Bahas Polemik Nama Jokowi Disebut di Sidang MK, Hingga 4 Menteri Beri Keterangan - ULASAN ISTANA
- 16 hari yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Bukan sekali nama Presiden Joko Widodo disebut-sebut dalam sidang sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi.
Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menduga Presiden Jokowi melakukan nepotisme di pilpres 2024. Todung bilang nepotisme itu melahirkan penyalahgunaan wewenang untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dalam satu putaran.
Menanggapi namanya yang berkali kali disebut dalam sidang gugatan hasil pilpres 2024, Presiden Joko Widodo enggan berkomentar.
Istana pun angkat bicara, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Jokowi tak ada relevansinya untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilu.
Ali meminta Mahkamah Konstitusi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis.
Sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi menghadirkan 4 menteri.
4 menteri yang dipanggil Mahkamah Konstitusi, antara lain Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini datang memberi keterangan.
Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto yang ditanya Ketua MK Suhartoyo soal pernah atau tidak ada pesan dari Presiden Jokowi soal nuansa sensitif pembagian bansos jelang pemilu.
Menjawab pertanyaan Ketua MK Suhartoyo soal ploting pembagian bansos, Airlangga menegaskan tak ada ekstra program terkait pemilu dan bantuan sosial tetap sesuai yang diberikan setiap bulan dan setiap tahun.
Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan dasar pemanggilan keempat menteri yang merupakan pembantu presiden untuk memberikan keterangan di Sidang MK. Arief menyinggung salah satu dalil pemohon adalah cawe-cawe presiden. Namun kurang elok jika memanggil presiden sebagai kepala negara yang juga simbol Negara, sehingga MK memanggil para menteri terkait.
Baca Juga Munculnya Usulan PSI Agar Jokowi Jadi Ketua Koalisi Parpol Picu Pro-Kontra - ULASAN ISTANA di https://www.kompas.tv/video/493142/munculnya-usulan-psi-agar-jokowi-jadi-ketua-koalisi-parpol-picu-pro-kontra-ulasan-istana
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/498633/bahas-polemik-nama-jokowi-disebut-di-sidang-mk-hingga-4-menteri-beri-keterangan-ulasan-istana
Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menduga Presiden Jokowi melakukan nepotisme di pilpres 2024. Todung bilang nepotisme itu melahirkan penyalahgunaan wewenang untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dalam satu putaran.
Menanggapi namanya yang berkali kali disebut dalam sidang gugatan hasil pilpres 2024, Presiden Joko Widodo enggan berkomentar.
Istana pun angkat bicara, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Jokowi tak ada relevansinya untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilu.
Ali meminta Mahkamah Konstitusi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis.
Sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi menghadirkan 4 menteri.
4 menteri yang dipanggil Mahkamah Konstitusi, antara lain Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini datang memberi keterangan.
Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto yang ditanya Ketua MK Suhartoyo soal pernah atau tidak ada pesan dari Presiden Jokowi soal nuansa sensitif pembagian bansos jelang pemilu.
Menjawab pertanyaan Ketua MK Suhartoyo soal ploting pembagian bansos, Airlangga menegaskan tak ada ekstra program terkait pemilu dan bantuan sosial tetap sesuai yang diberikan setiap bulan dan setiap tahun.
Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan dasar pemanggilan keempat menteri yang merupakan pembantu presiden untuk memberikan keterangan di Sidang MK. Arief menyinggung salah satu dalil pemohon adalah cawe-cawe presiden. Namun kurang elok jika memanggil presiden sebagai kepala negara yang juga simbol Negara, sehingga MK memanggil para menteri terkait.
Baca Juga Munculnya Usulan PSI Agar Jokowi Jadi Ketua Koalisi Parpol Picu Pro-Kontra - ULASAN ISTANA di https://www.kompas.tv/video/493142/munculnya-usulan-psi-agar-jokowi-jadi-ketua-koalisi-parpol-picu-pro-kontra-ulasan-istana
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/498633/bahas-polemik-nama-jokowi-disebut-di-sidang-mk-hingga-4-menteri-beri-keterangan-ulasan-istana