Kata Pakar Hukum, Bivitri Susanti soal Revisi UU Kementerian untuk Pemerintahan Prabowo

KompasTV
KompasTV
  • kemarin dulu
KOMPAS.TV - Revisi Undang-Undang Kementerian Negara berbarengan dengan mencuatnya wacana penambahan kementerian Pemerintahan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, yang sejak awal berniat merangkul lawan-lawan politiknya di Pilpres.

Apakah Revisi Undang-Undang sudah demikian mendesak?

Ataukah sekadar mengakomodasi kepentingan politik Prabowo dan para pendukungnya?

Berbincang bersama KompasTV, ada Ketua Komisi Pemerintahan DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung; dan Dosen STHI Jentera, Bivitri Susanti.

Baca Juga Peneliti Formappi Sebut RUU Kementerian Direvisi untuk Penuhi Keinginan Elite Politik di https://www.kompas.tv/video/508025/peneliti-formappi-sebut-ruu-kementerian-direvisi-untuk-penuhi-keinginan-elite-politik

#ruukementerian #prabowosubianto #bivitrisusanti

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/508029/kata-pakar-hukum-bivitri-susanti-soal-revisi-uu-kementerian-untuk-pemerintahan-prabowo

Dianjurkan

8:32
I
Selanjutnya
Pro-Kontra Revisi UU Kementerian Negara, Untuk Akomodasi Kabinet Prabowo?
KompasTV
11:26
Pakar Hukum, Bayu Dwi Anggono Angkat Bicara soal DPR Diam-Diam Bahas Revisi UU MK di Masa Reses
KompasTV
2:51
Isu Prabowo Tambah Menteri, Golkar Tak Pungkiri Revisi UU Kementerian untuk Akomodasi Politik
KompasTV
2:19
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Mungkin Dilakukan Sebelum Prabowo Dilantik
KompasTV
2:48
Kata Sekjen Partai Gerindra soal Peluang Revisi UU Kementerian Negara
KompasTV
45:35
Kata Pengamat soal Pro dan Kontra Revisi UU Kementerian Negara
KompasTV
15:39
Pakar Analisis Untung-Rugi DPR Setuju RUU Kementerian Negara saat Prabowo Bangun Koalisi
KompasTV
9:47
Gugatan UU Pemilu soal Batas Usia Capres-Cawapres Buat Polemik? Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara!
KompasTV
2:43
DPR: Revisi UU Kementerian, Bukan untuk Mengakomodasi Kepentingan Penambahan Kementerian
KompasTV
15:36
Apakah Pejabat Negara yang Ikut Pilpres Harus Mundur dari Jabatan? Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara!
KompasTV
3:58
Badan Legislasi DPR Setujui Revisi UU Kementerian! Benarkah Akomodasi Politik?
KompasTV
3:17
Sekjen Gerindra soal Revisi UU Kementerian: Tiap Presiden Beda Tantangan
KompasTV
47:31
UU ITE Revisi Atau Dicabut? - MELEK HUKUM
KompasTV
16:22
Dialog - Capim Diuji DPR, Ahli Hukum: Yang Ditekankan Kepentingan DPR Soal Revisi UU KPK
KompasTV
1:32
Respons Menhan Prabowo Subianto soal Usulan Revisi UU TNI
KompasTV
19:56
Haris & Fatia Diduga Cemarkan Nama Baik, Pakar Hukum: Kita Semua Tahu Bahwa UU ITE Ini Bermasalah
KompasTV
1:37
Presiden Bahas UU MD3 dan RKUHP Bersama Pakar Hukum
KompasTV
11:43
Pakar Hukum: Meski Sudah Minta Maaf, Pengunggah Olok-Olok Ibu Iriana Bisa Dijerat UU ITE!
KompasTV
15:28
Debat 2 Pakar Hukum Soal Salah Ketik UU Cipta Kerja - ROSI (Bag3)
KompasTV
5:21
Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap, Pakar Hukum: Keberanian KPK Harus Diapresiasi!
KompasTV

KompasTV

3:41
Cerita Pedagang Martabak yang Viral Diduga Dipalak Petugas Dishub Medan
KompasTV
2:43
Menko perekonomian Airlangga dan Menkeu Sri Mulyani Tinjau Penerapan Kebijakan Impor Baru
KompasTV
1:52
MA Gelar Sosialisasi Penertiban Barang Milik Negara - MA NEWS
KompasTV
1:46
Tak Terima Ditegur soal Lapak, Emak-Emak di Makassar Tampar Polisi
KompasTV
3:23
Respons Bobby Nasution soal Petugas Dishub Polisikan Pedagang Martabak: Nggak Elok!
KompasTV
1:49
Polres Poso Ungkap Kasus Curanmor Hingga BBM Ilegal
KompasTV

Saluran unggulan

Lainnya dari
MyFrenchFilmFestival
Lainnya dari
VIVA.co.id
Lainnya dari
Suaradotcom
Lainnya dari
medcom.id
Lainnya dari
Katadata Indonesia
Lainnya dari
IntipSeleb