Eks Menag Yaqut Cholil Dicegah ke Luar Negeri, Buntut Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

KompasTV

kemarin dulu

KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan mencegah Menteri Agama periode 20202024, Yaqut Cholil Qoumas, bepergian ke luar negeri.

Pencegahan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan korupsi penetapan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kemenag tahun 20232024.

Selain Yaqut, KPK juga melarang dua orang lainnya untuk bepergian ke luar negeri.

Dua orang tersebut adalah mantan staf khusus Menteri Agama dan seorang pihak dari swasta berinisial FHM.

Keputusan larangan bepergian ke luar negeri yang dikeluarkan KPK berlaku selama enam bulan ke depan.

Keputusan ini merupakan langkah KPK untuk mempermudah proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji.

Baca Juga Eks Menag Yaqut dan Eks Mendikbud Nadiem Diperiksa KPK Terkait 2 Kasus Berbeda | KOMPAS SIANG di https://www.kompas.tv/nasional/611024/eks-menag-yaqut-dan-eks-mendikbud-nadiem-diperiksa-kpk-terkait-2-kasus-berbeda-kompas-siang

#kpk #yaqut #eksmenag

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/611041/eks-menag-yaqut-cholil-dicegah-ke-luar-negeri-buntut-kasus-dugaan-korupsi-kuota-haji-sapa-malam

Kategori

🗞

Berita

Transkrip

Tampilkan transkrip video lengkap

00:00...memutuskan mencegah Menteri Agama periode 2020-2024 Yakut Kolil Komas,

00:04pepergian ke luar negeri.

00:06Pencegahan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi penetapan kuota

00:09dan penyelenggaran ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023 hingga 2024.

00:16Selain Yakut, KPK juga melarang dua orang lainnya untuk pepergian ke luar negeri.

00:20Dua orang itu adalah mantan staf khusus Menteri Agama

00:24dan seorang pihak dari swasta berinisial FHM.

00:30Keputusan larangan pepergian ke luar negeri yang dikeluarkan KPK berlaku selama enam bulan ke depan.

00:36Keputusan ini merupakan langkah KPK untuk mempermudah proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji.

00:53Benar dalam perkara penyidikan penentuan kuota dan penyelenggaraan haji ini,

00:58KPK telah mencegah tiga orang untuk ke luar negeri per hari kemarin.

01:05Yang pertama, Saudara YCQ ya, Menteri Agama periode 2020-2024,

01:14kemudian Saudara IAA yang merupakan staf khusus Menteri Agama pada periode tersebut,

01:22dan juga Saudara FHM yang merupakan pihak swasta selaku pemilik tur haji dan umroh.

01:34Sementara itu, Menteri Agama periode 2020-2024, Yakut Kolil Komas,

01:42melalui juru bicaranya menyampaikan empat poin sikap menanggapi pencekalan terhadap Yakut dan dua orang lainnya.

01:49Juru bicara Yakut, Anna Hasbi, bilang,

01:52Yakut baru mendengar informasi larangan pepergian ke luar negeri oleh KPK dari media.

01:56Dalam keterangan tertulisnya, juru bicara Yakut, Anna Hasbi, bilang,

02:05dengan kesadaran penuh, Guisi Yakut Kolil Komas akan mematuhi seluruh proses hukum yang berlaku.

02:12Sebagai bagian dari masyarakat yang menghormati hukum,

02:15beliau menegaskan komitmennya untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum

02:19guna menyelesaikan perkara ini sesuai ketentuan yang ada.

02:26KPK pun telah mengungkap taksiran awal kerugian keuangan negara terhadap perkara ini

02:35yang dikatakan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah.

02:40Tim penyidik KPK masih terus memeriksa sejumlah saksi

02:43dan mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang konstruksi perkara secara utuh.

02:48KPK juga telah menaikkan status penanganan perkara dugaan korupsi kuota haji ke penyidikan.

02:53Namun, hingga saat ini KPK masih belum menetapkan tersangka.

03:00Perkara ini baru saja naik ke penyidikan dengan seperindik umum,

03:07artinya memang masih dibutuhkan langkah-langkah penyidikan

03:12untuk nanti kemudian KPK menetapkan para pihak sebagai tersangkanya.

03:17Di mana dalam perkara ini, hitungan awal dugaan kerugian negaranya lebih dari 1 triliun.

03:27Di sini penyidik akan mendalami terkait dengan perintah-perintah penentuan kuota tersebut

03:33dan juga aliran uang tentunya.

03:37Karena kan yang dikelola oleh para agen ini,

03:40ya kemudian kita akan lihat apakah ada aliran uang ke pihak-pihak tertentu.

03:45Baru satu kali diperiksa, KPK sudah mengeluarkan keputusan pencegahan ke luar negeri

03:51untuk mantan menak Yakut Kolil Komas.

03:55Lalu apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan KPK melarang Yakut

03:57dan dua orang lainnya untuk bepergian ke luar negeri?

04:00Ada jurnalis Kompas TV Rahma Piliang

04:02dan juru kamera Yogi Syahrefi di gedung KPK Jakarta.

04:06Rahma, apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan KPK melarang mantan menak Yakut

04:11bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan?

04:15Ya, Radhi.

04:18Selain untuk meminta keterangan dan mendalami lebih lanjut

04:21terkait dengan korupsi kuota Haji di tahun 2024

04:25kepada mantan Menteri Agama dan juga dua orang lainnya

04:30yang dicegah oleh KPK untuk ke luar negeri begitu,

04:34ada juga alasan lainnya yaitu dari keterangan-keterangan sebelumnya

04:38yang sudah disampaikan oleh pihak-pihak tersebut,

04:40ini memberikan keterangan yang menurut KPK ini dapat perlu didalami kembali begitu, Radhi.

04:47Dan juga KPK ini tentunya memperhitungkan apakah dari orang-orang tersebut

04:53atau pihak-pihak tersebut yang sudah diperiksa ini memiliki kemampuan

04:56untuk dapat pergi ke luar negeri begitu atau melakukan diri ke luar negeri.

05:00Inilah alasan dari KPK ini mengeluarkan surat untuk pencegahan ke luar negeri

05:08kepada mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kolmas

05:10dan juga dua pihak lainnya yaitu adalah dari pihak swasta

05:14yaitu pengusaha Travel Haji yang bernama Fuad Hasan Mansur

05:19dan mantan Stafsus Menteri Agama Yusfah Abidal Aziz.

05:23Yang surat ini sudah dikeluarkan begitu ya Radhi dan juga Saudara

05:28pada tanggal 11 Agustus kemarin dan berlaku selama 6 bulan ke depan

05:33dan ini artinya dari penyidik KPK ini tentunya pada 6 bulan ini

05:38akan terus mendalami dan juga mencari bukti-bukti baru begitu

05:43dan mendalami keterangan-keterangan dari saksi-saksi

05:46dan juga pihak-pihak yang sudah dilarang ke luar negeri begitu ya Radhi dan juga Saudara.

05:52Nah untuk terkait dengan bukti-bukti Radhi dan juga Saudara

05:55barusan saja memang dari KPK ini memberikan informasi terbaru lagi

05:58terkait dengan bukti yang diterima adalah SK

06:01untuk pembagian kuota haji 2024 lalu begitu

06:07dimana SK ini ditandatangani oleh Menteri Agama

06:10yang berisikan bahwa SK kuota tambahan haji ini

06:14ini 50 untuk kuota reguler dan 50 untuk kuota haji khusus

06:20yang mana seharusnya begitu ya Radhi dan juga Saudara

06:23dari jumlah kuota haji tambahan yang berjumlah 20 ribu ini

06:28seharusnya proporsinya adalah 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus

06:37tapi malah ditambah atau diubah proporsinya menjadi 50-50 ya ini artinya 10 ribu untuk haji khusus

06:45dan 10 ribu untuk haji reguler inilah yang akan didalami oleh pejidik KPK bagaimana dengan

06:52kenapa dari SK ini bisa muncul dan apakah ini berasal dari button up begitu

06:58atau dari bawah top down begitu atau memang bertemu di tengah begitu Radhi

07:02dan selain untuk mendalami kasus tersebut juga akan mendalami bagaimana

07:06dengan aliran dananya yang terjadi dari tambahan kuota haji 2024 ini

07:11kita tunggu Radhi dan juga Saudara memang untuk dari KPK belum menentukan siapa tersangkannya

07:17walaupun ini sudah naik ke tahap penyidikan Radhi

07:20Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan Juru Kamera Yogi Syahrefi melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta

Dianjurkan