Mall Ditutup Selama Lebaran, Pengelola : Apa yang Kami Usahakan Menjadi Sia-sia
- 3 tahun yang lalu
BANJARMASIN, KOMPAS.TV - Keputusan Pemerintah Kota Banjarmasin melalui forkopimda terkait penutupan pusat perbelanjaan mulai 13 hingga 16 mei disayangkan pengelola mal di Banjarmasin.
Hal tersebut diungkapkan General Manager Duta Mall Banjarmasin, Chairuddin Langkat yang menyatakan tak sepakat dengan kebijakan tersebut.
Sebab pihaknya mengaku telah mempersiapkan pengawalan protokol kesehatan diantaranya dengan membentuk posko dan satgas sendiri.
Banjarmasin juga dinilai bukan zona merah sehingga tidak perlu dilakukan penutupan.
Kebijakan tersebut juga dinilai akan berpengaruh pada ribuan karyawan kontrak yang diupah per hari.
"Apa yang kami usahakan ini menjadi sia-sia menurut saya, sekali lagi saya tidak menentang karena ini sebuah keputusan aparatur, tapi saya menyayangkan ini, semestinya tidak terjadi penutupan seperti ini," ungkap Chairuddin langkat.
Sebelumnya Pemerintah Kota Banjarmasin memutuskan untuk menutup sementara tempat wisata, jasa pariwisata, hiburan dan rekreasi, mall, cafe dan restoran yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
Termasuk diantaranya pusat perbelanjaan sekunder.
Namun pengecualian diberikan untuk pasar atau pedagang yang menjual bahan kebutuhan pokok.
Hal tersebut diungkapkan General Manager Duta Mall Banjarmasin, Chairuddin Langkat yang menyatakan tak sepakat dengan kebijakan tersebut.
Sebab pihaknya mengaku telah mempersiapkan pengawalan protokol kesehatan diantaranya dengan membentuk posko dan satgas sendiri.
Banjarmasin juga dinilai bukan zona merah sehingga tidak perlu dilakukan penutupan.
Kebijakan tersebut juga dinilai akan berpengaruh pada ribuan karyawan kontrak yang diupah per hari.
"Apa yang kami usahakan ini menjadi sia-sia menurut saya, sekali lagi saya tidak menentang karena ini sebuah keputusan aparatur, tapi saya menyayangkan ini, semestinya tidak terjadi penutupan seperti ini," ungkap Chairuddin langkat.
Sebelumnya Pemerintah Kota Banjarmasin memutuskan untuk menutup sementara tempat wisata, jasa pariwisata, hiburan dan rekreasi, mall, cafe dan restoran yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
Termasuk diantaranya pusat perbelanjaan sekunder.
Namun pengecualian diberikan untuk pasar atau pedagang yang menjual bahan kebutuhan pokok.