KOMPAS.TV - Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengumumkan Thailand dan Kamboja telah sepakat menerapkan gencatan senjata mulai Senin malam waktu setempat. Kesepakatan ini disampaikan setelah pertemuan di Putrajaya, pusat administrasi Malaysia.
Dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Kamboja dan Perdana Menteri Sementara Thailand, Perdana Menteri Malaysia memaparkan langkah demi langkah proses penurunan ketegangan, termasuk mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya.
Kedua negara sepakat untuk gencatan senjata tanpa syarat yang mulai berlaku pada 28 Juli 2025 pukul 24.00 waktu setempat. Langkah ini disebut sebagai awal penting untuk mengembalikan keamanan dan kedamaian.
Sebagai Ketua ASEAN saat ini, Malaysia siap memimpin tim pemantau untuk memastikan pelaksanaan gencatan senjata. Kedua pihak juga bersepakat untuk melanjutkan komunikasi langsung antara perdana menteri, menteri luar negeri, dan menteri pertahanan masing-masing negara.
Baca Juga Peran PM Malaysia Anwar Ibrahim di Tengah Gencatan Senjata Thailand dan Kamboja di https://www.kompas.tv/internasional/608100/peran-pm-malaysia-anwar-ibrahim-di-tengah-gencatan-senjata-thailand-dan-kamboja
00:00Saudara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan Thailand dan Kamboja telah sepakat untuk menerapkan genjatan senjata.
00:08Senin tengah waktu setempat kesepakatan ini disampaikan setelah pertemuan di Putrajaya Pusat Administrasi Malaysia.
00:20Dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Kamboja dan Perdana Menteri Sementara Thailand,
00:26Perdana Menteri Malaysia memaparkan langkah demi langkah proses penurunan ketegangan termasuk dengan mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya.
00:36Kedua negara sepakat untuk genjatan senjata saudara tanpa syarat yang mulai berlaku pada 28 Juli 2025 pukul 24.00 waktu setempat.
00:47Langkah ini disebut sebagai awal penting untuk mengembalikan keamanan dan juga kedamaian.
00:52Sebagai Ketua ASEAN saat ini, Malaysia siap memimpin tim pemantau untuk memastikan pelaksanaan genjatan senjata.
01:00Kedua pihak juga bersepakat saudara untuk melanjutkan komunikasi langsung antara Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan masing-masing negara.
