KOMPAS.TV - Dinamika pasca-amnesti dan abolisi ini menunjukkan adanya shift dalam pola hubungan PDIPpemerintahan. Meskipun tetap berpegang pada sikap otonom, PDIP mengambil langkah diplomatis di tengah situasi politik yang penuh risiko dan peluang.
Keputusan President Prabowo dalam memberikan amnesti dan abolisi ini merupakan langkah simbolis dalam membangun kembali jembatan politik antara pemerintah dan tokoh oposisi.
Lalu, apakah keputusan ini menjadi langkah lobi politik Presiden Prabowo terhadap PDIP? Penasaran, simak secara lengkap bersama Wartawan Istana Harian Kompas 2004-2025, Suhartono di Podcast Istana & Presiden. Di sini https://youtu.be/EeZADEnI-JI?si=I7bc49oAphbeJSIb
Baca Juga [FULL] Di Balik Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong: Prabowo Butuh PDIP..| Istana & Presiden di https://www.kompas.tv/talkshow/610237/full-di-balik-amnesti-hasto-dan-abolisi-tom-lembong-prabowo-butuh-pdip-istana-presiden
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/610740/blak-blakan-sikap-hasto-pdip-hingga-tom-lembong-usai-dapat-amnesti-abolisi-istana-presiden
00:00Ketataan negaraan politik, posisi sebagai penyeimbang itu adalah pilihan yang dianggap paling tepat.
00:08Jadi PDIP tetap berada di luar, tapi tidak memusuhi apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah.
00:17Nah ini mungkin ke depan yang akan menjadi kekhawatiran masyarakat sipil bila mana PDIP betul-betul tidak berani mengeluarkan kritik atas kebijakan pemerintah yang dianggap kurang tepat.
00:34Nah karena posisi penyeimbang itu, tapi seharusnya PDIP harus tetap memberikan saran, masukan, meskipun itu konstruktif ya, bukan sebagai oposisi.
00:47Karena kan yang ditakutkan setelah ada amnesti ini, apalagi check and balancesnya tidak akan jalan, karena dianggap PDIP akan lebih dekat dan punya utang budi tanda kutip dengan presiden.
00:56Ya betul, ya mungkin kalau check and balances itu kan betul-betul melakukan pengawasan dan perimbangan, atau apa, menyeimbangkan.
01:08Nah tapi kan ini pengawasannya jadi seperti tidak ada gitu ya.
01:13Nah ini yang diharapkan mungkin bukan lagi check and balances, tapi ada penyeimbang yang konstruktif.
01:22Tapi juga kalau untuk ke depan, 5 tahun ke depan, kalau pemerintahan tidak ada yang mengawasi secara ketat apapun kebijakannya, tentu kan pasti ada hal-hal yang kurang tepat, yang dirasakan oleh masyarakat.
01:40Nah inilah sebetulnya fungsi partai politik di DPR itu adalah melakukan itu, pengawasan.
01:46Nah ini yang kita tunggu.
01:48Nanti pengawasan dari PDIP, praksi PDIP di DPR itu seperti apa gitu ya, terhadap jalannya pemerintahan.
01:55Karena berbagai program yang sudah jalan, dinaranya bagus, tapi kan pada prakteknya banyak penyimpangan-penyimpangan.
02:01Kalau dengan Pak Tom Lembong bagaimana? Kan Pak Tom Lembong ya seperti yang kita bahas di awal, pada saat Pilpres kemarin berseberangan dengan Pak Presiden pun juga kekuatan politik dibalik Pak Tom Lembong.
02:14Ini juga sebagai kaptennya waktu itu Pak Anies, sampai sekarang pun mengambil sikap tidak dengan pemerintahan, tidak sejalan dengan pemerintahan.
02:23Artinya ya mengkritisi di luar pemerintahan. Apakah bisa jadi ini akan berubah juga atau tidak serta-merta seperti PDIP?
02:28Ya, tetap ada balas budi tetap gitu ya. Nah makanya ada yang bilang juga ke saya, kalau Tom Lembong betul-betul mau bersikap pada waktu itu, dia nggak mau itu.
02:44Nggak mau proses hukum dihentikan. Saya ingin membuktikan bahwa apa yang saya lakukan itu benar.
02:50Terbukti di putusan hakim kan saya tidak terbukti menerima satu sen pun uang itu.
02:59Bahwa kebijakannya dia tanda tangani, iya. Tapi kan itu dia kebijakanan itu kan berdasarkan instruksi dari Presiden.
03:07Makanya dia meminta Presiden Jokowi hadir dalam kesaksian itu.
03:10Nah sebetulnya kalau misalkan Pak Tom ingin berjuang betul-betul secara hukum, dia bisa menolak abolisi itu.
03:21Saya harus membuktikan sendiri, tidak harus dihentikan oleh Presiden.
03:25Karena kalau Presiden Jokowi dihentikan kan berarti benar atau salahnya belum diketahui.
03:31Sementara dia sudah diponis 4,5 tahun. Dan dia melakukan, mau mengajukan banding.
03:37Sudah mengajukan banding. Artinya dia tidak puas dengan putusan hakim itu.
03:41Nah sekarang dihapuskan. Nah artinya satu sisi mungkin dia berterima kasih.
03:48Tapi sisi lain dia ada proses hukum yang mungkin mengantung.
03:52Makanya dia sekarang mengajukan pengaduan terhadap hakim yang telah memproses itu.
03:59Yang dianggap tidak benar gitu loh.
04:02Jadi satu sisi mungkin dia berterima kasih.
04:07Satu sisi dia juga tetap harus membuktikan dirinya gitu loh.
04:11Jangan cuma karena putusan politik, proses hukumnya dihentikan.
