Wamen Rangkap Komisaris, Ekonom: Tak Adil Bagi Pencari Kerja

KompasTV

hari ini

JAKARTA, KOMPAS.TV - Berapa sih gaji komisaris BUMN, sampai-sampai bikin Cak Imin sudah jadi menko tetap "ngiler juga"? Kompas Bisnis ambil data dari keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia.

Kami ambil salah satu contoh BUMN besar dan strategis, yaitu Telkom Indonesia, dalam laporan keuangan tahun 2024.

Total yang diterima Bambang Brodjonegoro saat menjadi komisaris utama adalah Rp 12,6 miliar. Di dalamnya termasuk honorarium, tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, dan tantiem tahun buku 2023.

Ada juga nama Arya Sinulingga yang menerima total penghasilan sebagai komisaris Telkom sebesar Rp 11,4 miliar, dan Silmy Karim yang saat ini menjabat wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengantongi Rp 7,7 miliar. Ini sedikit gambaran berapa penghasilan komisaris yang diterima oleh wamen.

Sejumlah nama wakil menteri Kabinet Merah Putih ditunjuk sebagai komisaris BUMN. Padahal, fungsi komisaris melakukan pengawasan atas perusahaan negara.

Apa jaminan tidak terjadi konflik kepentingan? Kita bahas bersama Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar.

Baca Juga Wamen Rangkap Jabatan, Pakar Hukum: Tak Beretika | SAPA PAGI di https://www.kompas.tv/nasional/605923/wamen-rangkap-jabatan-pakar-hukum-tak-beretika-sapa-pagi

#wamenrangkapjabatan #wakilmenteri #komisaris

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/605924/wamen-rangkap-komisaris-ekonom-tak-adil-bagi-pencari-kerja-sapa-pagi

Kategori

🗞

Berita

Transkrip

Tampilkan transkrip video lengkap

00:00Intro

00:00Kembali di Kompas Bisnis Saudara

00:14Nah jadi berapa sih gaji komisaris BUMN

00:16Sampai-sampai bikin Caimin sudah jadi menko tetap ngiler juga

00:20Kompas Bisnis ambil data dari keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia Saudara

00:24Jadi kami ambil salah satu contoh BUMN besar dan strategis

00:29Yaitu Telkom Indonesia dalam laporan keuangan tahun 2024

00:33Total yang diterima Bambang Brojonegoro saat menjadi komisaris utama adalah 12,6 miliar rupiah

00:41Di dalamnya termasuk konararium, tunjangan hari raya, tunjangan transportasi dan tantiem tahun buku 2023

00:48Ada juga nama Arya Sinulingga yang menerima total penghasilan sebagai komisaris Telkom

00:53Sebesar 11,4 miliar rupiah

00:56Dan Sialmi Karim yang saat ini menjabat Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan

01:00Mengantongi 7,7 miliar rupiah

01:03Ini sedikit gambaran Saudara

01:05Berapa penghasilan komisaris yang diterima oleh Wamen

01:07Sejumlah nama Wakil Menteri Kabinet Merah Putih ditunjuk sebagai komisaris BUMN

01:16Padahal fungsi komisaris melakukan pengawasan atas perusahaan negara

01:21Apa jaminan tidak terjadi konflik kepentingan?

01:24Kompas Bisnis akan tanya ke Direktur Kebijakan Publik Selios, Media Wahyudi Askar

01:28Selamat pagi Mas Media

01:29Selamat pagi Mbak Pta

01:30Mas Media ini tidak hanya sebagai Wamen

01:33Di antara mereka yang menjabat komisaris perusahaan negara adalah kader parpol bahkan

01:37Bisa kah ini disimpulkan sebagai bagi-bagi jabatan?

01:40Iya saya to the point aja ya

01:42Bahwa sebagian besar wakil menteri yang sekarang jadi komisaris

01:47Mereka adalah pendukung calon presiden 2024

01:51Dan mereka yang keluar uang saat pilih pres

01:54Dan setelah menang presiden terpilih kan gak mungkin bagi-bagi uang ke mereka

01:58Dan presiden lewat tangan negara menggunakan instrumen negara untuk membalas jasa-jasa mereka

02:04Dan uang negara itu digunakan untuk membayar gaji-gaji mereka dan itu dari pajak rakyat

02:09Jadi ini sudah pasti mutlak melanggar hukum

02:12Ada dua kerugian yang dialami oleh negara

02:15Pertama dari segi fiskal, buang-buang anggaran

02:18Yang kedua dari segi kinerja BUMN

02:21Karena otomatis karena dipaksakan skill mereka belum tentu cocok dengan BUMN yang mereka awasi

02:29Ada banyak sekali wakil menteri dan sekarang jadi komisaris

02:32Kalau kita lihat backgroundnya itu tidak relevan dan tidak sesuai dengan BUMN yang mereka awasi

02:38Dan saya kira ini adalah fakta yang sangat-sangat menyedihkan ya

02:44Terutama di tengah kondisi ekonomi kita hari ini

02:47Kalau dari segi demokrasi tadi Prof. Juanda sudah mengatakan bahwa

02:51Ada persoalan di mana Indonesia seperti kembali lagi seperti sebelum tahun 1998

02:58Padahal pasca 1998 kita sudah mencoba membangun sistem tata kelola yang memisahkan

03:04Kekuasaan sebagai prinsip dasar untuk mencegah dominasi kekuasaan yang absolut

03:10Dan sekarang kita menormalkan kembali rangkap jabatan

03:13Jadi pasti terjadi konflik of interest

03:15Public accountability juga pasti bermasalah

03:18Karena logika yang dibangun dari rangkap jabatan ini pasti pragmatisme politik

03:24Untuk pemilu yang akan datang

03:26Dan sayangnya ini dibiarkan hari ini

03:28Pembenaran dilakukan oleh pejabat-pejabat yang sebagian mereka bisa dikatakan adalah mereka yang paham

03:35Dengan hukum dan aturan undang-undang

03:37Oke meskipun pembelaannya sejalan dengan kementerian yang mereka pimpin

03:40Artinya ini tadi kalau misalnya kita bisa garis bawah ini mutlak langgar hukum

03:44Karena ini kayak jadi saya thank you-nya aja gitu karena mereka mendukung sebelumnya

03:47Nah Mas Media, jadi tidak hanya soal keahlian kompetensi dan kredibilitas

03:51Tapi konflik of interest itu tadi

03:52Apa bahaya yang mengintip dengan rangkap jabatan ini?

03:56Pertama pasti keputusan yang diambil tidak netral dan bias kepentingan

04:00Karena pengambil kebijakan itu kan ada di kementerian

04:04Dan mereka sekaligus menjadi pengawas di BUMN

04:07Yang objek yang diawasi gitu ya

04:09Saya kasih contoh misalkan kementerian merumuskan insentif fiskal

04:14Atau privatisasi BUMN

04:16Ada risiko pasti kebijakan itu bisa dirancang untuk menguntungkan pribadi

04:21Atau kelompok orang-orang itu di BUMN itu

04:24Jadi bukan untuk kepentingan masyarakat gitu ya

04:26Itu yang pertama

04:27Pasti juga ada kemungkinan penyalahgunaan wenang

04:30Akses informasi karena WAMEN itu pasti memiliki akses informasi strategis negara

04:35Dan mereka juga punya data internal BUMN

04:38Jadi mereka bisa memakai informasi itu untuk melindungi perusahaan tempat mereka menjabat

04:43Dan yang paling penting faktor berikutnya yang paling sangat disayangkan adalah

04:48Pasti menurunnya kepercayaan investor

04:51Karena sekarang kan investor domestik, asing, dan publik secara luas melakukan good governance Indonesia

04:57Meragukan independensi dari korporasi negara

05:01Jadi kalau BUMN diisi oleh dasar politik dan bukan merit system

05:06Pasti nilai dari perusahaan BUMN itu akan berpotensi menurun

05:10Laporan keuangan dan audit mereka jadi tidak dipercaya

05:14Dan paling penting lagi risiko reputasi mereka pasti akan meningkat

05:18Jadi gimana mau go global gitu ya

05:21Kalau komisaris BUMN sendiri sebagian ditempati oleh orang yang tidak kompeten

05:26Terafiliasi dengan politik

05:28Dan jangan salah investor global itu paham, mengerti, mengidentifikasi kondisi politik di tanah air

05:35Dan mereka pasti akan menurun kepercayaannya terhadap BUMN di Indonesia

05:39Jadi gimana dan antara mau go global

05:43Kalau untuk hal receh seperti ini saja kita masih melanggar hukum

05:48Dan tidak mengembangkan prinsip akuntabilitas yang benar

05:51Oke artinya ini juga bisa berbahaya juga untuk BUMN yang isinya diisi oleh wamen yang rangkap jabatan tadi

05:58Mas Media jadi dimana pintu resiko moral hazard rangkap jabatan ini

06:02Misalnya proyek atau aksi korporasi bahkan sampai dividen yang harus disetorkan negara

06:06Ya otomatis karena orang yang dipilih adalah orang yang atas dasar politik ya

06:11Intuisi wamen komisaris ini adalah intuisi politik

06:15Saya paham, mereka pasti akan bilang bahwa kami profesional, kami juga pintar, kami juga bisa melakukan sesuatu

06:21Tetapi sejak awal karena sudah salah

06:24Pasti ujungnya juga pasti ada sesuatu

06:27Ya udang dibalik bakwan lah begitu ya

06:31Pasti ada transaksi politik begitu

06:34Dan saya melihat ini selain transaksi politik ini juga tidak adil

06:40Dari kacamata etika tadi Prof. Juanda sudah sampaikan juga

06:44Pemerintah memangkas anggaran

06:46Tapi di satu sisi bagi-bagi uang

06:49Uang negara ya ini ke elit politik

06:51Dan kalau kita lihat lagi fakta lainnya

06:55Gaji PNS guru di pelosok Papua sana itu hanya 5 juta gitu ya

07:00Sedangkan komisaris-komisaris ini dari politisi

07:04Banyak yang mengkritik bahwa komisaris pekerjaannya hanya rapat

07:08Bahkan mereka juga belum tentu mengawasi secara kuat BUMNnya

07:12Dan mereka juga tidak punya diskresi yang kuat karena masing-masing masih diatur oleh direksi

07:18Dan ini sangat-sangat menyedihkan juga sebetulnya

07:23Ada sekelompok orang yang mereka dapat gaji besar

07:26Tetapi dalam proses mereka mendapatkan jabatan itu tidak melewati proses merit system

07:32Dan pasti itu akan bermasalah

07:34Jadi saya mengusulkan ini kalau didengar oleh pemerintah

07:39Bikin sistem gaji tunggal

07:40Jadi kalau jadi pejabat negara

07:43Ya satu saja penghasilannya

07:45Jadi jangan ganda pendapatannya dari APBN, BUMN, dan lain-lain

07:50Ini dilakukan di banyak negara

07:51Dan satu lagi

07:52Bentuk tim evaluasi independen

07:55Di DPR, di KPK

07:57Untuk mendeteksi konflik kepentingan

08:01Jabatan fungsi wamen dan komisaris ini

08:04Mas Media, jadi selain melanggar putusan MK

08:08Apakah ini bukti kalau tadi sempat disinggur soal meritokrasi

08:11Ini tidak berlaku di Indonesia

08:12Dan kesenjangan karir bisa dikatakan ini makin terjadi

08:15Ya meritokrasi ini sangat-sangat tidak adil

08:20Untuk anak muda yang hari ini mencari pekerjaan

08:23Dan bahkan kalau mereka ingin bekerja di BUMN

08:26Syukur-syukur lolos seleksi tahap pertama

08:29Dan masih ada seleksi tahap kesekian

08:31Butuh 7 tahap untuk bisa bekerja di BUMN

08:34Untuk anak muda

08:35Tapi mereka tahu ada pejabat yang kemudian menjadi tim ses

08:39Dapat jabatan komisaris tanpa proses terbuka

08:43Tanpa seleksi profesional

08:44Dan ini kan sangat tidak fair

08:46Lan, Kemenpan harus bertanggung jawab

08:49Harus bersuara terkait ini

08:51Percuma Lan, Kemenpan bikin panduan ASN berintegritas

08:55Pejabat negara berintegritas

08:57Tapi fakta pelanggaran ini ada di hadapan mata

09:00Begitu mbak

09:00Kemudian kesenjangan karir ya

09:03Ya pasti senjang karirnya

09:05Karena motivasi dari ASN

09:08Pegawai begitu pasti akan mengalami penurunan

09:12Karena toh pada akhirnya

09:14Direksi, komisaris

09:16Akhirnya hanya akan diisi oleh orang-orang tertentu

09:19Yang punya kekuatan untuk menjaring koneksi dengan elit

09:24Dan ini saya khawatir efek lanjutannya adalah

09:29PNS, pejabat negara lainnya juga akan melakukan hal yang sama

09:34Mereka akan mencoba cawe-cawe dalam perpolitikan

09:38Kalau pengen jadi direksi, komisaris, jalan satu-satunya adalah mendekat ke partai politik

09:44Mendekat ke elit-elit

09:46Sehingga mereka bisa mendapatkan jabatan

09:48Dan dalam jangka panjang ini sangat tidak baik untuk kinerja organisasi publik di Indonesia

09:53Ini yang menjadi alasan kenapa banyak kementerian yang KPI-nya tidak terlaksana dengan baik

09:59Kenapa banyak korupsi dan kenapa kita negara tidak bisa kuat begitu ya

10:06Di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi hari ini

10:09Begitu Mbak

10:10Oke, posisi komisaris, gaji miliaran ini tentu dipertanyakan efektivitasnya

10:14Karena tadi kalau balik lagi gajinya nih kayaknya bikin menko aja bisa ngiler pengen jadi komisaris juga

10:18Ini harus jadi catatan karena tadi ini melanggar hukum, bias kepentingan dan juga bisa tercampur dengan urusan politis

10:23Terima kasih Direktur Kebijakan Publik Selius Mas Media Wahyudi Askar

10:26Sehat selalu Mas

10:27Terima kasih Mbak Akta

Dianjurkan