- 10/7/2025
JAKARTA, KOMPAS.TV Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan sambutannya dalam rapat koordinasi penguatan sinergi pemberantasan korupsi KPK RI dan Pemerintah Daerah.
Rakor pengutan sinergi pemberantasan korupsi ini digelar di Jakarta pada Kamis (10/7/2025).
Dalam kesempatan itu, Pramono berbicara soal langkah-langkah tata Kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Sementara Dedi Mulyadi berbicara soal kendala mencegah korupsi mulai dari desa.
Produser: Theo Reza
#pramonoanung #dedimulyadi #breakingnews
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/604387/full-sambutan-dedi-mulyadi-pramono-hadiri-rakor-kpk-bahas-pemberantasan-korupsi
Rakor pengutan sinergi pemberantasan korupsi ini digelar di Jakarta pada Kamis (10/7/2025).
Dalam kesempatan itu, Pramono berbicara soal langkah-langkah tata Kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Sementara Dedi Mulyadi berbicara soal kendala mencegah korupsi mulai dari desa.
Produser: Theo Reza
#pramonoanung #dedimulyadi #breakingnews
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/604387/full-sambutan-dedi-mulyadi-pramono-hadiri-rakor-kpk-bahas-pemberantasan-korupsi
Kategori
š
BeritaTranskrip
00:00dan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkelanjutan
00:04melalui kolaborasi strategis menuju Jakarta sebagai kota global yang berbudaya.
00:10Kami persilakan kepada Bapak.
00:30Saya hormati pimpinan KPK, Bapak Yuan Estanak, yang sesungguh saya hormati,
00:37Gubernur Banten, Bapak Andra Soni, Gubernur Lampung, Bapak Rahmat Wirzani Jauhsal,
00:46Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Hidayat Arsani,
00:49Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru,
00:52seluruh Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang hadir,
00:55mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu,
01:00para wali kota, bupati yang hadir,
01:03Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian,
01:06puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala,
01:08pada hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembicara yang pertama di forum ini.
01:16Saya akan menggunakan ini karena mungkin di antara para Gubernur, para bupati,
01:22para wali kota, Pak Yuan Estanak, saya ini termasuk menjadi pejabat yang paling lama.
01:27Sudah lebih dari 25 tahun, sudah tidak ingin jadi pejabat, masih jadi pejabat.
01:34Dan Jakarta lagi.
01:37Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, saya ingin pertama mengenai kota global terlebih dahulu.
01:41Next, jadi Jakarta sekarang ini dengan perubahan Undang-Undang nomor 2 tahun 2024,
01:53telah merubah dirinya yang dulu sepenuhnya menjadi ibu kota negara,
01:59yang disebut dengan DKI Jakarta,
02:02sekarang akan menjadi kota global dan pusat perekonomian nasional.
02:07Tetapi sampai dengan hari ini, Jakarta masih tetap menjadi ibu kota negara karena apa?
02:17Undang-Undang tersebut mengamanakan bahwa Presiden harus menandatangani perpres.
02:22Ketika saya menjadi Menteri Sekretaris Kabinet,
02:25saya sudah mempersiapkan perpresnya kepada Presiden Jokowi pada waktu itu.
02:29Tetapi beliau berkata bahwa lebih baik Presiden selanjutnya yang akan menandatangani perpres itu.
02:39Maka inilah yang kita carry over kepada pemerintahan berikutnya.
02:43Dan sampai hari ini belum ditandatangani.
02:45Artinya apa?
02:46Artinya Jakarta sampai hari ini tetap sebagai ibu kota negara Republik Indonesia.
02:52Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini Jakarta sebagai kota global yang modern, tangguh, inklusif, dan sebagainya,
03:01apa yang perlu dilakukan untuk itu?
03:04Salah satu kata kuji yang utama dan terutama adalah pemerintahan yang bersih.
03:09Dan pemerintahan bersih ini menjadi tantangan bagi siapa saja.
03:13Nanti saya akan mengelaborasi lebih lanjut dari itu,
03:16menciptakan transparansi dan juga pembangunan yang berkelanjutan.
03:21Untuk tiga hal ini memang tidak mudah.
03:26Maka dalam kesempatan ini,
03:28isu-isu strategis apa yang menjadi persoalan di Jakarta sekarang ini untuk persiapan menjadi kota global.
03:37Jakarta sekarang ranking 74 dari 156 kota dunia.
03:41Nomor 1 New York, nomor 7 Singapur, nomor 45 Bangkok, dan seterusnya.
03:46Salah satu problem utama dan terutama di Jakarta itu dari 9 poin ini adalah hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia.
03:59Semua indikasi di Jakarta ini, mohon maaf, selalu kalau tidak ranking 1, ranking 2.
04:05Seluruhnya.
04:06Hanya satu yang selalu menjadi persoalan serius adalah gini rasio, disparitas orang kaya yang miskin.
04:15Dari waktu ke waktu mengalami pelebaran.
04:18Dan itu mengalami pelebaran lebih luas karena ketika COVID yang lalu.
04:23Sehingga inilah yang menjadi hal yang harus diselesaikan oleh siapapun yang memimpin Jakarta pada saat ini.
04:31Next.
04:33Maka untuk itu, apa yang saya lakukan di awal-awal pemerintahan saya, yang pertama adalah membagikan yang disebut dengan KJP, Kartu Jakarta Pintar.
04:45Jumlahnya 707.622 siswa, setara dengan 1,6 triliun.
04:53Setiap bulan siswa di Jakarta dari SD, SMP, ada yang SMA juga, mendapatkan antara 300 sampai dengan 400 ribu rupiah.
05:03Kenapa ini menjadi prioritas di awal?
05:06Karena untuk memutus garis ketidakberuntungan tadi, Pak Tanak, maka harus ada keberpihakan bagi warga yang tidak mampu.
05:17Dan kami lakukan. Sehingga dengan demikian, praktis sekarang ini persoalan anak bersekolah di Jakarta bukan lagi menjadi persoalan yang terlalu serius.
05:28Karena hampir separuh lebih anak Jakarta, kalau keluarga tidak mampu pasti dapat.
05:34Mereka sudah mendapatkan itu.
05:37Kemudian kami juga membuat yang disebut dengan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, KJMU, untuk 16.979.
05:45Apa itu KJMU?
05:47Kalau dulu orang diberikan biaya siswa hanya dengan S1, maka dalam era saya, saya bilang gak bisa.
05:56Harus diberikan kesempatan S2 dan S3.
05:59Saya meyakini kalau ada keluarga yang tidak mampu anaknya bisa sampai dengan S3, inilah garis ketidakberuntungan itu bisa dipotong.
06:09Maka kemudian untuk KJMU sampai dengan S3.
06:14Dan kami juga sebagai informasi ternyata di Jakarta yang terlihat gemerlap kota-kotanya yang bangunan yang tinggi-tinggi dan sebagainya,
06:24ada 6.652 siswa yang tidak bisa ngambil ijasahnya.
06:30Maka kami mengadakan program pemutian ijasah kepada 6.652 dan saya yakin masih ada.
06:39Dan untuk ini kami bekerja sama dengan Basnas.
06:43Sehingga dengan demikian, betul-betul untuk siswa atau keluarga yang tidak mampu di Jakarta mendapatkan perhatian dari pemerintah sepenuhnya.
06:50Termasuk bagi warga-warga yang termarginalkan seperti contoh Kampung Bayam.
06:56Sekarang ini Alhamdulillah sudah bisa terselesaikan.
07:00Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian,
07:04apa yang kemudian menjadi isu di Jakarta saat ini adalah masalah unemployment.
07:11Sebenarnya orang pengangguran di Jakarta mengalami penurunan.
07:16Tetapi kemarin, sebelum lebaran, orang yang pulang lebaran itu turun hampir 25 persen.
07:25Itu Lvitri.
07:27Tetapi yang kembali naiknya tinggi sekali.
07:30Kenapa itu terjadi?
07:31Karena memang orang masih menganggap bahwa Jakarta itu adalah harapan.
07:36Orang untuk mengubah nasibnya.
07:38Dan untuk itu saya mengatakan kami tidak akan melakukan operasi justisnya.
07:43Kami lebih mengadakan pendekatan orang yang datang yang dengan kapasitas, kemampuan dan sebagainya.
07:50Kita berikan job training dan sebagainya.
07:53Sehingga dengan demikian program pemberian latihan kerja ada di setiap kecamatan dan di setiap tempat orang untuk.
08:01Dan kami sengaja tidak umumkan.
08:02Sebab kalau diumumkan kasus di Bekasi, orang sampai ribuan mengantri.
08:09Kami punya pengalaman untuk itu.
08:11Untuk PPSU, pasukan Orange, tahun ini menerima 1.100.
08:18Begitu dibuka, sehari yang daftar lebih dari 7.000.
08:23Tiga hari sudah 21.000 lebih.
08:26Saya bilang stop, stop, stop.
08:28Karena ini bisa membuat persoalan.
08:31Maka kemudian sistem yang dirubah dan dulu PPSU itu syaratnya ijasa SLTA, sekarang syaratnya Pak Tanak.
08:41Ijasa SD pun kami berikan, perbolehkan.
08:45Yang penting bisa baca tulis.
08:47Karena kebanyakan orang yang datang ke Jakarta yang jadi problem utama itu adalah
08:53mereka rata-rata tidak punya ijasa.
08:57Tapi mereka punya skill untuk mau bekerja keras.
09:00Maka itulah yang kemudian kami tangani.
09:02Maka dengan itu kami juga melakukan berbagai temuan dan sebagainya.
09:06Kenapa saya ceritakan ini, mudah-mudahan ini menjadikan hal yang bisa kita pikirkan bersama-sama.
09:16Saudara-saudara sekalian, apa sih yang menjadi next?
09:19Menjadi persoalan utama di Jakarta.
09:22Persoalannya banjir, macet, sampah, kemudian ketahanan pangan.
09:27Itu yang persoalan utama.
09:30Contoh kemarin ketika banjir saya mengalami, Pak Andrasoni juga mengalami,
09:35saya yakin para gubernur juga mengalami.
09:38Ketika di Jakarta banjir 3-4 hari yang lalu,
09:43belum pernah terjadi banjirnya itu bersamaan.
09:46Curah hujan di Jakartanya tinggi, walaupun 150.
09:51Kiriman dari atasnya tinggi, air lautnya sedang naik.
09:56Maka di belakang Pak Tanak ini para wali kota saya sampai jam 1, jam 2, 1-1 saya hubungin.
10:04Saya monitor sendiri apakah pompanya sudah dijalankan.
10:07Memang tidak bisa penanganan itu tidak detail untuk Jakarta.
10:11Alhamdulillah besoknya Jakarta praktis,
10:16ya karena mohon maaf Pak Andrasoni, infrastrukturnya sudah siap,
10:19pompanya hampir seribu lebih,
10:22600 yang stasioner, 600 lagi ada yang mobile,
10:27sehingga bisa tertangani.
10:27Saya membayangkan di daerah-daerah lain,
10:31dan saya sudah sampaikan juga ke Pak Andrasoni, ke wali kota Bekasi,
10:34kalau memang kemudian teman-teman di Banten maupun Tangerang,
10:39membutuhkan tentunya kami siap untuk membantu untuk itu.
10:43Jadi persoalan utama adalah hal-hal yang berkaitan dengan banjir, kemacetan,
10:47tetapi yang saya senang kebetulan di sini ada Gubernur Sumatera Selatan.
10:52Saya merubah dari Transjakarta menjadi Transjabudetabek.
10:56Sekarang ini orang dari PIK 2 ke Blok M,
11:01Alam Sutra ke Blok M,
11:02dari Bogor ke Blok M,
11:05Depok Sawangan ke Podolabu,
11:09Bekasi ke Guku Atas, dan sebagainya.
11:12Kami sudah buka rute baru.
11:14Dan orang membayar pagi hari sebelum jam 7 hanya Rp2.000,
11:20setelah jam 7 Rp3.500.
11:22Kenapa Jakarta memaksakan ini?
11:25Untuk merubah karakter orang dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi
11:31menjadi mau naik transportasi umum.
11:36Apa hasilnya?
11:36Ini baru kurang lebih dua bulanan lah kami lakukan.
11:39Hasilnya ketika Tomtom, Tomtom itu lembaga internasional,
11:44men-survey,
11:45karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan,
11:47jadi saya ingin omong ini.
11:49Jakarta yang biasanya ranking 1
11:51di Indonesia,
11:53dan selalu kota termacet 10 besar di dunia,
11:57boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel,
12:00sekarang nomor satunya Bandung.
12:02Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada.
12:05Nomor satunya Bandung,
12:10nomor duanya Medan,
12:11nomor tiga Palembang,
12:13nomor empat Surabaya,
12:15Jakarta nomor lima.
12:17Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90.
12:22Maka saya mikirnya begini Pak Tanah,
12:23ini jangan-jangan surveinya pas hari Rabu.
12:27Kan hari Rabu saya paksa semua ASN naik kendaraan umum.
12:30ASN di Jakarta itu Rp62.000.
12:32Maka setiap hari Rabu saya cek kepada Direktur Utama Transjakarta,
12:37berapa orang yang menggunakan Transjakarta
12:40naik kurang lebih Rp120.000.
12:42Artinya apa?
12:44ASN-nya naik,
12:46keluarganya juga ikut naik.
12:48Sehingga kalau setiap hari Rabu,
12:49kalau ke Jakarta pasti kemacetannya berkurang banyak.
12:54Mungkin surveinya hari Rabu itu Pak.
12:57Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian,
12:59nah ini bagian yang terpenting yang ingin saya sampaikan.
13:03Bukan bermaksud apa-apa,
13:06seperti yang saya sampaikan,
13:07pengalaman panjang itu menjadi guru yang paling berharga.
13:12Saya terpilih sebagai anggota DPR empat kali,
13:16tapi yang saya jalanin dua kali.
13:18Pernah menjadi pimpinan DPR,
13:20pernah menjadi koordinator banggar.
13:23Selalu semua yang berkaitan dengan banggar itu mengerikan.
13:26Jadi Menteri dua periode,
13:31Gubernur Jakarta,
13:32pernah juga menjadi Sekretaris Presiden.
13:34Sehingga dalam hidup saya,
13:38selalu mendapatkan ujian.
13:41Kenapa saya menceritakan ini bukan maksud apa-apa,
13:46betul-betul bukan maksud apa-apa.
13:47Supaya saya sharing tentang bagaimana kita melawan itu.
13:52Saya pernah sepuluh tahun ngurusin
13:53kepresian Presiden Jokowi.
13:56Semua kepres pengangkatan orang untuk menjadi pejabat
13:59lewat saya.
14:02Tetapi orang di luar enggak ada yang tahu,
14:03karena memang saya juga enggak mau,
14:06kalau kecuali kalau yang berhubungan,
14:07misalnya Pak Gubernur Sumatera Selatan wakil itu minta untuk segdanya.
14:13Pak Tanak, mau belum ya?
14:17Tetapi hampir semuanya lewat saya.
14:20Dan itulah ujian terbesar.
14:22Termasuk menempatkan orang jadi direktur,
14:24jadi direktur utama di seluruh BUMD kita.
14:30Kenapa kemudian saya menutup diri,
14:32dan orang tidak tahu bahwa itu saya menyiapkan.
14:35Karena ujiannya di sana.
14:36Begitu sekali tergoda, selamanya akan tergoda.
14:43Ada hal yang lebih besar,
14:45contoh yang konkret.
14:47Ketika saya menjadi Gubernur di Jakarta,
14:51saya bilang sama ini kebetulan banyak yang hadir.
14:54Saya sudah selesai dengan diri saya sendiri.
14:57Saya minta semuanya transparan.
15:00Semuanya sistem yang mengatur.
15:03Dan saya berjanji tidak bawa orang satu pun dari luar.
15:06ASN 1 pun saya tidak bawa dari luar.
15:09Saya percaya bahwa tim yang ada di balai kota itu sudah top lah.
15:14Karena tunkinnya juga paling tinggi seluruh Indonesia.
15:16Apa yang saya lakukan?
15:21Salah satu contoh.
15:24Ada yang namanya kewesian luas bangunan, KLB.
15:28KLB ini adalah sumber malapetaka sebenarnya.
15:32Karena dulu orang untuk mengurus menaikkan bangunannya,
15:41di Jakarta ini kan problem utamanya tanah.
15:46Untuk menaikkan gedungnya,
15:49ada yang 12 tahun,
15:51ada yang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun.
15:54Bahkan ketika saya baru menjabat,
15:57kurang lebih 2-3 minggu,
16:00saya panggil Pak Segda.
16:02Pak Segda, kenapa ini kok lama banget?
16:05Saya ingin ini dibuat transparan.
16:06Bisa gak diselesai ini?
16:08Jangan begitu lama.
16:09Saya bilang juga di internal,
16:14walaupun saya gak usah cerita lah.
16:16Saya minta semua dana obalansit.
16:19Bukan yang tercantum di APBD,
16:21tapi yang obalansit.
16:22Yang tidak tercantum.
16:24Dibuka semua.
16:27Sudah-sudah sekalian,
16:28kenapa saya lakukan itu?
16:30Saya memproteksi diri saya sendiri.
16:33Saya memproteksi diri saya sendiri.
16:36Apalagi yang terbayang dalam wajah saya,
16:38cucu saya, bagaimana kalau suatu hari
16:39ada apa-apa dengan diri saya sendiri?
16:42Karena godaannya tidak kecil.
16:46Begitu 2 minggu saya minta dibuka,
16:49kebetulan ada PT
16:51Nusantara Internasional,
16:57Hotel Pulman, gedung Nusantara,
17:00ngurus KLB.
17:03Kebetulan pemiliknya teman saya,
17:05saya tanya sama dia,
17:06sudah berapa lama kamu ngurus?
17:0912 tahun.
17:11Hah?
17:1212 tahun.
17:15Mau gak
17:15sama-sama transparan,
17:18terbuka,
17:18kita selesaiin satu minggu?
17:20Kaget.
17:21Gimana caranya Pak Gu?
17:22Sudah, saya jamin kamu selesai satu minggu.
17:25Tapi kamu bayar sesuai dengan apa yang
17:27dihitung di price list bersama-sama.
17:31akhirnya keluar angka berapa Bu?
17:35480 miliar bayar.
17:39Dan sekarang dibayar.
17:41Padahal ini sudah 12 tahun.
17:45Sudah 12 tahun.
17:46karena itu saya makin yakin,
17:52saya bilang di internal,
17:54sekarang semuanya transparan,
17:57harus selesai 15 hari,
17:59kalau 15 enggak selesai,
18:01gubernur yang tanda tangan.
18:02selesai.
18:06Kemarin sudah diketok 15 hari,
18:09bapak-bapak ibu sekalian boleh tanya,
18:11staff saya yang ada di belakang.
18:13Jadi,
18:14untuk itu,
18:15kenapa saya cerita ini,
18:16bukan maksud apa-apa.
18:18Kita harus memproteksi diri kita sendiri
18:21dengan sistem.
18:24Jakarta ini anggarannya
18:2691 triliun,
18:2891,2.
18:29tahun depan ini menjadi 94 triliun.
18:33Pasti semua orang ngiler.
18:36Pastilah.
18:38Maka saya harus memprotek diri saya sendiri
18:39dan untuk itu saya lakukan itu.
18:42Maka,
18:43kenapa saya cerita ini,
18:44bagian dari
18:45upaya kita untuk
18:47sosialisasi anti-korupsi
18:50harus diri sendiri.
18:52Godaannya itu enggak gampang.
18:55Dan godaannya ada di mana-mana,
18:56apalagi saya pernah juga menjadi pimpinan DPR.
18:59Jadi,
19:00Bapak ibu,
19:00saudara-saudara sekalian,
19:02saya tidak ingin
19:03berpanjang lagi.
19:06Saya hanya mengharapkan,
19:07mendoakan,
19:08terutama bagi
19:09semuanya,
19:10kepala daerah,
19:11ketua DPRD.
19:14Ketika godaan itu datang,
19:16kitalah yang
19:17menguji diri sendiri.
19:19Dan,
19:21enggak ada yang namanya
19:22orang yang kemudian
19:23tertangkap itu bahagia.
19:25Terima kasih.
19:26Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19:55Terima kasih.
19:56Terima kasih.
19:57Terima kasih.
20:57agar tercapai tujuan.
21:01Pemberantasan korupsi itu kan intinya,
21:04bahwa negara
21:05harus memiliki
21:06kecukupan fiskal,
21:08agar tujuan-tujuan
21:09pembangunan
21:10tercapai.
21:12Satu,
21:12layanan pendidikan
21:13harus meningkat.
21:14Dua,
21:15layanan kesehatan
21:16harus meningkat.
21:17Tiga,
21:17layanan infrastruktur
21:19harus meningkat.
21:20Yang keempat,
21:21layanan publik lainnya
21:22harus meningkat,
21:23termasuk layanan investasi.
21:24Saya selalu menyampaikan,
21:27korupsi itu ada dua,
21:28saya bilang.
21:29Ada korupsi struktural
21:30yang melanggar pasal,
21:32diancam dengan pidana,
21:34didakwa,
21:35dan dituntut.
21:36Karena itu merugikan negara.
21:38Tetapi juga ada korupsi kultural.
21:41Artinya,
21:42sesuatu yang dianggap legal,
21:44tetapi sesungguhnya merugikan negara.
21:46Mana itu letaknya?
21:50Letaknya adalah
21:51negeri ini
21:51masih kuat
21:53inefisiensi.
21:56Inefisiensi bukan hanya
21:57yang dicontohkan
21:59oleh Pak Presiden,
22:00kita melakukan
22:01pembenahan terhadap
22:03seluruh struktur anggaran.
22:06Tetapi realitasnya pertama adalah
22:08bahwa efektivitas pembangunan
22:12akan berjalan
22:13apabila ada kesetaraan.
22:15Di mana letak kesetaraannya?
22:19Pertama,
22:20kita realistis saja.
22:22Hubungan,
22:23percepatan pengelolaan anggaran
22:25yang diajukan oleh
22:27pemerintah daerah kepada DPR.
22:31Di mana problemnya?
22:33Problemnya adalah
22:35bahwa di DPR sendiri
22:37itu ada problem anggaran.
22:41Jujur,
22:42kita tidak usah lagi ngomong bahwa
22:44ini kita sudah cukup,
22:45ini tidak.
22:46Cukup tidak.
22:47Setiap orang
22:48pasti ingin ada
22:50peningkatan kesejahteraan.
22:53Ini contoh yang harus segera dikoreksi.
22:55Anggota DPRD
22:56mengikuti perjalanan dinas
22:59keluar kota,
23:02keluar provinsi,
23:03tujuannya selain kunjungan
23:05kan ada benefit
23:06yang bisa dibawa pulang.
23:07kita kalau jujur begitu.
23:11Hari ini benefit itu tipis.
23:13Tapi tipis pun harus dijalankan.
23:16Inefesiensinya di mana,
23:18Pak Direktur,
23:19yang harus ini segera dikerjakan
23:21dengan pemerintah adalah
23:22satu anggota DPR berangkat
23:24yang mendampingnya tujuh orang.
23:29Sudah habis tujuh tiket pesawat,
23:33tujuh tiket kereta api,
23:34tujuh kamar hotel.
23:38Dapatnya 500 ribu.
23:42Tikumpeinya itu.
23:44Bagaimana ini?
23:46DPR itu berangkat apaan?
23:48Kok kita tidak setara dengan DPR RI misalnya?
23:51Provinsi Kupat.
23:52DPRR itu jelas.
23:55Nah sehingga di DPR RI,
23:57ketika menjadi anggota DPR,
23:59enggak usah lagi berpikir fokir
24:00karena saya ngalamin.
24:02Enggak usah lagi berpikir aspirasi,
24:03enggak ngalamin.
24:04karena dari aspek yang kita terima
24:06tiap bulan saja,
24:08sudah cukup.
24:11Nah,
24:12anggota DPR,
24:13DPR,
24:13Provinsi dan Kabupaten,
24:14biaya politiknya sama dengan DPR RI.
24:19Tetapi,
24:21ketika masuk,
24:24itu kedudukan keuangannya
24:26menjadi jauh berbeda.
24:27karena jauh berbeda,
24:30nyarinya itu harus dari perjalanan dinas.
24:33Tapi ineficiency sehingga anggaran DPRD ke provinsi itu gede banget,
24:37tapi masuk ke kantong DPRD-nya kecil banget.
24:40Itu kan cerita klasiknya begini.
24:43Untuk itu,
24:44forum ini saya minta ke Pak Direktur Pencegahan di KPK,
24:49segera dirumuskan,
24:51agar kedudukan keuangan ini menjadi setara.
24:56Untuk apa?
24:58Maka,
24:58akan ada penurunan anggaran DPR.
25:01Sudah turun anggarannya,
25:03tikumpenya menjadi besar.
25:04Sehingga,
25:05uangnya ini akan bermanfaat
25:07untuk percepatan pembangunan.
25:10Dibanding seperti sekarang,
25:12jadi bolak-balik cerita bahwa
25:15tidak boleh meminta fokir
25:17dalam bentuk arah yang bersifat kepentingan individual,
25:20iya di forum KPK,
25:22di pembahasan tetap ada.
25:26Nah,
25:27kan dilemanya adalah,
25:29kita jujur aja dilema kepala daerah,
25:32diikutin nanti ikut selaka,
25:34enggak diikutin regulasi pemerintah macet.
25:39Kan ini harus diomongin terbuka,
25:41enggak boleh lagi,
25:42kita pura-pura tidak butuh,
25:44tapi butuh.
25:46Jangan pura-pura di depan orang lain,
25:48baik banget di belakang itu,
25:49diajak ke belakang.
25:52Ini hal yang harus,
25:54untuk itu,
25:55saya meminta bantuan,
25:56jajaran pimpinan KPK,
25:58agar kedudukan keuangan DPRD,
26:01itu sudahlah,
26:02daripada tikumpenya diputirin dulu,
26:04nyewa hotel, nyewa pesawat,
26:06langsung saja,
26:08honor-honor diberikan,
26:09berdasarkan rapat-rapat di DPRD,
26:11dari mulai rapat komisi,
26:14rapat badan mesyawara,
26:15rapat badan anggaran,
26:17rapat paripurna 1, 2, 3-nya,
26:20itu semua,
26:21kalau sudah seperti ini,
26:23anggota DPRD setiap hari,
26:24akan di kantor,
26:26karena kalau tidak ke kantor,
26:27tidak rapat,
26:28tidak rapat,
26:29tikumpai.
26:29selesai,
26:30setelah itu,
26:33ekonominya berputar lokal,
26:35di daerah itu,
26:36tidak lari keluar,
26:38ini kan kasihan,
26:39daerah-daerah,
26:40yang dapetinnya dari PBB,
26:42parkir,
26:43pajak restoran,
26:44yang kecil-kecil,
26:45dikumpulin habis itu,
26:47uang restoran,
26:47yang dipungut dari restoran kecil,
26:49dipakai makan di restoran,
26:51berbintang di kota besar.
26:53Ini harus segera dibenahin,
26:57kalau negeri ini ingin baik.
26:59Nah,
26:59kelemahan dari DPRD,
27:01provisi dan kabupaten,
27:03tidak bisa membuat aturan sendiri,
27:06karena seluruh aturannya dibuat oleh kementerian,
27:10beda dengan DPR RI,
27:12bisa ngundang kementerian,
27:13langsung aturannya bisa direvisi,
27:15itu bedanya,
27:17modalnya sama,
27:18kedudukannya berbeda.
27:20Ini pertama.
27:20Yang kedua,
27:23di internal birokrasi,
27:24ada inefisiensi birokrat.
27:27Apa itu?
27:29Jumlah pejabatnya banyak.
27:33Jumlah orang yang memiliki golongan 4B,
27:364C, 4D-nya itu banyak.
27:40Di provinsi,
27:42orang yang sudah punya jabatan,
27:44itu tidak bisa,
27:44kayak di kepolisian,
27:45langsung menjadi perwira diparkirkan.
27:49Dia akan gugat ke PT UN,
27:50harus punya jabatan.
27:53Karena dia harus punya jabatan,
27:56walaupun marriage system,
27:57itu kan administrasi marriage system itu.
27:59Bekerja itu kan bukan pada wilayah angka,
28:01pada wilayah eksekusi.
28:04Nah,
28:04akhirnya,
28:06di hampir semua pemerintah daerah itu,
28:09memiliki struktur jabatan yang sangat banyak,
28:14memiliki jumlah penjabat yang sangat gemuk,
28:17kemudian juga sistem pengelolaan birokrasinya,
28:22tunjangan terhadap pegawainya adalah,
28:25tunjangan kinerja.
28:27Ini inefisiensi keuangan yang sangat luar biasa,
28:30itu terambil dana untuk pembangunan,
28:33untuk itu sangat besar,
28:34hampir 60 persen,
28:36dan yang paling utama adalah,
28:37hari ini kita harus tahu,
28:39semua orang bahagia,
28:41lewat apa?
28:42laporan administratif,
28:44yang bersifat digital.
28:46Akhirnya,
28:47tukin-tukin itu hanya ditukerin dengan foto,
28:50dengan video.
28:53Tukin dengan foto dan video,
28:54yang tidak berbasis praktis,
28:56dan kebutuhan publik itu,
28:58itu memiliki dampak yang luas,
29:01terhadap rendahnya layanan birokrasi.
29:04Nah,
29:04kalau bicara rendahnya layanan birokrasi,
29:06apa sih yang dituntut oleh masyarakat,
29:09terhadap pejabat publik,
29:10ceritanya itu tidak panjang mereka itu.
29:13Satu,
29:13mereka pasti bercerita,
29:15pengen punya jalan yang baik.
29:18Dua,
29:18pasti pengen punya cerita,
29:20punya layanan,
29:22kesehatan yang memadai.
29:25Semakin dipilih oleh rakyat,
29:26maka rakyat ingin selalu free.
29:29Free puskesmas,
29:31free rumah sakit,
29:32kemudian free sekolah,
29:34semua free.
29:36Seluruh free ini juga,
29:38mohon maaf,
29:38tidak berbanding terbalik,
29:40dengan perilaku publik.
29:43Satu sisi negara,
29:44mengeluarkan uang semikian besar,
29:46untuk layanan publik,
29:47tapi publik juga tidak punya kesadaran,
29:49untuk membangun postur dirinya.
29:51Saya berikan contoh,
29:52negara memberikan layanan,
29:54terhadap layanan pendidikan free,
29:56dari SD sampai SMA,
29:58terutama di sekolah,
29:59merintah.
30:00Free.
30:01Tetapi di sisi lain,
30:03anak-anak sekolah kita,
30:04uang jajannya 25 ribu sampai 30 ribu.
30:07tidak berbanding terbalik,
30:10antara apa?
30:10Peningkatan ekonomi rakyat,
30:13dengan beban belanja pemerintah yang tinggi.
30:16Akhirnya beban pemerintah belanja yang tinggi,
30:18rakyatnya juga tidak memberikan,
30:21tidak memberikan edukasi,
30:22untuk melakukan efisiensi dalam hidupnya.
30:24Akibatnya laju pertumbuhan ekonominya rendah,
30:27dan konsumtif.
30:28hari ini tuntutan negara,
30:32itu hanya mengarah pada pejabat negara.
30:35Selalu katakan,
30:37ganti pemerintah,
30:38ganti gubernur,
30:40ganti bupati.
30:41Kalau menurut saya,
30:42dalam analisi saya,
30:43rakyatnya juga harus diganti.
30:48Tidak bisa Pak.
30:50Model pendekatan warga,
30:52seperti hari ini,
30:54apalagi model pendekatan media sosial,
30:56yang saya jalani dan saya lihat,
30:58tidak bisa.
30:59Jadi pemimpinnya,
31:00kalau tidak memiliki tangan besi,
31:02publiknya juga harus di edukasi.
31:04Bukan hanya pejabat publiknya,
31:06bukan hanya anggota DVR-nya,
31:08publiknya harus di edukasi.
31:10Saya memberikan contoh,
31:11misalnya,
31:12pelaporan ke KPK,
31:15saya sampaikan kepada Direktur,
31:17apakah murni,
31:18didasarkan pada orang yang konsen pada korupsi?
31:22Tidak.
31:24Kebanyakan orang yang tidak terpuasai,
31:26kalah tender,
31:27lapor KPK.
31:28Kalau mana tidak lapor?
31:32Anaknya tidak diterima di SMA negeri.
31:36Pakai kata belece,
31:37langsung besoknya bongkar korupsi kepala sekolah.
31:41Nah, hari ini saya sampaikan kepada Direktur,
31:44korupsi bisa terjadi di desa.
31:47Kenapa?
31:48Setiap hari kepala desa,
31:49didatangin orang yang mengaku ormas,
31:51orang yang mengaku LSM,
31:53orang yang mengaku wartawan,
31:54itu sekali datang 10 orang.
31:56cepek itu dikasihnya.
31:57Sejuta itu kepala desa sehari.
32:01Kemudian, di kabupaten,
32:03kalau bupati wali kotanya tidak tahan,
32:06pasti banyak orang yang mengaku A,
32:08mengaku B,
32:08itu melakukan tekana dan nyari salah.
32:10kemudian setelah itu dia bergaining.
32:13Dapat jatah di kerjasama A,
32:16kerjasama B,
32:17kerjasama C.
32:18Nah, ini yang jadi problem adalah Pak Direktur,
32:22gubernurnya punya daya tahan.
32:24Misalnya,
32:25para bupatinya punya daya tahan,
32:26tapi kepala SKPD-nya,
32:28itu belum tentu punya daya tahan.
32:30Kenapa?
32:31Gubernur enak,
32:32SKPD-nya tinggi Pak,
32:33jauh jaraknya ke masyarakat.
32:35Kalau bupati wali kota,
32:37itu dekat ketatangganya,
32:38didatangin tiap hari pusing,
32:40akhirnya dilayanin.
32:41Jadi pemerintah ini,
32:42yang terjadi di Indonesia hari ini adalah,
32:44semakin dia strukturnya makin rendah,
32:47tingkat resikonya makin tinggi,
32:49sorutan publiknya makin tajam,
32:53biayanya makin rendah.
32:55Sehingga,
32:56ini problem,
32:57problem yang harus segera dibenah.
32:59Untuk itu,
33:00terakhir,
33:01apa sih sebenarnya,
33:02solusi dari ini semua,
33:04untuk membalik branding publik,
33:06kemudian agar terarah,
33:08tidak ada jalan lain bagi pemerintah,
33:10untuk memanfaatkan platform media sosial,
33:13secara terbuka.
33:15Kalau saya nantang-nantangan aja,
33:16sudah saja,
33:17APBD kita di-youtubkan,
33:19di-tiktokkan,
33:21di-IG-kan,
33:22sampaikan detail,
33:23itu anggaran secara terbuka,
33:25kasih gelondongannya,
33:26mereka suruh baca sendiri,
33:28karena dengan itulah sesungguhnya,
33:30brand atau trust kepercayaan akan tumbuh.
33:33Karena orang Indonesia itu punya tradisi,
33:35semakin diceritakan,
33:37semakin dijelaskan,
33:38maka dia semakin tidak peduli,
33:40semakin ditutupi,
33:41semakin penasaran.
33:42Dan orang Indonesia itu senang penasaran.
33:46Semakin ditutupi,
33:48itu semakin penasaran,
33:49semakin diintip.
33:50Jadi kalau pintunya dibuka,
33:53tidak berani masuk orang Indonesia.
33:54Tapi kalau pintunya dibuka dikit,
33:56orang Indonesia itu senang masuk,
33:57karena ini penasarannya.
33:59Jadi itu,
34:00cuma yang terakhir,
34:02di balik itu semua juga,
34:04bahwa seluruh keterbukaan,
34:06harus diimbangi juga,
34:07dengan tingkat,
34:09kesejahteraan aparatur,
34:10dengan baik,
34:11di luar ASN.
34:13Justru menurut saya,
34:14yang berat dihadapi itu adalah,
34:16para politisi.
34:16Standarisasinya tidak ada,
34:19tuntutan publiknya kuat,
34:20resikonya tinggi.
34:21ASN itu ada standarnya.
34:23Politisi itu tidak ada standarnya.
34:25Ini masalah.
34:25Politisi itu tidak bisa membedakan,
34:28mana gaji,
34:29mana operasional.
34:31Kenapa?
34:32Karena gaji dan tunjangannya adalah operasional.
34:36Itu masalah.
34:36Nah, itu bagaimana solusinya Pak Direktur?
34:40Solusinya begini saja menurut saya.
34:41daripada operasional digabungkan,
34:44dianggap sebagai tunjangan,
34:46bagi para pejabat negara,
34:48lebih baik dikasih plot.
34:51Dari total APBD yang dimiliki,
34:55berapa plot yang tidak,
34:57plot yang disiapkan oleh pemerintah,
35:00dalam bentuk nilai,
35:01misalnya gubernur itu misalnya,
35:02tarolah 5 miliar atau 10 miliar,
35:04yang itu bisa didisposisi,
35:07untuk menyelesaikan problem-problem sosial,
35:09secara langsung,
35:11agar dia bisa eksekusi.
35:14Kenapa?
35:15Kalau saya barangkali bisa turun eksekusi,
35:17wajar lah.
35:18Kenapa?
35:18Karena saya punya platform media sosial,
35:21yang memiliki nilai.
35:23Tapi kan tidak semua para gubernur punya,
35:26tidak semua para bupati punya.
35:28Ketika mengeksekusi ke lapangan,
35:31ada banjir,
35:32bendungannya harus diamil alih hari ini,
35:35kot alat beratnya harus diturunkan,
35:37sembakonya harus dikeluarkan,
35:39kepala daerah yang taat asas,
35:42terhadap anggaran,
35:43tidak akan bisa berbuat apa-apa.
35:45Kenapa?
35:46Belum dibahas.
35:48Belum ada pengajuannya.
35:50Nah,
35:51dia harus bergerak nyari kemana.
35:53Tidak semua daerah kaya.
35:54Tidak semua barangkali punya perusahaan,
35:56yang digerakkan bayar CSR-nya.
35:58Banyak yang pas-pasan.
35:59Dia nyaris mati,
36:01karena tidak punya langkah eksekusi,
36:03yang bersifat benar menurut negara.
36:05Ini yang mesti.
36:09Saya katakan,
36:10harus ada platform yang bisa dikeluarkan,
36:14oleh pemerintah yang itu darurat,
36:16dan diaudit secara baik,
36:17oleh BPK dan BPKP,
36:19serta bisa dipertahankan,
36:20dijawabkan,
36:21sehingga apa?
36:21Kepala daerah itu bisa tampil,
36:23menyelesaikan masalah.
36:25Kenapa kepala daerah jarang turun,
36:27kalau turun itu tuntutannya banyak.
36:30Kalau nengok banjir,
36:32tidak cukup di banjir.
36:35Sembakoknya,
36:36penanganan mesinnya,
36:38segala macam.
36:39Nah,
36:39kepala daerah yang tidak siap,
36:41dengan piskal tunai,
36:43itu tidak mungkin,
36:44yang kemarin saja belum balik,
36:45apa harus keluar lagi?
36:47Kan itu loh.
36:48Nah,
36:48ini fakta-fakta,
36:49yang mesti didiskusikan bersama,
36:52karena tugas pencegahan adalah,
36:54mencegah seluruh aparat pemerintah,
36:57untuk tidak berbuat,
36:59yang bersifat koruptif,
37:00dengan cara,
37:02membuat ruang piskal,
37:03agar para kepala daerah,
37:05memiliki kecukupan piskal,
37:07untuk menyelesaikan,
37:08setiap problem publik yang terjadi.
37:10Barangkali itu,
37:11pengantar dari saya,
37:12semoga pertemuan ini,
37:13menjadi penuntuan pengantar,
37:15dan pencarahan,
37:16dan kita menginginkan,
37:17tidak ada satupun orang,
37:19yang menjadi pejabat negara,
37:20ingin dipanggil,
37:21oleh direktur penyidikan,
37:23tidak ada.
37:24Semuanya ingin,
37:25diundang oleh direktur pencegahan.
37:28Enaknya,
37:28direktur pencegahan itu,
37:29bisa senyum-senyum,
37:31bisa pegang-pegang,
37:32bisa peluk-peluk,
37:33kalau Pak Ujang,
37:34direktur penyidikan,
37:35tidak akan sebaik ini.
37:36gitu loh,
37:38untuk itu,
37:38saya ucapkan terima kasih,
37:40saya mohon maaf,
37:40yang sebesar-besarnya,
37:42mudah-mudahan,
37:43platform media sosial kita,
37:45sekali lagi,
37:46bisa dimanfaatkan,
37:47untuk menampilkan,
37:49seluruh anggalan publik kita,
37:51secara baik,
37:52dan rakyat bisa mengakses,
37:54dan membacanya,
37:54detail anggaran itu.
37:56Itulah cara transparansi,
37:58dan yang kedua adalah,
37:59seluruh belanja,
38:00harus terarah,
38:01bagi kepentingan,
38:03belanja publik,
38:03dan yang ketiga adalah,
38:05sudah semestinya kita membicarakan,
38:07bahwa aparatur harus efektif,
38:10dalam melakukan pengelolaan keuangan,
38:12jumlah pegawai juga harus efektif,
38:14dan yang terakhir Pak Direktur,
38:16hari ini tuntutan kita di daerah itu,
38:18ada yang mempusingkan,
38:20jumlah guru yang pensiun banyak,
38:24tidak semuanya masuk P3K,
38:26pemerintah harus menyekolahkan anaknya,
38:28kalau saya denargetkan sampai SMA,
38:30tapi pemerintah hari ini bingung,
38:31mengangkat P3K tidak bisa,
38:33mengangkat honorer tidak bisa,
38:36sedangkan jumlah muridnya semakin banyak,
38:38dan tidak bisa,
38:39semuanya punya sekolah,
38:40negara menyiapkan,
38:42itu juga problem,
38:43itu juga problem.
38:44Untuk itu saya ucapkan terima kasih,
38:46Wallahummafik,
38:47lakwammetorik,
38:47Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
38:49Sampu Rasul.
38:50Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
38:52terima kasih,
38:53berikan aplaus kembali untuk Pak.
Dianjurkan
1:14
|
Selanjutnya