Ridwan Kamil: 60.000 Pekerja di Jabar Kena PHK
- 4 tahun yang lalu
BANDUNG, KOMPAS.TV - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan hingga Sabtu (02/05/2020) ada sebanyak 60.000 karyawan yang di PHK.
Ia menyampaikan karyawan PHK tersebut akan disalurkan melalui kartu prakerja yang mana Jawa Barat memiliki kuota kartu prakerja sebanyak 900 ribu.
\"Ini kita akan salurkan melalui kartu prakerja sesuai dengan kebutuhan, ada jatah untuk Jawa Barat sekitar 900 ribu kartu prakerja. Selain pelatihan, ada dana tunai 600 ribu kali tiga,\" kata Ridwan Kamil dalam konferensi pers, Sabtu (02/05/2020).
Ia juga menambahkan bahwa program prakerja tidak dikelola oleh pihak provinsi, namun semua dikelola oleh pemerintah pusat.
Selain itu dalam konferensi pers ia menyampaikan agar warga mematuhi kebijakan larangan mudik yang sudah diterapkan, lantaran kasus positif corona di daerah yang tidak menerapkan PSBB disebabkan oleh pemudik yang nekat.
Jawa Barat sendiri mulai 6-19 Mei mendatang akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Permohonan PSBB skala provinsi Jawa Barat ini telah ditandatangani Menteri Kesehatan dan diterima pada 1 Mei kemarin.
Ia menyampaikan karyawan PHK tersebut akan disalurkan melalui kartu prakerja yang mana Jawa Barat memiliki kuota kartu prakerja sebanyak 900 ribu.
\"Ini kita akan salurkan melalui kartu prakerja sesuai dengan kebutuhan, ada jatah untuk Jawa Barat sekitar 900 ribu kartu prakerja. Selain pelatihan, ada dana tunai 600 ribu kali tiga,\" kata Ridwan Kamil dalam konferensi pers, Sabtu (02/05/2020).
Ia juga menambahkan bahwa program prakerja tidak dikelola oleh pihak provinsi, namun semua dikelola oleh pemerintah pusat.
Selain itu dalam konferensi pers ia menyampaikan agar warga mematuhi kebijakan larangan mudik yang sudah diterapkan, lantaran kasus positif corona di daerah yang tidak menerapkan PSBB disebabkan oleh pemudik yang nekat.
Jawa Barat sendiri mulai 6-19 Mei mendatang akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Permohonan PSBB skala provinsi Jawa Barat ini telah ditandatangani Menteri Kesehatan dan diterima pada 1 Mei kemarin.