KSP: Jokowi Sudah Minta Mensos Benahi Data Bansos!
- 2 tahun yang lalu
KOMPAS.TV - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, ada puluhan ribu ASN di seluruh Indonesia yang terindikasi masih menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Profesinya mulai dari dosen hingga tenaga kesehatan.
Kementerian Sosial melakukan verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial yang menjadi sumber data penerima bantuan sosial atau Bansos.
Dalam proses verifikasi itu, Kemensos menemukan ada 31.000 Aparatur Sipil Negara atau ASN di 34 provinsi yang menerima bansos dari pemerintah, seperti bantuan pangan non pemerintah dan program Keluarga Harapan.
Risma menambahkan, profesi ASN yang masuk dalam data itu mulai dari dosen, pegawai di Instansi Pemerintah, hingga tenaga kesehatan.
Ada juga ASN yang memiliki rumah besar di tengah kota.
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy meminta ASN mengembalikan bansos yang diterima.
Muhadjir mengakui, ada kesalahan dalam proses data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, untuk itu pemerintah akan melakukan perbaikan data.
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mengkritisi temuan ini.
Ia meminta mensos untuk lebih focus dan berusaha memecahkan masalah yang selalu berulang setiap kali diadakan pembaruan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
"Menemukan masalah bansos itu tugasnya BPKP, BPK, dan Lembaga Pengawas lainnya. Tugas utama Kemensos adalah membantu, mencegah, dan mengambil tindakan agar masalah tersebut tidak terus berulang-ulang. Kata Hidayat Nur Wahid, seperti kami kutip dari kompas.com.
Baca Juga Sebut Kisruh Data Bansos Tidak Akan Pernah Selesai, KSP: Karena Orang Miskin Datanya Berubah-ubah di https://www.kompas.tv/article/233735/sebut-kisruh-data-bansos-tidak-akan-pernah-selesai-ksp-karena-orang-miskin-datanya-berubah-ubah
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/233787/ksp-jokowi-sudah-minta-mensos-benahi-data-bansos
Profesinya mulai dari dosen hingga tenaga kesehatan.
Kementerian Sosial melakukan verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial yang menjadi sumber data penerima bantuan sosial atau Bansos.
Dalam proses verifikasi itu, Kemensos menemukan ada 31.000 Aparatur Sipil Negara atau ASN di 34 provinsi yang menerima bansos dari pemerintah, seperti bantuan pangan non pemerintah dan program Keluarga Harapan.
Risma menambahkan, profesi ASN yang masuk dalam data itu mulai dari dosen, pegawai di Instansi Pemerintah, hingga tenaga kesehatan.
Ada juga ASN yang memiliki rumah besar di tengah kota.
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy meminta ASN mengembalikan bansos yang diterima.
Muhadjir mengakui, ada kesalahan dalam proses data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, untuk itu pemerintah akan melakukan perbaikan data.
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mengkritisi temuan ini.
Ia meminta mensos untuk lebih focus dan berusaha memecahkan masalah yang selalu berulang setiap kali diadakan pembaruan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
"Menemukan masalah bansos itu tugasnya BPKP, BPK, dan Lembaga Pengawas lainnya. Tugas utama Kemensos adalah membantu, mencegah, dan mengambil tindakan agar masalah tersebut tidak terus berulang-ulang. Kata Hidayat Nur Wahid, seperti kami kutip dari kompas.com.
Baca Juga Sebut Kisruh Data Bansos Tidak Akan Pernah Selesai, KSP: Karena Orang Miskin Datanya Berubah-ubah di https://www.kompas.tv/article/233735/sebut-kisruh-data-bansos-tidak-akan-pernah-selesai-ksp-karena-orang-miskin-datanya-berubah-ubah
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/233787/ksp-jokowi-sudah-minta-mensos-benahi-data-bansos