00:00Setelah merancang rumah subsidi sangat sempit, hanya 18 meter persegi, pemerintah punya ide baru membiayai perumahan untuk orang banyak, yaitu potong gaji karyawan.
00:13Ide ini datang dari Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamza, ketika mengajukan skema Attachment of Earning atau penyisian penghasilan untuk kredit rumah.
00:22Skema yang diusulkan Fahri adalah pemotongan gaji pekerja langsung oleh perusahaan untuk membayar cicilan rumah.
00:29Menurut dia, skema ini merupakan alternatif pembiayaan perumahan yang tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara.
00:37Risti Hadi, Ketua Presiden Konferensi Serikat Pekerja Nusantara, menolak gagasan tersebut.
00:43Ia berharap gagasan tersebut tidak dituangkan dalam program perumahan, apalagi jika dipaksakan.
00:48Dirinya mengingatkan bahwa negara lah yang seharusnya bertanggung jawab atas penyediaan hunian rakyat.
00:53Negara wajib memberi solusi di tengah kesulitan masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk kaum buruh mengakses kepemilikan rumah.
01:02Dia berujar membayar cicilan rumah bukan persoalan gampang bagi kaum buruh, apalagi dengan standar upah minimum yang rendah.
01:09Bahkan secara nasional, rata-rata upah minimum hanya sekitar 3 juta rupiah per bulan.
01:14Ketimbang pemerintah hanya melempar ide potong gaji, Risti Hadi mengusulkan pembangunan perumahan di dekat kawasan industri.
01:20Secara paralel, pemerintah perlu menyediakan subsidi berupa pembayaran keuntungan untuk pengembang perumahan.
01:26Dengan begitu, buruh atau masyarakat berpenghasilan rendah hanya dibebani harga pokok rumah.
01:31Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mira Sumirat mengatakan,
01:38persoalan upah memang menjadi kendala kalangan buruh mengakses kepemilikan rumah.
01:42Karena itu, ia meminta pemerintah tidak lepas tangan dengan mendorong skema potong gaji untuk kredit rumah.
01:48Apalagi skema ini memberatkan buruh sekaligus merepotkan pengusaha.
01:52Menurut Mira, skema potong gaji pekerja kontradiktif dengan program 3 juta rumah.
01:56Bila kemampuan APBN yang menjadi kendala, pemerintah yang seharusnya menutup kebocoran atau menghitung ulang skala prioritas,
02:04bukan mengalihkan beban kepada buruh dan pengusaha.
02:09Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Bob Azam menyatakan,
02:14sudah ada perusahaan yang menyediakan pinjaman untuk uang muka rumah pekerjanya.
02:18Skema ini biasanya disepakati melalui perjanjian kerja bersama.
02:22Namun, peran pemerintah tetap dibutuhkan untuk membantu pendanaan jangka panjang.
02:26Menurut Bob, tidak mungkin urusan perumahan pekerja di tanggung sektor swasta.
02:30Itu sebabnya, kata dia, program skema Attachment of Learning pun tidak semestinya menjadi kewajiban.
02:39Ekonomi Brake Institute Awalil Risky menilai skema potong gaji tidak berdampak signifikan dalam program pembiayaan perumahan.
02:46Urusan kredit rumah bukan perkara mudah dan murah.
02:48Kemampuan daya beli masyarakat justru menjadi faktor utama.
02:51Ekonomi Center of Economic and Law Studies, Nelul Huda, menyebut,
02:58usulan skema potong gaji pekerja untuk kredit rumah sebagai usulan asal-asalan tanpa kajian.
03:03Skema ini tidak berbeda dengan program KPR yang auto debit.
03:06Saat dikonfirmasi, Fahri Hamza menjelaskan lewat aplikasi perpesanan bahwa skema Attachment of Learning menjadi urusan pengusaha dan pekerja.
03:17Tidak ada keterlibatan negara di dalamnya.
03:19Namun, ia tidak menutup kemungkinan pemerintah memberi bantuan setelah tercapai kesepakatan antara serikat pekerja, perusahaan, dan pihak yang terkait dengan kerjasama tersebut.
03:28Sebelumnya, anggota satuan tugas perumahan Boni Z. Minang juga menyatakan,
03:36seluruh ekosistem di sektor perumahan, baik swasta maupun badan usaha milik negara akan dilibatkan,
03:41agar harga rumah yang dibangun bisa terjangkau buruh.
03:44Pihaknya juga akan mencari lahan murah, bahkan gratis, untuk membangun perumahan di dekat kawasan industri.
