MKMK Pastikan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK pada 7 November 2023
- 6 bulan yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Keputusan MK soal batas usia capres-cawapres berbuntut panjang.
Pada Selasa (31/10) siang, Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman menjalani pemeriksaan pertama atas dugaan pelanggaran etik yang digelar Majelis Kehormatan MK.
Anwar menjadi satu-satunya hakim terlapor, dalam sidang pemeriksaan yang digelar secara tertutup ini.
Majelis Kehormatan MK, memastikan putusan atas laporan dugaan etik, terhadap Ketua MK Anwar Usman, akan disampaikan pada 7 November 2023.
Dalam sidang pendahuluan Majelis Kehormatan MK, di hadapan para pelapor, ketua MKMK Jimly Asshiddiqe beralasan, putusan harus keluar sehari sebelum jadwal penggantian pasangan bakal calon presiden, dan wakil presiden yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum.
Putusan juga akan dibuat sesegera mungkin, untuk menghindari spekulasi publik, atas proses etik yang berjalan di MK.
Oleh karena itu, sidang dengan memeriksa pemohon dan termohon, serta hakim konstitusi akan dituntaskan dalam pekan ini.
Juru bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Tama S Langkun, meminta Majelis Kehormatan MK, dapat bersikap tegas pada Ketua MK Anwar Usman jika memang terbukti ada pelanggran etik.
Baca Juga Tiga Pelapor Hadir Dalam Sidang Pendahuluan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK di https://www.kompas.tv/video/457059/tiga-pelapor-hadir-dalam-sidang-pendahuluan-dugaan-pelanggaran-etik-hakim-mk
Di sisi lain, anggota fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka jadi Bacawapres Prabowo.
Anggota fraksi Gerindra di DPR, Habiburokhman menilai usulan Masinton soal angket terkait putusan MK tidak tepat.
Habiburokhman mengatakan secara azas DPR tak punya kewenangan mengawasi keputusan lembaga yudikatif seperti MK.
Usulan hak angket yang diajukan politisi PDI-P, Masinton Pasaribu, merupakan hak konstitusional yang dimilikinya sebagai anggota dewan.
Tetapi, perlu dilihat, apakah usulan itu akan mendapatkan dukungan dari anggota dewan lainnya atau tidak, dalam beberapa waktu mendatang. Kita tunggu saja.
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/457065/mkmk-pastikan-putusan-dugaan-pelanggaran-etik-hakim-mk-pada-7-november-2023
Pada Selasa (31/10) siang, Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman menjalani pemeriksaan pertama atas dugaan pelanggaran etik yang digelar Majelis Kehormatan MK.
Anwar menjadi satu-satunya hakim terlapor, dalam sidang pemeriksaan yang digelar secara tertutup ini.
Majelis Kehormatan MK, memastikan putusan atas laporan dugaan etik, terhadap Ketua MK Anwar Usman, akan disampaikan pada 7 November 2023.
Dalam sidang pendahuluan Majelis Kehormatan MK, di hadapan para pelapor, ketua MKMK Jimly Asshiddiqe beralasan, putusan harus keluar sehari sebelum jadwal penggantian pasangan bakal calon presiden, dan wakil presiden yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum.
Putusan juga akan dibuat sesegera mungkin, untuk menghindari spekulasi publik, atas proses etik yang berjalan di MK.
Oleh karena itu, sidang dengan memeriksa pemohon dan termohon, serta hakim konstitusi akan dituntaskan dalam pekan ini.
Juru bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Tama S Langkun, meminta Majelis Kehormatan MK, dapat bersikap tegas pada Ketua MK Anwar Usman jika memang terbukti ada pelanggran etik.
Baca Juga Tiga Pelapor Hadir Dalam Sidang Pendahuluan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK di https://www.kompas.tv/video/457059/tiga-pelapor-hadir-dalam-sidang-pendahuluan-dugaan-pelanggaran-etik-hakim-mk
Di sisi lain, anggota fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka jadi Bacawapres Prabowo.
Anggota fraksi Gerindra di DPR, Habiburokhman menilai usulan Masinton soal angket terkait putusan MK tidak tepat.
Habiburokhman mengatakan secara azas DPR tak punya kewenangan mengawasi keputusan lembaga yudikatif seperti MK.
Usulan hak angket yang diajukan politisi PDI-P, Masinton Pasaribu, merupakan hak konstitusional yang dimilikinya sebagai anggota dewan.
Tetapi, perlu dilihat, apakah usulan itu akan mendapatkan dukungan dari anggota dewan lainnya atau tidak, dalam beberapa waktu mendatang. Kita tunggu saja.
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/457065/mkmk-pastikan-putusan-dugaan-pelanggaran-etik-hakim-mk-pada-7-november-2023