Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul, Wagub DKI: Gubernur dan Wagub tak urus Teknis
- 3 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan bahwa tanah yang dibeli PD Sarana Jaya juga masuk program DP nol rupiah.
"Kurang lebih yang dibeli Sarana Jaya itu untuk DP 0 persen, di antaranya ya," kata Riza, Rabu (10/3/2021).
Meski begitu Riza menjelaskan bahwa dirinya maupun Gubernur DKI Anies Baswedan tidak mengetahui secara detail soal pembelian lahan untuk pembangunan rumah DP nol rupiah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.
Riza mengungkap bahwa persoalan pembelian lahan kepada UMD dan tidak mengurusi persoalan teknis.
"Kami, Pak Gub (Anies), saya, dan jajaran itu tidak masuk wilayah teknis ya. Kami ini membuat kebijakan secara umum," kata Riza.
Riza menjelaskan kasus ini juga tidak akan mengganggu program Pemprov DKI terutama rumah DP nol rupiah, apalagi menyeret Dirut PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles.
"Di Sarana itu kan tidak Pak Yoory sendiri, ada direktur yang lain, ada manajer dan jajarannya, dan ini kan bekerja bukan individu, ini kerja kolektif. Jadi kalau ada satu yang kebetulan sedang menjalani proses hukum, tidak berarti mengganggu, tidak ada masalah," katanya.
"Dan kita tunggu mudah-mudahan Pak Yoory bisa menghadapinya, bisa menjelaskan fakta dan data dan bisa selesai segala urusannya," tambah Riza.
Hingga kini KPK masih tengah melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi untuk Program DP 0 rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta.
Video Editor: Lisa
"Kurang lebih yang dibeli Sarana Jaya itu untuk DP 0 persen, di antaranya ya," kata Riza, Rabu (10/3/2021).
Meski begitu Riza menjelaskan bahwa dirinya maupun Gubernur DKI Anies Baswedan tidak mengetahui secara detail soal pembelian lahan untuk pembangunan rumah DP nol rupiah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.
Riza mengungkap bahwa persoalan pembelian lahan kepada UMD dan tidak mengurusi persoalan teknis.
"Kami, Pak Gub (Anies), saya, dan jajaran itu tidak masuk wilayah teknis ya. Kami ini membuat kebijakan secara umum," kata Riza.
Riza menjelaskan kasus ini juga tidak akan mengganggu program Pemprov DKI terutama rumah DP nol rupiah, apalagi menyeret Dirut PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles.
"Di Sarana itu kan tidak Pak Yoory sendiri, ada direktur yang lain, ada manajer dan jajarannya, dan ini kan bekerja bukan individu, ini kerja kolektif. Jadi kalau ada satu yang kebetulan sedang menjalani proses hukum, tidak berarti mengganggu, tidak ada masalah," katanya.
"Dan kita tunggu mudah-mudahan Pak Yoory bisa menghadapinya, bisa menjelaskan fakta dan data dan bisa selesai segala urusannya," tambah Riza.
Hingga kini KPK masih tengah melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi untuk Program DP 0 rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta.
Video Editor: Lisa