DPR Pemerintah Sepakat Selesaikan Sengketa Pulau Aceh dan Sumatera Utara

Transcript

00:00.

00:00Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad

00:07mengungkap kisah di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto

00:11yang menyatakan empat pulau yang tengah bersengketa

00:13adalah sah milik pemerintah Provinsi Aceh.

00:17Hal itu disampaikan Dasko dalam jumpa pers

00:19di kantor Presiden Istana Kepresidenan Jakarta

00:22pada 17 Juni 2025.

00:26Dasko menyebut DPR bersama pemerintah

00:28tak ingin polemik sengketa pulau terus berkepanjangan.

00:32Ia mengaku dirinya bersama Ketua DPR Puan Maharani

00:35intens berkomunikasi dengan Presiden.

00:39Ketua Harian DPP Partai Green Ray itu menyebut

00:42DPR terus menerima aspirasi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara.

00:48Saya dengan Ketua DPR Ibu Puan Maharani

00:51intens melakukan komunikasi dengan Presiden

00:55untuk meminta agar dinamika tidak berlarut

01:02dan akhirnya Presiden mengambil alih

01:07persoalan penyelesaian permasalahan tersebut.

01:12Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas

01:16secara daring di Singapura pada 17 Juni.

01:19Rapat tersebut membahas status administratif

01:23empat pulau yang sempat menjadi polemik

01:25antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

01:30Dalam rapat itu, Prabowo memutuskan Pulau Panjang,

01:33Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang,

01:36dan Pulau Mangkir Ketek

01:37secara resmi merupakan bagian administrasi Provinsi Aceh.

01:42Keputusan itu diambil berdasarkan laporan

01:44kementerian dalam negeri serta data-data pendukung.

01:47Ratas tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad,

01:53Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi,

01:56Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian,

01:59Gubernur Aceh Musa Kirmanaf,

02:01dan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution.