JAKARTA, KOMPASTV - Buntut dari pencabutan izin usaha tambang nikel di Pulau Kawei, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Para pekerja melakukan aksi protes, Jumat (13/6/2025).
Mereka mendesak pemerintah pusat datang dan mencari solusi bersama.
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) juga turut angkat bicara terkait izin penambangan nikel PT Gag di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
"Itu terlalu teknis banget, itu di kementerian. Iya, itu di kementerian teknis, sangat teknis sekali. Itu sudah diberikan izin telah lama," ujar Jokowi ditemui di Solo, pada Jumat (13/6/2025).
Lebih lanjut pihak perusahaan mengaku kecewa dengan adanya pencabutan izin.
Pihaknya menegaskan telah mengantongi izin dari berbagai lembaga dan kementerian terkait.
Sebelumnya pemerintah resmi mencabut empat izin usaha tambang yang ada di Raja Ampat, Papua.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan, keputusan itu diambil Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Senin (9/6/2025).
Video Editor: Galih
#nikel #papua #rajampat
Baca Juga Polisi Bongkar Jaringan Narkoba di Lapas Narkotika Gowa Sulsel, 2 Pasang Kekasih Ditangkap di https://www.kompas.tv/nasional/599473/polisi-bongkar-jaringan-narkoba-di-lapas-narkotika-gowa-sulsel-2-pasang-kekasih-ditangkap
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/599479/polemik-tambang-nikel-di-raja-ampat-bahlil-hingga-jokowi-buka-suara-parasot
Mereka mendesak pemerintah pusat datang dan mencari solusi bersama.
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) juga turut angkat bicara terkait izin penambangan nikel PT Gag di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
"Itu terlalu teknis banget, itu di kementerian. Iya, itu di kementerian teknis, sangat teknis sekali. Itu sudah diberikan izin telah lama," ujar Jokowi ditemui di Solo, pada Jumat (13/6/2025).
Lebih lanjut pihak perusahaan mengaku kecewa dengan adanya pencabutan izin.
Pihaknya menegaskan telah mengantongi izin dari berbagai lembaga dan kementerian terkait.
Sebelumnya pemerintah resmi mencabut empat izin usaha tambang yang ada di Raja Ampat, Papua.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan, keputusan itu diambil Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Senin (9/6/2025).
Video Editor: Galih
#nikel #papua #rajampat
Baca Juga Polisi Bongkar Jaringan Narkoba di Lapas Narkotika Gowa Sulsel, 2 Pasang Kekasih Ditangkap di https://www.kompas.tv/nasional/599473/polisi-bongkar-jaringan-narkoba-di-lapas-narkotika-gowa-sulsel-2-pasang-kekasih-ditangkap
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/599479/polemik-tambang-nikel-di-raja-ampat-bahlil-hingga-jokowi-buka-suara-parasot
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Kami itu sudah memiliki izin RKW dan itu diterbitkan oleh Kementerian BSDM.
00:30Perusahaan tamu yang dijalankan kami, masyarakat, tidak akan dirasakan, tidak akan dirasakan, tidak akan dirasakan sendiri.
00:35Dijakkan saja di sini, kami pekerjaan rata-rata itu ijazah Islam Allah.
00:40Kami masuk dengan modal dua surat saja, KTP dan GAKAT.
00:44Saya minta Bapak Presiden, tolong kembali dengan cinta.
00:46Karena imbas daripada ini semua.
00:49Besok kami akan pulang.
00:51Bayangkan ratusan karyawan akan pulang dari sini ke rumah.
00:54Kami tinggalkan keluarga kami di sini yang memiliki hak kuliah tanah hada.
00:57Kami akan pulang. Kami akan pergi bertemu dengan istri dan anak-anak kami.
01:01Apa yang akan kami sampai di sini?
01:03Sekarang ini terfoto, kabar-kabar yang keluar di media, kami minta untuk datang kelahiran di sini.
01:07Dengan itu, saya melatakan secara anak-anak kepada penjaman sertingi untuk menilai selanjutnya ini.
01:17Jangan sepia! Jangan sepia!
01:23Kalau menutup, tutup semua!
01:24Oh, itu terlalu teknis, Pak. Itu di Kementerian.
01:29Itu di Kementerian.
01:30Tapi itu kan diperpanjangnya tahun 2020.
01:32Ya, ya. Itu di Kementerian Teknis.
01:36Jangan teknis sekali.
01:39Habarnya Bapak yang memberikan izin terkait pertamangan itu, Pak, di tahun 2020?
01:42Di Kementerian itu masalah teknis.
01:47Itu sudah diberikan izin sejak lama.
01:51Perpanjangannya di Kementerian itu masalah teknis itu.
01:54Tapi kalau menikahku ini semua, nampaknya sampai seperti ini, gimana Pak?
01:58Ya, saya belum lihat, belum tahu lapangannya sih seperti apa.
02:03Tapi kalau mengganggu lingkungan, ya memang kalau perlu di-stop jadi stop, kalau perlu dicabut jadi cabut.
02:10Ini kan 31 yang nggak dicabut itu, Pak.
02:14Ya, ambilnya.
02:15Itu tanyakan ke Kementerian.
02:18Kami itu sudah memiliki izin operasi produksi sejak tahun 2013, itu yang ditandatanganin oleh Bupati Rajama.
02:31Jadi kami itu sudah memiliki izin RKB dan itu diterbitkan oleh Kementerian BSDM.
02:38Untuk RKB itu, itu salah satu syarat untuk melakukan kegiatan penambang.
02:44Di mana salah satu perusahaan yang sudah memiliki rencana kerja dan anggaran biaya yang sudah diterbitkan oleh Kementerian BSDM, itu bisa melakukan berkegiatan.
02:58Di samping itu juga kami sudah memiliki jemukungan, sudah memiliki dokumen amdal, sudah memiliki izin Tersus, Pelabuhan.
03:08Kemudian kami juga sudah memiliki izin PKK Pancar Laut.
03:14Di mana dari empat kementerian itu kami sudah memiliki semuanya.
03:18Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
03:24Salam sejahtera untuk kita semua.
03:25Yang saya hormati Pak Mensesnek, Pak Seskap, dan Menteri LHK, dan Menteri Kehutanan, teman-teman media semua yang saya hormati.
03:35Pertama, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek.
03:42Sebenarnya bermula dari apa yang sudah kita lakukan sejak Januari, sesuai dengan purpose nomor lima tentang Satgas, penataan dan penertiban, lahan-lahan, termasuk pertambangan.
03:58Dan pemerintah intent terus melakukan hal ini.
04:03Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi, bahwa dalam rangka menjalankan tugas-tugas, kita selalu proaktif untuk mengikuti perkembangan.
04:13Baik di tengah-tengah masyarakat maupun di media sosial.
04:17Dan saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat atas proaktif rasa cintanya kita kepada negara, khususnya kepada daerah-daerah perawisata, khususnya lagi lebih dari Jampat.
04:30Tepatnya pada hari Rabu, malam, atas koordinasi saya dengan Pak Sekskap, arahan Pak Sekskap, untuk coba kita mendalami ini dengan cepat.
04:41Ini cerita koronologisnya.
04:44Kemudian, kami, atas arahan dari Pak Sekskap, sudah pernah tentu atas petunyuri Bapak Presiden, pada hari Kamis, itu kami langsung melakukan penyetopan sementara, produksi dari iup-iup yang beroperasi.
05:06Teman-teman media, saya harus sampaikan bahwa dari lima iup yang beroperasi, yang mempunyai RKAB, itu hanya satu iup yang beroperasi, yaitu PT Gak Nikkel.
05:21Yang lainnya, di 2025, belum mendapat RKAB.
05:25Setelah itu, kita menyetop, langsung kami juga berkoneksi dengan Pak Sekskap dan Pak Presiden, diperitakan untuk langsung meninjau ke lokasi.
05:37Agar kenapa? Kita ingin agar cepat proaktif dan tidak kita mendengar informasi sepihak.
05:43Hari Jumat, masih hari Raya Idul Adha, saya malam harinya langsung berangkat dengan tim ke Pulau Gak, ke Sorong, ke Raja Ampat, sambil kita melihat pulau-pulau yang lain.
06:00Saya ke sana, itu bersama-sama dengan Pak Gubernur Provinsi Bapak Barat Daya, Pak Bupati Raja Ampat.
06:10Kenapa ini kita lakukan, Bapak Ibu semua? Kita ingin tahu kondisi yang sesungguhnya apa sih sebenarnya.
06:21Izinkan saya untuk memasang slide tentang PT-PT yang ada di Raja Ampat.
06:30Ini sesungguhnya PT yang Raja Ampat, Pak Hanif.
06:33Jadi kalau kita lihat di media sosial, seolah-olah Pak Yemo ini adalah pusat perwisatanya Raja Ampat.
06:46Ini geopartnya Raja Ampat.
06:48Dan seolah-olah ini sudah menjadi, mohon maaf, kerusakan lingkungan.
06:54Seolah-olah waktu kita belum turun.
06:56Nah, ini ada lima PT, di mana PT Nurham, lokasinya di sini, PT Anugrah Surya Pertama di sini, PT KW Sejahtera Maining di sini, PT Mulia Raymond Perkasa itu di sini.
07:12PT Gak Nikkel di sini, Bapak Ibu semua.
07:15Dari semua lima perusahaan ini, datanya adalah kalau PT Gak Nikkel, ini adalah kontrak karya.
07:26Jadi total dari lima perusahaan, pulau Gak itu 13.136 hektare, pulau KW Sejahtera Maining, pulau KW 5.922 hektare, PT Mulia Raymond Perkasa 2.193 hektare, PT Agro Sudah Pertama 1.173, PT Nurham 3.000 hektare.
07:52Dari semua ini, proses sekarang, RKAB di 2025, yang diberikan hanya PT Gak Nikkel, yang lainnya tidak diberikan.
08:05Kemudian, kalau PT Gak Nikkel, coba kembali, PT Gak Nikkel, itu sejarahnya dari tahun 72, sudah dilakukan eksplorasi.
08:18Tahun 72, ini.
08:211.172 eksplorasi Gak Nikkel, kemudian penandatangan kontrak karyanya, itu tahun 98.
08:29Tahap eksplorasi, 19-2002, perpanjangan tahap eksplorasi itu 2006-2008, sampai dengan tahap konstruksinya 2015-2017, dan produksinya 2008.
08:41Ini tahapnya, Bapak Ibu semua, saya harus menyampaikan juga, hasil kunjungan kami, bahwa gambar, coba kasih keluar gambar dong.
09:09Nah, gambar dari Pulau Payanemo, ini, coba videonya, video.
09:18Nah, ini adalah nasi gambar terakhir.
09:24Payanemo ini.
09:26Dan ini adalah gambar-gambar terakhir.
09:28Jadi, mohon kepada saudara-saudara saya, sebangsa nasi tanah air, dalam menyikapi berbagai informasi, tolong kita juga harus hati-hati, kita harus bijak, bisa membedakan mana yang sesungguhnya, mana yang tidak benar.
09:47Karena kita semua ingin untuk Indonesia baik.
09:50Yang berikut, saya langsung turun ke lapangan, ada gambar saya ke lapangan?
09:55Saya ke PT Gak, itu menemui jumlah total masyarakat di Pulau Gak, itu kurang lebih sekitar 700 orang, dan 300 kepala.
10:12Eh, 300 kakak.
10:14Di mana, kami setelah balik dari sana, ternyata ada gambarnya lagi, PT Gak, karena kenapa saya harus dorong yang ini?
10:24Karena ini produksinya 3 juta.
10:26Coba mas, nah, ini pantauan, coba videonya.
10:30Ini adalah pulau Gak.
10:39Jadi, yang dibilang bahwa terumbu karangnya, lautnya sudah tercemar, mohon maaf, bisa dilihat sendiri.
10:47Dan dari total 13.000 hektare, ini Gak ini, itu yang dibuka, itu 260 hektare.
10:58Dari 260 hektare, sudah di reklamasi 130 hektare lebih, kurang lebih, dan sudah dikembalikan ke negara, itu kurang lebih sekitar 54 hektare.
11:08Dan ini adalah lokasi produksinya, sekarang masih ada 130 hektare.
11:13Nanti setelah ini direklamasi, Bapak-Ibu.
11:16Nah, atas dasar itu, saya juga menyampaikan, ah, ini JT-nya.
11:22Bapak-Ibu bisa lihat, ini JT-nya, ini lautnya.
11:26Nah, ini adalah proses untuk bagaimana melakukan amdal yang baik.
11:34Jadi, sangatlah, mohon maaf, tidak objektif, kalau ada gambar lain yang kurang pas.
11:41Ini perlu saya sampaikan.
11:43Nah, berikut, setelah kita melakukan kunjungan ke sana,
11:46Kita melakukan rapat dengan gubernur, bupati di Sorong.
11:54Atau, ya, kita melakukan rapat dengan Pemda.
12:00Dalam rapat kami, kita minta aspirasi dari toko-toko masyarakat.
12:05Apa sesungguhnya yang terjadi?
12:06Dan mereka meminta agar tolong dipertimbangkan empat iub yang masuk dalam kawasan geopark.
12:19Nah, ada pun empat iub itu.
12:21Dari lima iub, Bapak-Ibu semua,
12:24Dari lima iub itu, satu iub pemerintah pusat yang mengeluarkan.
12:27Yaitu, untuk itu, izinnya semua masih di daerah.
12:34Dalam hal ini, bupati atau gubernur.
12:37Ini terjadi karena memang undang-undangnya seperti itu.
12:40Tapi saya tidak ingin untuk kita menyalahkan siapa-siapa.
12:43Tidak ada.
12:44Ini adalah urusan kita semua, kita harus selesaikan.
12:48Setelah itu kami balik ke Jakarta.
12:51Saya ingin satu slide yang lokasi geopark.
12:54Geopark.
12:56Satu slide terakhir, geopark.
12:57Petanya, petanya, petanya geopark.
13:00Biar teman-teman punya A.
13:03Bapak-Ibu semua,
13:05Ini adalah lokasi geopark.
13:09Ini, ini Van Emo di sini.
13:13Pak Emo.
13:13Pulau Gak itu di sini.
13:16Pulau Gak ke sini,
13:17Ini kurang lebih sekitar 42 kilo.
13:21Dan dia lebih dekat ke Meluku Utara.
13:24Dan dia bukan merupakan bagian kawasan dari geopark.
13:31Ini biar kita, informasi ini saya kasih seutuhnya.
13:35Kemudian, kita balik, saya balik hari Sabtu malam.
13:39Saya langsung keren sama Pak Seskap, sama Pak Men Sesnek.
13:43Kemudian, kami melaporkan kepada Bapak Presiden.
13:47Kemudian, pada hari kemarin, kami ratas.
13:52Di mana, ratas itu dengan berbagai, saya dalam berbagai sempatan, saya katakan bahwa,
13:59kami melakukan penyetopan sementara terhadap seluruh aktivitas.
14:03Untuk apa?
14:04Agar kita mempunyai data yang komprensif.
14:08Saya ingin ada objektivitas.
14:11Nah, data yang komprensif itu membutuhkan waktu.
14:14Tapi kita melakukan kerja maraton.
14:16Kemudian, kita melakukan ratas.
14:19Dan juga dari LHK juga, dari Kementerian Lingkungan Hidup,
14:24menyampaikan juga bahwa memang dalam implementasi empat perusahaan itu,
14:31terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam konteks lingkungan.
14:37Dengan mempertimbangkan apa yang ada di hasil temuan saya di lapangan,
14:43hasil masukan gubernur, bupati, mereka juga ingin agar daerah mereka juga maju.
14:52Sebenarnya ada harapan juga.
14:53Nah, kaitannya dengan itu, kami melaporkan kepada Bapak Presiden.
14:56Dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan.
15:01Memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprensif.
15:05Dan Bapak Presiden memutuskan bahwa empat iub yang di luar pelogak itu dicabut.
15:18Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan.
15:30Jadi, mulai dari hitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut empat iub di Raja Ampat.
15:41Saya pikir, itu beberapa hal penting yang saya harus jelaskan sebagai tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi di awal.
15:52Jadi, sekali lagi, ini adalah arahan bahwa Presiden, atas keputusan rapat, kami langsung mencabut empat iub dari lima iub yang ada di Raja Ampat.
16:04Demikian, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman.
16:16Saya Triska Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya.
16:26Kompas TV, independen, terpercaya.