Dukung Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Jusuf Kalla: Bisa Percepat Target Pemerintah
- 3 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, Jusuf Kalla atau JK, mendorong pemerintah segera merealisasikan wacana pelaksanaan vaksinasi infeksi virus corona (Covid-19) secara mandiri.
Menurutnya, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara mandiri itu bisa membantu mempercepat program vaksinasi yang sedang dijalankan pemerintah.
"Kita mendukung upaya vaksinasi secara mandiri atau gotong royong, karena ini akan mempercepat vaksinasi. Bila mau diselesaikan dalam waktu satu tahun, maka dibutuhkan vaksin setidaknya satu juta per hari dan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah saja," kata Kalla dalam keterangan pers, Jumat (29/1/2021).
Mantan Wakil Presiden RI itu berpendapat, izin pembelian vaksin Covid-19 oleh perusahaan swasta akan mengurangi beban anggaran pemerintah. Sebagian masyarakat yang menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan tersebut pun tetap tidak perlu mengeluarkan biaya vaksin karena ditanggung perusahaan.
"Dengan demikian, diharapkan apabila hal tersebut dilakukan maka perusahaan tersebut akan bisa kembali bekerja dengan normal dan dapat segera melakukan pemulihan ekonomi," tutur Kalla.
Kalla mengatakan, dukungannya terhadap opsi vaksinasi mandiri itu bercermin dari pengalaman ketersediaan tes swab ketika hanya diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.
JK pun meminta pemerintah belajar dari pengalaman pelaksanaan tes usap atau swab test yang sempat hanya sebatas dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.
Menurutnya, waktu untuk memperoleh hasil dan biaya tes usap menjadi lebih cepat dan murah ketika pemerintah juga memberikan kewenangan pelaksanaan pada pihak swasta.
"Ketika pihak swasta diperbolehkan ikut melakukan swab test, hanya dalam waktu delapan jam hasilnya bisa diketahui dengan biaya yang lebih murah," tutur JK.
Menurutnya, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara mandiri itu bisa membantu mempercepat program vaksinasi yang sedang dijalankan pemerintah.
"Kita mendukung upaya vaksinasi secara mandiri atau gotong royong, karena ini akan mempercepat vaksinasi. Bila mau diselesaikan dalam waktu satu tahun, maka dibutuhkan vaksin setidaknya satu juta per hari dan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah saja," kata Kalla dalam keterangan pers, Jumat (29/1/2021).
Mantan Wakil Presiden RI itu berpendapat, izin pembelian vaksin Covid-19 oleh perusahaan swasta akan mengurangi beban anggaran pemerintah. Sebagian masyarakat yang menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan tersebut pun tetap tidak perlu mengeluarkan biaya vaksin karena ditanggung perusahaan.
"Dengan demikian, diharapkan apabila hal tersebut dilakukan maka perusahaan tersebut akan bisa kembali bekerja dengan normal dan dapat segera melakukan pemulihan ekonomi," tutur Kalla.
Kalla mengatakan, dukungannya terhadap opsi vaksinasi mandiri itu bercermin dari pengalaman ketersediaan tes swab ketika hanya diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.
JK pun meminta pemerintah belajar dari pengalaman pelaksanaan tes usap atau swab test yang sempat hanya sebatas dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.
Menurutnya, waktu untuk memperoleh hasil dan biaya tes usap menjadi lebih cepat dan murah ketika pemerintah juga memberikan kewenangan pelaksanaan pada pihak swasta.
"Ketika pihak swasta diperbolehkan ikut melakukan swab test, hanya dalam waktu delapan jam hasilnya bisa diketahui dengan biaya yang lebih murah," tutur JK.