Eks Tim Mawar Djaka Budi Utama Jadi Dirjen Bea Cukai, KontraS: Ancaman Serius Bagi HAM di Indonesia
Link Terkait:
https://www.suara.com/news/2025/05/24/073104/eks-tim-mawar-djaka-budi-utama-jadi-dirjen-bea-cukai-kontras-ancaman-serius-bagi-ham-di-indonesia?page=1
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan (KontraS) menanggapi perihal Letjen Djaka Budi Utama yang dilantik sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada Jumat (23/5/2025).
Mereka menyoroti Letjen Djaka yang tercatat pernah menjadi anggota Tim Mawar, unit dalam Grup IV Kopassus yang diduga terlibat dalam penculikan aktivis prodemokasi 1997-1998.
#TimMawar #DjakaBudiUtama
VO/Video Editor: Mira/Tata
===================================
Homepage: https://www.suara.com
Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/suaradotcom
Instagram:https://www.instagram.com/suaradotcom/
Twitter: https://twitter.com/suaradotcom
Link Terkait:
https://www.suara.com/news/2025/05/24/073104/eks-tim-mawar-djaka-budi-utama-jadi-dirjen-bea-cukai-kontras-ancaman-serius-bagi-ham-di-indonesia?page=1
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan (KontraS) menanggapi perihal Letjen Djaka Budi Utama yang dilantik sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada Jumat (23/5/2025).
Mereka menyoroti Letjen Djaka yang tercatat pernah menjadi anggota Tim Mawar, unit dalam Grup IV Kopassus yang diduga terlibat dalam penculikan aktivis prodemokasi 1997-1998.
#TimMawar #DjakaBudiUtama
VO/Video Editor: Mira/Tata
===================================
Homepage: https://www.suara.com
Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/suaradotcom
Instagram:https://www.instagram.com/suaradotcom/
Twitter: https://twitter.com/suaradotcom
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menanggapi perihal Letjen Jakabudi Utama
00:06yang dilantik sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada Jumat 23 Mei 2025.
00:15Mereka menyoroti Letjen Jakai yang tercatat pernah menjadi anggota timawar unit dalam Grup 4 Kopassus
00:22yang diduga terlibat dalam penculikan aktivis pro-demokrasi 1997-1998.
00:32Pengangkatan Jakabudi menambah lagi nama-nama anggota ex-timawar yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo menjadi pejabat publik,
00:42kata Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dalam keterangannya Sabtu 24 Mei 2025.
00:48Dia menjelaskan bahwa nama jaka harus jadi sorotan lantaran timawar pernah difonis bersalah dan dihukum penjara 16 bulan
00:58melalui putusan Mahkamah Militer Tinggi No. 20-25-16-KAD-MMT-2-4-1999
01:13dan diperkuat lagi melalui putusan Mahkamah Militer Agung tertanggal 24 Oktober 2000
01:20telah melakukan penghilangan paksa 23 aktivis pro-demokrasi pada periode 1997-1998
01:30yang mana 13 orang diantaranya masih hilang hingga saat ini.
01:35Menurut dia, pelantikan Letjen Jakas sebagai Dirjen Beacukai telah melanggar Pasal 108 Ayat B Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017
01:47tentang manajemen pegawai negeri sipil yang merumuskan syarat-syarat pengangkatan pejabat kalangan non-PNS
01:54yang akan ditempatkan pada posisi jabatan pimpinan tinggi, Madya.
02:01Dalam aturan tersebut, terdapat syarat berupa memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas terkait jabatan yang akan diduduki paling singkat 10 tahun.
02:11Selain itu, terdapat pula syarat berupa kualifikasi pendidikan minimal pasca serjana dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara.
02:20Berdasarkan syarat-syarat tersebut, walaupun Letjen Jakabudi utama telah tidak lagi berstatus sebagai militer aktif
02:28tetapi secara formil telah tidak memenuhi syarat untuk dapat diangkat menjadi JPT Madya
02:34atas dasar vonis bersalah pada Mahkamah Militer,
02:37belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal pasca serjana
02:41dan tidak memiliki pengalaman di bidang bea dan cukai selama 10 tahun
02:46ditinjau dari rekam jejaknya yang berakhir di militer, Beber Dimas.
02:52Pengangkatan Letjen Jakabudi juga dinilai tidak menghormati sistem meritrokrasi yang terbangun
02:58dalam instansi Kementerian Keuangan, khususnya pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
03:04Pasalnya, lanjut Dimas, terdapat Politeknik Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
03:11dalam lingkup Kementerian Keuangan yang dibentuk untuk mencetak calon pegawai
03:16yang akan mengabdikan diri secara profesional kepada instansi Kementerian Keuangan.
03:23Hal ini juga mengindikasikan bahwa tidak berjalannya proses vetting mekanism
03:28dengan serius dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia
03:32untuk memeriksa rekam jejak seorang calon pejabat yang akan menduduki jabatan-jabatan publik
03:39yang merupakan elemen kunci dari reformasi sektor keamanan yang efektif.
03:44Tapi tidak pernah berjalan di Indonesia sejak Indonesia bertransisi
03:48dari kepemimpinan otoriter ke demokrasi dan supermasi sipil pada 1998, jelas Dimas.
03:56Terima kasih telah menonton!