JAKARTA, KOMPAS.TV - Bukan hanya di ranah sipil tapi juga di wilayah militer, Jaksa Agung Muda Pidana Militer hadir menjadi jembatan penegakkan hukum dalam menangani perkara-perkara pidana yang melibatkan unsur sipil dan militer.
Apa saja peran, tugas, serta tanggung jawab Jampidmil? Berikut informasi selengkapnya dalam Jurnal Adhyaksa.
_
Sahabat KompasTV, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube KompasTV, juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update mengenai isu-isu terkini di Indonesia.
Jangan lewatkan live streaming KompasTV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Agar tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube KompasTV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari KompasTV.
Sahabat KompasTV juga bisa memperoleh informasi terkini melalui website: www.kompas.tv
Media sosial KompasTV:
Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV
Instagram: https://www.instagram.com/kompastv
Twitter: https://twitter.com/KompasTV
TikTok: https://www.tiktok.com/@kompastvnews
Baca Juga Strategi Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI Jaga Transparansi | Jurnal Adhyaksa di https://www.kompas.tv/nasional/558337/strategi-pusat-penerangan-hukum-kejaksaan-ri-jaga-transparansi-jurnal-adhyaksa
#jurnaladhyaksa #jaksagungmuda #pidanamiliter
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/601992/jampidmil-sinergitas-jaksa-dan-tni-jaga-negeri-jurnal-adhyaksa
00:00Setahun berlalu, Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI mempertegas maruah institusi lewat Jurnal Adiaksa.
00:11Kini, Jurnal Adiaksa hadir kembali, lebih luas, lebih dalam, mengangkat kinerja unit-unit kejaksaan yang bekerja dalam senyap, namun berdampak besar.
00:22Semua dalam satu visi memodernisasi institusi, menegakkan hukum yang berkeadilan dan humanis, serta membawa kejaksaan lebih dekat dengan publik.
00:39Salam Adiaksa, dibalik seragam militer dan atribut kehormatan, ada hukum yang tetap berdiri, bukan hanya di ranah sipil, namun juga di wilayah militer.
00:49Disinilah peran Jaksa Agung Muda bidang pidana militer hadir menjadi jembatan penegakan hukum antara kejaksaan dan TNI.
00:57Lembaga ini memastikan bahwa setiap prajurit yang melanggar hukum akan tetap diproses dengan adil, tegas, dan transparan.
01:05Bertujuan membangun sinergi antara kejaksaan dan TNI dalam penanganan perkara koneksitas, sehingga tercipta prajurit TNI yang menjunjung tinggi profesionalitas dan kedisiplinan.
01:17Saya Angelika Ansanai
01:20Jaksa Agung Muda pidana militer hadir demi menjawab kerumitan penanganan perkara koneksitas,
01:47berdasarkan usulan Jaksa Agung membentuk lembaga khusus di tubuh kejaksaan.
01:52Usulan itu diwujudkan pada tahun 2021 lewat Perpres nomor 15 tahun 2021.
02:00Tolong jaga kondusibilitas, jaga kekempatan, ingat itu, ini demi institusi.
02:10Hadir sebagai solusi strategis untuk menyatukan proses penuntutan melalui asas single prosecution system.
02:21Sebuah langkah untuk memastikan, tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan,
02:26sekaligus mempertegas keadilan dalam perkara koneksitas,
02:31di mana hukum sipil dan militer bertemu di satu titik.
02:35Saya Meijen TNI Mohamad Ali Rito,
02:42Jabatan Saharari adalah saya sebagai Jaksa Agung Muda bidang pidana militer.
02:53Jabatan Jaksa Agung Muda bidang pidana militer ini,
02:57di lingkungan Kejaksaan Agung adalah sejabatan yang relatif baru,
03:01baru ada di tahun 2021, di Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang nomor 11 tahun 2021,
03:11di sana sudah disebutkan ada nomenklatur jabatan Jaksa Agung Muda bidang pidana militer.
03:19Yang pertama tugasnya adalah koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh auditorat,
03:25dan tugas kedua itu adalah penanganan perkara koneksitas.
03:32Jadi perkara koneksitas ini adalah satu perkara yang mana subyek hukum itu adalah ada subyek hukum militer dan ada subyek hukum umum.
03:42Artinya pelakunya itu antara pelaku sipil dan pelaku militer yang bersama-sama melakukan tindak pidana.
03:49Pengganti tersebut dan dalam hal terdakau tidak mempunyai harta bunda mencukupi untuk membayar uang pengganti,
03:57maka dipindahkan penjara selama enam tahun.
04:01Karena Jaksa Agung ini kan sebagai penuntut umum tertinggi di Republik ini.
04:06Sementara militer itu kan bagian daripada subyek hukum yang penuntutannya juga akan ditundukkan kepada kejaksaan dalam militer ini Jaksa Agung.
04:19Jadi militer kan penuntutan itu, penuntutannya jadi seorang auditor jenderal sebagai penuntut umum tertinggi di lingkungan TNI
04:26itu bertanggung jawab kepada Pak Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi.
04:32Ada prinsip equality before the law, bisa disebutkan bahwa setiap orang itu sama di hadapan hukum.
04:41Pada saat perkara kondisitas tadi itu disidangkan, satu di peradilan umum, satunya di peradilan militer,
04:48ini pasti terjadi disparitas putusan karena karakter peradilan umum ada karakternya sendiri,
04:54karakter peradilan militer punya karakter tersendiri.
04:57Perkaranya perkara kondisitas, mulai dari tingkat penyelidikannya ini berbeda.
05:16Jadi kalau di auditor militer itu tugasnya adalah hanya melakukan penuntutan,
05:21kemudian eksekusi pidana yang dilakukan, melaksanakan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkuatan tetap.
05:28Tetapi di Jampit Mil ini, jadi fungsinya itu karena timnya adalah koneksitas,
05:34di sana ada personil polisi militer, ada auditor militer, ada juga jaksanya.
05:42Akhirnya tiga ini, tiga pendagang hukum yang bersama-sama melakukan suatu penyelesaian perkara pidana.
05:49Mulai dari penyelidikan, kita bisa melakukan penyelidikan.
05:53Kemudian ditingkatkan menjadi penyelidikan, kita juga melakukan penyelidikan itu.
05:57Kemudian pada saat di persidangan, kita juga melakukan bentuk penuntutan.
06:01Terakhirnya adalah eksekusi pidana yang tadi sudah berkuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan.
06:08Jampit Mil adalah garda terdepan dalam penegakan hukum pidana militer.
06:16Ia dimantu sekretaris Jampit Mil.
06:19Selain itu, terdapat tiga direktorat yang menjadi ujung tombak pelaksana teknis.
06:24Di antaranya, Direktorat Penindakan, Direktorat Penyelidikan, dan Direktorat Penuntutan serta Eksekusi.
06:32Saya nama Jajah Subagia, selaku Direktor Penuntutan pada Jagung Mudah Pidana Militer.
06:43Proses penyelidikan di tindak pidana koneksitas berbeda sekali dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum.
06:57Ada unsur sipil dan TNI, sehingga dalam proses penyelidikan adanya suatu tim tetap.
07:05Tim tetap ini yang terdiri dari POM, Auditor, dan Jaksa.
07:10Apa gunanya dilakukan tim bersama?
07:14Yaitu untuk menentukan kewenangan mengadili yang dilihat dari titik berat kerugian.
07:20Apakah ada di pihak militer, apakah ada di pihak sipil.
07:25Juga untuk menentukan syarat formul dan material.
07:29Apabila titik berat ada di pihak militer, maka itu disidangkan di peradilan militer.
07:36Begitu juga sebaliknya.
07:37Apabila titik berat ada di kepentingan sipil, maka nanti akan disidangkan di peradilan umum.
07:45Menjaga keseimbangan hukum di dua ranah, yakni militer dan sipil,
07:50Jampit Mil menjadi wajah keadilan yang menjunjung supremasi hukum di tubuh militer.
07:56Dengan prinsip koordinasi dan sinergi, Jampit Mil senantiasa menyelesaikan perkara koneksitas
08:02tanpa mengabaikan semangat korps dan kehormatan pasukan.
08:06Lalu bagaimana pelaksanaannya?
08:08Saksikan sesaat lagi.
08:09Tembaga Jaksa Agung muda, pidana militer,
08:27yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan tugas tanggung jawab
08:31dari Jaksa Agung selaku tanggung jawab tertinggi
08:34yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
08:43Jadi tantangan terbesarnya di sini, kita kan di Kejaksaan Agung di sini.
08:49Sementara tim tetap itu sendiri kan tidak hanya Jaksa dari Kejaksaan Agung.
08:53Dalam dinamika pertahanan negara, disiplin dan hukum adalah dua pilar utama.
09:00Namun, ketika prajurit melenceng dari garis komando hukum,
09:04Jampit Mil berdiri mengambil perat.
09:07Sebagai pengawal keadilan di lingkungan militer,
09:09Jampit Mil bukan hanya menangani perkara,
09:12tetapi juga mengkoordinasikan penagakan hukum antar institusi,
09:16Kejaksaan, dan Tentara Nasional Indonesia.
09:23Menilatar belakang dibentuknya
09:44Jemba Gajaksa Agung muda pidana militer
09:47yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan tugas tanggung jawab
09:51dari Jaksa Agung satu tanggung jawab tertinggi
09:55yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
09:58Jemba Gajaksa Agung muda pidana militer
10:28Dulu, proses peradilan militer berlangsung tertutup
10:34dan minim pengawasan publik.
10:37Namun kini, peradilan militer mulai dibuka secara transparan
10:41sebagai bagian dari reformasi hukum.
10:46Keterbukaan ini adalah bentuk komitmen
10:49untuk menjamin akuntabilitas dan keadilan
10:52terutama dalam perkara koneksitas
10:54yang melibatkan unsur sipil dan militer.
10:58Kita lihat bersama kasus-kasus contoh di dahulu
11:02yang ditangani di peradilan militer.
11:04Kasus cebongan di Jogja, di Racas,
11:07terakhir ini kasus yang ada di Pelembang.
11:10Itu peradilannya kan terbuka gitu loh.
11:14Sejak berdiri, Jampit Mil telah menyelesaikan
11:18berbagai perkara koneksitas
11:19dengan nilai kerugian negara
11:21yang mencapai miliaran rupiah.
11:23Di dalam menangani perkara yang disidangkan,
11:35terutama perkara TWP-AD,
11:38yaitu tabungan wajib militer,
11:40ada tiga perkara.
11:43Di samping TWP juga menangani perkara
11:45yang mungkin baru terjadilah di Indonesia,
11:48perkara proyek pengadaan setelit,
11:52slot orbit 123.
11:54Ini juga merugikan 453 miliar.
11:59Dan Alhamdulillah ini sudah terbukti
12:01dan diputus 12 tahun.
12:03Karena melibatkan personel TNI aktif,
12:08struktur dan tatat kelola administrasi
12:10di Jampit Mil berbeda dari Jaksa Agung Muda lainnya.
12:15Perkenalkan, nama saya Romulus H. Holongan
12:18sebagai kabak TU dan pengelolaan,
12:21pengamanan, dan pengawalan
12:22pada Jampit Mil Kejaksaan RI.
12:24Fungsi yang utama adalah fungsi keseketariatan
12:34yang terdiri dari fungsi pengelolaan administrasi,
12:40kearsipan, kepegawaian,
12:43barang milik negara, sarana dan prasarana.
12:46Khusus pada kabak TU Pit Mil
12:49ada tambahan pengelolaan kepegawaian
12:53yang dalam hal ini khusus untuk milik TNI
12:56yang harus berkoordinasi dengan Mabes TNI
13:00dan fungsi pengawalan dan pengamanan
13:03yang dijabat oleh anggota TNI.
13:09Setelah 4 tahun berdiri,
13:11Jampit Mil menghadapi berbagai tantangan
13:13mulai dari koordinasi lintas institusi
13:16hingga perbedaan kultur sipil dan militer.
13:20Meski begitu,
13:21Jampit Mil terus memperkuat perannya
13:24dalam menegakkan hukum secara profesional
13:27dan berkeadilan.
13:28TNI
13:30Tantangan saya disini adalah
13:32karena penanganan perkara koneksitas,
13:35karena dimasukkan koneksitas ini kan
13:37seluruh tindak pidana,
13:39baik tindak pidana umum atau tindak pidana khusus.
13:43Tapi selama ini penanganan perkara koneksitas
13:47yang kita tangani disini adalah
13:48terhadap perkara tindak pidana khusus.
13:51Dalam hal ini adalah korupsi.
13:53seperti itu. Karena di sana ada SKB-nya, surat pembicaraan bersama dari Panglima TNI,
13:59dari Pak Jasa Agung, dari Kementerian Pertahanan, itu ada SKB-nya.
14:04Padahal tersebut di koneksitas itu kan ya tindak pidana umum, tindak pidana khusus.
14:08Makanya banyak terjadi disparitas menurut kami di sini kalau itu terjadi tindak pidana umum.
14:14Karena kami belum bisa, itulah tantangannya, kami belum bisa untuk menyelesaikan tindak pidana umum
14:18yang di koneksitas kemudian kita nangani.
14:23Harapan saya ke depan, dengan adanya jam pid mil, mudah-mudahan penanganan perkara koneksitas
14:36tambah baik, tambah maju. Karena dengan adanya jam pid mil, koordinasi antara TNI dengan kejaksaan
14:45bisa berjalan baik.
14:46Maka terhadap peradilan militer itu adalah tetap eksis.
14:54Karena peradilan militer ini adalah peradilan yang khusus.
14:58Karena subyak hukumnya khusus, penangannya juga khusus.
15:03Dan perkara-perkaranya, juga perkara tindak pidana yang penyelesaiannya adalah secara khusus.
15:09Artinya subyak hukumnya adalah seorang militer.
15:12Jadi karena subyak hukum seorang militer, dan militer ini memang ada kekhususan,
15:17dalam hal ini memang ada peradilan militer, maka tetap harus eksis,
15:22harus dipertahankan bahwa ada peradilan militer di situ.
15:26Di era keterbukaan dan reformasi hukum, tidak ada ruang untuk kekebalan hukum bahkan di lingkungan militer.
15:38Jam pid mil adalah bukti nyata bahwa Kejaksaan Republik Indonesia lurus pada keadilan,
15:43menjaga integritas, dan memastikan bahwa hukum berlaku sama untuk semua tanpa terkecuali.
15:49Kejaksaan Republik Indonesia berkomitmen menjalankan penegakan hukum dengan tegas, profesional, dan berintegritas.
16:01Dalam semangat reformasi birokrasi, kami akan mewujudkan kejaksaan yang modern, responsif, akuntabel, dan berkeadilan.
16:11Saksikan program Jurnal Adi Aksa berikutnya di Kompas TV.
16:14Saya, Harli Seregar, Kepala Pusat Perangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia, pamit undur diri.
