Gedung Putih Umumkan Data Pribadi Warga Indonesia 'Diobral' ke AS, Kenapa Pemerintah Gagap Menjawab?

Suaradotcom

kemarin dulu

Gedung Putih Umumkan Data Pribadi Warga Indonesia 'Diobral' ke AS, Kenapa Pemerintah Gagap Menjawab?

Link Terkait :
https://www.suara.com/news/2025/07/24/082840/gedung-putih-umumkan-data-pribadi-warga-indonesia-diobral-ke-as-kenapa-pemerintah-gagap-menjawab

Pengumuman resmi Gedung Putih pada 22 Juli 2025 menyebut bahwa Indonesia telah sepakat mentransfer data pribadi warganya ke Amerika Serikat. Pernyataan ini memicu kegemparan di dalam negeri, mengingat isu tersebut belum pernah disampaikan secara terbuka oleh pemerintah Indonesia.

Dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade, disebutkan bahwa Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan mentransfer data ke AS. Sementara itu, respons dari pihak Jakarta tampak tidak solid, dengan sikap pemerintah yang terlihat bingung dan terpecah, berbeda jauh dari pernyataan lugas pemerintahan Donald Trump.

Saat dimintai konfirmasi, Presiden Prabowo Subianto hanya memberi jawaban singkat bahwa negosiasi dengan Amerika Serikat masih berlangsung. Pernyataan normatif ini dinilai belum mampu meredakan kekhawatiran publik, apalagi para pejabat di lingkaran pemerintah justru menyampaikan penjelasan yang tidak konsisten.

#Prabowo #Trump
Vo/Video Editor:Emma/Faqih
===================================
Homepage: https://www.suara.com
Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/suaradotcom
Instagram:https://www.instagram.com/suaradotcom/
Twitter: https://twitter.com/suaradotcom

Kategori

🗞

Berita

Transkrip

Tampilkan transkrip video lengkap

00:00Pagumuman resmi Gedung Putih pada 22 Juli 2025 menyebut bahwa Indonesia telah sepakat

00:05mentransfer data pribadi warganya ke Amerika Serikat.

00:09Pernyataan ini memicu kegemparan di dalam negeri mengingat isu tersebut belum pernah disampaikan secara terbuka

00:14oleh pemerintahan Indonesia.

00:16Dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade, disebutkan bahwa Indonesia akan memberikan kepastian

00:21terkait kemampuan mentransfer data ke Amerika Serikat.

00:24Sementara itu, respon dari pihak Jakarta tampak tidak solid dengan sikap pemerintahan

00:28yang terlihat bingung dan terpecah, berbeda jauh dari pernyataan lugas oleh pemerintahan Donald Trump.

00:34Saat dimintai konfirmasi Presiden Prabowo Subianto hanya memberi jawaban singkat

00:38bahwa negosiasi dengan Amerika Serikat masih tetap berlangsung.

00:42Pernyataan normatif ini dinilai belum mampu meredakan khawatiran publik,

00:45apalagi para pejabat di lingkaran pemerintah justru menyampaikan penjelasan yang tidak konsisten.

00:51Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasmi mencoba menenangkan publik

00:55dengan menyebut bahwa pertukaran data dilakukan secara terbatas

00:58untuk tujuan keamanan, seperti bahan kimia yang bisa digunakan sebagai pupuk atau sebagai bom.

01:04Sementara itu, Juru Bicara Kemenkop Rekonomian Haryo Limansato memberikan penjelasan berbeda

01:09dengan menegaskan bahwa data yang ditransfer adalah data komersial,

01:13bukan data pribadi atau data strategis.

01:16Penjelasan pemerintah soal transfer data pribadi makin membingungkan karena tidak sinkron.

01:20Juru Bicara Kemenkop Rekonomian Haryo Limansato menyebut data yang ditransfer bersifat komersial,

01:26seperti data bank untuk riset.

01:29Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital, Myutia Hafid,

01:32mengaku belum mengetahui detail kesepakatan dan masih akan berkoordinasi dengan Kemenkop Rekonomian.

01:38Kemenkop Rekonomian Erlangga Hartato hanya memberi pernyataan singkat dan samar,

01:42menyebut transfer data dilakukan secara bertanggung jawab,

01:46tanpa penjelasan detail soal perlindungan data warga.

01:48Ketidak sinkronan ini memperkuat kesan bahwa pemerintah belum siap menjawab kekhawatiran publik

01:54dan memicu kritik tajam dari para pakar serta bagian art digital.

01:58Direktur Eksekutif Seiknet Nanden Sekar Arum menilai langkah ini sangat berbahaya

02:03karena dilakukan sebelum adanya regulasi dan lembaga perlindungan data yang memadai.

02:09Peringatan keras juga disampaikan Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Study

02:13yang menuntut transferasi penuh dalam kesepakatan transfer data dengan pihak Amerika Serikat.

02:19Heru Study mengingatkan potensi bocornya data sensitif negara,

02:23termasuk data aparat, pejabat, dan informasi keuangan

02:25jika ditransfer data ke Amerika Serikat tidak diawasi ketat.

02:29Para pakar mengingatkan bahwa tanpa pengawasan yang kuat,

02:32Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi beresiko menjadi macan ompong

02:36yang tak mampu melindungi warga dari eksploitasi data berskala besar.

Dianjurkan