius Jujun ST, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Kabupaten Landak, apresiasi hakim kabulkan gugatan praperadilan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Landak di Pengadilan Negeri Ngabang, Provinsi Kalimantan Barat, Selasa, 1 Juli 2025
diotv
2/7/2025
8:47
Dominikus Arif SH MH, kuasa hukum FRKP tanggapi sesama Tionghoa dihukum adat Dayak di Pontianak, William minta perlindungan Bruder Stephanus Paiman OFMCap atas konferensi pers kubu Pendi (Lukian, Rusli, Iyen, Lilik Nage, Ulianus, Edy), Sabtu, 28 Juni 2025
diotv
30/6/2025
1:23
Konflik sesama Tionghoa di Pontianak, William minta perlindungan Bruder Stephanus Paiman OFMcap, Penasehat dan Pengawas, Majelis Hakim Adat Dayak Nasional Provinsi Kalimantan Barat, diberi kuasa khusus tertibkan penyalagunaan hukum adat Dayak
diotv
29/6/2025
11:35
Cornelius Kimha dan Tadeus Yus, pendiri International Dayak Justice Council di Sabah, 2019, Majelis Hakim Adat Dayak Nasional bertugas meregistrasi para hakim Adat Dayak, Hukum Adat Dayak hanya untuk orang Dayak, kata Drs Askiman MM, Ketua MHADN
diotv
28/6/2025
7:44
Irenius Kadem SH, kuasa hukum Lukian, Rusli, Iyen, Lilik Nage, Ulianus, dan Erdy, beri hak jawab tudingan premanisme adat konflik sesama Tionghoa dihukum adat Dayak di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Istri Pendi, orang Dayak dari Sompak
diotv
28/6/2025
1:42
Begini Penjelasan D Kurnia SH dan Sesilia Jurniati SH, kuasa hukum Octapius Jujun ST dalam gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Ngabang, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu, 25 Juni 2025
diotv
25/6/2025
4:03
Dionisius Deodemus, guru honorer SMP Negeri 4 Desa Retok, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat lapor dugaan pelecehan gender oknum Wakil Kepala Sekolah ke Polres Kubu Raya dipecat tidak prosedural lapor ke FRKP
diotv
23/6/2025
2:19
Transaksi kepentingan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama jadi tameng spiritual dan sakral pemerintah sektor pertambangan bukti telah berubah menjadi aliran Wahabie dalam konteks Indonesia, kata praktisi filsafat sosial media, Guru Gembul
diotv
23/6/2025
4:24
Maraknya premanisme bisnis hukum adat Dayak, ini tanggapan Ketua Umum Majelis Hakim Adat Dayak Nasional di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
diotv
17/6/2025
0:24
Israel Air Forces bom station televisi Pemerintah Iran di Teheran, Senin, 16 Juni 2025
diotv
16/6/2025
10:37
Sesama Tionghoa di Pontianak konflik bertetangga, William dihukum Adat Dayak, masuk premanisme hukum adat, mesti ditangkap Polisi karena kategori pemerasan dan pengancaman, kata Bruder Stefanus Paiman OFM Cap, Ketua Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak
diotv
16/6/2025
7:54
Kepala Desa dan tokoh masyarakat kembali tertanya kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Pokir PDIP tidak simultan Daerah pemilihan Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak dan Kabupaten Mempawah, sudah masuk rancangan anggaran tidak direalisasi
diotv
15/6/2025
2:53
Prof Dr Mahfud MD, apresiasi Mohammad Riza Chalid, mafia migas kebal hukum dijadikan tersangka Kejaksaan Agung oplos produk Pertalite dijual Pertamax rugikan negara Rp285 triliun di PT Pertamina Patra Niaga periode 2018 sampai 2023
diotv
kemarin
3:36
Ria Norsan, Gubernur Kalimantan Barat berlakukan bebas denda bagi penunggak Palak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Barat periode 30 Juni sampai 20 Desember 2025. Ini penjelasan lengkapnya
diotv
4 hari yang lalu