INDONESIA — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sedang mengkaji pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke kota Palangkaraya, provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir tahun 2017.

Gagasan ini sebenarnya pernah diungkapkan oleh presiden pertama Indonesia, Ir Soekarno di tahun 50-an. Kemudian disampaikan kembali oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya di Palangkaraya tahun 2016 lalu.

Seperti yang dilansir melalui Tempo, urgensi pemindahan ibu kota ini dilakukan karena kondisi tata kota Jakarta yang semakin padat. Arus urbanisasi penduduk ke Jakarta terus meningkat tiap tahunnya. Menurut data tahun 2013, kepadatan penduduk jakarta sudah mencapai angka 15.052 jiwa/km2.

Melihat kondisi tersebut, kemungkinan Jakarta di masa depan akan memiliki permasalahan sosial yang lebih besar. Karena saat ini pemerintah Indonesia ingin menyeimbangkan perekonomian Indonesia dengan membangun pusat perekonomian baru di luar pulau Jawa.

Selama ini pergerakan ekonomi hanya terjadi di Pulau Jawa, itupun tidak merata dan terpusat di Jakarta saja. Maka itu, kota Palangkaraya dianggap paling ideal dari sisi lokasi dan geologis sebagai ibukota baru. Karena saat ini beban Jakarta berperan ganda sebagai pusat pemerintahan sekaligus bisnis dianggap terlalu berat.

Pindahnya pemerintahan Indonesia ke Palangkaraya diharapkan bisa mengurangi beban Jakarta yang nantinya akan lebih fokus sebagai pusat bisnis. Selain itu, jika ibukota Indonesia di Palangkaraya tentunya bisa meningkatkan sektor perekonomian, pendidikan dan transportasi di Kalimantan.

Dengan demikian sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, bisa terwujud. Namun rencana pemindahan ibukota ini hanya bisa terlaksana jika didukung keputusan politik yang melibatkan DPR.