Analisa Alasan Pejabat Daerah Korupsi, Sistem Pengawasan yang Lemah Hingga Biaya Politik Tinggi

  • tahun lalu
KOMPAS.TV - Tiga operasi tangkap tangan, selama bulan April 2023 ini.

Menurut KPK, pengadaan barang dan jasa secara digital tidak serta merta meminimalisasi tindakan korupsi.

KPK berharap ada perbaikan secara sistematis. Sebab korupsi di daerah belum mereda terlebih menjelang tahun politik . Hal ini sekaligus menjadi alarm perlu upaya mencegah politik transaksional.

Baca Juga Suap Kepala Daerah Jelang Lebaran Marak, KPK: Perlu Perbaikan Sistematis Cegah Korupsi di https://www.kompas.tv/article/398995/suap-kepala-daerah-jelang-lebaran-marak-kpk-perlu-perbaikan-sistematis-cegah-korupsi

Apakah KPK ingin menunjukkan prestasi di balik kasus etik yang mendera pimpinan saat ini atau memang kasus korupsi sudah sedemikian maraknya?

Kita bahas bersama Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Arman Suparman.

Kami juga mengundang Pimpinan KPK tetapi belum mengonfirmasi hingga saat ini.

Baca Juga Anaknya Kecelakaan dan Lumpuh, Nenek di Sragen Terpaksa Jadi Kuli untuk Hidupi Kebutuhan Cucu di https://www.kompas.tv/article/398987/anaknya-kecelakaan-dan-lumpuh-nenek-di-sragen-terpaksa-jadi-kuli-untuk-hidupi-kebutuhan-cucu



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/399004/analisa-alasan-pejabat-daerah-korupsi-sistem-pengawasan-yang-lemah-hingga-biaya-politik-tinggi

Dianjurkan