Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Pakar Hukum Tata Negara: Untuk Presiden yang Nyalon Lagi
KompasTV
KompasTV
  • 3 bulan yang lalu
JAKARTA, KOMPASTV - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti soroti soal pernyataan Jokowi yang sebut presiden boleh kampanye dan memihak.

Bagi Bivitri, pasal 299 UU Pemilu yang kerap dijadikan rujukan berlaku untuk presiden yang sedang mencalonkan diri lagi.

Sebelumnya saat hadiri acara bersama Menhan Prabowo Subianto, Jokowi sempat katakan bahwa presiden hingga menteri boleh memihak dan ikut kampanye.

Video Editor: Laurensius Galih

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/480054/jokowi-sebut-presiden-boleh-kampanye-pakar-hukum-tata-negara-untuk-presiden-yang-nyalon-lagi
Dianjurkan
12:31
I
Selanjutnya
Istana Luruskan Soal Presiden Boleh Kampanye, ini Kritikan Pakar Tata Negara dan Komunikasi Politik
KompasTV
6:41
Kata Ahli Hukum Tata Negara soal Klarifikasi Jokowi Terkait Presiden Boleh Kampanye
KompasTV
6:54
Soal Pernyataan 'Presiden Boleh Kampanye', Pakar Hukum: Tapi Harus Memenuhi Syarat
KompasTV
13:02
Pakar Hukum Tata Negara Buka Suara soal Ramai Petisi Civitas Akademika Kritik Presiden Jokowi
KompasTV
52:05
Pakar Hukum Tata Negara Respons Soal Isu Presiden Berpihak Jelang Pemilu | Back To BDM
KompasTV
39:14
Kata Pakar Hukum Tata Negara Soal Pro-Kontra RUU DKJ Atur Gubernur Ditunjuk Presiden
KompasTV
15:36
Apakah Pejabat Negara yang Ikut Pilpres Harus Mundur dari Jabatan? Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara!
KompasTV
3:26
Pakar Sebut Memang Betul Presiden Boleh Kampanye, Begini Penjelasannya
KompasTV
6:35
Faisal Basri Singgung Bansos di Sidang MK, Pakar Hukum Tata Negara Sayangkan Hal ini
KompasTV
23:59
Pakar Hukum Tata Negara Ungkap Ada Celah Bawaslu yang Digunakan Paslon untuk Langgar Aturan!
KompasTV
5:36
Kritik Pakar Hukum Tata Negara Soal Pembahasan Sirekap di Sidang Sengketa Pilpres 2024
KompasTV
2:56
Pakar Hukum Tata Negara Kritik MK soal Batas Usia Capres-Cawapres
KompasTV
3:18
Pakar Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar Angkat Bicara soal Dalih Anwar Usman!
KompasTV
14:35
DIALOG - RUU KPK Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Masyarakat Bisa Ajukan Judicial Review di MK
KompasTV
3:32
Profil dan Sepak Terjang Mahfud MD Pakar Hukum Tata Negara dari Madura | SINAU
KompasTV
9:47
Gugatan UU Pemilu soal Batas Usia Capres-Cawapres Buat Polemik? Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara!
KompasTV
1:45
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun Soroti Format Debat Cawapres Didampingi Capres
KompasTV
3:42
Alasan Pakar Hukum Tata Negara Sebut Saksi Ganjar Untungkan 3 Belah Pihak di Sidang MK
KompasTV
44:13
Analisis Pakar Hukum Tata Negara soal Kemungkinan Putusan MKMK Terkait Pelanggaran Etik Hakim MK
KompasTV
23:36
[FULL] Kata Pakar Hukum Tata Negara, Kritikus Politik Petisi 100, dan TKN soal Pemakzulan Jokowi!
KompasTV
KompasTV
20:00
[FULL] Polda Metro Jaya Beberkan Kronologi Penangkapan Sopir Fortuner Berpelat TNI Palsu
KompasTV
8:25
Beda Pendapat Sekjen PDIP dan Gibran soal Kemungkinan Jokowi dan Mega Bertemu - ULASAN ISTANA
KompasTV
2:59
Sudah Dapat Surat Tugas dari Golkar, Bobby Mengaku Tak Perlu Daftar Cagub
KompasTV
4:07
Terjawab, Ini Tugas dan Tanggung Jawab Seorang Agen Intelijen BIN | SINAU
KompasTV
4:00
[FULL] TKN Kritik Sekjen PDIP Hasto, yang Dinilai Kerap Tuding Presiden Jokowi di Berbagai Isu
KompasTV
2:08
Mendadak Ingin Lompat dari ketinggian, atau Menabrakkan Diri? Ini Penjelasan Ilmiahnya | SINAU
KompasTV
Saluran unggulan
Lainnya dari
MyFrenchFilmFestival
Lainnya dari
VIVA.co.id
Lainnya dari
Suaradotcom
Lainnya dari
medcom.id
Lainnya dari
Katadata Indonesia
Lainnya dari
IntipSeleb