Tempo Eksplainer: Bagaimana Modus Kartel Perusahaan Peminjaman Online Menetapkan Bunga?

TempoVideo

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menggelar sidang besar atas dugaan praktik kartel bunga pinjaman online (pinjol)

Transcript

00:00Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU

00:03akan menggelar sidang besar atas dugaan praktik kartel bunga pinjaman online atau pinjol

00:09yang melibatkan 97 perusahaan penyedia layanan vintage lending.

00:14Jumlah ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah penanganan perkara di KPPU.

00:20Wakil Ketua KPPU, Aru Armando, menyebut sidang yang dijatuhkan berlangsung bulan depan.

00:26Yang mengatakan jumlah ini merupakan rekor sepanjang sejarah KPPU.

00:31Ujarnya kepada tempo selasa 1 Juli 2025.

00:35Penanganan perkara ini bermula dari inisiatif investigasi KPPU pada Oktober 2023

00:41yang menemukan indikasi adanya kesepakatan kolektif penetapan bunga pinjaman di angka 0,8% per hari.

00:51Praktik tersebut dinilai tidak mencerminkan mekanisme pasar

00:54dan berpotensi melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

00:58tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

01:04KPPU mengantongi bukti kuat berupa notulah rapat dan dokumen kesepakatan

01:09yang ditandatangani 97 perusahaan anggota asosiasi vintage pendanaan bersama Indonesia atau AFPI.

01:17Bukti tersebut menunjukkan bahwa para pelaku usaha tak hanya menetapkan batas atas bunga

01:24tetapi juga menyamaratakan penerapannya di angka maksimal yang sama.

01:31Sidang akan diawali dengan majelis pemeriksaan pendahuluan

01:34untuk memuji temuan awal dan membuka ruang pembuktian lebih lanjut.

01:38Jika terbukti melanggar, pelaku usaha dapat dikenai sanksi administrasif

01:44berupa denda hingga 50% dari keuntungan

01:47atau 10% dari hasil penjualan selama masa pelanggaran.

01:51Ketua AFPI, Enjik Jafar, membantah tuduhan kartel

01:56yang menyatakan bahwa batas bunga 0,8% per hari

02:00adalah hasil koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK

02:05sebagai upaya perlindungan konsumen, bukan kesepakatan harga seragam.

02:11Menurutnya, angka tersebut hanya berfungsi sebagai batas etis

02:14dan tidak semua platform menerapkannya.

02:18Hal serupa disampaikan oleh Sekretaris Jenderal AFPI 2019-2023, Sunu Widiat Moko.

02:26Ia meregaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil negosiasi dengan OJK

02:30mengacu pada standar yang diterapkan oleh regulator keuangan Inggris,

02:36Financial Condity Authority.

02:38Dari pihak OJK, Hendrikus Pasagi, mantan pejabat pengawas vintage

02:42mengakui bahwa pihaknya memang meminta AFPI menerapkan batas bunga maksimal

02:47pada fase awal industri.

02:50Hal ini dilakukan untuk mencegah kekacauan

02:52di tengah maraknya pinjol ilegal dan bunga yang sangat tinggi,

02:57bahkan melebihi 2% per hari.

03:00Seki begitu, KPPU tetap menilai adanya dugaan price fixing

03:04atau pengaturan harga secara bersama-sama.

03:08Mantan Ketua KPPU, Syarkawi Rauf,

03:12menyebut praktik ini sebagai bentuk publik kartel

03:15karena terjadi atas dasar kebijakan pemerintah

03:18tanpa peraturan hukum yang memadai.

03:22Sejumlah lembaga turut menyurahkan keprihatinan.

03:25Ombudsman RI menilai OJK seharusnya sejak awal

03:29mengatur bunga pinjol dengan pendekatan regulasi ketat.

03:32Hiasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI

03:36menyesal KPPU menutuskan kasus ini

03:39demi perlindungan konsumen.

03:41Sedangkan Direktur Next Poli Yusuf Wibisono

03:44menilai pelimpahan peraturan kepada asosiasi industri

03:48adalah kesalahan strategis yang bisa berakibat fatal.

03:51Saat ini KPPU masih mendalami struktur pasar

03:56dan pola keterkaitan antar pelaku industri pinjol.

04:01Sedang yang akan digelar tersebut menjadi ujian besar

04:04bagi masa depan regulasi ekonomi digital di Indonesia.

04:07Sampai jumpa di video selanjutnya.

Category

Transcript

Recommended