Penilaian terhadap kelayakan calon duta besar (dubes) Indonesia tak hanya bergantung pada kompetensi individu, tetapi juga pada beragam sudut pandang fraksi di DPR.
Hal ini tercermin dalam proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang digelar Komisi I DPR RI pada 5–6 Juli 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan.
Dalam dua hari tersebut, sebanyak 24 calon dubes menjalani serangkaian sesi evaluasi yang dibagi menjadi empat gelombang. Setiap sesi terdiri dari enam orang calon dubes yang diuji di pagi dan siang hari.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menjelaskan bahwa tidak ada indikator tunggal dalam menentukan kelolosan para calon. Sebaliknya, keputusan didasarkan pada pertimbangan kolektif dari berbagai fraksi yang memiliki prioritas penilaian masing-masing.
(Selengkapnya klik link di bio)
----------
Baca Berita Terpercaya lainnya di www.suaramerdeka.com, dan unduh aplikasi Suaramerdeka.com di App Store dan Play Store.
00:00Penilaian terhadap kelayakan calon duta besar Indonesia bukan sekadar soal kompetensi individu.
00:06Namun, juga cerminan dari dinamika berbagai sudut pandang fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat.
00:13Proses Fit and Proper Test digelar oleh Komisi 1 DPR RI pada tanggal 5 hingga 6 Juli 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
00:22Sebanyak 24 calon duta besar menjalani evaluasi mendalam yang dibagi ke dalam 4 gelombang sesi.
00:30Ketua Komisi 1 DPR RI, Utut Adianto, menegaskan bahwa tidak ada indikator tunggal dalam menilai kelolosan seorang calon.
00:40Sebaliknya, keputusan diambil melalui pertimbangan kolektif dari beragam fraksi yang masing-masing memiliki prioritas penilaian yang berbeda.
00:48Secara umum, Utut menilai bahwa para calon duta besar tahun ini menunjukkan kualitas dan kesiapan yang baik untuk mewakili Indonesia di negara-negara sahabat.
00:59Usai uji kelayakan, DPR akan menggelar rapat internal untuk menyaring dan merekomendasikan nama-nama yang lolos kepada pimpinan DPR RI.
01:07Selanjutnya, proses ini akan dibawa ke rapat paripurna dan disesuaikan dengan kebutuhan diplomatik yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri serta Presiden Prabowo Subianto.
