Kemenag Masih Tunggu Kepastian dari Arab Saudi Soal Ibadah Haji 2021
- 3 tahun yang lalu
Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 serta penentuan biaya haji hingga kini masih belum ada kepastian. Hal tersebut dipicu dengan belum berubahnya kebijakan pemerintah Arab Saudi yang belum mengizinkan jemaah asal Indonesia dan beberapa negara untuk masuk ke Arab Saudi di masa pandemi COVID-19.
Kementerian Agama masih menggodok biaya haji dan tahapan persiapan serta mitigasi penyelenggaraan di masa pandemi dengan DPR. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengaku optimististis penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 dapat terlaksana meski pemerintah kerajaan Arab Saudi hingga kini belum menentukan sikapnya.
Sementara terkait biaya haji, Menag menegaskan biaya haji di masa pandemi akan disesuaikan berdasarkan perhitungan kuota, prokes, pajak dan kurs mata uang. Komisi VIII DPR mendukung kebijakan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kebijakan penyelenggaraan haji dan penentuan biaya haji tahun ini.
DPR menegaskan masalah kesehatan calon jemaah haji dari Indonesia harus diperhatikan sehingga apapun standar protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah arab saudi harus diikuti.
Selama ini, Indonesia dinilai sebagai role model yang diakui dunia terkait pelaksanaan haji di Arab Saudi. Meski demikian, Kementerian Agama telah menyiapkan skenario penyelenggaraan haji mengacu pada protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku secara global meski hal tersebut bisa saja berubah tergantung dari protokol yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi.
Kemenag Masih Tunggu Kepastian dari Arab Saudi Soal Ibadah Haji 2021
Kementerian Agama masih menggodok biaya haji dan tahapan persiapan serta mitigasi penyelenggaraan di masa pandemi dengan DPR. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengaku optimististis penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 dapat terlaksana meski pemerintah kerajaan Arab Saudi hingga kini belum menentukan sikapnya.
Sementara terkait biaya haji, Menag menegaskan biaya haji di masa pandemi akan disesuaikan berdasarkan perhitungan kuota, prokes, pajak dan kurs mata uang. Komisi VIII DPR mendukung kebijakan yang dilakukan Kementerian Agama terkait kebijakan penyelenggaraan haji dan penentuan biaya haji tahun ini.
DPR menegaskan masalah kesehatan calon jemaah haji dari Indonesia harus diperhatikan sehingga apapun standar protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah arab saudi harus diikuti.
Selama ini, Indonesia dinilai sebagai role model yang diakui dunia terkait pelaksanaan haji di Arab Saudi. Meski demikian, Kementerian Agama telah menyiapkan skenario penyelenggaraan haji mengacu pada protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku secara global meski hal tersebut bisa saja berubah tergantung dari protokol yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi.
Kemenag Masih Tunggu Kepastian dari Arab Saudi Soal Ibadah Haji 2021