- kemarin dulu
JAKARTA, KOMPAS.TV - KPK membuka peluang untuk memeriksa siapa saja termasuk Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution terkait proyek jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara yang kini tengah diusut.
Merespons hal itu, Bobby Nasution mengaku siap dan menunggu surat dari KPK, jika dirinya hendak diperiksa.
Lantas, apa yang harus dilakukan KPK untuk mengusut tuntas aliran dana proyek jalan?
Di mana salah satu tersangkanya Kadis PUPR Topan Ginting yang merupakan orang dekat Bobby Nasution.
Selengkapnya kita ulas bersama Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo dan Dekan FISIP Universitas Medan Area, Walid Mustafha Sembiring.
Baca Juga KPK soal Belum Putuskan Panggil Bobby Nasution: Masih Dalami Informasi dan Keterangan di https://www.kompas.tv/nasional/602990/kpk-soal-belum-putuskan-panggil-bobby-nasution-masih-dalami-informasi-dan-keterangan
#bobbynasution #kadispuprsumut #topanginting
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/603311/kasus-korupsi-jalan-kadis-pupr-sumut-mantan-penyidik-kpk-gubernur-pasti-tahu-sapa-malam
Merespons hal itu, Bobby Nasution mengaku siap dan menunggu surat dari KPK, jika dirinya hendak diperiksa.
Lantas, apa yang harus dilakukan KPK untuk mengusut tuntas aliran dana proyek jalan?
Di mana salah satu tersangkanya Kadis PUPR Topan Ginting yang merupakan orang dekat Bobby Nasution.
Selengkapnya kita ulas bersama Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo dan Dekan FISIP Universitas Medan Area, Walid Mustafha Sembiring.
Baca Juga KPK soal Belum Putuskan Panggil Bobby Nasution: Masih Dalami Informasi dan Keterangan di https://www.kompas.tv/nasional/602990/kpk-soal-belum-putuskan-panggil-bobby-nasution-masih-dalami-informasi-dan-keterangan
#bobbynasution #kadispuprsumut #topanginting
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/603311/kasus-korupsi-jalan-kadis-pupr-sumut-mantan-penyidik-kpk-gubernur-pasti-tahu-sapa-malam
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Terima kasih telah menonton
00:30Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memastikan ia siap diperiksa KPK jika diperlukan.
00:36Hal ini diungkap oleh Bobi merespons penangkapan anak buahnya Kadis PUPR Provinsi Sumatera Utara Topan Ginting
00:42atas kasus dugaan korupsi proyek Jalan Demand Dailing Natal Sumatera Utara.
00:47Bobi menyebut ia tinggal menunggu surat dari KPK jika memang harus diperiksa.
00:52Kan kemarin juga sudah jelas ya, kalau ada aliran dana ataupun kalau butuh keterangan,
00:59saya sampaikan kemarin, jangankan gubernurnya, semua ASN, semua yang memang kalau perlu memberikan keterangan yang dipanggil harus siap.
01:14Semua bupati, semua ASN, kalau perlu dipanggil, panggil silahkan.
01:21Apa sudah ada panggilan dari KPK?
01:22Sudah surat panggilan dari KPK?
01:24Ya jangan tanya saya.
01:26Ya jangan tanya saya.
01:29Pak Bodi, apa sudah menerima surat dari KPK?
01:32Tanya dulu sudah dikirim atau belum, maksudnya jangan tanya saya.
01:36KPK membuka kemungkinan memeriksa sejumlah pejabat di Pemprov Sumatera Utara
01:40usai operasi tangkap tangan di Mandai Natal.
01:43Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan KPK masih mendalami kasus ini
01:47dengan akan memeriksa sejumlah saksi termasuk Bobina Sution.
01:51Kita saat ini masih melakukan analisis dan pendalaman dari pemeriksaan para pihak,
01:58baik para tersangka, kemarin kita sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka,
02:04dan juga pihak-pihak lainnya yang juga diperiksa pasca kegiatan tangan.
02:10KPK akan mendalami dan menelusuri proyek-proyek pengadaan lainnya, termasuk jika diduga ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat, ikut berperan dalam pengkondisian proyek pengadaan tersebut.
02:29KPK tentu akan memanggil siapa saja sesuai dengan kebutuhan penyidikan, nanti tentu juga akan didalami, keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penyidikan tersebut.
02:44KPK terbuka kemungkinan untuk memanggil pihak-pihak siapa saja.
02:48Dosen ilmu politik Universitas Sumatera Utara Indra Fosan menyebut, kasus yang menjerat topan ginting dan empat tersangkalinnya, jadi momentum Pemprov Sumatera Utara untuk membuktikan jika jalannya pemerintahan bisa bebas dari korupsi.
03:02Makanya mungkin ada dukungan-dukungan dari elemen-elemen masyarakat untuk penyelesaian kasus ini. Jadi kita melihat sebagai sebuah dukungan terhadap penyelesaian kasus ini.
03:14Itu diselesaikan, saya rasa baik ya, bagus sekali bagi pemerintahan kota Sumut ya, pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
03:21Karena apa? Untuk membersihkan nama mereka juga, biar tidak terkait-kait ya. Jadi sehingga kalau ditarik-tarik kan capek juga secara psikologis di pemerintahan provinsi ya, seolah-olah pemerintahan ini korupsi dan lain sebagainya.
03:33Alangkah lebih baiknya kalau memang ini menjadi sebuah momentum untuk perminta provinsi untuk menyatakan bahwa mereka tidak terkait dengan kasus tertentu.
03:48Sebelumnya KPK menetapkan lima tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek Jalan Dimandang Natal Sumatera Utara.
03:54KPK menyebut kerugian negara atas kasus ini mencapai 231,8 miliar rupiah.
03:59Tim Liputan, Kompas TV
04:03KPK menyebut akan memeriksa siapa saja yang terkait pada kasus dugaan korupsi proyek Jalan Dimandang Natal Sumatera Utara, termasuk Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution.
04:14Lantas, apa yang harus dilakukan KPK? Untuk mengusut tuntas aliran dana proyek Jalan, di mana selengkap di sepupu PR Topan Ginting, yang merupakan orang dekat Bobi Nasution.
04:24Selengkapnya kita ulas bersama mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo dan pengamat politik Universitas Negeri Medan, Walid Dirga Surya.
04:32Selamat malam Pak Yudi, selamat malam Pak Walid.
04:36Malam Mbak, malam Mas Walid.
04:38Malam Mbak.
04:39Saya ke Pak Yudi dulu kalau begitu.
04:41Pak Yudi, sebagai mantan penyidik, seperti apa Anda melihat potensi KPK memeriksa jajaran Pemprov termasuk Bobi Nasution?
04:48Ya, saya pikir dengan banyaknya KPK melakukan penggeledahan pada beberapa hari ini pasca OTT.
04:57Kemudian ternyata ketika OTT, Kepala Daerah pun juga tidak diangkut oleh KPK.
05:04Karena biasanya Kepala Dinas KUPR itu merupakan kaki tangan ya dari seorang gubernur, kemudian juga merupakan orang yang diperintah ya tanpa ada kehendak sendiri ya untuk bisa mengumpulkan uang dari proyek-proyek infrastruktur.
05:22Karena kita tahu anggaran paling besar kan ada di infrastruktur.
05:25Kalau misalnya di daerah, maka saya melihat ya KPK belum menemukan bukti pada saat OTT yang pertama kemarin.
05:34Oke.
05:34Seperti itu Mbak.
05:35Jadi saya pikir kemungkinan pemeriksaan terhadap Gubernur Sumatera Utara, yaitu Mas Bobi, itu sebenarnya sangat terbuka lebar.
05:44Karena baik itu secara formil maupun secara material seperti itu Mbak.
05:48Jadi saya berharap KPK tetap independen, ya kan.
05:52Kemudian yang paling penting adalah bagaimana KPK mampu untuk mengembangkan perkara ini.
05:58Karena kalau sudah lihat konstitusi perkaranya, saya lihat ini kan proyeknya belum jalan.
06:02Dan kemudian yang baru masuk hanya 200 juta dari permintaan 4% apa miliar.
06:07Oke lah untuk, karena hal ini, ya tapi ini yang menarik loh Mbak, bahwa seorang Kepala Dinas PUPR yang baru dilantik gitu ya,
06:15itu sudah berani untuk kemudian meminta uang kepada pengusaha yang sudah arah melintang ya, dalam proyek-proyek infrastruktur di Sumatera Utara.
06:24Artinya bahwa tidak mungkin menurut saya dia bisa bertindak sendiri.
06:29Jadi itulah keanehan-keanehan yang menurut saya yang harus dibuktikan oleh KPK.
06:34Ada dua hal yang sangat penting ya.
06:36Pertama, perintah kepada Kepala Dinas PUPR ini.
06:40Siapa yang memerintahkan dia untuk mengumpulkan uang sebanyak itu.
06:43Kemudian kedua, yang paling penting adalah bagaimana aliran-aliran uang melalui follow the money itu mampu untuk bisa diterapkan.
06:53Jangan sampai KPK menerapkan sistem makan bubur gitu ya, dari samping, tapi kemudian ketengahnya enggak.
07:01Kan begitu?
07:02Oke, Gubernur tangan kanannya KDIS PUPR.
07:07Nah, menurut Anda sebenarnya Gubernur tahu atau tidak, meskipun proyeknya belum jalan, yang tapi kita tahu waktu di lapangan dalam melakukan survei, Gubernur ikut loh di sana.
07:17Ya, kalau secara proyek, secara anggaran, Gubernur pasti tahu lah.
07:21Tadi saya katakan kan itu secara formil.
07:24Tapi sekarang kita akan melihat secara materi mbak.
07:27Seperti tadi saya sampaikan mbak, saya punya banyak sekali pengalaman operasi tangkap tangan di Sumatera Utara ya.
07:36Beberapa bupati, wali kota saya tangani.
07:38Itu pasti satu paket, sepasang gitu kan, antara kepala dinas PU dan juga kepala daerahnya.
07:46Kalau dalam kasus ini kan unik dan menarik.
07:48Tapi saya pikir ada yang saya katakan bahwa saya masih tetap mendukung KPK ya.
07:54Saya pikir mereka harus mengembangkan perkara ini, jangan sampai hanya sampai di kepala dinas PU.
08:00Seperti itu mbak.
08:01Ya, pemeriksaan Gubernur Sumatera Utara terbuka lebar.
08:04Pak Walid, anak buahnya terjadat korupsi, Bobi Nasution juga terimbas.
08:08Bagaimana Anda melihat dampak politik hingga percayaan masyarakat terhadap Bobi Nasution selanjutnya?
08:12Ya, tentu begini mbak ya, bahwa hari ini masyarakat juga akan berasumsi banyak ya.
08:19Asumsinya tentu juga biar.
08:21Karena memang seperti tadi juga disampaikan bahwa ini Kadis PUPR adalah salah satu orang yang dekat dengan Gubernur.
08:28Tapi saya kira memang secara politik ya tentu Bobi, PN, Bobi Nasution sebagai Gubernur ini dalam konteks ini ya tentu dirugikan dengan kondisi hari ini.
08:38Tapi balik seperti yang disampaikan oleh Mas Yudi tadi bahwa sebagai bagian dari komitmen juga, dari statement yang disampaikan oleh Gubernur bahwa dia akan ikut aktif dalam memberikan keterangan jika dibutuhkan, saya kira itu penting.
08:54Kalau memang kemudian Bobi ingin mendapatkan percayaan masyarakat Sumatera Utara kembali bahwa memang tidak ada kaitan dengan konteks korupsi yang dilakukan oleh Kadis PUPR,
09:05tentu nanti keterangan yang dibinta oleh KPK itu saya kira Pak Gubernur itu harus ikut gitu ya.
09:11Artinya beraktiflah untuk memberikan keterangan.
09:14Ini saya kira dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bobi kemarin misalnya di beberapa siaran pers ya dengan mengatakan bahwa akan siap jika dipanggil kemudian juga menyampaikan bahwa bangunan tetap berjalan.
09:26Saya kira itu secara normatif itu adalah bagian dari upaya beliau juga untuk membangun atau memastikan bahwa dampak politiknya tidak terlalu...
09:36Oke, kesiapan Gubernur ingin diperiksa apakah otomatis bisa mengembalikan citra yang baik?
09:43Karena belum lama menjabat, memerintah di Sumut, tiba-tiba ada kasus korupsi.
09:49Bukankah ini bisa merusak citranya dan membuat masyarakat di Medan Sumatera Utara tentu saja tidak percaya lagi kepada Gubernurnya?
09:56Ya saya kira itu semua punya potensi Mbak ya.
09:58Karena apalagi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ada residu-residu pilpres, residu-residu kekuasaan dalam konteks hukum ini.
10:07Itu juga tentu akan berdampak kepada Gubernur.
10:10Tetapi ya perlu diingat juga secara objektif ya, saya juga sebelumnya di Kota Medan ya, di Kota Medan sendiri.
10:17Waktu Pak Bobi itu menjadi wali kota itu ada satu juga orang dekatnya yang pada waktu itu ada mendapatkan semacam gratifikasi istrinya.
10:27Itu kalau bisa dicek digital itu ada, itu dicompok juga.
10:30Dan kemudian di provinsi saya kira ada dua kadis sebelumnya yang kemudian sudah ditersangkakan.
10:36Dan hari ini adalah orang dekatnya.
10:38Saya kira kalau Gubernur hari ini...
10:41Betubi-tubi seperti itu, sejumlah kasus, ini bukan kali pertama untuk Kepala Daerah Sumatera Utara kena kasus begitu loh.
10:48Apakah ini tidak menggerogoti kepercayaan publik terhadap Bobi Nasution?
10:52Makin liar gitu.
10:53Tentu, tentu ini akan berdampak terhadap kepercayaan publik.
10:57Maka dari itu saya sampaikan tadi, dengan komitmen Gubernur kita ingin lihat ke depan ini.
11:02Dan tentu juga kita dorong KPK, ayo buka seluas-luasnya.
11:06Kemudian tadi juga lihat sudah dilakukan juga penggeledahan dan lain sebagainya.
11:10Ya tentu diikuti kasus ini.
11:12Dan kalau kemudian komitmen Gubernur ingin tetap aktif untuk memberikan keterangan dan lain sebagainya,
11:19saya kira itu akan bisa membangun kembali kepercayaan publik.
11:22Ya secara politik tentu seperti itu.
11:24Maka saya kira itu menjadi bagian yang penting juga bagi Gubernur sekarang atau Pak Bobi, seperti itu.
11:29Oke, Pak Yudi, ini kan hubungan Bobi dengan Topan Ginting cukup dekat begitu.
11:34Apakah hubungan dekat ini bisa menjadi bahan pertimbangan juga bagi KPK untuk segera memanggil Bobi Nasution?
11:40Oh tentu saja Mbak.
11:43Walaupun ada asas perduga tidak bersalah ya,
11:46tapi kan penyidik menemukan link-linknya lah, matching gitu ya.
11:50Tadi saya katakan bahwa ini kan kasus ini kan baru OTT-nya saja yang terungkap di KPK.
11:56Kita berharap kasus ini akan berkembang.
11:58Dari pengalaman saya, bahwa dari kasus OTT yang hanya ratusan juta, itu bisa menjadi ratusan miliar.
12:05Dari yang hanya kepala dinas, bisa jadi sampai kepala daerah.
12:09Itu kan semua tergantung pembuktian.
12:10Dan tadi saya katakan Mbak, bahwa tentu ada hipotesis-hipotesis dan logika.
12:14Seperti yang saya katakan, jadi saya berharap bahwa kedepannya ketika KPK memanggil Gubernur Sumatera Utara,
12:23itu bukan hanya sekedar sekait dengan penganggaran, bukan hanya terkait dengan kedekatan,
12:29bukan hanya terkait hubungan atas dan bawahan, bukan hanya terkait dengan apa namanya,
12:36kenal dengan pengusaha dan sebagainya.
12:38Tetapi juga terkait dengan materi, Mbak.
12:41Karena memang, Mbak, kalau dalam kasus ini, saya melihat bola itu ada di tangan Topan.
12:47Karena kasus-kasus kepala daerah dan kepala Dinas BOPR, biasanya perintahnya adalah perintah lisan.
12:54Hal ini terbongkar, ya karena kepala Dinas PU-nya mau ngomong siapa yang memerintahkan, dan lain sebagainya.
13:01Nah, jadi inilah yang menurut saya bahwa apakah Topanak mau menjadi justice kolaborator atau tidak untuk membongkar kasus ini.
13:10Oleh karena itulah, maka KPK harus menggali, tadi saya katakan, jangan hanya kasus ini.
13:14Cek ke belakang, misalnya proyek-proyek yang lain di Dinas PU,
13:18bahkan sampai di proyek-proyek yang ada di Kota Medan ketika yang bersangkutan menjabat.
13:22Sehingga bisa ditelusuri bagaimana sebenarnya modus-modus dan juga cara-cara dia untuk melakukan korus.
13:32Karena, Mbak, cara ini sangat kasar loh, Mbak.
13:34Bagaimana kita tahu e-katalog diakalin supaya sudah tahu siapa yang menang.
13:40Kemudian ada permintaan 4%.
13:41Ada permintaan 4%, gitu kan.
13:45Dan yang ini menarik, Mbak.
13:474% ini kan jatahnya Kepala Dinas PUPR.
13:49Sementara kita tahu bahwa proyek itu, apalagi asmal, Mbak, itu adalah 20% gitu kan.
13:55Dan uangnya dikemanakan gitu ya, harusnya disusur itu.
13:58Betul.
13:59Jadi masih ada 36 miliar lagi ya, kan, ketika proyek ini realisasi, begitu, Mbak.
14:04Iya, baik.
14:05Pak Walid, sebagai warga sumut, seperti apa Anda melihat sosok Topan Ginting?
14:09Dia dapat promosi jabatan cukup sering ya di era Bobina Sution?
14:14Baik, saya kira memang sebagai bagian dari ASN, ya dari Kota Medan sampai dengan Provinsi,
14:21ya mungkin dengan promosi-promosi yang didapatkan oleh Topan Ginting, saya kira ya tentu itu bagian dari upaya beliau ya.
14:29Dan saya kira juga, ya tidak hanya Topan Ginting, tapi banyak juga di daerah lain,
14:33itu bahwa ada ASN yang melejik, ya jadi kalau bahasa apa itu melenting gitu ya.
14:38Jadi itu wajar-wajar saja sebenarnya, selama memang ya seperti tadi bahwa karir itu didapatkan dari hal-hal yang saya kira tidak merusak korupsi, seperti itu.
14:50Jadi memang Topan Ginting salah satu yang kita lihat di Sumatera Utara, khusus di Kota Medan misalnya,
14:54adalah salah satu aparatur sipil negara yang memang ngoncar lah gitu ya, karir itu memang mungkin dianggap dapat bekerja dan lain sebagainya oleh pimpinannya, seperti itu saya kira Mbak.
15:06Pak Yudi singkat saja, KPK bagaimana koordinasi nanti dengan pihak lain seperti PPTK untuk mengetahui usut aliran dana kemana larinya?
15:12Ya tentu akan sangat mudah ya berkoordinasi karena sudah sering kerjasama, saya sepakat bahwa harus ditelusuri melalui transaksi-transaksi keuangan,
15:22tapi Mbak yang paling utama adalah, saya melihat ini lebih banyak kepada uang tunai,
15:26karena saya melihat orang-orang ini kan adalah orang-orang yang sudah berpengalaman,
15:30orang-orang yang paham kalau mereka pakai transaksi rekening, pasti ketahuan, oleh karena itu mereka akan mengedepankan dengan cara tunai,
15:38nah itu sebabnya saya berharap KPK menggeledah seluruh tempat yang ada di Sumatera Utara yang terkait dengan kasus ini Mbak,
15:45yang saya katakan bukan hanya kasus di Sumut, tapi juga kasus ketika yang bersangkutan tersangka ini ada menjadi pejabat di Kota Medan, seperti itu Mbak.
15:53Ya kita tunggu kasus ini dibuka setransparan mungkin, terima kasih Pak Yudi, terima kasih Pak Wali telah bergabung di Sapa Indonesia Malan.
16:00Saudara pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berencana menaikkan tarif ojek online atau OJOL sebesar 8 hingga 15 persen,
16:10selengkapnya akan kami bahas, usia jeda.
Dianjurkan
1:58
|
Selanjutnya