Komnas HAM Mendapatkan Rekaman CCTV Terkait Kasus Tewasnya 6 Anggota FPI
- 3 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mendapatkan rekaman kamera CCTV dan rekaman percakapan terkait penembakan 6 orang anggota laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek.
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung jelaskan rekaman CCTV itu diperoleh dari PT Jasa Marga.
Hal ini dijelaskan dlama konferensi pers yang dilakukan di Kantor Komnas HAM Senin (28/12/2020)
Rekaman CCTV ini didapat tidak hanya di KM 50 namun mulai dari sebelum peristiwa penembakan terjadi.
"Ini juga terkait kami mengkonstruksikan peristiwa, tidak hanya Kilometer 50 tetapi juga sebelumnya," ucap Beka.
Beka jelaskan materi ini masih di analisis, masih sangat kasar dan tengah didalami.
"Bukti itu tentu saja masih butuh dianalisis, masih kasar, masih sangat umum. Mana yang terkait, mana yang tidak terkait, akan kami dalami," ujar Beka.
Komnas HAM mengupayakan untuk menyelesaikan penyelidikian ini secepatnya, agar kasus ini tidak melebar ke mana-mana.
"Sehingga publik bisa mendapat berita yang berimbang, kesimpulan yang obyektif, dan tentu saja bersandar pada prinsip dan standar hak asasi manusia," ujar dia.
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung jelaskan rekaman CCTV itu diperoleh dari PT Jasa Marga.
Hal ini dijelaskan dlama konferensi pers yang dilakukan di Kantor Komnas HAM Senin (28/12/2020)
Rekaman CCTV ini didapat tidak hanya di KM 50 namun mulai dari sebelum peristiwa penembakan terjadi.
"Ini juga terkait kami mengkonstruksikan peristiwa, tidak hanya Kilometer 50 tetapi juga sebelumnya," ucap Beka.
Beka jelaskan materi ini masih di analisis, masih sangat kasar dan tengah didalami.
"Bukti itu tentu saja masih butuh dianalisis, masih kasar, masih sangat umum. Mana yang terkait, mana yang tidak terkait, akan kami dalami," ujar Beka.
Komnas HAM mengupayakan untuk menyelesaikan penyelidikian ini secepatnya, agar kasus ini tidak melebar ke mana-mana.
"Sehingga publik bisa mendapat berita yang berimbang, kesimpulan yang obyektif, dan tentu saja bersandar pada prinsip dan standar hak asasi manusia," ujar dia.