Penjelasan ICW Terkait Sistem Demokrasi di Indonesia yang Dinilai Sudah Melahirkan Banyak Koruptor
- 3 tahun yang lalu
KOMPAS.TV - Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan pemerintah Provinsi Sulsel.
KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas PUPR Sulawesi Selatan, Edy Rahmat sebagai penerima gratifikasi.
Sementara kontraktor proyek, Agung Sucipto sebagai tersangka pemberi gratifikasi.
Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK menyita sejumlah uang dari Edy Rahmat yang diterima dari Direktur PT Agung Perdana Balaumba, Agung Sucipto.
Uang itu rencananya akan diberikan kepada Nurdin Abdullah sebagai imbalan pengerjaan proyek infrastruktur di Sinjai.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Nurdin bukan kali ini saja menerima suap proyek pembangunan di Sulsel. Ia diduga menerima uang 5,4 miliar rupiah dari beberapa kontraktor proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Sulsel.
Sementara itu Nurdin Abdullah usai diperiksa KPK minggu dinihari (01/03) mengaku tidak tahu soal uang yang diterima, Edy Rahmat.
Penetapan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, sebagai tersangka dugaan korupsi oleh KPK cukup mengejutkan.
Terlebih, ia adalah sosok yang dikenal bersih, bahkan pernah meraih penghargaan antikorupsi.
Wakil Ketua KPK bahkan menyebutkan siapapun itu mau dikenal bersih atau tidak kalau sudah kecemplung dalam sistem demokrasi di Indonesia tinggal menunggu waktu saja.
Koordinator ICW pun juga menyebutkan jika pelaksanaan sistem demokrasi Indonesia masih banyak yang harus dibenahi dari berbagai sisi, selain masih banyak permasalahan oligarki, pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan hingga sistem kepartaian untuk pencalonan pemimpin yang sudah sangat erat kaitannya dengan hal-hal seperti money politics dalam setiap tahapannya.
Simak dialog selengkapnya bersama Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, serta Analis Politik UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto.
KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas PUPR Sulawesi Selatan, Edy Rahmat sebagai penerima gratifikasi.
Sementara kontraktor proyek, Agung Sucipto sebagai tersangka pemberi gratifikasi.
Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK menyita sejumlah uang dari Edy Rahmat yang diterima dari Direktur PT Agung Perdana Balaumba, Agung Sucipto.
Uang itu rencananya akan diberikan kepada Nurdin Abdullah sebagai imbalan pengerjaan proyek infrastruktur di Sinjai.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Nurdin bukan kali ini saja menerima suap proyek pembangunan di Sulsel. Ia diduga menerima uang 5,4 miliar rupiah dari beberapa kontraktor proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Sulsel.
Sementara itu Nurdin Abdullah usai diperiksa KPK minggu dinihari (01/03) mengaku tidak tahu soal uang yang diterima, Edy Rahmat.
Penetapan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, sebagai tersangka dugaan korupsi oleh KPK cukup mengejutkan.
Terlebih, ia adalah sosok yang dikenal bersih, bahkan pernah meraih penghargaan antikorupsi.
Wakil Ketua KPK bahkan menyebutkan siapapun itu mau dikenal bersih atau tidak kalau sudah kecemplung dalam sistem demokrasi di Indonesia tinggal menunggu waktu saja.
Koordinator ICW pun juga menyebutkan jika pelaksanaan sistem demokrasi Indonesia masih banyak yang harus dibenahi dari berbagai sisi, selain masih banyak permasalahan oligarki, pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan hingga sistem kepartaian untuk pencalonan pemimpin yang sudah sangat erat kaitannya dengan hal-hal seperti money politics dalam setiap tahapannya.
Simak dialog selengkapnya bersama Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, serta Analis Politik UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto.