Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak pihak militer Myanmar untuk memulihkan kendali demokrasi kepada pemerintahan yang sah setelah kudeta Februari lalu. Guterres menyampaikan hal ini usai Dewan Keamanan PBB secara aklamasi menyerukan Myanmar kembali ke pemerintahan yang sah.



Dalam kesempatan ini, Guterres juga mengutuk kekerasan terhadap masyarakat sipil yang berdemo. Pernyataan ini disetujui seluruh Anggota Dewan Keamanan PBB termasuk Tiongkok pada Rabu (10/3).



Kudeta militer dianggap sebagai langkah mundur bagi kemajuan demokrasi di Myanmar yang sebelumnya didukung secara internasional. Kudeta militer ini menyebabkan terjadinya demo besar-besaran. Setidaknya 53 demonstran tewas dan 1.700 lainnya ditahan oleh para pendukung militer di Myanmar. APTN.
PBB Desak Militer Myanmar Kembalikan Kendali Demokrasi ke Pemerintahan yang Sah