Aliansi PKL Gelar Demo, Tuntut Ketua Perwapas Palabuhanratu Sukabumi Mundur
- tahun lalu
Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) melakukan aksi demonstrasi di Sekretariat Persatuan Warga Pasar (Perwapas) Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Rabu (8/3/2023).
Bertindak sebagai Korlap Aksi Asep Saputra mengatakan, sekitar 50 pedagang tenda biru di parkiran pasar melakukan aksi demo menuntut ketua Perwapas mundur dari jabatannya, para demonstran mengganggap ketua Perwapas tidak memihak kepada pedagang yang rencananya akan direlokasi.
Asep menambahkan, seharusnya ketua Perwapas membela para pedagang kecil, bukan malah membela para pengusaha-pengusaha dan bahkan menjadi beking pengusaha.
Menurut Asep, para Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah lama sekali bahkan sampai tahunan berjualan di lokasi tersebut, selama bertahun-tahun itu mereka mengaku dagang dengan nyaman tanpa ada masalah apapun.
Asep menegaskan, ia dan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang akan direlokasi meminta Ketua Perwapas mundur. "Sebetulnya kan si Iwan juga seorang pengusaha, jangan sampai memihak pengusaha, seharusnya aspirasi para pedagang kecil itu diterima dengan baik, bukan dengan kekuasaan, dengan semau gue, gitu aja, tolong sekali lagi mosi tidak percaya, rekan-rekan pedagang memohon (ketua perwapas) diturunkan," tegasnya.
Saat demo perwakilan para pedagang diminta audensi. Namun, saat audensi itu situasi terlihat tidak kondusif karena para pendemo mendesak masuk ke ruangan Sekertariat Perwapas, sehingga, kata Asep, tidak ada kesepakatan dari audensi yang dilakukan.
Saat dikonfirmasi terpisah, Ketua Persatuan Warga Pasar (Perwapas) Palabuhanratu, Rizwan Nurwana, mengatakan pihaknya merasa heran karena tidak tahu tuntutan sebenarnya dari para pendemo.
Menurutnya, selama ini Perwapas selalu berkoordinasi ketika akan mengambil keputusan segala kebijakan atau solusi masalah yang ada di pasar. Iwan menegaskan, jika keputusan relokasi itu merupakan keputusan bersama yang diputuskan pemerintah.
Adapun dengan anggapan dirinya disebut otoriter, Rizwan meminta bukti kepada para pedagang yang menyebutkan tidak memihak ke pedagang.
Rizwan kembali menegaskan, bahwa keputusan relokasi itu merupakan keputusan pemerintah daerah yang telah disepakati bersama. "Di sini ada sebuah program pemerintah yang sudah disepakati secara bersama, ditanda tangani, bahkan ini bicarakan ditataran Asda dan Pemda," pungkasnya.
Bertindak sebagai Korlap Aksi Asep Saputra mengatakan, sekitar 50 pedagang tenda biru di parkiran pasar melakukan aksi demo menuntut ketua Perwapas mundur dari jabatannya, para demonstran mengganggap ketua Perwapas tidak memihak kepada pedagang yang rencananya akan direlokasi.
Asep menambahkan, seharusnya ketua Perwapas membela para pedagang kecil, bukan malah membela para pengusaha-pengusaha dan bahkan menjadi beking pengusaha.
Menurut Asep, para Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah lama sekali bahkan sampai tahunan berjualan di lokasi tersebut, selama bertahun-tahun itu mereka mengaku dagang dengan nyaman tanpa ada masalah apapun.
Asep menegaskan, ia dan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang akan direlokasi meminta Ketua Perwapas mundur. "Sebetulnya kan si Iwan juga seorang pengusaha, jangan sampai memihak pengusaha, seharusnya aspirasi para pedagang kecil itu diterima dengan baik, bukan dengan kekuasaan, dengan semau gue, gitu aja, tolong sekali lagi mosi tidak percaya, rekan-rekan pedagang memohon (ketua perwapas) diturunkan," tegasnya.
Saat demo perwakilan para pedagang diminta audensi. Namun, saat audensi itu situasi terlihat tidak kondusif karena para pendemo mendesak masuk ke ruangan Sekertariat Perwapas, sehingga, kata Asep, tidak ada kesepakatan dari audensi yang dilakukan.
Saat dikonfirmasi terpisah, Ketua Persatuan Warga Pasar (Perwapas) Palabuhanratu, Rizwan Nurwana, mengatakan pihaknya merasa heran karena tidak tahu tuntutan sebenarnya dari para pendemo.
Menurutnya, selama ini Perwapas selalu berkoordinasi ketika akan mengambil keputusan segala kebijakan atau solusi masalah yang ada di pasar. Iwan menegaskan, jika keputusan relokasi itu merupakan keputusan bersama yang diputuskan pemerintah.
Adapun dengan anggapan dirinya disebut otoriter, Rizwan meminta bukti kepada para pedagang yang menyebutkan tidak memihak ke pedagang.
Rizwan kembali menegaskan, bahwa keputusan relokasi itu merupakan keputusan pemerintah daerah yang telah disepakati bersama. "Di sini ada sebuah program pemerintah yang sudah disepakati secara bersama, ditanda tangani, bahkan ini bicarakan ditataran Asda dan Pemda," pungkasnya.