Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utamaLewati ke footer
  • kemarin dulu
BANDUNG, KOMPAS.TV - Larangan study tour yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, direspons beragam oleh berbagai pihak.

Di Bandung, ratusan sopir bus dan pelaku industri pariwisata berdemonstrasi di depan Gedung Sate.

Mereka menuntut pencabutan surat edaran terkait pelarangan study tour. Massa bahkan memblokade jalan dengan bus pariwisata.

Larangan study tour juga berimbas pada sepinya order. Di Bekasi, puluhan sopir di satu penyewaan bus pariwisata terpaksa menganggur.

Pengelola menyebut, penurunan omzet mencapai 40 hingga 60 persen. Mereka berharap Gubernur Jawa Barat mengevaluasi kebijakan larangan study tour karena mengancam kelangsungan bisnis.

Tapi larangan study tour ditanggapi berbeda oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Dia tetap memperbolehkan study tour asal dilakukan dengan bertanggung jawab. Selain itu, kegiatan study tour tidak boleh dikaitkan dengan nilai akademik.

Meski ditentang banyak pihak, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berkeras dengan kebijakannya.

Kata Dedi, dia tetap berkomitmen agar orang tua murid tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan di luar kebutuhan pendidikan.

Perbedaan kebijakan kepala daerah terkait study tour ditanggapi pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran, Asep Sumaryana.

Kata dia, satu kebijakan harusnya ditanggapi sejalan. Jika tidak, akan berpotensi keretakan hubungan antar pemerintah.

Lalu, apakah kebijakan pelarangan study tour yang dikeluarkan Dedi Mulyadi sudah tepat? Atau ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan?

Baca Juga Tak Ikut Dedi Mulyadi, Wali Kota Bandung Farhan Bolehkan Study Tour | BERUT di https://www.kompas.tv/regional/607296/tak-ikut-dedi-mulyadi-wali-kota-bandung-farhan-bolehkan-study-tour-berut

#dedimulyadi #studytour #sopirbus #bandung

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/607380/respons-wali-kota-bandung-hingga-sopir-bus-soal-larangan-study-tour-dedi-mulyadi-sapa-pagi
Transkrip
00:00Larangas tadi tur yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi direspon beragam oleh berbagai pihak.
00:09Di Bandung, ratusan sopir bus dan pelaku industri pariwisata berdemo di depan gedung sate.
00:14Mereka menuntut pencambutan surat edaran terkait pelarangas tadi tur.
00:18Masa bahkan membeluk kada jalan dengan bis pariwisata.
00:23Larangas tadi tur juga berimbas pada sepinya order.
00:25Di Bekasi, puluhan sopir di satu penyewaan bis pariwisata terpaksa menganggur.
00:31Pengelola menyebut penurunan omset mencapai 40 hingga 60 persen.
00:35Mereka berharap Gubernur Jawa Barat mengevaluasi kebijakan larangas tadi tur karena mengancam kelangsungan bisnis.
00:43Tapi, larangas tadi tur dianggapi berbeda oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.
00:48Dia tetap memperbolehkan tadi tur asal dilakukan dengan bertanggung jawab.
00:52Selain itu, kegiatan studi tur tidak boleh dikaitkan dengan nilai akademik.
00:56Tidak boleh studi tur yang wajib karena mempengaruhi nilai.
01:01Kalau tidak ikut, maka wajib bikin tugas karena mempengaruhi nilai.
01:05Temenang.
01:07Studi tur mah, studi tur weh.
01:09Tidak ada hubungan dengan nilai.
01:10Yang sanggup, bayar.
01:12Yang nggak sanggup, nggak usah bayar.
01:14Komitif sekolah dan sekolah.
01:16Asal tahu menjawab, tapi begitu ketahuan sama saya ada yang melaporkan.
01:19Anak saya wajib ikut kalau nilainya tidak bertambah.
01:25Atau kalau tidak ikut harus bikin tugas.
01:27Maka kepala sekolahnya, lalu negeri, keputusnya langsung dihentikan.
01:31Meski ditentang banyak pihak, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, berkeras dengan kebijakannya.
01:36Kata Deddy, dia tetap berkomitmen agar orang tua murid tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan di luar kebutuhan pendidikan.
01:42Proses itu adalah kegiatan pariwisata.
01:48SK saya adalah SK Studi Tur.
01:51Yang dilarang itu adalah kegiatan Studi Tur.
01:57Yang kemudian dengan demonstrasi itu, itu menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan Studi Tur itu sebenarnya kegiatan piknik.
02:10Ini kegiatan rekreasi.
02:14Insya Allah, Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa
02:22agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan.
02:29Perbedaan kebijakan Kepala Daerah Terkes Studi Tur ditanggapi pengamat kebijakan publik Universitas Pajajaran ASEP Sumeriana.
02:37Kata dia, satu kebijakan harusnya ditanggapi sejalan.
02:41Jika tidak, akan berpotensi keretakan hubungan antar pemerintah.
02:44Untuk warga kota Bandung, seluruh itu menjadi perlu.
02:49Karena mungkin himpitan kesibukan dan segala macam, kemudian himpitan belajar yang demikian padat.
02:55Jika dengan demikian, mereka butuh juga rekreasi.
02:58Nah, rekreasi ini kan tidak bisa dihindarkan juga.
03:01Karena manusia itu kan tidak hanya menggunakan otak kiri saja.
03:06Tapi ini otak kanan.
03:06Otak kanannya perlu diisi juga.
03:08Misalnya dengan hiburan, segala macam.
03:09Nah, oleh karena itu, sebetulnya bukan tabrakan.
03:13Tapi mungkin Pak Parhan ini mengkreasi kebijakan dari Pak Deddy itu menjadi kebijakan-kebijakan yang akomodatif.
03:22Lalu, apakah kebijakan pelarangan studi tur yang dikeluarkan Deddy Muleri sudah tepat?
03:26Atau ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan?
03:29Tim Liputan Kompas TV

Dianjurkan