JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota DPD RI dari Papua Barat Daya sekaligus Ketua Dewan Adat Papua dan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor mengatakan masyarakat yang disebut mendukung tambang nikel bukanlah penduduk asli Papua, melainkan berasal dari Maluku Utara.
Bahkan ia curiga bahwa ada desain, ketika ada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkunjung dan ada sekumpulan orang membawa spanduk bertuliskan, "laut kami bersih, berita Pulau Gag hancur itu hoaks".
"Saya pikir tiba-tiba Pak Menteri muncul ke sana, ada spanduk yang didesain sedemikian rupa bagusnya. Ada yang pakai ikat kain merah di kepala, terus datang berteriak-berteriak. Di situ saya curiga by design," katanya.
"Siapa yang design?", tanya Budiman Tanuredjo.
"Kita bisa lihat secara kasat mata, kelihatan," ujar Mayor.
Menurutnya, mayoritas pekerja tambang adalah warga dari luar Papua. Sedangkan penduduk Papua hanya menjadi penonton. Maka ia meminta agar pekerja dari luar Papua dipulangkan saja.
Mayor mengapresiasi respon cepat Presiden Prabowo mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Namun menurutnya, penambangan ini tidak memperhatikan masyarakat adat Papua.
#rajaampat #nikel #tambang
https://youtu.be/T4QDl4p_6j4?si=GG6b12wfuGWwEoEC
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/599049/ketua-adat-bukan-orang-papua-yang-dukung-tambang-nikel-satu-meja
Bahkan ia curiga bahwa ada desain, ketika ada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkunjung dan ada sekumpulan orang membawa spanduk bertuliskan, "laut kami bersih, berita Pulau Gag hancur itu hoaks".
"Saya pikir tiba-tiba Pak Menteri muncul ke sana, ada spanduk yang didesain sedemikian rupa bagusnya. Ada yang pakai ikat kain merah di kepala, terus datang berteriak-berteriak. Di situ saya curiga by design," katanya.
"Siapa yang design?", tanya Budiman Tanuredjo.
"Kita bisa lihat secara kasat mata, kelihatan," ujar Mayor.
Menurutnya, mayoritas pekerja tambang adalah warga dari luar Papua. Sedangkan penduduk Papua hanya menjadi penonton. Maka ia meminta agar pekerja dari luar Papua dipulangkan saja.
Mayor mengapresiasi respon cepat Presiden Prabowo mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Namun menurutnya, penambangan ini tidak memperhatikan masyarakat adat Papua.
#rajaampat #nikel #tambang
https://youtu.be/T4QDl4p_6j4?si=GG6b12wfuGWwEoEC
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/599049/ketua-adat-bukan-orang-papua-yang-dukung-tambang-nikel-satu-meja
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Raja Ampat, obrol izin tambang duluan, gaduh belakangan adalah tema Satu Meja The Forum.
00:08Malam ini telah hadir di studio anggota Dewan Perwakilan Daerah Papua Barat Daya, Paul Vincent Mayor.
00:15Pakci, malam.
00:17Di sebelah kiri saya ada Kepala Global Greenpeace Indonesia untuk Kampanye Hutan Indonesia, Kiki Taufik.
00:22Malam, malam. Kemudian ada Ketua Ekspedisi Tanah Papua dari Harian Kompas tahun 2021, Hari Susilo.
00:31Malam, hari. Lalu ada sambungan melalui sambungan SUM anggota Komisi 12 DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ratna Juwitasari.
00:42Malam, Mbak Ratna.
00:44Kami juga sudah mengundang perwakilan dari Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kantor Komunikasi Presiden.
00:52Namun mereka tidak bersedia untuk hadir.
00:57Oke, baik. Saya ke Kiki dulu.
00:59Bung Kiki, ini sebetulnya kerusakan lingkungan seperti apa yang ditemukan oleh Greenpeace?
01:05Sehingga Greenpeace kemudian melakukan kampanye untuk save Raja Ampat.
01:10Terima kasih, Mas Budiman.
01:12Jadi memang kami sebenarnya sudah mendengar bahwa ada tambang nikel di Raja Ampat sejak satu tahun yang lalu, dua tahun yang lalu ya, sejak mendengar hasil ekspedisi dari teman-teman Kompas.
01:282021 ya, berarti ya.
01:302021, maaf, bukan serta.
01:322022.
01:332022 keluarnya, kita sudah baca.
01:35Kita kemudian isu-isu tambang nikel ini semakin lama makin besar.
01:42Nah, kemudian tahun lalu kami mulai mengumpulkan data.
01:48Jadi kami ke lapangan, kami melakukan beberapa riset dan kami menemukan ada tiga pulau yang memang sudah ditambang.
01:58Jadi kami melihat ada kerusakan di mana totalnya kira-kira sekitar 500 hektare hutan di pulau-pulau kecil itu yang hilang, yang sudah ditambang.
02:11Dan kami menemukan juga pada saat hujan, karena hutannya sudah hilang, maka terjadi sedimentasi.
02:21Jadi dibawa oleh air, kemudian terlihat sedimentasi di terumbu karang itu, di pesisir.
02:28Dan tentu ini kemudian memicu kita untuk menyelidiki lebih lanjut lagi.
02:34Sekaligus juga kami mencoba berdiskusi dengan masyarakat setempat, bahwa untuk memastikan apakah masyarakat setempat ini seperti apa responnya.
02:45Dan ternyata yang kami temukan, masyarakat asli yang tinggal di sana mereka menolak.
02:51Nah, dari situ kemudian baru mulai kita merancang satu.
02:55Sekarang Presiden Prabowo telah mencabut empat izin usaha penambangan.
02:59Respon Greenpeace?
03:01Ya, yang pertama tentu kami mengapresiasi langkah pemerintah yang begitu cepat untuk mencabut empat izin IUP.
03:11Namun belum selesai menurut kami.
03:15Karena bagi kami, tuntutan kami itu adalah Raja Ampat harus di proteksi, full proteksi dan permanen.
03:25Oke.
03:25Jadi bukan cuma empat IUP, tapi seluruh izin-izin tambang baik yang aktif maupun tidak aktif.
03:31Termasuk salah satunya...
03:33Yang gak nikel.
03:34Gak nikel.
03:35Kenapa harus dicabut semua?
03:38Karena itu satu kesatuan.
03:40Satu kesatuan ekosistem di mana lambat, cepat atau lambat akan berdampak kepada ekosistem di sekitar itu.
03:50Oke, baik.
03:51Pak Paul Vincent Mayor, Anda asli Raja Ampat?
03:57Iya, saya lahir di PINEMO.
03:59PINEMO?
03:59Kampung PAM.
04:00Ketua Dewan Adat Raja Ampat?
04:02Di Papua Barat dan Barat Daya.
04:05Ketua Dewan Adat Papua, wilayah Tiga Doberai.
04:07Oke.
04:08Lalu sekarang sudah empat IUP disabut oleh Presiden Prabowo.
04:13Harapan Anda?
04:15Ya, saya apresiasi.
04:16Saya apresiasi respon cepat dari Pak Presiden Prabowo.
04:21Tapi juga kita harus perhatikan GAK hari ini.
04:24GAK ini perusahaan yang dari tahun 70-an.
04:26Oke.
04:27Tapi kenapa baru sekarang orang ribut-ribut tentang GAK?
04:30Karena kalau kita lihat di sana, pekerja orang asli Papua di sana itu di bawah 10%.
04:37Di bawah 10%?
04:38Iya.
04:39Saya ke sana tahun 2022 untuk pergi cek itu, pekerjanya mungkin cuma 3%.
04:47Orang kerja semua di bawah dari luar.
04:51Kontraktor lokalnya tidak dilibatkan.
04:54Di bawah kontraktor dari luar.
04:56Jadi saya lihat memang benar-benar sumber daya alamnya dikeruk, sumber daya manusianya terpuruk.
05:03Ini menjadi satu catatan penting untuk Pak Presiden Prabowo untuk kita harus perhatikan GAK ini.
05:10Mereka nambang, ambil sumber daya alamnya, tapi masyarakat adat Papua tidak diperhatikan.
05:15Tapi ada suara-suara juga yang di GAK itu yang mengatakan keberatan kalau kemudian tambang itu kemudian ditutup.
05:22Mereka bukan orang asli Papua.
05:25Mereka itu asalnya dari Maluku Utara.
05:28Mereka bukan orang asli Papua.
05:30Jadi saya pikir tiba-tiba Pak Menteri muncul ke sana, ada sepanduk yang didesain sedemikian rupa bagusnya,
05:40ada yang ikat kain merah di kepala, terus datang bertirak-bertirak di situ, saya curiga baik desain.
05:47Didesain.
05:47Siapa yang desain?
05:49Ya, kita bisa lihat secara kasat mata kelihatan.
05:52Oke, baik.