JAKARTA, KOMPAS.TV - PDI Perjuangan menanggapi soal kadernya, Ganjar Pranowo, yang menduduki posisi teratas Survei Kepemimpinan Nasional Litbang Kompas.

PDI-P menyebut, keputusan pen-"Capres"-an partai, tetap berada di tangan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

Ya, PDI-P menilai wajar, masyarakat memiliki persepsi soal Bakal Capres lewat survei.

Namun partai masih terus mengkaji lewat Badan Penelitian Pusat PDI-P, dari sisi politik, sosiologis, dan berbagai perspektif; yang nantinya untuk diputuskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan.

Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, menyatakan Ketua DPC PDI-P Solo itu melanggar kewenangan Ketua Umum Megawati Sukarnoputri, terkait penentuan Capres dan Cawapres.

Alhasil, FX Rudy dijatuhi sanksi peringatan keras dan terakhir.

Sebelum FX Rudy, DPP PDI Perjuangan lebih dulu memanggil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (24/10) lalu.

Usai diklarifikasi, Ganjar dijatuhi sanksi teguran tertulis, terkait penyataannya siap jadi Capres 2024.

Ganjar langsung menerima sanksi teguran tertulis, sambil mengiyakan urusan Pilpres sebagai keputusan Ketua Umum Megawati Sukarnoputri.

Tak hanya FX Rudy dan Ganjar Pranowo yang kena sanksi dari DPP.

Dewan Kolonel, yang terdiri dari sekelompok anggota DPR Fraksi PDI-P pendukung Puan Maharani maju Capres, juga dijatuhi sanksi peringatan keras dan terakhir.

Di antaranya Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno.

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/342043/survei-litbang-kompas-elektabilitas-pdi-perjuangan-gerindra-demokrat-unggul-di-pilpres-2024